[LOGO]
MANIFESTO
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
[PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK]
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK


PEMBEBASAN

"Memperjuangkan Demokrasi Multi Partai Kerakyatan"

SATU PERLAWANAN, SATU PERUBAHAN!


PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997


DITERBITKAN OLEH:
KOMITE PIMPINAN PUSAT PRD (KPP-PRD)
ALAMAT:
PRD INTERNASIONAL,
PO.BOX 458 BROADWAY NSW, AUSTRALIA

PEMIMPIN REDAKSI:
MUHAMMAD MA'RUF
TIM REDAKSI:
J. EKO HARYANTO, MUHAHID, MIRAH MAHARDIKA, NURHUDA, AYU ANGGRAHINI

REDAKSI MENERIMA SUMBANGAN BAIK BAHAN TULISAN MAUPUN FINANSIAL
  • PARA PEMBACA DIHARAP MEMBANTU MEMPERBANYAK BULETIN INI
  • PEMIMPIN REDAKSI BERTANGUNGJAWAB PENUH
    ATAS SEMUA ISI TULISAN INI
  • Sumber:
    PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ( P R D )
    PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF INDONESIA
    Europe Office
    E-mail : prdeuro@xs4all.nl



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"

    EDITORIAL

    BANGUN KOALISI DEMOKRATIK, ULANGI PEMILU !

    Hasil pemilu tak patut kita terima. Sebab, Pemilu 1997 yang baru saja berlalu mengalami bermacam-macam cacat politik karena tidak demokratis, cacat hukum karena pemilu inkonstitusional, cacat moral karena pemilu korup, dan cacat HAM karena pemilu dilakukan dengan berbagai penindasan. Masalah kecurangan ini melahirkan dua sikap, apakah pemilu diterima atau tidak. Kelompok yang tegas mempertahankan pendiriannya untuk menolak hasil pemilu korup itu. Sedangkan mereka yang penakut atau oportunis memilih sikap yang "aman," yaitu menerima hasil pemilu, walaupun nyata-nyata korup. Marilah kita coba untuk mengkritik diri. Kita sama-sama telah melakukan kesalahan dalam merespon radikalisme rakyat yang cepat meningkat. Rakyat yang marah terhadap kediktatoran militeris-kapitalis Orde Baru, tak juga diberikan kepemimpinan politik. Karena tanpa pemahaman politik yang cukup, rakyat yang tak punya alat penyaluran aspirasi melakukan perlawanan sporadis dengan membuat berbagai kerusuhan. Perlawanan seperti ini tentu sangat mudah dipatahkan oleh ABRI.

    Sekarang, kesadaran rakyat untuk melawan kediktatoran Orde Baru semakin tinggi. Peristiwa-peristiwa politik, kerusuhan serta praktek politik kotor penguasa menjadi agitasi gratis, yang terbukti mendorong rakyat untuk bersikap radikal. Yang dibutuhkan rakyat sekarang tentu kepemimpinan politik yang akan memberi arahan-arahan bagaimana seharusnya melakukan perlawanan, agar perlawanan yang radikal dapat efektif menohok kekuasaan. Perlawanan-perlawanan yang spontan berupa kerusuhan pun harus kita pimpin, agar tidak dibelokkan ABRI menjadi isu SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) ataupun konflik horisontal yang lain. Kepemimpinan kita berfungsi untuk tetap menjaga agar konflik tetap vertikal --konflik antara rakyat dan penguasa-- dan terus meningkatkan kesadaran rakyat. Kepemimpinan tersebut tidak untuk menghentikan kerusuhan yang dilakukan rakyat. Sebab, pertama, memang kerusuhan tak dapat dihentikan oleh siapapun. Itu adalah konsekuensi dari kontradiksi --antara rakyat dan penguasa, antara buruh dan kapitalis, antara sipil dan militer, antara yang kaya dan yang miskin-- yang tak bisa didamaikan oleh lembaga-lembaga demokrasi yang ada, antara lain DPR dan pengadilan. Dengan kata lain, ini merupakan krisis yang diidap oleh sistem Orde Baru. Alat-alat negara pun terbukti tidak mampu menghentikan kerusuhan ini, begitu pula tokoh masyarakat seperti Gus Dur, misalnya.

    Kedua, menghentikan --seandainyapun bisa dilakukan-- kerusuhan sama artinya memundurkan radikalisme rakyat. Kalau ini berhasil, kita hanya mendinginkan suhu politik, sehingga memberi kesempatan rejim Orba untuk mempertahankan kekuasaannya. Tugas kita justru tetap menjaga suhu politik agar tetap tinggi sebagai pemanasan menghadapi pencalonan Suharto pada Sidang Umum (SU) MPR1998 nanti.

    Adalah sangat berat sekali bagi organisasi ataupun individu untuk memberikan kepemimpinan terhadap rakyat secara sendirian. Segenap kaum pro-demokrasi harus menyatukan diri dengan membangun koalisi yang demokratis dan kerakyatan. Kepemimpinan koalisi akan membangun kesatuan tindakan dalam melakukan perlawanan. Koalisi Demokratik Kerakyatan juga dapat menjadi cikal-bakal peyelenggara pemilu ulang secara nasional. Tuntutan pengulangan pemilu jelas tidak akan dipenuhi oleh penguasa. Oleh karenanya, penolakan hasil pemilu dan tuntutan pemilu ulang harus menggunakan aksi-aksi massa. Aksi massa yang besar mengharuskan kita berkoalisi. Aksi massa dengan jumlah yang besar dan terus-menerus itulah yang akan memberikan dukungan rakyat terhadap pemilu ulang di bawah Panitia Koalisi Demokratik Kerakyatan.

    Pemimpin Redaksi
    =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    FOKUS 1

    HASIL PEMILU HARUS KITA TOLAK !

    Pemilu 1997 tidak demokratis, korup dan inkonstitusional. Dengan demikian, hasil pemilu harus kita tolak. Dan kita harus mendesakkan program Pemilu ulang secara nasional !!!

    Tanggal 23 Juni 1997, Ketua Umum PPP, H. Ismail Hasan Metareum (Buya) dan Ketua Umum Golkar, H. Harmoko --tanpa ketua PDI Kerbau, Drs.Soerjadi-- menandatangi hasil pemilu di kantor Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Dengan diterimanya hasil Pemilu korup dan inkonstitusional 1997 oleh Ketua PPP, seolah-olah masalah pro-kontra tentang penerimaan hasil pemilu sudah berakhir. Barangkali pula, kaum pro-demokrasi ekstraparlementer juga kehilangan nyali dalam mendukung tokoh-tokoh tegas dan konsisten di dalam PPP (kalau ada tokoh tegas dan konsisten) yang bersikap menolak hasil pemilu. Sesungguhnya, penerimaan hasil pemilu oleh Buya bukan berarti hasil pemilu sah secara politik dan moral. Secara legal-formal hasil pemilu dapat diterima oleh ketua OPP. Tetapi cacat hukum, cacat politik, dan cacat moral tetap melekat pada pemilu beserta hasil-hasilnya.

    Tindakan Buya bisa dikategorikan sebagai mengkhianati aspirasi rakyat, sekalipun Buya sudah meminta maaf kepada rakyat. Sebab, terbukti sebagian besar arus bawah PPP terus-menerus melakukan protes terhadap kecurangan pemilu. Sebagai contoh, para ulama di Jember menuntut pemilu di kabupaten tersebut diulang. Karena protes mereka yang berkali-kali tak mendapat tanggapan positif, akhirnya massa yang mendukung PPP di kota itu melakukan perlawanan. Mereka selain melawan ABRI juga menyerbu dan merusak kantor pemerintahan daerah (Pemda) setempat. Aksi itu berakhir dengan kerusuhan massal. Begitu pula di Madura, terutama di Bangkalan dan Pamekasan, perlawanan rakyat yang menolak hasil Pemilu terus berkobar. Pemilu ulang parsial yang direkayasa diktator Orde Baru tak juga diterima rakyat. Rakyat di sana sadar bahwa pemilu yang korup itu harus diulang secara menyeluruh. Di Sumatera Utara, Ketua DPC PPP Ogan Komering Ilir diprotes arus bawah PPP karena menerima hasil pemilu di kabupaten itu. Sebagai protes pula, 44 calon legislatif DPRD II setempat menyatakan memboikot, tidak mau dilantik sebagai anggota DPRD. Di Jakarta, Gerakan Pendukung Megawati (GPM) --yaitu kelompok pro-Mega yang menyalurkan aspirasinya kepada PPP di bawah bendera Mega-Bintang-Rakyat-- juga melakukan aksi ke kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, meminta agar para pimpinan PPP menolak hasil Pemilu. Aksi menolak hasil Pemilu di DPP PPP juga dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (K-UNPAD), Bandung, hari berikutnya.

    Bahkan DPC-PPP Sampang, Madura, tetap konsisten menolak hasil pemilu. Masih ada kemungkinan rakyat tetap menolak hasil pemilu, jika ada organisasi ataupun tokoh yang memimpin. Dalam sistem politik massa mengambang, para anggota partai tidaklah solid dan ideologis. Dalam situasi politik yang begini radikal, pimpinan yang tidak tegas gampang ditinggalkan massa.

    MEGAWATI DISINGKIRKAN
    Usaha pemerintah/ABRI dalam memenangkan Golkar yang paling vulgar adalah penyingkiran Megawati Soekarnoputri dari politik legal-formal melalui kongres tidak konstitusional di Medan dan disusul penyerbuan kantor DPP-PDI yang didukung oleh ABRI. Penyingkiran Megawati itu menimbulkan korban nyawa lebih dari 50 orang pendukung Megawati dan harta ratusan milyar rupiah akibat kerusuhan yang dilakukan rakyat yang marah terhadap tindakan kejam diktator militeris-kapitalis Orde Baru. PDI boneka yang diketuai oleh Soerjadi, jelas tidak berhak menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Namun kediktatoran yang menyelenggarakan Pemilu tersebut tetap memaksakan kehendaknya utuk menyertakan PDI Kerbau sebagai OPP, karena kalau PDI Megawati yang menjadi OPP, dukungan rakyat kepada PDI akan deras mengalir. Walaupun pemilu tidak sah, namun tetap saja diteruskan. Ini berhasil dilakukan oleh kediktatoran karena tidak ada perlawanan yang efektif --yaitu perlawanan yang benar-benar dapat menekan penguasa-- untuk nenolak atau memboikot pemilu. Memang banyak usaha memboikot pemilu, terutama yang dilakukan Partai Rakyat Demokratik (PRD) maupun kelompok pro-demokrasi lain yang radikal.

    Kelompok pro-demokrasi ekstra parlementer yang lain memilih Golongan Putih (Golput) untuk melawan sistem Pemilu. Namun, karena tidak ada persatuan di antara gerakan pro-demokrasi, usaha keras untuk menggagalkan pemilu tidaklah maksimal. Apalagi Megawati Soekarnoputri, Ketua PDI yang sah, yang mempunyai pendukung setia paling banyak dan secara hukum dirugikan oleh pelaksanaan pemilu, tidak membuat pernyataan yang tegas tentang Pemilu, sehingga membuat para pendukungnya bingung dan kecewa. Sebab, sebelumnya --ketika Mega diperiksa di Mapolres Jakarta Selatan-- Mega berjanji akan membuat pernyataan tegas mengenai Pemilu 1997.

    Sebagian massa pendukung Megawati menemukan jalannya sendiri. Mereka berduyun-duyun mengikuti kampanye PPP dengan bendera Mega-Bintang, yang akhirya meluas menjadi Mega-Bintang-Rakyat. Hal ini dilakukan oleh massa-rakyat yang masih mempunyai keyakinan bahwa Pemilu dapat menjadi alat penyaluran aspirasi. Sehingga mereka yang tidak lagi punya alat penyaluran aspirasi (OPP) memilih berkoalisi dengan OPP lain. Koalisi ini bukanlah koalisi formal, karena tidak ada kesepakatan-kesepakatan untuk berkoalisi di antara kedua partai. Tapi, koalisi ini adalah koalisi spontan atau koalisi di lapangan karena massa pendukung Megawati dan massa-rakyat bergabung mendukung PPP secara spontan dan koalisi ini semata-mata terjadi di lapangan, yaitu di medan kampanye pemilu. Walaupun spontan, tentu koalisi ini ada pelopornya, yaitu para pendukung Megawati di Solo yang menyalurkan aspirasi ke DPC-PPP Solo dan diterima oleh Ketua DPC, Mudrick Sangidoe. Sebagai layaknya sebuah koalisi, para pendukung Megawati tentunya membawa aspirasi yang harus diperjuangkan oleh PPP, yaitu agar PPP mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1998 nanti.

    PPP DICURANGI
    Kecurangan-kecurangan Pemilu 1997 --menurut pernyataan Ketua KIPP, Goenawan Muhammad-- dilakukan secara sistematis. Tujuan melakukan kecurangan jelas untuk memenangkan Golkar, partai penguasa. Sebab, Golkar telah secara terbuka mendeklarasikan ambisinya untuk terus menjadi mayoritas tunggal, dengan target suara 70,2 %. Keberhasilan Golkar untuk tetap menjadi mayoritas tunggal ini sangat penting bagi sebuah pemerintahan diktator. Sebab, dengan demikian partai penguasa di parlemen tidak akan mendapat tantangan yang berarti, sehingga semua rancangan UU dan keputusan lain akan mulus disahkan tanpa perdebatan yang berarti.

    Sebenarnya, tanpa perlu menjadi mayoritas tunggal pun klik Suharto sudah dapat dipastikan tetap menjadi penguasa absolut. Pertama, dalam keanggotaan MPR secara otomatis klik Suharto telah menjadi mayoritas. Lima ratus di antara 1000 anggota MPR diangkat oleh Suharto sendiri. Sedangkan 75 (dulu 100) dari 500 anggota DPR yang merupakan fraksi ABRI juga diangkat oleh Panglima ABRI adalah pembantu Suharto.

    Kedua, ABRI dengan senjata Dwi Fungsi ABRI secara de fakto telah menjadi penguasa teritorial, politik, bahkan ekonomi. Ini memang konsekuensi dari tentara, si pemegang senjata, yang diberi kesempatan berpolitik. Dengan todongan senapan, tentara bisa memaksakan kehendak politiknya. Kecurangan terhadap PPP yang paling monumental adalah pelarangan Mega-Bintang-Rakyat. Ini jelas melanggar kebebasan berpolitik rakyat. Dalam pemilu, adalah hal yang biasa bila dua partai atau lebih membangun koalisi untuk meningkatkan suaranya. Bagi para pendukung Megawati yang telah dijegal rejim dari pangung Pemilu, jelas merupakan hak mereka untuk berkoalisi dengan PPP, guna menyalurkan aspirasi mereka. Seperti halnya koalisi-koalisi di negara-negara lain, rupanya koalisi ini mendapat dukungan yang amat besar dari rakyat. Sehingga mengancam ambisi Golkar yang terus ingin menjadi mayoritas tunggal.

    TOLAK HASIL PEMILU!
    Gamblang sudah catatan kita mengenai kebusukan Pemilu 1997. Tidak lah ada alasan moral dan politik yang kuat yang dapat mensahkan penerimaan Pemilu 1997 beserta hasil-hasilnya. Secara moral, menerima hasil pemilu berarti membenarkan kecurangan, pembunuhan dan intimidasi yang berlangsung selama proses menjelang dan pelaksanaan pemilu. Menerima hasil pemilu bisa juga diartikan mengkhianati arus bawah yang telah dengan penuh pengorbanan mendukung PPP dan memprotes berbagai kecurangan dengan harapan aspirasi mereka diperjuangkan secara berani dan sungguh-sungguh. Secara politik, menerima hasil pemilu sama dengan memantapkan skenario kediktatoran Orde Baru yang sedang mati-matian mempertahankan kekuasaannya. Seandainya DPP-PPP beserta semua DPW dan DPC secara kompak menolak hasil pemilu, pemilu telah mengalami delegitimasi. Berarti kemenangan Golkar yang diraih secara curang tidak akan berlaku. Bagi PPP sendiri, tindakan tegas menolak hasil pemilu akan semakin menambah dukungan rakyat, yang saat ini sedang mengalami kekosongan kepemimpinan politik, dimana Megawati yang sedang dielu-elukan massa-rakyat justru bersikap tidak tegas dan pasif. Ini merupakan peluang emas bagi partai dan tokoh-tokoh PPP untuk mendapat kepemimpinan politik. PPP yang legal dan populer tentu bisa dengan cepat mengambil posisi Megawati Soekarnoputri.

    Alasan peningkatan suara sekitar 50% bukanlah alasan yang kuat secara taktis-strategis untuk menerima hasil Pemilu 1997. Peningkatan hasil suara pemilu (bahkan sampai menjadi mayoritas sekalipun) yang diperoleh oleh partai non-pemerintah tidak mempunyai makna apa-apa. Sebab, suara mereka di MPR tetap akan minoritas dibanding koalisi antara Utusan Daerah dan Golongan (yang diangkat oleh presiden), Fraksi ABRI, dan Fraksi Golkar yang semua merupakan tulang punggung kekuasaan politik Suharto. Dengan peningkatan suara 50%, PPP tetap menjadi fraksi minoritas yang tidak punya daya tawar di parlemen.

    Satu-satunya keuntungan politik yang didapat PPP dengan menerima hasil pemilu adalah kesempatan untuk berbicara di depan publik selaku anggota DPR/MPR. Tapi inipun akan tidak maksimal, karena mereka masih harus berhadapan dengan peraturan-peraturan, seperti tata-tertib anggota DPR/MPR dan UU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR tahun 1985. Para anggota Dewan nanti masih berhadapan dengan recall yang bisa dilakukan secara semena-mena apabila seorang anggota Dewan tampil vokal dan mulai memblejeti kebusukan penguasa. Selain itu, mereka masih harus menghadapi kekuatan politik yang tidak tampak, seperti intimidasi dari para intelejen ABRI.

    Sikap PPP yang menerima hasil pemilu juga merugikan PPP sendiri, karena massa-rakyat tahu bahwa sesungguhnya partai yang mereka dukung dipimpin oleh orang-orang banci. Apalagi jika banyak kalangan yang mendesak agar PPP menolak hasil pemilu, para pimpinan hanya punya dua pilihan: menuruti kehendak massa atau ditinggalkan massa*** =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    FOKUS 2

    MENGAPA PPP MENERIMA HASIL PEMILU ?

    Mengapa pimpinan PPP menerima hasil pemilu yang nyata-nyata penuh kecurangan, sementara para pendukung partai di tingkatan DPC dan DPD memprotes hasil pemilu ? Padahal, menerima hasil pemilu juga merugikan PPP sendiri, antara lain PPP tetap kehilangan suaranya yang dirampok Golkar dan mengecewakan para pendukung setianya. Penerimaan hasil pemilu oleh para pimpinan PPP didorong oleh :
    1 . Ketakutan Para Pimpinan PPP.
    PPP dikenal sebagai partai "bawah keras, atas lunak." Artinya, para pendukungnya di tingkat bawah dikenal sangat fanatik dan pemberani, namun para pimpinannya --terutama anggota DPP-- dikenal penakut. Saking penakutnya, Ketua PPP tega me-recall salah satu kader terbaiknya, Sri Bintang Pamungkas dari keanggotaan DPR RI, karena Bintang sangat vokal dan terang-terangan melawan Suharto. Pada kampanye pemilu, ketika muncul selebaran keras, Buya langsung ketakutan. Untuk menyelamatkan dirinya, bahkan ia mengatakan dirinya difitnah dan tidak punya niat untuk berkoalisi dengan Megawati. Ketika PPP dicurangi dan para pendukungnya yang fanatik menolak hasil pemilu, para pimpinan tidak berani berhadapan dengan penguasa. Padahal Buya sudah menyadari, apabila PPP menerima hasil pemilu akan membuat rakyat kecewa, maka dari itu, dia menyatakan minta maaf kepada rakyat mengenai sikapnya itu. Tentunya para pimpinan PPP selalu mendapat tekanan dari penguasa agar menerima hasil Pemilu. Beberapa fakta intimidasi itu antara lain :
    a . Sering mendapat 'telepon' agar menerima hasil pemilu,
    b . Dua orang menteri "mendatangi" rumah Buya,
    c . "Datangnya" Dirjen LPU ke DPP-PPP sehari sebelum pengesahan hasil pemilu

    2 . Partai tidak Independen.
    Setelah Orde Baru berkuasa, partai politik dibuat tidak independen. Partai berada di bawah kontrol eksekutif (Departemen Dalam Negeri dan Menkopolkam) dan Tentara (Bakorstanas dan Kassospol ABRI). Semua kehendak penguasa, bahkan sampai menentukan pengurus dan calon anggota DPR, dapat dipaksakan kepada partai. Inilah yang membuat partai politik lemah, tidak punya daya kontrol terhadap pemerintah. Bahkan partai itu yang dikontrol oleh pemerintah. Ini adalah akibat diterapkannya 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI.

    3 . Tidak adanya dorongan yang kuat (yang punya otoritas) dari bawah. Di saat para pimpinan 'memble', seharusnya jajaran di tingkat bawah mendorong agar para pimpinan nasional partai bersikap tegas dan berani berhadapan dengan penguasa. Dorongan itu bisa berupa statemen maupun aksi massa. Dorongan ini akan mempunyai fungsi :
    a . Memberi kepercayaan diri para pimpinan.
    Para pimpinan yang penakut biasanya karena pesimis, bahwa tindakannya tidak akan mendapat dukungan rakyat, atau merasa posisinya belum kuat sehingga apabila direpresi penguasa mereka sendiri yang 'hancur'. Dengan aksi-aksi massa dan statemen yang meluas dan terus-menerus, para pimpinan akan mempunyai keberanian untuk bersikap tegas.
    b . Mendesak pimpinan. Aksi dan statemen dari bawah yang terus-menerus akan menempatkan pimpinan-pimpinan penakut itu pada posisi tegas : menuruti kehendak dari bawah atau ditinggalkan pendukung. Dorongan dari bawah selama ini memang sudah ada, seperti yang terjadi di Sampang, Bangkalan, Jember, maupun Sumatera Utara, juga aksi-aksi yang dilakukan di DPP- PPP oleh Gerakan Pendukung Megawati (GPM) dan mahasiswa UNPAS, aksi penolakan hasil pemilu di Yogyakarta dan juga di Semarang. Namun aksi-aksi itu belumlah efektif.
    Syarat aksi agar efektif adalah :
    a . Dengan memobilisasi massa yang luas,
    b . Dilakukan secara nasional. Ini bisa dilakukan serentak di seluruh daerah-daerah, atau bisa juga dilakukan silih berganti secara bergiliran.

    4 . Oportunisme sebagian pimpinan partai.
    Partai yang sangat legalis dan mengambil jalur parlementaris seperti PPP memang rawan terhadap masuknya orang-orang yang oportunis. Pada saat seperti ini, wajar sekali terjadi tarik-menarik antara orang-orang yang oportunis dan yang tulus di dalam partai. Yang oportunis tentu merasa tujuannya sudah tercapai, bila bisa mendapatkan banyak kursi. Sebab, bagi mereka berpolitik atau masuk partai tujuannya memang semata-mata ingin menjadi anggota DPR, yang memang gajinya per bulan jutaan rupiah. Orang-orang ini tentu tidak rela apabila kursi yang sudah didapatkan melalui pemilu, akhirnya digagalkan. Penolakan hasil pemilu akan sangat merugikan orang-orang seperti ini.(8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    FOKUS 3

    PEMILU ULANG NASIONAL DAN KOALISI DEMOKRATIK KERAKYATAN

    Ada tiga kejahatan politik besar dalam pelaksanaan Pemilu 1997, yaitu : Megawati ditendang, PPP dicurangi, dan rakyat ditipu. Megawati dikudeta lewat "kongres" PDI di Medan yang tidak konstitusional dan tidak didukung oleh anggota serta rakyat. Penyingkiran Megawati dari posisinya sebagai Ketua Umum PDI ini penting bagi kelangsungan hegemoni kekuasaan Orde Baru. Sebab, tampilnya Megawati sebagai Ketua PDI telah menjadi simbol kebangkitan gerakan arus bawah di kalangan rakyat miskin, terutama kaum miskin kota (kelas semi proletar). Setelah pemilu dilaksanakan tanpa Megawati, untuk memantapkan hegemoni kekuasaannya, Orde Baru melakukan kecurangan-kecurangan secara sistematis untuk mencuri suara Partai Persatuan Pembangunan.

    Kecurangan yang begitu sistematis dan besar, telah membuat perdebatan di kalangan PPP perihal apakah hasil pemilu akan diterima atau tidak. Sebab, kecurangan terhadap PPP sudah sampai di luar batas toleransi. Protes-protes terhadap kecurangan ini tidak pernah ditanggapi secara positif oleh penyelenggara pemilu, sehingga menimbulkan kerusuhan seperti di Jember dan Bangkalan. \Rakyat ditipu, karena pemilu yang dilaksanakan Orde Baru hanyalah lip-service belaka, hanya seolah-olah suara rakyat disalurkan, namun bukan pemilu sesungguhnya. Sebab, Pemilu sesungguhnya adalah sebuah proses rotasi kekuasaan, dimana hak dan kebebasan rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai pondasi yang tak bisa diutak-atik. Tapi Pemilu Orde Baru hanyalah untuk membohongi rakyat, tujuan sebenarnya adalah untuk memantapkan status-quo.

    Imbas dari ini semua adalah terjadinya pertemuan kepentingan di antara kaum pro-demokrasi, baik yang bergerak di parlemen maupun yang ekstra-parlementer, baik yang moderat maupun yang radikal. Pemilu 1997 telah merugikan PDI Megawati, merugikan PPP, dan merugikan kelompok pro-demokrasi ekstra-parlementer seprti PRD, PUDI, GRM, SBSI dan lain-lain, dan tentunya merugikan pula sebagian besar Rakyat Indonesia. Setelah pemilu usai, antara yang dijegal, yang dicurangi, yang Golput dan yang memboikot pemilu berada pada kepentingan yang sama : menolak hasil pemilu. Karenanya, program politik menolak hasil pemilu dan menuntut pemilu diulang secara nasional adalah program yang berdasarkan kepentingan seluruh spektrum gerakan pro-demokrasi. Barangkali perbedaannya hanya pada masalah taktik. Misalnya, ada kelompok yang berpendapat bahwa tuntutan frontal menolak hasil pemilu dan menuntut pemilu ulang tidak taktis, karena akan membuat pemerintah/ABRI marah dan mendatangkan represi. Mereka yang berpendapat seperti ini cenderung mengambil jalan moderat, semacam mengkritik hasil pemilu saja atau membawa kasus pelanggaran pemilu ke pengadilan.

    Di sisi lain, ada kelompok yang tegas dan radikal, yang berkeyakinan bahwa sikap terhadap kasus pemilu ini harus tegas. Karena kelompok ini telah melihat bahwa semua jalan moderat yang ada sifatnya ilusi semata. Misalnya, jika kasus-kasus itu dilaporkan ke KOMNASHAM paling-paling hanya ditampung dan dibuatkan rekomendasi. Tapi pihak yang menerima rekomendasi --seperti pemerintah dan ABRI-- tidak pernah memperhatikan rekomendasi itu. Dan KOMNASHAM pun tak mempunyai daya (otoritas) untuk mendesakkan rekomendasinya itu. Atau dibawa ke pengadilan ? Semua sudah terbukti bahwa pengadilan telah direkayasa dan hanya menjadi alat penguasa. Dengan demikian, tuntutan ke pengadilan akan sia-sia pula, pasti gugatan ditolak atau dikalahkan.

    KOALISI DEMOKRATIK
    Karena mempunyai kepentingan yang sama, seharusnya PDI Perjuangan, PPP, dan kelompok pro-demokrasi ekstra-parlementer bersatu, berkoalisi. Koalisi yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi (koalisi demokratik) ini yang akan membuat program, strategi-taktik serta pelaksanaan program-program (platform) politik bersama.

    Dalam hal program aksi menolak hasil pemilu dan pemilu ulang secara nasional, koalisi demokratik tersebut akan berfungsi sebagai komite yang mengorganisasi aksi untuk menolak hasil pemilu. Setelah berhasil mengorganisasi aksi besar-besaran, dan pemerintah terdesak, koalisi ini akan berubah fungsi menjadi bagian dari panitia pemilu ulang secara nasional. Panitia pemilu ulang bukanlah dibentuk oleh pemerintah, panitia tersebut harus merupakan badan independen dan dibentuk oleh dan dari semua kekuatan sosial-politik di Indonesia. Memang sudah seharusnya pemilu diselenggarakan oleh badan yang independen dan melibatkan semua partai politik atau Organisasi Peserta Pemilu. Apabila Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah, pastilah pemilu ulang tersebut akan direkayasa untuk memenangkan Golkar. Sebab, selama Orde Baru berkuasa, Golkar telah memonopoli untuk mengorganisasi para pegawai negeri, birokrat, pegawai BUMN beserta keluarganya, dan keluarga ABRI.

    Selama proses pemilu ulang, pemerintah yang berlaku didemisionerkan. Pemerintahan sementara dijalankan oleh koalisi tersebut. Sebab, apabila pemerintahan masih jalan dengan kekuasaannya yang sangat totaliter tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan pemilu, sehingga pemilu yang benar-benar adil dan demokratis gagal terlaksana. Pemerintah (Sementara) Koalisi Demokrasi Kerakyatan akan melakukan program-program untuk membuat syarat terselenggaranya pemilu yang demokratis, antara lain :
    1 .Mencabut 5 UU di Bidang Politik tahun 1985,
    2 . Mencabut Dwi Fungsi ABRI.

    Pada masa pemilu ulang, fungsi ABRI hanya sebagai penjaga keamanan, tidak lagi mencampuri urusan politik. Sebab, kalau ABRI masih terlibat politik, dengan kekuatan senjatanya ia akan memaksakan kehendak politiknya dan mendukung OPP yang berkoalisi dengannya, dalam hal ini Golongan Karya. Semua OPP boleh mengorganisasi pegawai negeri, pegawai BUMN, birokrat dan keluarga ABRI. Bagi mereka juga diberi kebebasan untuk ikut kampanye dan memilih OPP yang memperjuangkan kepentingan mereka. Tidak ada pemilihan di kantor-kantor dan sekolahan. Semua orang bebas mencoblos di tempatnya masing-masing atau mencoblos di tempat lain jika ia menghendaki.(8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    FOKUS 4

    TANPA PEMILU ULANG, MEMBUAT KERUSUHAN ADALAH SAH

    Maraknya kerusuhan di Indonesia disebabkan oleh dua sebab utama. Pertama adalah ketertindasan secara ekonomi --berupa kemiskinan rakyat, kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, rendahnya upah buruh, besarnya kesenjangan sosial, dsb. Kedua adalah ketertindasan secara politik --tidak ada saluran aspirasi, parlemen tidak berpihak pada rakyat, tidak mandirinya lembaga pengadilan, tidak ada penegakan hukum, dsb.

    Pemilihan Umum seharusnya menjadi sarana untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka yang tertindas secara ekonomi, diberi keleluasaan untuk mendirikan partai atau memilih orang-orang yang akan memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka, semacam membuat deregulasi-deregulasi ataupun regulasi di bidang ekonomi. Mereka yang tertindas secara politik, juga melalui pemilu yang bebas dan demokratis diberi keleluasaan mendirikan partai atau memilih mereka yang akan memperjuangkan kepentingan politiknya. Singkatnya, pemilu adalah sarana untuk menyelesaikan konflik kepentingan dalam suatu negara.

    Beberapa negara yang sistem politiknya demokratis, undang-undang dasarnya mencantumkan pasal yang mensahkan buruh mogok, rakyat membangkang bahkan rakyat melakukan pemberontakan, jika aspirasinya tak tersalurkan.

    Pemilu yang dilaksanakan Orde Baru selama ini, jelas-jelas tidak demokratis dan penuh kecurangan. Hasil pemilu yang seperti ini harus kita tolak, dan, dengan demikian, pemilu harus diulang. Apabila pemilu tidak diulang, jelas rakyat secara moral dan politik punya alasan yang kuat untuk membuat kerusuhan bahkan pemberontakan.

    Tentu kerusuhan-kerusuhan tersebut harus merupakan perlawanan terhadap penguasa, bukan kerusuhan SARA. Kerusuhan sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan mempunyai sasaran seperti kantor polisi, markas tentara, kantor instansi pemerintah, dan rumah-rumah para pejabat. Kerusuhan tidak dibenarkan menjadikan milik rakyat, seperti toko, perumahan, tempat ibadah, dan sarana umum sebagai sasaran perusakan. Karena ini akan mengalihkan konflik, yang tadinya konflik vertikal (antara rakyat vs penguasa) menjadi konflik horisontal (sesama rakyat/SARA). Kalau ini yang terjadi, tentu Orde Baru yang senang, karena tidak akan membahayakan kekuasaannya.

    Dalam negara yang tidak demokratis, kerusuhan dan pemberontakan memang merupakan keniscayaan, atau, dengan kata lain, memang merupakan akibat dari sistem yang tidak demokratis. Rakyat yang tertindas --dan jumlahnya mayoritas-- biasanya akan simpati terhadap perlawanan seperti ini. Rakyat tidak dirugikan dengan adanya kerusuhan politik, mereka tidak kehilangan apa-apa, karena memang tidak punya apa-apa. Mereka tidak takut perubahan, bahkan mereka menginginkan perubahan, karena nasibnya hanya tergantung pada perubahan.

    Sedangkan di negara demokratis, kerusuhan dan pemberontakan tidak akan mendapat dukungan, sekalipun UUD negara tersebut mengijinkan. Kenapa? Karena mayoritas rakyat sudah merasa puas dengan keadaan dan kepentingan-kepentingannya terpenuhi, tidak ada penindasan yang disadari oleh mayoritas rakyat. Memang kerusuhan dan pemberontakan tidak seharusnya terjadi. Kita harus melancarkan aksi-aksi damai. Tapi kerusuhan tidak dapat dihentikan oleh siapa pun. Alat-alat negara pun tak mampu membendung kerusuhan. Karena kerusuhan adalah bagian dari sistem Orde Baru sendiri. Tak dapat dihindari, namun dapat diarahkan.8 =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    POLITIK NASIONAL

    KOALISI, KEBUTUHAN MENDESAK PERLAWANAN

    Oleh : Siswa Ahmadi

    Pemilu 1997 telah usai. Potensi penumbangan kediktatoran Soeharto dalam momentum itu ternyata tidak mendapat respon yang pantas dari kekuatan oposisi demokratik di Indonesia. Kondisi obyektif politik pada masa kampanye sebenarnya merupakan ladang subur bagi rakyat untuk membangun sebuah gerakan massa demokratik, dan bahkan lebih jauh dapat didorong sampai pada pemberontakan rakyat melawan rejim diktator Soeharto. Koalisi Mega-Bintang-Rakyat telah mampu mengajukan tuntutan-tuntutan politiknya, dan telah menunjukkan pula potensi yang besar untuk membangkitkan gerakan massa perkotaan.

    Saat ini, momen tersebut telah hilang. Ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari momen politik itu. Pertama, bahwa betapa pentingnya wadah dan momentum untuk dapat menggerakkan kesadaran massa rakyat menjadi tindakan politik yang kongkret. Kedua, momentum yang ada, dan secara obyektif cukup potensial, ternyata tidak didukung oleh wadah-wadah organisasi rakyat (pada ruang legal) sebagai 'otot-otot' bagi kebangkitan gerakan massa demokratik.

    Dengan demikian, dialektika wadah dan momentum 'pemberontakan demokratik' pada masa kampanye kemarin belum dapat menghasilkan sebuah gerakan massa demokratik yang besar, kuat, dan berkesadaran penuh untuk menggulingkan rejim diktator Orde Baru. Sekarang, hasil pemilu telah menunjukkan bahwa rejim tetap mampu mempertahankan kekuasaan dengan kemenangan Golkar. Namun, optimisme tetaplah muncul, mengingat kesadaran politik anti-kediktatoran ternyata masih cukup tinggi sehingga menjadi investasi politik bagi rakyat yang akan segera meledak pada momentum yang tepat nanti. Kerusuhan dan protes rakyat pasca-pemilu (akibat kecurangan Golkar) masih sering muncul --dan berpotensi untuk disemarakkan-- sementara perlawanan di sektor rakyat lain pun --seperti buruh dan mahasiswa-- meski bergerak di luar penolakan hasil pemilu, tetap menunjukkan konsistensi perlawanannya. Ketidakpuasan masih cukup tinggi. Kesadaran oposisi rakyat terhadap kekuasaan Orde Baru semakin mengental. Persoalannya sekarang adalah rakyat butuh wadah dan --tentu saja-- momentum politik. Pasca-pemilu, kita menyaksikan kekuatan oposisi demokratik Indonesia seperti kehilangan orientasi dalam strategi dan taktik. Ruang pertarungan antara rejim versus rakyat tidak dapat mereka manfaatkan dengan baik pada waktu proses pemilu kemarin. Saat ini, di tengah kesadaran politik anti-kediktatoran yang tinggi, kekuatan pro-demokrasi belum juga menyediakan wadah-wadah bagi rakyat, dan belum mampu menunjukkan kepeloporannya. Jelas, pada saat-saat sekarang, menjelang SU MPR 1998, sangatlah sulit mencari momentum dimana "semua kepentingan politik dari berbagai kekuatan anti-kediktatoran dapat disatukan," seperti halnya yang ditunjukkan oleh "Koalisi Demokrasi Mega-Bintang-Rakyat." Apalagi, momen untuk proses pengumpulan massa adalah besar. Ini artinya, kekuatan pro-demokrasi, harus berjuang ekstra keras untuk mendorong munculnya momentum-momentum besar di samping harus secara kreatif mendorong terbentuknya wadah-wadah perlawanan rakyat. Di samping itu, oposisi juga masih harus melakukan tugas khusus untuk "menyatukan" perlawanan --baik yang spontan maupun terorganisasi-- yang sudah muncul dan merebak di mana-mana. ***

    Seperti dikemukakan di atas, momentum Pemilu 1997 adalah Pemilu yang khas bagi perjuangan rakyat merebut demokrasi. Massa-rakyat mulai berinisiatif untuk membangun pola perlawanan yang lebih maju. Kemunculan itu dilihat dari segi kelas sosial, ditunjukkan oleh aktifitas politik kaum miskin kota (yang merupakan tulang punggung massa PDI Perjuangan, dan --sebagian-- (PPP), pada saat kampanye Pemilu 1997. Massa kaum miskin kota dengan kreatif menggunakan panggung kampanye PPP dengan memunculkan koalisi Mega-Bintang yang kemudian berkembang menjadi Mega-Bintang-Rakyat. Isu-isu anti-mayoritas tunggal Golkar dan kesadaran anti-kediktatoran muncul dalam slogan "kuning-kuning tai, ijo-ijo PPP" atau "Satu Bintang, Dua Binatang," dll. Ini kemudian berkembang seiring kesadaran anti kediktatoran yang semakin tinggi.

    Namun demikian, kreatifitas massa-rakyat dalam kampanye Pemilu tersebut, juga menghasilkan fakta politik yang dapat dibaca secara transparan, yaitu minimnya kepeloporan politik, baik oleh kelompok pro-demokrasi ataupun elit PPP dan PDI -- yang sesungguhnya memiliki syarat politik untuk memojokkan Golkar sebagai partainya rejim Soeharto. Di tengah gencarnya perlawanan massa, kelompok pro-demokrasi, elit PDI Megawati dan PPP terlihat gagap menjawab perkembangan tersebut. Bahkan terkesan memotong inisitif ini, sehingga momentum-momentum kampanye Mega-Bintang-Rakyat tidak dapat meningkat secara kualitatif karena kekosongan kepemimpinan politik. Hal ini juga dapat dibaca sebagai kegagalan kepemimpinan politik dari borjuis kecil. Koalisi spontan dari rakyat tidak ditindaklanjuti dalam koalisi formal. Sektarianisme kelompok masih kental dan belum ada kesadaran koalisi. Semangat persatuan yang manifestasinya adalah koalisi adalah harta karun yang hilang dari semangat elit-elit oposisi. Pimpinan PPP dengan naif hanya memandang Mega-Bintang-Rakyat sebagai mesin pengumpulan suara. Meskipun demikian, booming dukungan itu pun tidak seluruhnya dapat dipetik maksimal oleh PPP, karena kecurangan yang secara membabi buta dan telanjang dipertontonkan oleh Golkar. Di beberapa daerah pemilihan terjadi penolakan hasil Pemilu oleh DPC/DPD PPP, tetapi sikap pasif DPP PPP membuat desakan yang seharusnya dapat menekan Golkar sekaligus rejim Orde Baru, tidak dapat maksimal dilakukan. Bahkan dengan kekuatan bersenjata dan sogokan uang, rejim Orde Baru berbalik menekan dan tekanan ini berakhir dengan penerimaan hasil Pemilu.

    Di tingkatan massa muncul kekecewaan terhadap sikap cari selamat itu. Massa PPP dan struktur kepengurusan tingkatan desa /kecamatan/DPC yang bersentuhan langsung dengan massa sangat jelas melihat kecurangan demi kecurangan yang dilakukan. Moderasi para elite PPP di samping disebabkan persoalan oportunisme, juga karena tidak adanya upaya menggunakan kekuatan massa untuk menekan rejim agar mengulang pemilu yang curang. Kegagalan menggalang mobilisasi membuat situasi menjadi terbalik. Justru atas nama persatuan dan kesatuan, rejim Orde Baru balik menekan. Dan yang terjadi adalah upaya cari selamat elit PPP pimpinan Ismail Hasan Metareum -- dengan mengeluh bahwa tidak kuat menghadapi tekanan dan memilih menandatangani hasil pemilu meski dengan sejumlah catatan.

    Bagaimana dengan PDI Megawati? PDI Megawati --kekuatan yang sebelumnya sangat diperhitungkan untuk menjadi wadah perlawanan rakyat-- dalam momentum Pemilu terlihat kehilangan inisiatif dan terjebak pada acara-acara seremonial persidangan dan peringatan-peringatan, yang itupun tidak dapat di-manage dengan baik. Isu-isunyapun menjadi kering dan tidak memberikan perspektif ke depan kepada rakyat. Isunya berputar-putar di konflik dan legalitas PDI Megawati. Kalaupun muncul seruan-seruan politik melalui taktik "pesan harian," selalu tertinggal dengan gerak massanya. Di saat mood politik massa PDI cenderung memboikot pemilu, justru Megawati menyerukan mengikuti tahapan pemilu. Disaat massanya bergerak dengan wadah lain --seperti Mega-Bintang-Rakyat-- justru Megawati menyerukan Golput. ***

    Setelah gagal dalam memanfaatkan momentum pemilu, PDI Megawati terlihat kebingungan menentukan posisinya. Secara umum, Megawati dan elit politik lainnya masih berilusi dengan strategi parlementer, padahal secara objektif mereka sudah kehilangan posisi parlementariannya. Satu-satunya cara untuk merebut posisi parlementer adalah dengan menolak hasil Pemilu 1997, dan mendesak agar pemilu diulang secara nasional dengan melibatkan DPP-PDI Megawati. Dan ini harus didesak dengan kekuatan massa, karena tidak ada alat lain yang dimiliki PDI Mega, kecuali kekuatan massa. Problem yang saat ini dominan adalah masih kuatnya ketakutan untuk menembus rambu-rambu rejim dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan dukungan massa-rakyat.

    Isu-isu yang berkembang hanyalah sampai pada kemerosotan kursi yang diperoleh Soerjadi, yang disimpulkan sebagai kemenangan PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, dan belum sampai pada penolakan hasil Pemilu dan mendesakkan Pemilu ulang secara nasional dengan mengikutsertakan PDI pimpinan Megawati sebagai salah satu peserta pemilu. Walaupun hal itu pernah dilakukan oleh DPC-PDI Perjuangan Tangerang, namun isu yang dilempar oleh DPC- Tanggerang tersebut sampai sekarang belum tersambut oleh DPC-PDI Perjuangan yang lain. Sebenarnya kesadaran untuk menolak hasil Pemilu 1997 sudah ada dalam kepala massa PDI Perjuangan, baik yang ada di struktur maupun kelompok-kelompok non-struktural. Problemnya sekarang adalah kesadaran tersebut belum manifes (muncul nyata) karena masih terilusi bahwa Megawati mempunyai strategi sendiri dalam menyikapi Pemilu 1997 ini. Sehingga terlihat para fungsionaris DPC/DPD ataupun massa selalu menunggu instruksi Megawati. Sedangkan ketika massa mendesak para fungsionaris untuk merespon situasi tertentu, para fungsionaris bersikap formalis, menunggu persetujuan dari semua komdes/komcam/DPC. Sedangkan pada massa non-stuktural, di samping sumber dayanya masih sedikit, miskin pengalaman politik, juga masih mencoba membuat gerakan yang mandiri. Kepercayaan diri berlum ada, sehingga ragu-ragu untuk merespon isu penolakan hasil Pemilu 1997. Problem lain yang menghambat perjuangan untuk mendesakkan pengulangan pemilu adalah sektarianisme para pendukung PDI-Perjuangan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap kelompok-kelompok lain. Isu penolakan hasil pemilu akhirnya lebih banyak direspon oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi, seperti mahasiswa di Yogyakarta, Solo, Palu, Semarang, Keluarga Aktivis Unpad di DPP PPP, Gerakan Pendung Megawati di DPP-PPP, di Surabaya, Yogya, dll. Tidak terlibatnya massa PDI dalam aksi penolakan hasil pemilu adalah sangat memprihatinkan, karena PDI Megawati sangat berkepentingan menolak hasil pemilu, selain PPP yang terbukti banyak dicurangi. ***

    Kaum miskin perkotaan yang terwadahi dalam PPP dan PDI --yang bergerak dengan Mega-Bintang-Rakyat-- di saat kampanye, belum mampu menyeret sektor lain untuk melawan dengan isu yang sama --kecuali beberapa kelompok mahasiswa. Sektor di luar kaum miskin kota bergerak dengan isu lain. Perlawanan yang marak belakangan ini adalah terjadinya pemogokan-pemogokan buruh, baik buruh industri maupun buruh transportasi (sopir angkutan kota). Pemogokan buruh transportasi marak di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Hampir setiap hari antara pertengahan Juni sampai pertengahan Juli 1997 terjadi pemogokan-pemogokan sopir-sopir. Ini dikarenakan oleh --terutama-- banyaknya pungutan illegal yang menjerat para sopir, di samping itu persoalan perlakuan sewenang-wenang polisi, dll. Perlawanan mereka semakin kuat dan radikal, tetapi persoalannya tidak ada kepemimpinan lapangan, sehingga tidak menimbulkan perlawanan yang secara kualitatif meningkat.

    Hanya pemogokan di Bogor yang dapat direspon kelompok mahasiswa, yaitu Komite Solidaritas Mahasiswa Bogor, yang cukup dapat memberikan perspektif politik, karena dapat mendorong tuntutan perlawanan terhadap rejim Orde Baru. Keterlibatan mahasiswa dalam pemogokan sopir melahirkan interaksi politik yang saling menguntungkan. Di tingkatan mahasiswa terjadi peningkatan kesadaran kerakyatan, dan cukup membuat perluasan kader-kader pro-demokrasi, serta terjadi konsolidasi di tingkatan kelompok-kelompok mahasiswa yang ada. Sementara di tempat lain, banyak aksi-aksi sopir dilakukan dengan melakukan aksi ke kantor-kantor instansi pemerintah seperti DLLAJR, kantor Polisi, dll.

    Yang paling baru muncul adalah selebaran Mega-Bintang-Rakyat yang mencoba memberikan perspektif politik kepada para sopir, bahwa segala yang menjerat ini dikarenakan kediktatoran Orde Baru. Dalam selebaran Mega-Bintang-Rakyat yang disebarkan di Jakarta, Bogor, Tangerang ,dan Bekasi, diserukan agar terjadi pemogokan umum secara serentak pada tanggal 7 Juli 1997. Seruan ini sebenarnya diterima oleh para sopir, tetapi antisipasi militeryang sangat represif dalam menghadapi isu pemogokan itu membuat rencana mogok gagal. Di Tangerang, menurut beberapa sopir, mereka dipanggil oleh militer dan diancam siapa yang melakukan pemogokan akan dicabut izin operasinya, selanjutnya mereka disogok uang masing-masing Rp 5000,-. Di daerah terminal Kampung Rambutan diturunkan 15 truk kopasus, untuk menakut-nakuti sopir agar tidak melakukan pemogokan. Rejim cukup kerepotan dengan meningkatnya militansi di sektor buruh transportasi ini.

    Di sektor buruh industri, pemogokan-pemogokan kembali menghiasi media cetak dan media elektronik. Isu-isu yang diangkat adalah tetap pada isu-isu ekonomi, masalah hak-hak normatif. Isu lain yang muncul adalah isu pembubaran SPSI dan Rancangan UU Ketenagakerjaan. Isu ini tidak menyeret dan diterima oleh massa buruh secara luas. Persoalannya adalah tidak ada pengorganisasian buruh secara sistematis dan serius. Kelompok-kelompok LSM yang mengkampanyekan ini tetap pada penggarapan strategi atas, dan tidak melibatkan massa buruh secara langsung. Ini dapat dipahami, mengingat minimnya aktifis pro-demokrasi yang secara serius melakukan pengorganisiran di basis-basis buruh. Isu Rancangan UU Ketenagakerjaan juga dimanfaatkan oleh SPSI --serikat buruh kuning-- yang merasa kepentingannya diperkecil dengan sistim bipartrit (buruh-pengusaha langsung yang ditengahi lewat lembaga arbitrase). Diperkecilnya peran SPSI inilah yang mereka protes, dengan alasan memperkecil peran serikat buruh. Padahal selama ini SPSI telah dikenal sebagai anti terhadap isu kebebasan berorganisasi. Selain buruh, perlawanan di mahasiswa akhir-akhir ini mulai muncul kembali melalui aksi-aksi di kampus pasca 27 Juli '96, kemunculannya lebih karena terprovokasi isu-isu politik yang berkembang di kalangan massa-rakyat. Isu penolakan hasil pemilu, dilakukan di kampus-kampus atau di komite/organisasi mahasiswa. Aksi-aksi di kampus lebih banyak dimotori oleh kalangan pro-demokrasi yang selama ini bergerak di luar kampus dan masuk kampus dalam kerangka mensiasati represi militer.

    Perlawanan mahasiswa juga sempat terjadi sebagai bagian dari ekses momentum pemilu yang lalu. Dukungan terhadap Mega-Bintang-Rakyat diimplementasikan oleh mahasiswa pada kampanye PPP. Di kampus Universitas Borobudur, mahasiswa bentrok dengan massa yang sedang kampanye Golkar. Bentrokan ini dilanjutkan dengan aksi mahasiswa yang mengecam arogansi pendukung Golkar. Isu yang juga muncul akhir-akhir ini adalah aksi tentang penyerbuan anggota ABRI ke kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Cawang. Intervensi dan arogansi militer adalah penyebab bentrokan itu. Isu ini dapat menyeret lembaga-lembaga intra-kampus, untuk mengecam tindakan militer itu. Dan isu anti-militerisme ini membuat militer bingung mempertanggungjawabkannya karena masih ada trauma atas peristiwa Makasar Massacre 1996 yang membuat militer benar-benar terpojok. Kebingungan dan trauma itu membuat militer mengajak "dialog" dengan mahasiswa UKI, tetapi tawaran ini ditolak oleh mahasiswa. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kasus ini adalah sudah adanya peningkatan dalam hal kecepatan melihat peluang politik dan kesigapan melakukan perlawanan dengan membangun komite sebagai alat perlawanan, dalam hal ini mahasiswa membentuk komite SECABA (Senin Cawang Berdarah).

    Perkembangan lain adalah mulai terbangunnya aliansi-aliansi antar kelompok yang ada di kota-kota pusat gerakan : Jakarta (Forum Dialog Demokrasi), Bogor (Forum Demokratik Bogor), Semarang (front Aksi Rakyat Semarang/FARAS), Yogyakarta (Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia/KPDI), Surabaya (Komite Pergerakan rakyat Indonesia/KPRI). Di Tingkatan nasional muncul Komite Nasional perjuangan demokrasi (KNPD). Kesadaran untuk membangun sebuah kerja bersama sebenarnya sudah menjadi kesadaran kelompok pro-demokrasi, tetapi seringkali gagal karena tidak dapat merumuskan strategi-taktik bersama yang didasarkan pada realitas objektif perlawanan rakyat. Selama ini yang ada baru sebuah aliansi artifisial --dan hanya menjadi kepanitiaan aksi, seperti OPSI dan MARI-- dan belum dalam aliansi strategis, karena belum teruji dalam tindakan politik kongkrit. Fenomena ini belum dapat memberikan peningkatan kualitatif gerakan demokratik karena belum dapat secara bersama-sama merespon perkembangan objektif yang ada di masyarakat.

    Problem utama saat ini adalah masih banyaknya kelompok yang memisahkan dirinya dari perjuangan massa, dan berandai-andai membuat program politik dan strategi-taktik yang tidak didasarkan pada realitas objektif perlawanan rakyat.

    Arah strategi-taktik aliansi ini yang masih menjadi perdebatan kaum pro-demokrasi, sehingga banyak pertemuan yang tidak membuahkan platform (program politik dan strategi-taktik) bersama yang sebenarnya merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Dalam kondisi seperti sekarang, nampaknya masalah kaum pro-demokrasi adalah ketidakmampuan melihat --secara kritis-- apa yang terjadi dan bergolak di dalam masyarakat. Kaum pro-demokrasi tidak mampu mengikuti gerak kondisi obyektif yang bergulir begitu cepat, sehingga tidak mampu merespon apalagi memberikan kepemimpinan terhadap kondisi pergulatan antara kepentingan-kepentingan masyarakat saat ini. Peluang untuk menghimpun perlawanan yang terorganisir, terpimpin dengan mobilisasi massa besar-besaran (di Jakarta sampai mencapai hampir 1 juta massa turun ke jalan) pun semakin mengecil. ***

    Kondisi massa-rakyat yang masih terus melakukan perlawanan secara radikal, sangat membutuhkan koalisi di berbagai sektor sebagai wadah untuk memusatkan perlawanan itu. Hal ini belum terlihat nyata muncul, kecuali pada fenomena koalisi Mega-Bintang atau Mega-Bintang-Rakyat pada saat kampanye yang lalu. Secara umum, buruh, sopir, dan mahasiswa masih melakukan perlawanan secara sendiri-sendiri dengan isu yang berlainan. Padahal bila mereka menginginkan perubahan yang sebenarnya, sangat mendesak dibutuhkan penyatuan isu dan tindakan.

    Pada tingkatan massa PDI, justru kesadaran untuk berkoalisi mulai muncul. Terbukti dengan menjamurnya organ-organ di tingkatan massa --yang terdiri dari berbagai kelompok seperti mahasiswa, pemuda, buruh dsb.-- sebagai wadah perjuangan. Organ-organ tersebut antara lain Tim Pembela Megawati (TPM), Mega Solidaritas, GRPD "Wijayakusuma," BPM, dan lain sebagainya. Ini terbentuk karena massa merasakan bahwa struktur PDI tidak mampu memberikan kepemimpinan di tingkat politik pada saat ini. Organ-organ tersebut menunjukkan bahwa massa semakin menyadari pentingnya organisasi perlawanan dan lebih jauh lagi massa melihat koalisi sebagai kebutuhan. Dalam sejarah, koalisi merupakan wadah yang menjadi alat pemukul yang dahsyat bagi rejim diktator. Inilah kebutuhan mendesak dari mereka yang berlawan.(8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    SOLIDARITAS INTERNASIONAL 1

    HUBUNGAN INDONESIA - AS BARU-BARU INI

    Oleh : Hasyim

    Sejak bulan Juni yang lalu, pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah beberapa kali mengambil tindakan yang menunjukkan bahwa politik luar negeri Washington sedang mengalami sebuah perubahan. Sebagian saja dari tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut : 1 . Warren Christopher menghubungi Megawati Sokarnoputri ketika Warren berada di Indonesia tahun lalu, 2 . Winston Lord mengunjungi Mochtar Pakpahan dan Budiman Sudjatmiko di dalam tahanan, 3 . Departemen Luar Negeri sudah mengeluarkan kritik cukup keras tentang penggunaan kekerasan dalam pengambilalihan markas PDI pada tanggal 27 Juli 1996, 4. Pernyataan dari Departemen Luar Negeri yang mengritik penahanan Mochtar Pakpahan, dan kemudian juga mengritik penangkapan Budiman Sudjatmiko dan pimpinan PRD lainnya. Ini dilakukan meskipun Budiman dan kawan-kawan sudah dicap komunis oleh rejim diktator Suharto, 5 . Sesudah Pemilu 1997, Depar-temen Luar Negeri mengeluarkan kritik bahwa pemilu di Indonesia cacat karena tidak memberi rakyat Indonesia kesempatan untuk mengganti pemerintah, 6 . Beberapa statemen dari Departemen Luar Negeri mulai sedikit lebih kritis juga tentang keadaan di Timor Timur. Beberapa pejabat Departemen Luar Negeri sudah bertemu dengan Jose Ramos Horta dua bulan yang lalu. Presiden Clinton menyempatkan diri untuk mampir di sebuah pertemuan di antara pejabat AS dan Uskup Belo bulan Juni.

    Ini baru beberapa contoh saja yang menunjukkan bahwa AS sedang menunjukkan sikap tertentu dalam hubungannya dengan Jakarta. Apa maksudnya ? Melihat semua contoh ini, muncul pertanyaan : mengapa ada perubahan sikap tersebut ? Sejak 1965, bahkan sebelumnya, Washington selalu menjadi pendukung sayap kanan dari militer Indonesia. Pemberontakan militer kanan PRRI-Permesta juga dipersenjatai olen Washington. Washington yang paling mendukung diktator Suharto pada tahun 1965 dan sesudahnya. CIA yang menyampaikan pada Suharto daftar orang-orang yang harus ditangkap dan dibunuh. Washington, sebagai pemerintah yang paling berpengaruh di dalam Bank Dunia dan IMF, sudah tiga puluh tahun membiayai pemerintah Orde Baru dengan pinjaman uang yang tak henti-hentinya masuk ke perbendaharaannya Suharto. Pada tahun 1975, Washington juga sepenuhnya mendukung invasi Indonesia masuk ke Timor Leste, dan sejak itu terus-menerus mempersenjatai militer Indonesia.

    Semua ini dilakukan oleh Washington meskipun ratusan ribu orang dibunuh tahun 1965-1966, puluhan ribu lagi ditahan selama hampir 20 tahun, setiap pemilu curang, para aktivis terus dipenjarakan, koran dan buku dilarang. Washington lebih banyak diam sambil senjata dan uang terus mengalir ke Suharto. Mengapa sekarang ada perubahan sikap ?

    Yang Harus Diingat
    Dalam menilai perubahan sikap dari Washington ini ada beberapa hal yang harus diingat. Yang terpenting adalah bahwa uang, kerjasama diplomasi dan sebagian besar kerja sama militer terus berlangsung di antara Washington dan Jakarta. Memang sebagian latihan militer (IMET) sudah dibatalkan atau setengah dibatalkan oleh Kongres. Tetapi tetap adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari peralatan militer Indonesia datang dari AS. Pinjaman uang sama sekali tidak terganggu. Bank Dunia dan IMF terus mensahkan kenaikan pinjaman untuk Indonesia tanpa syarat. Setiap tahun para NGO dan organisasi HAM berseru supaya pertemuan CGI di Paris menambah syarat HAM untuk pinjaman ke Indonesia. Seruan tersebut tidak pernah digubris. Dalam bidang diplomasi, Suharto terus mendapat penghormatan. Dalam pertemuan seperti APEC, Suharto tidak pernah diganggu di depan umum. Dengan kata lain, perubahan sikap Washington BELUM sampai ke perubahan bantuan dan kerjasama material yang merugikan Suharto. Hanya sejak pemilu, memang ada ancaman terhadap penjualan F16, tetapi itupun masih setengah hati. Artinya, Clinton sendiri tetap mau menjualnya ke Jakarta dengan alasan tidak ada hubungan dengan politik HAM di dalam negeri Indonesia.

    Jadi, ada apa ? Sebenarnya pemerintah AS cukup terus terang dalam maksudnya asal kita mengerti perbendaharaan kata pemerintah imperialis ini. Winston Lord, Wakil Menteri Luar Negeri AS, mengatakan pada komite Kongres bahwa politik luar negeri AS terhadap Indonesia berdasarkan keinginan Amerika Serikat supaya ada "orderly transition" dalam proses ke Indonesia pasca-Suharto.

    Keinginan untuk "orderly transition" (perubahan teratur --atau diatur?) berdasarkan ketakutan di pihak Washington bahwa kontradiksi-kontradiksi sosial dalam masyarakat dan politik Indonesia bisa meledak dan mengancam kepentingan Amerika sendiri. AS sudah menginvestasi banyak modal, uang, waktu dan tenaga dalam usaha memperkuat sistem kapitalisme di Orde Baru Indonesia. Sebuah transisi yang "disorderly", yang tidak terkontrol oleh pihak pro-kapitalis, bisa membahayakan kepentingan Amerika sendiri. Dalam hal ini, para diplomat Washington sudah belajar dari pengalaman Iran dimana politik mempertahankan seorang diktator sampai saat kontradiksi sosial meledak menghasilkan situasi dimana kepentingan Amerika di Iran hancur sama sekali. Inipun hampir terjadi juga di Filipina, kecuali kepentingan Amerika diselamatkan oleh Gereja Katolik dan unsur tentara yang tiba-tiba juga memutuskan untuk meninggalkan diktator Marcos.

    Dalam kasus Indonesia, sudah kelihatan sekali bahwa Amerika ingin agar Suharto memberi konsesi pada oposisi-oposisi Indonesia (artinya yang tidak membahayakan kapitalisme) dalam rangka menyiapkan satu cara untuk mengatur proses transisi yang tidak akan mempertajam kontradiksi sosial yang lebih tajam lagi. Amerika tahu bahwa salah satu faktor yang sedang mempertajam kontradiksi sosial di Indonesia adalah keras kepalanya Suharto yang dalam hal tidak mengijinkan adanya sebuah oposisi, seperti PDI-Perjuangannya Megawati. Pemerintah Amerika juga takut bahwa kalau tidak ada serikat buruh moderat yang bisa menyalurkan kemarahan kaum buruh ke cara-cara aksi yang moderat, kaum buruhpun bisa memiliki potensi untuk memberontak.

    Semua kritik Washington pada Suharto pada saat ini adalah dalam rangka menekan Orde Baru untuk menyiapkan sebuah proses damai yang memberi tempat kepada oposisi moderat, yang bisa mendiamkan api kemarahan dan retorika "demokrasi" dan YANG TIDAK MEMPROVOKASI LEDAKAN KEMARAHAN MASSA atau membesarnya arus radikalisme di Indonesia. Taktik Washington ini adalah taktik yang bertujuan mempertahankan ekonomi kapitalis di Indonesia. Bahkan lebih daripada itu! Sebenarnya kalau kita teliti pernyataan-pernyataan Washington lebih mendalam, khususnya di bidang ekonomi, ternyata apa yang dicari Washington adalah sebuah pemerintah yang bukan saja bisa menjamin perdamaian sosial (yaitu tidak mengakibatkan meledaknya opposisi massa) tetapi yang juga menjalankan ekonomi neo-liberalisme yang lebih sempurna. Biasanya negara-negara imperialis menghadapi kesulitan dalam memaksa politik ekonomi neo-liberalisme karena menghadapi sebuah pemerintah yang kiri atau nasionalis. Pemerintah yang kiri atau nasionalis tersebut suka menutupi ekonominya dari modal asing atau memaksakan pengaturan terhadap modal asing.

    Dalam kasus Orde, Baru modal asing juga mengalami pengaturan-pengaturan. Tetapi pengaturan ini tidak bertujuan menjaga ekonomi nasional atau kesejahteraan masyarakat tetapi bertujuan menjaga kepentingan modal crony Suharto dan crony Orde Baru lainnya. Contohnya adalah mobil nasional Timor. Beberapa laporan tentang ekonomi Indonesia yang dikeluarkan oleh jawatan komersial Washington mengkomentari bahwa kolusi di Indonesia juga menyempitkan ruang gerak modal asing. Washington ingin pemerintah yang akan membuka LEBIH LEBAR LAGI ruang gerak investatsi asing. Ini juga pasti akan membutuhkan kontrol LEBIH KERAS lagi terhadap serikat buruh di Indonesia, biarpun dengan dibiarkan didirikan serikat buruh independen --asal moderat!

    Jadi, Washington memang menginginkan perubahan. Pertama, yang "orderly", yaitu bebas dari bahaya ledakan oposisi massa. Kedua, yang menjalankan politik neo-liberal yang lebih sempurna, yaitu membersihkan ekonomi dari hambatan terhadap ruang gerak modal besar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    Maknanya untuk Perjuangan Demokrasi Multipartai Kerakyatan. Sudah jelas bahwa Washington tidak keberatan atas sistem multipartai, asal partai-partai tersebut tidak akan mengancam kepentingannya. Washington selalu akan mencari jalan untuk memberi angin kepada unsur oposisi yang moderat. Ini kelihatan dalam kebijakan mereka yang sudah lama mengangkat profil Mochtar Pakpahan dan SBSI-nya. Tidak mengherankan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika polisi menggerebek rapat SBSI di Tangerang, ikut tertangkap pula Atase Perburuhan dari Kedubes AS. Kemudian di Amerika sendiri, serikat buruh AFL-CIO melakukan kampanye resmi untuk mendukung Mochtar Pakpahan. Padahal, AFL-CIO tidak pernah mengambil sikap tentang isu luar negeri TANPA TERLEBIH DULU mendapat instruksi dari Departemen Luar Negeri AS.

    Sikap perubahan melalui unsur moderat juga bisa dilihat dalam backing Amerika untuk KIPP baru-baru ini. KIPP sudah menunjukkan sikap bahwa targetnya adalah pemilu yang jujur dalam waktu 5 tahun. Ini juga sesuai dengan pernyataan Washington yang mengritik Pemilu 97 karena "tidak memungkinkan rakyatnya merubah pemerintah." Adalah menarik juga cara Washington menanggapi penindasan terhadap PRD. Washington juga mengritik penangkapan Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawannya. Tetapi, baik Washington, maupun orang Indonesia yang membawa suara Washington, selalu menyebut para pemimpin PRD sebagai "para pemuda idealis." Washington dan kaum moderat di Indonesia ingin supaya perhatian massa terfokus pada kemudaan dan idealisme pemimpin PRD dan BUKAN program politiknya yang memang bertentangan dengan kepentingan modal asing maupun kapital besar di Indonesia sendiri.

    Washington juga terpaksa bermain kartu isu demokrasi. Dan itu menguntungkan perjuangan di Indonesia. Kaum moderat di Indonesia tidak memiliki organisasi atau strategi untuk menentang diktator, sehingga kaum moderat dan Washington belum bisa mengambil sikap memusuhi kaum demokrat kerakyatan. Tetapi, semua ini menunjukkan kontradiksi yang dihadapi oleh Washington. Hanya ada satu cara untuk menekan Suharto agar memberi konsesi reformasi politik supaya tercipta orderly transition (tanpa aktivisme massa) melalui sebuah pemilu yang jujur dalam waktu 5 tahun mendatang. Mau tidak mau Washington harus bermain dengan api Belum Waktunya

    Selain itu, dan yang lebih mendasar, adalah bahwa belum tentu Suharto akan mau memberi konsesi reformasi politik. Suharto nampaknya masih mau mempertahankan sistem yang berlaku, sistem yang menjaga kekuasaan dia sendiri dan keluarganya, sistem yang bergantung pada perdamaian sosial melalui penggunaan represi yang makin keras. Kemudian, bagaimana strategi Washington dan kaum moderat untuk mencapai sebuah "orderly transition." ? (8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    SOLIDARITAS INTERNASIONAL 2

    RAKYAT KONGO MEMANG SUDAH SIAP UNTUK PERUBAHAN

    Baru-baru ini saya mendengar cerita dari seorang wartawan sebuah surat kabar Thailand yang kebetulan sedang meliput berita tentang Indonesia. Menurut dia, dalam acara pemutaran video There is Only One Word : Resist! di Bangkok seorang professor dari universitas terkemuka di sana mengajukan pertanyaan kepada publik : kalau kita umpamakan Mobutu sebagai Suharto, dan Etienne Tshisekedi sebagai Megawati, siapakah yang akan menjadi Kabila ?

    Saya pun mencoba untuk menarik kebenaran umum dari revolusi di Kongo-Zaire dengan keadaan di Indonesia pada saat ini, agar dapat ditarik benang merah sehingga kita dapat belajar dari pengalaman di Kongo-Zaire. Informasi yang saya dapatkan dari wartawan itu, publik banyak menyerang pendapat profesor tersebut karena menurut mereka situasi dimana Mobutu tidak sanggup lagi membayar tentaranya sendiri tidak terdapat di Indonesia, karena Suharto masih sanggup menggaji tentaranya, jadi tidak akan ada Kabila di Indonesia.

    Baiklah, terlepas dari benar atau tidak berita itu saya akan mencoba untuk melihat garis besar revolusi di Kongo agar dapat kita ambil kebenaran umumnya untuk dijadikan pelajaran.

    Pada awal tahun 90-an, rakyat Kongo-Zaire yang sudah seperempat abad hidup di bawah rezim diktator Mobutu sudah mulai melawan rejim yang berkuasa. Fenomena pada masa itu mereka sebut "parliament on its feet" (parlemen jalanan). Sebuah masa dimana kesadaran sejati rakyat sudah begitu kuat. Jikalau mereka mendengar pendapat yang pro-rezim dari para peserta yang hadir dari suatu pertemuan maka mereka tidak segan-segan untuk memberikan ganjaran. Rumah para politisi pro-rejim dihancurkan. Villa salah seorang menteri Mobutu dihancurkan dalam waktu empat jam. Bahkan temboknya dihancurkan berkeping-keping oleh ratusan orang marah.

    Menghadapi kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi Mobutu kecuali memberikan konsesi demokratis, akan tetapi masih dalam kerangka dimana dia masih tetap bisa berkuasa. Jadi, ketika itu Mobutu menyelenggarakan apa yang disebut dengan "popular consultation", semacam dengar pendapat rakyat. Mayoritas rakyat menginginkan perubahan. Menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol desakan ini maka Mobutu menciptakan demokrasi ala Zaire yang memberi ruang bagi dua partai oposisi untuk hidup. Akan tetapi masa rakyat menghendaki sistem multipartai. Akhirnya Mobutu pun terpaksa memenuhi tuntutan rakyat dengan membentuk "Sovereign National Conference", semacam konggres rakyat, akan tetapi masih tetap banyak batasan yang diberikan di situ.

    Pada bulan Agusutus 1992, Sovereign National Conference memilih Etiene Tshisekedi sebagai perdana menteri yang baru. Tshisekedi adalah tokoh oposisi pada masa itu yang sempat menjadi simbol perlawanan. Akan tetapi setelah berkuasa Tshisekedi masih tetap mengakui keberadaan Mobutu dan mendukung sistem lama, bahkan faksi radikal dari kelompok Tshisekedi pun sudah meninggalkan ide progresif mereka dan membeo di Sovereign National Conference. Sementara itu, rakyat sudah menginginkan agar Mobutu segera disingkirkan total dan dibawa ke pengadilan. Sampai pada titik ini masih sulit bagi rakyat untuk menggulingkan Mobutu karena Tshisekedi yang dulunya pro-rakyat sudah menjadi anti-rakyat. Sementara itupun Amerika tetap mendukung Mobutu dengan mengatakan bahwa sang diktator harus ditawarkan sebuah jalan keluar yang terhormat.

    Kebangkitan Kembali Gerakan Rakyat
    Tipuan demokratisasi di tahun 1992 telah membawa gerakan rakyat di Kongo-Zaire pada sebuah tahapan baru dimana mereka harus meningkatkan kualitas perlawanan mereka untuk menghancurkan rejim Mobutu secara total. Ketika Mobutu tetap melanjutkan pemerintahannya dengan tangan besi, maka kontradiksi antara rakyat dengan pemerintah semakin tajam. Tiga puluh tujuh tahun di bawah rejim, Mobutu telah membuat rakyat menjadi muak dengan rejim dan merekapun sadar akan kebobrokan rejim serta kebejatan campur tangan kekuatan asing di negeri mereka. Berangkat dari sinilah, Kabila dan kekuatan oposisi lainnya berhasil memainkan peranan penting. Salah satu kelompok oposisi yang masih tetap konsisten dengan garis perjuangan mereka pada saat itu adalah "Patriotic Front", sebuah kekuatan kiri radikal dibawah pimpinan Jean Bapitiste Sondji. Patriotic Front mempunyai sikap untuk tidak bergabung bersama pemerintahan Tshisekedi. Dan sikap merekapun jelas, bahwa Mobutu harus turun tanpa syarat dan diseret ke pengadilan.

    Kesuksesan Kabila dan kelompok oposisi lainnya terletak pada kemampuan mereka untuk menyatukan aspirasi rakyat akan sebuah kehidupan yang lebih baik, dalam konteks kebebasan dan demokrasi. Sebuah konteks yang mendapat perhatian dari rakyat awam sekalipun. Sebuah aspirasi akan pendidikan bagi semua orang, lapangan kerja bagi semua orang, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak. Dan akhirnya, berangkat dari sini pula Kabila barhasil membangun kekuatan bersenjata yang akhirnya menjadi kuat di akhir tahun 1996.

    Dalam tahapan berikutnya, muncul kesadaran untuk menyatukan kekuatan oposisi yang ada sehingga muncullah ide untuk membentuk sebuah aliansi formal. Dalam ta-hap berikutnya mereka berhasil membangun organisasi dengan nama Alliance of Democratic Front for Liberation of Kongo (ADFL). Aliansi ini sendiri sebenarnya baru berhasil dibentuk pada musim panas tahun 1996. Akan tetapi hanya dalam waktu 8 bulan, organisasi yang berada di bawah pimpinan Kabila ini mampu memainkan peranan yang penting dalam menggulingkan Mobutu dibandingkan dengan organisasi oposisi di Kinshasa yang sudah merasa berjuang selama 7 tahun. Berawal dari Goma dan Bukavu, Kabila pun memimpin pasukannya dengan didukung penuh oleh aksi-aksi massa rakyat di Kinshasa, sampai akhirnya ratusan ribu orang turun ke jalan dan Mobutu pun terpaksa angkat kaki dari bumi Afrika. Setelah Tumbangnya Sang Diktator

    Ada dua masalah besar yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baru setelah Mobutu berhasil digulingkan. Pertama adalah masalah pembangunan kembali Kongo-Zaire, dan, yang kedua adalah masalah pemerintahan yang baru.

    Untuk menghadapi masalah pertama, ADFL sudah memperhitungkan bahwa negara-negara Barat akan tetap membutuhkan bahan-bahan mentah dari rakyat Kongo, sehingga mereka harus benar-benar memperhitungkan pembangunan ekonomi mereka. Ditambah lagi krisis sosial dan kemiskinan serta pengangguran yang sudah menggejala. Sementara ini mereka sampai pada keputusan bahwa mereka harus ekstra habis-habisan dalam membangun perekonomian Kongo sehingga mereka sudah berencana untuk menunda pembayaran hutang luar negeri sembari bernegosiasi dengan negara pemberi hutang, dan selanjutnya memprioritaskan program penataan manajemen dan anti-privatisasi.

    Menghadapi masalah yang kedua, pemerintah yang baru dihadapkan pada persoalan untuk memberikan jaminan kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat secara penuh dengan perkecualian bagi "kenangan pahit akan Mobutu." Dan yang terpenting adalah jaminan terhadap sistem multipartai. Masalah ini tentunya tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat dan perlu waktu. Oleh karena itu Kabila sudah membuat perencanaan yang cukup matang. Dalam tahap awal dibentuklah pemerintahan sementara dimana semua kelompok oposisi ikut serta, ditambah dengan kelompok-kelompok lainnya kecuali yang pro-Mobutu. Bahkan partai Tshisekedi pun tetap diajak untuk ikut serta dalam kabinet. Jadi ketika pada tanggal 23 Mei, Kabila mengumumkan kabinetnya, dari 13 orang menteri yang diangkat, 7 orang dari ADFL, dan enam lannya dari berbagai macam kelompok oposisi lainnya. Partai Tshisekedi yaitu Democratic Union for Social Conggres (UDPS) mendapat jatah dua orang menteri. Belum genap satu minggu umur pemerintahan baru tersebut, sudah muncul usaha perlawanan dari kelompok pro-Tshisekedi untuk memboikot pemerintah baru. Akan tetapi usaha itu tidak mendapat dukungan rakyat sehingga aksi Tshisekedi pada tanggal 26 Mei tidak berhasil menggoncang Kabila. Massa sebanyak 40.000 turun ke jalan pada hari pelantikan Kabila dan mereka pun meneriakkan kata-kata, "Usir Tshisekedi ke Togo (tempat Mobutu mendarat pertama kali setelah kabur dari Kongo)." Dan Kabila pun telah menjanjikan referendum pada akhir tahun 1998 untuk menentukan konstitusi negara dan pemilu untuk anggota parlemen pada tahun 1999. Akankah Kabila berhasil membangun sebuah Kongo yang lebih baik, kita tunggu saja.

    Pelajaran Bagi Indonesia
    Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan diskusi bagi gerakan pro-demokrasi di Indonesia saat ini, dari pengalaman Kongo diatas.
    Pertama, bahwa kesadaran sejati rakyat adalah sebuah harta karun yang sangat berharga. Dengan kerja sama yang sistematis dan ulet akan menghasilkan sebuah ledakan yang dahsyat seperti di Kongo. Menghadapi ini memang tidak ada pilihan lain bagi rejim selain berkonsesi. Kembali ada pelajaran di sini, bahwa kita jangan terbuai oleh konsesi-konsesi rejim yang ternyata hanyalah sebuah tipuan.
    Kedua, di tengah kesadaran sejati massa yang seperti itu, peranan aliansi sangat efektif dalam sebuah platform bersama terhadap anti-kediktatoran, dimana kita lihat hanya dalam waktu 8 bulan, Kabila dengan ADFL-nya bisa memainkan peranan yang penting.
    Ketiga, harus kita sadari bahwa membangun negara yang demokratis secara ekonomi dan politik lebih sulit daripada merebut demokrasi itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya pekerjaan rumah yang dihadapi oleh Kabila baik dalam bidang ekonomi dan politik. Untuk itu hendaknya jauh-jauh hari kita sudah bersiap-siap menghadapi ini, jikalau sang "smiling general" berhasil kita tumbangkan, telah menanti begitu banyak pekerjaan rumah dan kita harus siap menghadapi itu supaya tidak terjebak dalam sebuah lingkaran setan.

    Situasi Indonesia saat ini, sebenarnya secara esensial tidak jauh berbeda dengan situasi di Kongo pada masa-masa awal kebangkitan kembali gerakan rakyat di tahun 90-an. Apa yang terjadi pada Mobutu, pasti juga akan terjadi pada Suharto, dan kita bisa melihat sendiri siapa yang akan menjadi Kabila.(8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    TEMA KHUSUS

    KRITIK UNTUK KAUM PRO-DEMOKRASI

    Keberhasilan aksi Boikot Pemilu adalah kalau kita dapat menggerakkan massa dalam jumlah yang besar dengan isu Boikot Pemilu, walaupun pemilu jalan terus. Namun kaum oposisi demokratik, tidak mampu --sebagian tidak punya perspektif--menggerakkan massa. Ketidakmampuan menggerakkan massa dalam jumlah besar karena oposisi tidak punya alatnya. Alat menggerakkan massa dalam jumlah besar --yang selama ini terbukti efektif-- adalah front-persatuan, yang terdiri dari organisasi setingkat ormas atau partai, yang mempunyai basis massa.

    Sementara, kesadaran untuk membangun front belum ada di kalangan kaum oposisi-demokratik secara umum. Tidak adanya kesadaran untuk bersatu disebabkan oleh :
    1 . Sektarianisme para pimpinan partai dan ormas. Para pimpinan partai dan ormas memusatkan perhatian pada kepentingan organisasi masing-masing, tidak pada perjuangan demokratisasi secara umum. Hal itu juga didorong oleh sifat eksistensialis beberapa tokoh oposisi demokratik. Mereka sering kali tidak mau bekerjasama dengan kelompok atau tokoh lain, bukan karena programnya berbeda atau taktiknya berbeda, tapi karena mereka merasa disubordinasi atau tidak mendapat peran yang menonjol.

    2 . Kurangnya referensi/teori perlawanan. Sebenarnya banyak tokoh oposisi demokratik yang berasal dari kalangan intelektual. Banyak teori-teori sosial, politik dan ekonomi yang dikuasai oleh banyak aktivis pro-demokrasi. Tapi referensi dan teori perlawanan masih minim dan tidak berkembang. Sejak tahun 70-an sudah banyak aktivis pro-demokrasi yang berjuang di LSM, kelompok diskusi, ormas dan lain-lain, tapi tidak ada perkembangan teori yang dapat menjadi metode untuk melawan Orde Baru. Hal ini nampak sekali dari minimnya kreativitas taktik yang dimiliki gerakan pro-demokrasi. Kemiskinan kreativitas taktik ini membuat kita gagap menghadapi perubahan situasai yang tak terduga, seperti munculnya Mega-Bintang pada saat kampanye Pemilu lalu.

    3 . Belum adanya platform bersama.
    Di saat kondisi obyektif menyediakan syarat-syarat bagi lahirnya front-aliansi, yaitu dengan : a . Munculnya koalisi spontan Mega-Bintang, b . Kasus-kasus dalam pemilu, tidak ada respon yang tepat sehingga menaikkan perlawanan rakyat sebagai aksi anti-kediktatoran. Bahkan oleh pimpinan PDI-Perjuangan dan PPP, mood perlawanan rakyat itu dimoderasi. Padahal sikap anti-kediktatoran yang muncul dalam Mega-Bintang bisa kita dorong menjadi aksi besar yang akan menohok langsung jantung kekuasaan, di saat penguasa pada posisi penuh ketidakpastian.

    Oposisi demokratik diluar PPP dan Mega nampak terbawa arus dalam merespon Mega-Bintang. Mereka hanya "ikut-ikutan" membesarkan pengumpulan massa, tapi tidak memelopori massa ke arah melawan kekuasaan.

    Tapi tidak semua terbawa arus, ada sebagian yang mendorong koalisi ini menjadi lebih tinggi dan lebih luas, terbukti dengan munculnya selebaran Koalisi Mega-Bintang-Rakyat, dengan tujuh program, yang antara lain, mengganti Soeharto.

    Kesalahan Megawati
    Megawati tidak merespon secara positif ajakan Mudrick S. Sangidoe untuk berkoalisi dalam Mega-Bintang. Padahal, tuntutan Mega-Bintang adalah agar PPP mencalonkan Megawati sebagai presiden. Di saat para pendukungnya turun ke jalan dengan bendera Mega-Bintang, dia sangat pasif. Seruannya sangat moderat, dan tidak jelas. Dia tak memberi arahan yang kongkrit dan maju kepada pendukungnya. Pada saat menjelang pencoblosan, Mega malahan menyatakan bahwa dirinya tidak nyoblos dan mempersilakan para pendukungnya menggunakan haknya sebaik-baiknya. Memang ada yang dapat menangkap makna di balik pernyataan itu, bahwa Megawati menganjurkan Golput. Tapi pernyataan itu sangat tidak tepat, karena dilakukan pada saat para pendukungnya dengan penuh semangat berkoalisi dengan para pendukung PPP. Seharusnya Mega justeru mendorong koalisi tersebut agar menjadi lebih maju dan luas. Pernyataan Golput Mega akan sangat tepat dilakukan pada saat rakyat belum menemukan Mega-Bintang, sebagai perlawanan terhadap kediktatoran. Tapi, saat itu Mega ha-nya berjanji akan membuat "pernyataan yang tegas soal Pemilu." Barangkali Mbak Mega berpikir bahwa dengan berkoalisi, pendukungnya akan lari ke PPP. Ini adalah ketakutan yang tak berdasar. Massa bertahan atau lari adalah tergantung apakah Mbak Mega dapat merespon kesadaran massa atau tidak. Kalau massa mulai radikal, sedangkan dia ragu-ragu, massa bisa meninggalkan dia, tanpa berkoalisi dengan PPP sekalipun. Tapi kalau dia tegas dan berani, dengan berkoalisi bisa mendapat tambahan pendukung. Sebab, persoalannya adalah rakyat yang marah terhadap penguasa sedang mencari alat penyalur kemarahannya. Siapapun yang dianggap menjadi penyalur aspirasinya akan didukung. Mega didukung karena dianggap membela rakyat jelata. Bukan karena ada kesetiaan buta terhadap figur Mega. Mega rupanya tak melihat po-tensi rakyat yang muncul saat itu. Saat muncul Mega-Bintang, nampak sekali kebencian rakyat terhadap kediktatoran Orde Baru, yang dipersonifikasikan sebagai Golkar. Dimana-mana rakyat bergabung dalam kampanye, melakukan perlawanan terhadap simbol-simbol kekuasaan. Di Jakarta saja, pada saat kampanye PPP, massa yang turun ke jalan se-kitar 1 juta orang. Secara umum, kita memang lemah dalam membaca kondisi obyektif, sehingga berakibat gagap ketika ada perubahan-perubahan yang cepat, sehingga meleset dalam menentukan sikap.

    Kesalahan Buya
    Buya, sebagai Ketua PPP tidak mau memimpin rakyat yang sedang bangkit dengan bendera Mega-Bintang. Buya hanya mau menerima penambahan suara partainya. Padahal massa-rakyat sedang kebingungan karena vakuum kepemimpinan politik, yang disebabkan Megawati tidak secara aktif memimpin massa . Buya justeru memoderasi massa dan reaksioner ketika muncul selebaran Mega-Bintang-Rakyat. Buya mengaku difitnah oleh selebaran tersebut dan menyangkal bahwa dirinya hendak berkoalisi dengan Megawati. Sebagai pimpinan partai, Buya seharusnya menanggapi selebaran itu secara positif, karena isi selebaran itu merupakan aspirasi yang ditujukan kepada partainya. Apalagi itu dilakukan pada saat kampanye Pemilu, tentu adalah sangat wajar muncul aspirasi-aspirasi termasuk mengganti presiden. Pernyataan Buya bahwa dirinya tidak berkoalisi dengan Megawati merupakan pernyataan yang melemahkan koalisi spontan yang dilakukan para pendukungnya. Seharusnya kewajiban Buya lah untuk menindaklanjuti koalisi dengan Megawati, bukan malah menyangkal bahwa dirinya hendak berkoalisi dengan Megawati. Buya juga tidak secara sungguh-sungguh memerangi kejahatan-kejahatan Golkar yang berupa kecurangan dan intimidasi dalam Pemilu. Pernyataan-pernyataan Buya yang memprotes intimidasi dan kecurangan Pemilu hanyalah isapan jempol semata. Padahal di saat kemarahan rakyat terhadap kecurangan Golkar yang sangat vulgar muncul begitu keras, posisi Buya sangat kuat dalam menolak hasil Pemilu. Tapi, ternyata Buya --setelah menjalani perdebatan yang panjang-- memilih menerima hasil Pemilu.

    Kesalahan PRD
    PRD yang mempunyai program Memboikot Pemilu 1997 tidak dapat menggerakkan aksi massa dalam jumlah yang besar. Ini tentu karena alatnya --front aliansi-- belum juga dibuat. Program pembangunan front aliansi baru bersifat propaganda, belum menjadi kerja politik yang riel, walaupun sudah dicoba. Padahal kondisi obyektif menyediakan syarat untuk itu. Namun, hambatan utamanya adalah belum adanya platform yang menjadi program bersama.

    Kesalahan Kelompok Lain
    Kelompok pro-demokrasi secara umum lamban. Kita tidak segera membangun wadah, baik di atas maupun di bawah, ketika massa bangkit pada kampanye pemilu. Padahal wadah-wadah itu sangat diperlukan untuk mengorganisir aksi besar. Seharusnya, ketika Mega-Bintang muncul, lalu saat Mega-Bintang dilarang dan saat ditemukan kecurangan, kaum pro-demokrasi juga membuat wadah di tingkatan atas, seperti ketika mereka mendirikan Majelis Rakyat Indonesia (MARI) saat Megawati dikudeta. Masih banyak kelompok yang sektarian dan kaku dengan taktiknya. Mereka yang memboikot Pemilu atau Golput seolah-olah terancam dengan koalisi Mega-Bintang, atau menganggap mendukung Mega-Bintang tak konsisten dengan sikapnya yang Golput dan memboikot Pemilu. Padahal taktik Golput dan boikot Pemilu dapat disatukan dengan koalisi Mega-Bintang-Rakyat, dengan platform bersama melawan Mayoritas Tunggal Golkar.

    Sementara, Partai Uni Demo-krasi Indonesia (PUDI) --terutama Sri-Bintang Pamungkas-- sudah terlanjur antipati dengan Buya dan PPP, yang memang moderat dan tidak konsisten. Memang Sri-Bintang yang pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PPP tahu banyak tentang watak para pimpinan PPP yang pengecut. Tapi sebagai sebuah taktik, dalam rangka mengalahkan lawan bersama --yaitu Golkar-- tentu harus mengajak kelompok manapun yang sepakat dengan program tersebut agar barisan menjadi kuat.

    Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) hanya berfungsi sebagai pengawas semata alias sebagai wasit tanpa wewenang. Dalam hal mengawasi kecurangan, tentulah KIPP sangat tertinggal jauh dengan teknologi kecurangan Golkar yang didukung dengan birokrat dan ABRI. Apalagi KIPP lebih banyak melaporkan data sekunder yang dihimpun dari koran dan media lain. Ini tentunya tidak mempunyai makna politik yang berarti. KIPP seharusnya tidak berfungsi sebagai pengawas semata, tapi juga secara aktif mengorganisir protes-protes terhadap kecurangan. Minimal KIPP harus mengeluarkan per-nyataan-pernyataan yang keras terhadap kejahatan-kejahatan Golkar dan secara eksplisit mendukung Golput dan boikot Pemilu. Selimut sektarianisme inilah yang menyulitkan kita dalam mencari platform bersama. Akibatnya sulit membangun front.** =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    SURAT 1

    SURAT UNTUK PRD

    Kepada Yth:
    Sdr. Budiman Sudjatmiko
    Partai Rakyat Demokratik (PRD)
    di tempat

    Dengan hormat,
    Membaca artikel tentang aksi PPP, terus terang membuat kami sedikit heran. Hebat sekali PRD mampu membuat kronologi kampanye PPP di Jakarta dengan begitu detil mulai dari menit sampai jumlah massa yang terlibat sehingga timbul pertanyaan apakah PRD ikut andil dalam mengumpulkan jutaan(?) massa dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai rakyat (dengan r kecil) biasa terus terang kami was-was dengan situasi politik belakangan ini. Rentetan kerusuhan yang terjadi mulai dari Situbondo, Tasikmalaya terus sampai di Matraman, Asia-Afrika dan Otista bisa jadi pada akhirnya akan meletus suatu aksi besar-besaran yang mengatasnamakan rakyat untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto.

    Tapi, benarkah seluruh rakyat menghendaki Soeharto turun ? Apakah dengan turunnya Soeharto lalu masalah selesai ? Apakah setelah itu rakyat akan makmur ? Anda barangkali akan mengatakan kalau kami adalah kumpulan orang yang apatis pro status quo, anti demokrasi dan sebagainya. Kami menilai apa yang telah dilakukan oleh PRD (jika memang benar) bukan merupakan tindakan ksatria karena Anda telah meminjam tangan rakyat untuk menyerang Soeharto. Anda sama sekali tidak peduli nasib masyarakat luas dan tidak memperhitungkan efeknya. Terus terang kami mempertanyakan koalisi Mega-Bintang-Rakyat. Banyak pengurus PPP maupun PDI Perjuangan yang pada dasarnya tidak menyetujui koalisi tersebut, mungkin ada beberapa oportunis PPP yang menyetujui supaya PPP memperoleh kenaikan suara dalam pemilu nanti.

    Pernahkah Anda berpikir, kalaupun koalisi Mega-Bintang-Rakyat ini akhirnya eksis dan berhasil menggulingkan Orde Baru, akan muncul banyak pahlawan kesiangan yang merasa memiliki andil sebagai pejuang penegak demokrasi atau penegak amanat penderitaan rakyat ? Pernahkah Anda membayangkan munculnya laskar-laskar swasta yang saling mengklaim paling berhak atas Republik ini ? Pada dasarnya apa yang dialami bangsa ini tidak jauh berbeda dengan perjuangan Diponegoro, Cut Nyak Dien ataupun Tuanku Imam Bonjol. Ya, mereka melawan karena haknya sebagai suku, umat ataupun kelompok --bukan sebagai warga negara yang berkedaulatan rakyat-- dilanggar dan dilangkahi. Jangan bermimpi bahwa kita sedang menuju era kebangkitan nasional seperti 1908. Rakyat saat ini tidak pernah peduli apa yang dialami saudaranya di Dili. Mereka masa bodoh dengan pengayauan di Kalimantan, mereka bertepuk tangan melihat mesjid, gereja dan wihara dihancurkan, mereka bersorak sambil membakar toko-toko milik Cina. Itukah yang dinamakan perjuangan ?

    Revolusi ? Pro-demokrasi ? Sebagian besar rakyat Indonesia tidak mampu melaksanakan Pancasila, UUD 1945 (apalagi demokrasi) secara murni dan konsekuen. Coba Anda renungkan rentetan kerusuhan yang terjadi belakangan ini, terlepas dari apa yang melatarbelakangi ataupun siapa yang menunggangi. Ternyata warga Republik ini juga tidak bisa menerima perbedaan antar mereka, lalu masih relevankah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ? Tolong jangan samakan revolusi (kalau jadi lho) di Indonesia dengan yang terjadi di Filipina, Rumania atau Zaire. Kalaupun Soeharto turun lewat revolusi sosial, apa yang akan dilakukan oleh pelaku-pelakunya ? Mengubah sistem menjadi negara teokrasi seperti yang dilakukan Taliban terhadap Afghanistan ? Atau sosialis demokrat? Tentunya PRD tidak setuju dengan yang pertama, tapi itulah risiko yang paling besar jika revolusi sosial meletus. Salam Demokrasi, orang kecil yang tidak berani mengatasnamakan rakyat

    Jawaban Redaksi :
    1 . KPP-PRD juga tidak peduli siapakah di balik Mega-Bintang-Rakyat itu. Tetapi kami mendukung program yang tertulis dalam selebaran Mega-Bintang-Rakyat pada kampanye PPP yang lalu, karena ada program-program yang sama dengan program PRD, yaitu: penggantian presiden, pencabutan 5 UU di Bidang Politik tahun 1985, dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Siapapun pembuat selebaran tersebut, kalau programnya sama dengan program kami, jelas akan kami dukung kalau perlu kami ajak beraliansi, berkoalisi, dsb. 2 . Dengan digulingkannya Suharto, memang tidak otomatis rakyat akan makmur dan negeri ini menjadi demokratis. Bisa-bisa negeri ini jatuh ke tangan kelompok yang lebih otoriter. Atau bisa terjadi chaos. Maka dari itu, untuk menilai sebuah kelompok/gerakan, sebaiknya kita melihat apa programnya dan strategi-taktiknya. Kelompok yang otoriter akan membuat program otoriter (seperti asas tunggal, pembatasan parpol, pembatasan ideologi, dsb), kelompok yang demokratis akan membuat program politik demokratis (seperti multipartai, pencabutan UU yang menindas rakyat, pembaharuan sistem ekonomi agar lebih adil, dsb.), kelompok rasialis juga akan membuat program rasialis (seperti pemberian hak khusus bagi pribumi, pelarangan warga negara keturunan sebagai pejabat/presiden, dsb). 3 . Kami sadar, bahwa proses dalam mengganti Suharto bisa membawa bangsa ini ke arah anarkisme politik. Lalu apakah dengan demikian Suharto tak perlu diganti ? Apakah tidak ada jalan lain ? Kami percaya masih ada jalan damai, maka program kami adalah demokrasi multipartai, agar semua kepentingan politik dapat disalurkan melalui pemilu. Pemilu 1997 yang curang dan tidak demokratis harus diulang, agar kelompok yang tak tersalurkan aspirasinya tidak menyalurkan aspirasinya dengan kekerasan atau kerusuhan.

    SURAT 2

    AJAKAN MEMBENTUK KOALISI

    Membaca Surat Ajakan PRD yang pada dasarnya (bottom line-nya) untuk "menghancurkan" rejim otoriter-diktatorial Suharto membuat saya simpatik. Maksudnya, saya tahu arti Ajakan PRD tsb. dan saya sangat setuju ! Tigapuluh tahun tercengkram dalam tripping ekstasi politik militer adalah terlalu lama dan terlalu tak baik bagi jiwa dan raga. Not all addictions are good addiction, particularly this one ! Jadi, dari negeri Antartiks ini saya ucapkan : Selamat Berjuang ! Saya ikut kalian!!!

    Sekali lagi horas!

    Saut Situmorang =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    MIMBAR BEBAS

    PEMBERONTAKAN DALAM PENJARA

    Oleh : Ivan Relawan

    Semenjak dipindahkannya 3 aktivis PRD dari tahanan Polwiltabes Surabaya ke Rutan Medaeng, Sidoarjo, tempat itu semakin sering menyita perhatian. Karena, pertama, hal ini berkaitan dengan penahanan dan pengadilan rekayasa terhadap ketiga aktivis PRD. Kedua, untuk pertama kalinya setelah masuknya 3 aktivis tersebut mulai terasa adanya "atmosfer politik" yang dihirup oleh para tahanan dan narapidana yang lain. Ketiga, pemberontakan yang baru-baru ini meledak di tempat tersebut. Faktor ketiga tadi menjadi salah satu peristiwa yang menggegerkan dalam bulan Juni 1997 ini. Menyusul kerusuhan sebelumnya di tempat yang sama pada 25 Mei 1997. Secara kualitas pun meningkat dari sekadar kerusuhan biasa, kemudian berkembang dengan pemberontakan berupa pembakaran rutan dan penjebolan dinding. Tudingan terhadap PRD sebagai dalang kerusuhan kembali dilakukan oleh rejim Soeharto.

    Jika kita baca di media massa, fakta sesungguhnya penyulut pemberontakan itu adalah adanya ketidakpuasan terhadap perlakuan petugas ditambah faktor kesenjangan sosial dan ekonomi antar tahanan dan napi. Praktek, dan perbedaan "service" petugas rutan yang berbeda terhadap tahanan yang kaya dan yang melarat. Ditambah tindakan aparat sipir dan pegawai rutan yang sewenang-wenang terhadap para tahanan dan napi. Dalam hal bertindak sewenang-wenang ini rejim Soeharto memang tidak pernah "pilih kasih.". Bagi rejim despotik ini, tindakan seperti pungli terhadap keluarga tahanan dan napi yang dibezuk, mempersulit pengunjung dengan dalih-dalih yang berputar-putar, penganiayaan terhadap napi, menyetop surat-surat, menyita buku-buku bacaan, dan makanan yang "tidak layak", dianggap lazim. Sehingga, aparat koersif negara dalam hal ini sipir penjara yang notabene gajinya juga cupet, menjadi bulan-bulanan napi dan tahanan yang berontak.

    Dita Sari, Coen Husein Pontoh, dan Moch. Sholeh yang berada di sana pun sudah merasakan gebukan dan fitnahan yang bertubi-tubi. Itu juga soal biasa. Tulang hidung Coen Husein Pontoh yang patah dan tindakan pelarangan terhadap orang yang ingin berkunjung juga banyak dialami para tapol. Bagi rejim yang terbiasa melecehkan harkat martabat manusia Itu mungkin dilihat sebagai soal sepele. Para tahanan dan narapidana (meski nama tempatnya Rutan) yang dioper-oper dari LP satu ke LP yang lain, itupun bukan hal yang luar biasa lagi. Di negara yang dicengkeram kekuasaan militer, semua kekejaman adalah biasa. Lantas, apa yang istimewa dari kejadian yang memusingkan aparat pusat hingga daerah dan beberapa departemen kementerian tersebut ?

    Pemberontakan itulah keistimewaannya. Pemberon-takan tahanan dan narapidana Medaeng itu telah memporakporandakan bangunan pemikiran masyarakat tentang penjara, tempat yang selama ini menjadi simbol sebuah kekuasaan yang dibayangkan penuh dengan kekangan dan kepatuhan, dalam sekejap luluh-lantak. Perlawanan yang dilakukan (sebagian) rakyat terhadap sistem yang menindas merupakan harta karun tak ternilai harganya, yang selama ini hilang. Semangat perlawanan warisan para pahlawan kita untuk melawan setiap penindasan bersemai di Medaeng. Bangsa kita terkenal paling gagah berani melawan para penjajah yang menindas.

    Walaupun semenjak bercokolnya kekuasaan Orde Baru, semangat itu ditumpulkan. Namun peristiwa pemberontakan Medaeng telah membuka mata kita. Dan menunjukkan pelajaran berharga kepada massa, penindasan yang kelewat batas, di dalam atau di luar penjara, tidak bisa tidak, pasti akan melahirkan perlawanan. Penjara, di manapun juga, adalah tempat "persinggahan" orang-orang yang dicap dapat memabahayakan kekuasaan. Ada pepatah kaum kriminal di negeri yang korup : "Everybody steals, and the person who are caught that's a thief." (Setiap orang mencuri, dan yang tertangkap dia lah malingnya). Bedanya cuma ada maling yang "resmi" dan yang tak resmi. Banyak maling yang mempunyai jabatan terhormat, sehingga tidak tersentuh aparatus hukum. Perbuatan malingnyapun bisa dilindungi undang-undang maupun jabatannya. Seperti di sini, banyak yang korupsi, tapi ketika ada yang tertangkap, baru dialah koruptornya.

    Seorang tahanan atau napi mungkin tak peduli dengan Paket 5 UU Politik 1985 atau Dwi Fungsi ABRI. Ia hanya akan terus berpikir bagaimana bisa bertahan di penjara, sambil memikirkan beberapa remeh-temeh : keluarganya, bisnisnya atau "hasil karyanya" di samping pikiran untuk melarikan diri juga sering muncul. Jika selama ia di dalam tahanan mengalami ketidakadilan dan penindasan, sudah sepantasnya lah jika menuntut perubahan. Pada titik ini, seorang napi atau tahanan yang merasa hak asasinya diinjak-injak, akan berubah menjadi gelegak magma yang siap memuntahkan lahar berapi. Terlepas ada atau tidaknya tapol PRD di situ. Keberadaan tapol di antara para napi kriminal hanya menambah aroma politiknya saja.

    Orang-orang yang "dibina" di dalam penjara, sebenar-nya tidak akan bertindak nyleneh atau neko-neko jika kondisinya memang layak untuk dihidupi. Baik dari pemenuhan kebutuhan hidup sampai hubungan dengan petugas. Rasa solidaritas antar sesama napi atau tahanan tinggi. Perang antar kelompok napi atau tahanan pun sering, tapi jarang melebar. Tapi jika perselisihan itu menyangkut petugas, memang berpotensi untuk menjadi kerusuhan massal. Dengan kenyataan penjara di sini yang demikian, tidak mustahil pemberontakan terjadi. Seperti yang terjadi di Rutan Salemba akhir Mei 1995 lalu, ketika 32 orang napi berhasil melarikan diri. Awalnya juga dari perselisihan dengan petugas yang berujung pada pemberontakan. Mungkin pemberontakan di Medaeng kali ini "hanya" sampai tembok tebal yang jebol. Hebatnya, para napi dan tahanan tidak ada yang melarikan diri. Mereka tidak lari dari penguasa penjara yang selama ini menindasnya. Bangkitnya perlawanan ini sebatas luapan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Seakan-akan mereka berkata "Ayo, tindas terus kami ini, kamipun akan terus melawan!" Pernyataan mereka ini selain mendasar, juga sangat imajinatif. Imajinasi kita dibawa untuk meletakkan persoalan ini pada sebuah dialektika kesedaran perlawanan yang muncul dimana ada sebuah sistem yang menindas. Penindasan memang bukan disikapi dengan pelarian. Perlawanan yang kontinyu lebih menjadi pilihan bagi mereka yang tertindas. Di sinilah akar ketakutan dari sebuah rejim penindas di mana ketika rakyat yang sedar akan melawan. Persoalan represi dan opresi di sini berkait erat dengan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam struktur masyarakat.

    Dalam hal ini, pemberontakan harus dilihat sebagai suatu manifestasi akumulasi kemarahan massa rakyat yang mengalami penindasan. Lepas dari persoalan apakah hal itu terorganisir atau tidak. Yang pasti, jika rakyat tidak diberi pilihan dalam suatu proses perubahan, maka tidak ada jalan lain yang dipersiapkan oleh rakyat kecuali pemberontakan. Persoalannya, apakah pemberontakan itu bermakna ? Sejauh ini, persoalan-persoalan yang menumpuk di dalam lingkungan rutan atau LP menjadi sorotan. Untuk menuju ke arah perubahan yang lebih mendasar tampaknya masih harus diperjuangkan lebih gigih, karena selama sistem yang lebih besar yang melingkupinya juga masih dipertahankan, maka akan tetap langgeng sistem di bawahnya. Dan hal ini ibarat menyimpan api dalam sekam, yang siap menghanguskan apa yang ada. Jika sudah begitu, tidak ada lagi yang akan disisakan oleh lautan api yang bakal mengamuk. Tuntutan perbaikan dan perubahan atas sebuah sistem politik, termasuk sistem "pembinaan" dalam rutan atau penjara, sudah menjadi agenda besar rakyat Indonesia. Setiap waktu mengintai untuk manifes. Pertanyaannya, masih mampukah rejim ini menahan arus magma yang akan membludak dan menjebol dinding-dinding tirani? Sebuah pilihan ditawarkan sejarah kepada rejim ini : Apakah perubahan yang akan berlangsung akan berdarah-darah ataukah dengan jalan damai ? Bukanlah rakyat yang menentukan, melainkan pemegang kekuasaan yang ada sebagai pengambil keputusan. Yang jelas, bangunan kokoh sebagai simbol kekuasaan itu berhasil dijebol. Lubang besar menganga di dinding penjara itu adalah satu bukti bahwa sekokoh apapun kekuasaan yang korup, pasti akan hancur oleh rakyat yang bersatu dan melawan !

    Ivan Relawan adalah anggota biasa PRD, pernah dipenjara sebagai tahanan politik
    =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    MIMBAR BEBAS 2

    KENAPA OPOSISI INDONESIA MISKIN TAKTIK ?

    Oleh : J. Eko Haryanto

    Fenomena Koalisi Mega-Bintang-Rakyat pada Pemilu 1997 membawa kepusingan bagi rejim di Indonesia. Tekanan-tekanan yang dilakukan rejim lewat aturan-aturan main yang semakin ketat pada saat Pemilu 1997, ternyata tak diindahkan massa. Massa tetap punya kiat sendiri untuk melakukan perlawanan dengan melakukan pembangkangan terhadap aturan-aturan dari rejim. Koalisi Mega-Bintang-Rakyat telah menerobos rambu-rambu larangan dari rejim.

    Pemilu '1997 memang membawa banyak pelajaran bagi kaum oposisi Indonesia. Ia telah memberi bukti tentang kebuntuan strategi dan taktik yang harus diambil kaum oposisi pada saat pemilu, sehingga kemudian massa lah yang membimbing para oposan tentang taktik yang harus diambil, di tengah kebuntuan ruang yang dibuat oleh rejim. Caranya adalah membentuk koalisi demokratik oleh massa Mega dan massa PPP. Hal itu terjadi karena elit oposisi, tidak memberi arahan apapun dalam soal taktik kepada massa pada saat Pemilu. Sebaliknya, malah membuat massa kebingungan. Gus Dur adalah contohnya. Ketika pada saat para pemimpin agama seperti KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia) menyatakan bahwa "memilih adalah hak, dan bukan suatu kewajiban untuk diikuti," serta memberi sebuah simbolisasi bahwa pemilu sekarang tidak layak diikuti, Gus Dur malah berpendapat sebaliknya. Gus Dur menginstruksikan agar rakyat dan massa NU untuk tetap memilih. Itu masih ditambah lagi dengan praktek menggandeng Tutut dan elit-elit Golkar untuk melakukan kampanye gratis pada massa NU. Ini tentu saja membuat massa menjadi bingung, dan semakin membuat politik "dua wajah" Gus Dur terlihat jelas : pada satu sisi berlagak seperti oposan, dan di sisi lain menjadi pembela rejim.

    Dengan kata lain, Gus Dur telah mengkhianati gerak perubahan, serta berusaha membelokkan dan menjatuhkan semangat massa. Tapi rakyat tidak bodoh. Massa rakyat kemudian menjadi hakim atas Gus Dur. Seruan-seruannya yang semakin "kekuning-kuningan," tak lagi didengarkan massa. Ia telah ditinggalkan massa. Demikian juga Megawati. Megawati telah membuat massa PDI Perjuangan dan rakyat banyak yang menjadi simpatisannya bingung. Massa yang telah rela berkorban nyawa dan mengorbankan diri dalam penjara setelah peristiwa 27 Juli, seperti tak menjadi pertimbangan Mega untuk memberi kepeloporan atas diri mereka. Padahal massa rakyat telah membuktikan diri terus melawan secara aktif terhadap rejim hingga menjelang kampanye. Mega ternyata kemudian menyia-nyiakan ruang yang diciptakan rejim pada saat kampanye. Mega malah memboikot kampanye, dan bukannya turut berkampanye untuk mengkampanyekan boikot, sehingga massa PDI Mega seperti ayam kehilangan induk, dan sempat gamang untuk beberapa waktu. Tapi untunglah massa rakyat kembali menemukan elan perlawananya dalam bentuk Koalisi Mega-Bintang-Rakyat, karena massa PDI mendapat sedikit arahan partai.

    Contoh Mega di atas adalah salah satu petunjuk tentang kebingungan oposisi untuk menentukan taktik. Kebingungan, selain menunjukkan bahwa kaum oposisi miskin taktik, juga menunjukkan bahwa kaum oposisi tak yakin akan kekuatan massa-rakyat untuk melakukan perubahan. Apalagi setelah melihat semakin sempitnya ruang yang diberi oleh rejim lewat sekian aturan-aturan saat kampanye. Tambah lagi, rejim sendiri jauh-jauh hari sebelum pemilu secara aktif melakukan "perang urat syaraf" dengan memamerkan kekuatan represif dari ABRI, seperti pada tanggal 27 Juli 1996 lalu, dan dari latihan-latihan pasukan pengamanan pemilu yang banyak diekspose oleh pers.

    Di satu sisi, "perang urat syaraf" itu sedikit berhasil. Paling tidak itu berdampak bagi sebagian para aktivis pro-demokrasi. Contohnya adalah KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu). KIPP, terutama setelah Peristiwa 27 Juli merosot menjadi semakin moderat, terutama setelah kehilangan aktivis-aktivisnya yang radikal. Dan hanya menjadi lembaga pengawas belaka, untuk melakukan "kerja bakti." Pertanyaannya kemudian, mengapa KIPP yang semula radikal merosot menjadi moderat ? Pertanyaan ini penting dicari jawabannya agar dapat menjadi refleksi bagi kaum oposisi di masa depan.

    Salah satu jawabannya, adalah di seputar orang-orang yang duduk di KIPP. KIPP memang berasal dari berbagai macam unsur. Tapi paling tidak, ada satu kesamaan. Yaitu, dari asal-usul kelas mereka : kelas menengah. Kelas menengah di dalam sejarah memang banyak menunjukkan tingkat "oportunisme politik" yang tinggi. Hal itu karena kelas menengah adalah kelas yang mengantarai kelas penindas dan kelas tertindas. Akibatnya, mereka tak sungguh-sungguh nyata merasakan penindasan dari kelas penguasa, ketimbang kelas yang berada pada tingkat bawah. Pada masyarakat bawah (buruh dan kaum miskin kota) pilihannya hanya ada dua : demokrasi atau mati ! Karena, demokrasi bagi mereka adalah syarat awal bagi pembebasan atas diri mereka. Dan itu melahirkan konsistensi dalam perjuangan di dalam sejarah perlawanan. Kelas menengah sebaliknya. Bagi mereka, dalam situasi politik tertentu mereka memberikan pilihan politiknya : tidak demokratis tak apa asal ada kesempatan naik karir dan publikasi politik. Slogan merekapun biasa melenceng menjadi demokrasi atau naik kelas. Mereka biasa meninggalkan perjuangan demokrasi, jika ada konsensi-konsensi yang ditawarkan oleh rejim. Namun juga ada sebagian kelas menengah yang radikal dan konsisten. Mereka adalah kelas menengah yang terjun mengorganisir rakyat. Interaksi mereka yang intensif dengan rakyat tertindas mendorong mereka menjadi konsisten, juga menjadi kreatif dalam membuat taktik.

    Akhirnya perjuangan kebanyakan aktivis pro-demokrasi, tergantung "cuaca." Pada saat "cuaca" cerah, berlomba-lomba mereka melawan. Tapi saat "cuaca" buruk --seperti kondisi setelah 27 Juli-- beramai-ramai lari ketakutan, sambil mengeluh tentang "cuaca" yang buruk serta melupakan perlawanan. Metode perjuangan seperti ini memang tak bisa diharapkan banyak memberi sumbangan strategi dan taktik yang serius bagi perjuangan. Metode perjuangan seperti ini memang tak pernah mampu memberi kepeloporan dalam sejarah.

    Berbeda dengan kelas menengah yang hanya sibuk ketakutan serta sibuk menyalahkan cuaca yang buruk, kelas tertindas selalu menunjukkan konsistensi perlawanannya. Ketika kelas borjuasi asyik mengeluh setelah Peristiwa 27 Juli, kaum miskin kota (massa PDI Perjuangan) dan buruh tetap melakukan perlawanan lewat aksi-aksi dan pemogokan massal. Bedanya hanyalah, tuntutan kaum miskin kota itu bersifat politis, sedangkan buruh masih ekonomis. Tapi hal itu tidak biasa disalahkan pada buruh, karena para aktivis pro-demokrasi yang masuk ke perkampungan buruh juga lebih banyak menyuntikkan tuntutan ekonomis, dan bukannya politis. Bahkan kalau ada aktivis pro-demokrasi lain hendak memberi prespektif politis pada tuntutan buruh, dituduh menunggangi, dan mati-matian mencegah. Seakan-akan buruh itu seekor keledai, sehingga tak biasa membedakan mana yang benar mana yang salah. Dari kondisi kelas seperti itu, para aktivis pro-demokrasi di Indonesia kemudian menjadi rawan petualangan dan rentan perpecahan. Petualangan Gus Dur, atau intrik-intrik yang berkembang di seputar aktivis LSM adalah contohnya. LSM menarik dibicarakan, karena pola politik aktivisnya juga memiliki kekhasan. Terlebih lagi tidak sedikit aktivis KIPP berasal dari LSM. Sudah menjadi rahasia umum LSM Indonesia amat tidak independen, dan amat tergantung pada para pemasok dana di luar negeri. Dan pasokan dana, amat tergantung dengan adanya isu baruyang menarik perhatian para pemasok dana, sehingga kemudian tak heran bila KIPP juga menjadi moderat. KIPP, karenanya, bukan ditujukan sebagai pusat perlawanan seperti yang dilakukan NAMFREL di Filipina atau CELL di Chile, yang berperan aktif dalam menggulingkan kediktatoran Marcos. Tapi cenderung dikhianati. Maka tak heran langgam KIPP menjadi aktivisme, yang besar karena hasil dari publikasi pers semata. Ini tentunya tidak disetujui oleh sebagian aktivis, para aktivis yang menolak jalan moderat menginginkan KIPP menjadi pusat pengumpulan massa, dan bisa memimpin perlawanan secara aktif terhadap rejim. Aktivis yang radikal juga siap apabila KIPP dibubarkan akibat aktivitasnya yang radikal, tapi sebagian lagi merasa sayang dengan alasan tetek-bengek agar KIPP terus eksis sampai pemilu mendatang. Sebuah logika yang sulit diterima.

    Kalau mau jujur, para oposan dan aktivis pro-demokrasi, seharusnya merasa tertampar oleh fenomena Koalisi Mega-Bintang-Rakyat. Koalisi itu telah mengajarkan dasar-dasar perjuangan yang amat mahal harganya. Pertama, soal keluwesan dalam taktik. Kedua, soal konsistensi dalam strategi perlawanan menuju pergantian rejim. Ketiga, radikalisme, sebagai "roh" perlawanan. Dan keempat, yang terpenting, adalah makna koalisi demokratik kerakyatan, dimana massa PPP bersatu dengan massa PDI Mega, dan mengesampingkan perbedaan yang ada di antara mereka. Sayangnya, kaum oposan tidak memberi respon yang cepat untuk memberi kepemimpinan politik dan kepeloporan terhadap massa yang radikal. Akibatnya yang muncul adalah kerusuhan-kerusuhan. Tapi massa tidak bisa disalahkan. Itu adalah akumulasi kekecewaan yang parah setelah 30 tahun ditindas hak-hak ekonomi dan politik mereka. Oleh karenanya, yang salah adalah kaum oposan, yang sama sekali tidak memberi respon dan kepeloporan untuk mengarahkan perlawanan massa-rakyat.

    Kesalahan lain dari oposisi adalah pada saat setelah pencoblosan. Sesungguhnya KIPP bisa berperan banyak pada pasca pemilu. Tapi sulit mengharap terlalu besar bahwa KIPP berani mewartakan kecurangan dan ketidaksahan Pemilu 1997 yang berlangsung secara kasar dan vulgar. PPP yang seharusnya menang, minimal di beberapa daerah strategis seperti Jakarta, ternyata dikalahkan oleh manipulasi data komputer di LPU, di mana petugas-petugas yang boleh masuk ruang kontrol komputer tidak netral, demikian juga pegawai Depdagri. Elit-elit Partai seperti Buya Ismail Hasan Metareum hanya berkepentingan pada naiknya kursi PPP di DPR, dan bukan kepada strategi pergantian rejim. Ini bisa dideteksi jauh-jauh hari pada saat kampanye, saat ditemukan selebaran yang berisi tuntutan massa Mega-Bintang-Rakyat agar Buya dan Mega bersatu mengganti Suharto. Buya amat ketakutan, dan segera mengadakan jumpa pers. Buya langsung menolak tuntutan massa agar ia dan Mega mau berkoalisi untuk mengganti rejim sekarang. Memang benar DPP PPP pada awalnya membuat taktik untuk tidak menandatangani hasil pemilu, sebagai "candu" untuk mengambil hati rakyat dan untuk memperlihatkan bahwa DPP PPP juga melawan. Tapi akhirnya, DPP PPP pun menerima hasil Pemilu 1997. Namun, masalahnya apakah massa memang puas ? Ternyata tidak. Ketidakpuasan itu kemudian masih diwujudkan dalam bentuk kerusuhan-kerusuhan. Makna dari semua itu ialah bahwa rakyat tetap menolak hasil Pemilu 1997. Dan sudah seharusnya menjadi tugas para oposan untuk memelopori massa melakukan koalisi demokratik kerakyatan seluas-luasnya untuk menolak hasil Pemilu 1997. Penolakan hasil pemilu juga harus mengarah kepada pergantian rejim. Inilah taktik kita sekarang. Kita sudah menunjukkan bahwa oposan selalu terlambat untuk merespon dan memberi kepeloporan pada massa. Maka, pilihannya ada dua : sekarang, atau tidak sama sekali ! Demokrasi atau mati !(8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    KOLOM

    DITA SARI

    Oleh : Wim F. Wertheim
    Profesor Emeritus Sosiologi Indonesia,
    tinggal di Amsterdam

    Dia menjadi sangat dikenal sejak Peristiwa 27 Juli 1996, hari dimana rejim Suharto menghancurkan gerakan massa di Indonesia yang menuntut hak demokratis di sebuah negeri dimana ratusan orang masih meringkuk di dalam penjara. Seorang perempuan yang memimpin gerakan demokratik, dia adalah Megawati Sukarnoputri, putra presiden pertama RI Sukarno, dan dia telah menjadi sorotan dunia internasional. Akan tetapi ada seorang wanita lagi yang kurang dikenal, dan dia juga adalah seorang pemimpin gerakan demokratik, Dita Sari yang baru berumur 23 tahun, dia telah ditahan sejak 8 Juli 1996 dan sampai sekarang masih ditahan di sebuah penjara di Surabaya.

    Dita Sari memulai studi ilmu hukumnya di sebuah universitas yang prestisius, yaitu Universitas Indonesia, Jakarta, di tahun 1991. Dalam sebuah interview, dia menyatakan, "Saya seperti mahasiswa biasanya, tidak politis dan hanya ingin menikmati hidup." Kesadaran politiknya mulai tumbuh di tahun 1992, ketika dia mengikuti demostrasi di kampus yang mengangkat masalah hak asasi manusia. Demonstrasi itu diselenggarakan oleh SMID. Setelah melalui proses yang panjang, dengan mendapat tentangan dari orang tuanya, dia meninggalkan studinya di Fakultas Hukum dan menjadi pemimpin serikat buruh. Dalam sebuah interview dengan wartawan Belanda, beberapa saat sebelum dia ditangkap, dia memberikan penjelasan tentang sikapnya, "Saya tidak percaya lagi pada hukum, hukum di sini tidak memiliki makna lagi, saya tidak tahan lebih lama lagi untuk duduk di bangku kuliah untuk mendengar cerita-cerita bohong. Saya pikir bahwa kerja saya di serikat buruh adalah lebih penting dan untuk inilah saya mengkonsentrasikan aktifitas saya."

    Dita Sari menjadi salah seorang pendiri PPBI. Organisasi ini didirikan di Ambarawa pada tahun 1994 oleh sebanyak 60 orang aktivis dari berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, dan Medan. PPBI mempunyai hubungan kerja sama dengan kelompok radikal lainnya seperti SMID, STN, yang akhirnya mengkonsolidasikan diri dalam PRD (Partai Rakyat Demokratik). Semua organisasi ini di mata rejim Suharto adalah ilegal, karena rejim hanya mengakui organisasi yang dibikin atau dikontrol oleh mereka.

    Dalam interviewnya, Dita Sari juga melukiskan hubungannya dengan SBSI, yang juga merupakan serikat buruh ilegal. Serikat buruh ini dipimpin oleh Muhktar Pahkpahan, yang juga berada dalam tahanan dan menghadapi ancaman hukuman subversi. SBSI hanya menekankan pada perjuangan ekonomi untuk buruh industri. Sedangkan PPBI juga menekankan perjuangan kepentingan kaum buruh yang lebih tinggi, yaitu dengan memperjuangkan perwakilan kaum buruh untuk duduk di parlemen.

    Aktivitas dia di PPBI membawa dia berkunjung sebanyak dua kali di Australia, Desember 1994 dan Maret 1995, dimana dia menghadiri konferensi tentang Gerakan Buruh Internasional dan ketika dia menjadi pembicara pada Rally Hari Wanita Sedunia di Australia Barat. Sekembalinya dari luar negeri Dita semakin aktif untuk berkunjung ke pabrik-pabrik dan bergabung bersama para buruh wanita. Akhirnya dia pun terpilih sebagai Ketua PPBI. Dia juga aktif dalam demonstrasi di Jakarta dalam bulan Juni 1996, ketika aksi-aksi protes sedang maraknya dalam kasus Megawati yang baru disingkirkan dari posisinya sebagai ketua PDI. Pada tanggal 8 Juli 1996, dia menjadi salah seorang dari pemimpin aksi pemogokan buruh di Surabaya. Demonstrasi itu diikuti oleh sekitar 20.000 buruh. Dengan tuntutan : naikkan upah dan pemulihan hak politik kaum buruh. Tapi sebelum aksi itu mencapai Kantor Depnaker, massa sudah diblokade oleh militer. Banyak dari mereka yang ditahan termasuk Dita Sari, Coen Husein Pontoh, dan Soleh, sebagai pemimpin utama dalam aksi-aksi tersebut. Sebagian besar dari orang yang ditangkap akhirnya dibebaskan, tapi ketiga orang tersebut akhirnya diproses sampai ke pengadilan.

    Tidak lama setelah Dita ditahan, ibunya meninggal, tapi dia tidak diperbolehkan untuk menghadiri pemakaman. Ayahnya harus bolak-balik ke Surabaya untuk mengunjungi dia. Tetapi kadang-kadang ayahnya pun tidak diijinkan untuk menemui dia. Pada bulan November, pengadilan dimulai, dan pandangan Dita Sari tentang hukum di Indonesia di bawah rejim Suharto membuat mereka percaya bahwa pengadilan yang mengadili mereka adalah pengadilan boneka. Secara bersama-sama, ketiga tersangka itu membuat pernyataan politik yang berani, bahwa mereka tidak takut akan ancaman hukuman dan merekapun tidak berharap banyak pembelaan politik mereka akan membantu meringankan hukuman karena mereka sudah tahu bahwa pengadilan adalah alat dari pemerintah. Kasus Dita Sari seharusnya mendapat lebih banyak perhatian dari dunia internasional. Sejak Suharto merebut kekuasaan tahun 1965/1966 melalui pembantaian 1 juta manusia, Rakyat Indonesia sudah dirampas haknya, dan Dita Sari adalah salah seorang yang berjuang untuk merebut kembali hak tersebut. (8)(Diterjemahkan dari Indonesia-L) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    WAWANCARA

    WAWANCARA DENGAN MIRAH MAHARDIKA (KOORDINATOR KPP-PRD) SOAL GERAKAN MASSA PASCA PEMILU

    T(anya) : Ternyata, pemilu tetap berjalan, walau ada hambatan, seperti kerusuhan. Bagaimana dengan nasib Boikot Pemilu ?

    M(irah) M(ahardika) : Saya tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan bahwa aksi boikot pemilu gagal total. Ini bukan apologi, sungguh! Sejak awal saya katakan, bahwa ukuran kesuksesan aksi boikot pemilu adalah mampu menggerakkan massa. Pada masa kampanye dan hari pencoblosan memang tidak ada aksi massa memboikot pemilu. Tapi, peluang untuk menggerakkan massa setelah justru tersedia setelah pemilu, antara lain : menolak hasil pemilu dan menolak Sidang Umum MPR. Peluang aksi dengan dua isu tersebut semakin besar dengan kecewanya PPP dan PDI terhadap hasil pemilu, yang memang curang. Ini adalah muara dari tiga taktik politik : Mega-Bintang-Rakyat, yang taktiknya tetap mengikuti pemilu dengan membesarkan partai oposisi, KIPP, yang taktiknya mengawasi pemilu dengan demikian mempressure Golkar agar tidak seenaknya mencuri suara partai lain, dan aksi boikot pemilu, yang langsung menolak hasil pemilu. Pada waktu sebelum hari pencoblosan, nampaknya ketiga taktik ini tidak klop, saling kontradiktif. Namun, sekarang justru klop, menyatu : yaitu sama-sama menolak hasil pemilu.

    T : Bagaimana cara mengumpulkan massa pasca pencoblosan ini ?

    MM : Seperti saya bilang, potensi untuk mengumpulkan massa semakin terbuka. Tapi, kita juga menyadari bahwa mood politik rakyat sudah mencapai anti-klimaks. Inilah akibat sistem massa mengambang, rakyat hanya dimoblisasi pada saat-saat menjelang pemilu, setelah itu rakyat dijauhkan dari politik. Maka, menurut PRD, tugas kaum pro-demokrasi sekarang adalah menaikkan lagi mood politik rakyat. Caranya adalah dengan mempelopori aksi-aksi dengan isu menolak hasil pemilu dan menuntut pemilu diulang, secara nasional. Apa yang dilakukan Gerakan Pendukung Megawati dan Mahasiswa Unpad yang mendorong DPP-PPP agar menolak hasil pemilu, adalah contoh yang baik, dan harus diikuti oleh kelompok-kelompok lain. Sehingga menjadi bola salju dukungan, seperti halnya sewaktu Megawati dikudeta.
    Kita juga harus mulai menyatukan semua kelompok pro-demokrasi, terutama para pendukung PPP dan pendukung Megawati. Koalisi Mega-Bintang-Rakyat harus sama-sama kita dukung agar semakin membesar. Bersatunya semua elemen pro-demokrasi ini merupakan kunci pembesaran massa di jalan-jalan.

    T : Bagaimana kalau nanti akhir-nya DPP PPP menerima hasil pe-milu. Yang bersangkutan mene-rima hasil pemilu, sementara orang luar yang berkoar-koar... Khan lucu ?

    MM : Tidak masalah! Kita buktikan kepada rakyat, pilihan mana yang tepat : menerima hasil pemilu, barang kali dengan catatan atau menolak ! Tugas kita adalah menjelaskan kepada rakyat, bahwa hasil pemilu tidak layak diterima, karena pemilu dikorupsi. Kalau kita menerima pemilu korup berarti kita mendukung praktek-praktek korup. Dan pemilu korup ini akan merugikan rakyat. Kita juga jelaskan mengapa pemilu begitu mudah dikorup, yaitu karena adanya Dwi Fungsi ABRI.

    T : Apa klimaks dari pengumpulan-pengumpulan massa ini ?

    MM : Klimaksnya adalah menolak Suharto dicalonkan lagi menjadi presiden, dan menuntut pertanggungjawaban dia selama 31 tahun lebih menindas Rakyat Indonesia. Banyak pakar, seperti Daniel Lev, yang meramalkan untuk menyelamatkan posisinya nampaknya Suharto akan membuat konsesi dengan kaum pro-demokrasi. Hipotesa ini nampak kuat dengan tawaran Mayjen Syarwan Hamid yang mengajak dialog dengan kaum pro-demokrasi. Dialog ataupun konsesi politik, tanpa ada perubahan terhadap sitem politik (antara lain pencabutan Dwi Fungsi ABRI dan 5 UU Politik) hanyalah menipu rakyat. PRD bukan anti dialog, tapi kami nggak mau berdagang politik. Konsesi-konsesi yang tidak memperbaiki penyakit politik kita hanya menipu rakyat. Paling-paling para aktor-aktor politiknya yang dapat konsesi, atau kasarnya sogokan, agar tidak radikal, tapi apa pengaruhnya bagi kedaulatan rakyat ?

    Permasalahannya sudah jelas: adanya 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI yang membuat sistem politik kita bobrok. Hanya dengan dialog, tidak mungkin dua pilar kediktatoran itu dicabut.

    T : Apa kekuatan penekan yang dimiliki kaum pro-demokrasi dalam dialog nanti ?

    MM : Nggak ada ! Alat-alat politik rakyat sipil sudah dirampas. Satu-satunya yang kita miliki adalah dukungan rakyat, alat penekan kita ya, aksi massa. Saya harap, kaum pro-demokrasi jangan terilusi oleh ajakan dialog itu !

    T : Mungkin dialog itu dapat merem korban di kedua pihak, misalnya mencegah kerusuhan-kerusuhan?

    MM : Sekalipun diadakan dialog ABRI dan kelompok pro-demokrasi, kerusuhan-kerusuhan tetap akan marak kalau aspirasi rakyat tetap disumbat dan rakyat tetap ditindas secara ekonomi-politik. Apalagi kalau dialog itu hanya dilakukan dengan figur-figur yang tak berbasis massa, apa maknanya bagi pencegahan kerusuhan? Gus Dur saja, yang Ketua NU dan sangat berpengaruh di massanya, juga tidak mampu merem rakyat untuk membuat kerusuhan. Berkali-kali Gus Dur memperingatkan agar warga NU tidak terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan. Tapi apa yang terjadi ? Di basis-basis NU tetap saja ada kerusuhan. Apa maknanya ini ? Maknanya, bahwa sekarang rakyat sedang marah dan secara alami sedang mencari ajang politiknya. Kalau ormas, parpol dan tokoh-tokoh pro-demokrasi nggak mampu merespon, yang terjadi ya anarkisme. Maka jangan heran, jika banyak preman-preman yang sekuler ikut dalam kampanye PPP atau dalam kerusuhan yang berlatar belakang religius. Sebab, baik kampanye PPP maupun kerusuhan SARA tersebut hanyalah ajang, hanya tempat melampiaskan kemarahan...akar masalahnya adalah, ya tadi: kesenjangan sosial dan tersumbatnya aspirasi.

    T : Bagaimana supaya aksi-aksi massa menolak hasil pemilu dapat membangkitkan lagi kerumunan massa dalam jumlah yang besar ? Sebab, kalau kita lihat semakin sulit.

    MM : Pertama, karena rakyat sudah "tertidur" lagi, dan kedua, nggak ada ajang pengumpulan massa secara legal seperti kampanye. Memang lebih sulit. Tapi kali ini variabel baru, yaitu bertemunya berbagai kepentingan, antara lain kepentingan pendukung Mega, kepentingan pendukung PPP dan kepentingan kaum pro-demokrasi yang sejak dulu bergerak ekstra- parlementer, seperti PRD dan PUDI. Memang seharusnya dalam situasi seperti ini kelompok-kelompok yang punya persamaan kepentingan itu membangun front atau berkoalisi. Tapi, nampaknya kaum pro-demokrasi Indonesia belum terlatih itu. Koalisi Mega-Bintang-Rakyat pun, bukan koalisi yang formal, hanyalah koalisi spontan di kalangan massa, tak pernah ada pertemuan di antara para pimpinannya. Ini sayang sekali, karena keengganan para pimpinan untuk bertemu tanpa mereka sadari telah menghambat pembesaran gerakan pro-demokrasi. Tapi, aku pikir, belum terlambat untuk membangun koalisi. Mengenai tidak adanya wadah pengumpulan massa secara legal, memang merupakan problem yang cukup sulit. Memang sulit mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar, tanpa ajang politik legal seperti kampanye pemilu. Tapi, dalam sejarah, pengumpulan-pengumpulan massa dalam jumlah yang kecil bisa membangkitkan massa yang jauh lebih besar di kemudian hari, bila mereka dikenai represi. Contohnya adalah peristiwa Kwang-ju di Korsel dan di Philipina pada saat-saat menjelang tumbangnya Marcos. Pengumpulan massa dengan jumlah kecil, namun ada peningkatan kualitatif yang terus-menerus, akan mendorong pengumpulan massa yang lebih besar. Aksi dengan massa 50 orang dengan represi militer jelas mempunyai kualitas lebih tinggi dibanding kampanye dengan massa 10.000 orang, dengan didukung pemerintah dan militer. Karena, yang pertama telah berani mendobrak rambu-rambu rejim. Apabila dilakukan terus-menerus bisa menyeret massa yang lebih luas, yang sebelumnya takut bergabung. Pengumpulan massa yang mencapai jutaan orang, pada awalnya hanya ratusan, tapi yang ratusan itu pelopor.

    T : Apakah kaum buruh juga akan bisa dimobilisir dalam aksi besar dan politis ? Nampaknya sulit sekali, karena selama ini aksi mereka hanya bersifat ekonomis, seperti menuntut kenaikan upah, uang lembur, dsb.?

    MM : Akhir-akhir ini, kaum miskin kota lah yang menjadi pelopor dalam aksi-aksi yang politis. Tapi aku optimis, aksi-aksi politis kaum miskin kota pada gilirannya akan menyeret kaum buruh dan juga akan disusul kaum tani. Kalau kita cermati, sejarah gerakan massa di bawah cengkeraman Orde Baru ini, pelopor pertamanya adalah mahasiswa. Namun rupanya kepeloporan mahasiswa sudah berakhir sejak pertengahan 1996 lalu, yakni saat bangkitnya kaum pendukung Megawati yang berlatar belakang kaum miskin kota. Kaum mahasiswa tetap saja asyik dengan masalah kampusnya sendiri, tak mampu memoblisasi diri dengan jumlah yang besar. Namun sekali lagi, tak akan ada kebangkitan kaum miskin kota jika mulanya mahasiswa tidak pernah unjuk rasa, dan tak pernah aksi bersama buruh, kaum miskin kota dan para petani. Selama ini buruh masih terilusi dengan tuntutan-tuntutan normatif atau ekonomis. Mereka pikir dengan menuntut upah, menuntut uang lembur dan sebagainya semua akan beres. Tapi, ini harus dilihat sebagai proses. Pada akhirnya nanti, kaum buruh akan menemukan kesadaran sejatinya, bahwa persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan tuntutan-tuntutan ekonomi semata, namun sangat tergantung pada sistem politik. Kalau atmosfir politik di luar pabrik dinamis, tentu juga akan berimbas ke dalam pabrik. Jadi, aksi-aksi politis yang dilakukan kaum miskin kota, akan merembet kepada kaum buruh. Kalau sudah sampai tahap ini, gerakan massa pro-demokrasi akan mencapai tahap yang lebih maju lagi. Potensi pengumpulan massa akan jauh lebih besar lagi, karena ada pertemuan-pertemuan lagi di antara berbagai kepentingan.

    T : Apalagi yang dapat menjadi pemicu pengumpulan massa dalam jumlah besar ?

    MM : Momentum! Kesadaran politik massa-rakyat yang sudah sangat tinggi sekalipun, tidak akan melahirkan aksi dalam jumlah yang besar, kalau gerakan belum menemukan momentumnya. Momentum tidak dapat ditunggu sambil ongkang-ongkang saja, tapi dapat dibuat stimulus yang merangsang lahirnya momentum-momentum besar. Untuk saat ini, aksi-aksi yang mendorong lahirnya momentum sangat penting sekali.

    T : Banyak kalangan pesimis, bahwa Suharto akan dapat ditumbangkan dengan aksi massa semata. Menurut mereka, tanpa ada dukungan militer, mustahil rakyat dapat menumbangkan Suharto. Jadi, kita harus menunggu sampai militer pecah. Maka kaum pro-demokrasi harus mendorong pecahnya militer. Tuntutan pencabutan Dwi Fungsi ABRI dinilai nggak taktis karena hanya akan membuat militer semakin solid saja.

    MM : Pertama, unsur kerakyatan dalam militer sudah hilang sejak 1948, yaitu sejak adanya Rera (reorganisasi dan rasionalisasi) di tubuh angkatan bersenjata. Dengan demikian para militer kerakyatan, yang tadinya para gerilyawan yang merebut kemerdekaan, disingkirkan. Sehingga tubuh militer dikuasai tentara profesional, yakni mereka yang merupakan bekas KNIL (pribumi yang menjadi tentara Belanda) dan PETA (pribumi yang menjadi tentara fasis Jepang), contohnya adalah AH Nasution dan Suharto. Apakah kita mengharap tentara yang seperti ini akan mau mendorong proses demokrasi Sejak lahirnya mereka adalah penjilat. Jaman dijajah Belanda mereka menjilat penjajah dengan mau menjadi tentara penjajah. Ketika dijajah Jepang mereka menjadi pendukung penjajah. Di masa Indonesia merdeka mereka merongrong pemerintahan sipil dengan mendorong pemberontakan separatis PRRI/PARMESTA. Pada tahun 1952 mereka mengepung istana bermaksud hendak merebut kekuasaan dengan kekerasan. Dan pada tahun 1965 mereka menjadi agen imperialis, dengan melakukan kudeta terhadap pemerintah Demokrasi Terpimpin. Di masa Orde Baru berkuasa, mereka menjadi preman berseragam, menjadi peneror rakyat. Mereka selalu menghajar kaum pro-demokrasi. Mereka memukuli buruh yang mogok, karena mereka mendapat sogokan dari para pengusaha. Apa kita mengharap militer yang watak dan sejarahnya seperti ini akan membantu kaum pro-demokrasi ? Sungguh naif.

    Kedua, militer akan pecah dengan sendirinya jika gerakan massa besar. Pembesaran massa di jalan-jalan, jika sampai pada fase mengancam kekuasaan secara riil, akan menimbulkan friksi di antara para penguasa, baik yang sipil maupun yang militer. Karena ada yang setia, ada pula yang ingin menggunakan momentum ini untuk merebut kekuasaan, ada juga yang ingin cari selamat.

    Ketiga, militerisme adalah ancaman riil. Penguasa Orde Baru tak lain hanyalah penguasa militer, para teknokrat dan politisi sipil tak lain hanyalah kacung-kacung militer. Tentu nggak ada artinya kita melawan kacung-kacungnya, sementara kita berkolaborasi dengan gembongnya. Tanpa militer, kita optimis dapat menumbangkan Suharto. Untuk mengimbangi tentara, maka kita harus memobilisasi massa dalam jumlah yang besar. Massa adalah kuncinya.

    T : Apa bahayanya jika kaum pro-demokrasi bekerja sama dengan militer ?

    MM : Bahaya adalah akan membelokkan arah gerakan. Militer paling-paling hanya mau menumbangkan Suharto, tapi nggak akan pernah mau meneruskan perjuangan sampai menuju Indonesia yang benar-benar demokratis. Sebab, dengan adanya demokrasi berarti militer akan kehilangaan berbagai hak istimewa yang selama ini mereka miliki. Sebab dalam sistem pemerintahan demokratis tidak ada militer berpolitik. Militer kalau hendak berpolitik harus melepas baju kemiliterannya. Jadi, militer hanya akan memanipulasi gerakan.(8) =eof=

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    MEDAN JUANG 1

    SOGOKAN DAN KEKERASAN ORDE BARU

    Sekarang ini Rejim Orde Baru mendapat perlawanan yang cukup kuat dari rakyat dan mendapat kecaman internasional yang bertubi-tubi. Orde Baru menghadapinya dengan kekerasan, seperti dijerat UU anti-Subversi, ancaman tembak di tempat, penculikan dan terakhir adalah menghalalkan pembunuhan terhadap perusuh yang difatwakan oleh Menteri Agama Tarmizi Taher.

    Tapi cara-cara kekerasan yang digunakan kediktatoran justru mempertajam pertentangan antara rakyat melawan penguasa. Kerusuhan masih saja meletus di berbagai tempat. Bahkan, pendekatan kekerasan itu semakin mengundang kecaman dunia internasional terhadap kediktatoran.

    Usaha Orde Baru dalam mengkombinasikan kekerasan dengan konsesi atau sogokan sekarang mulai nampak dari tawaran Kasosspol Syarwan Hamid untuk dialog dengan kelompok pro-de-mokrasi. Ini tentunya untuk menumpulkan pertentangann rakyat melawan penguasa, agar tidak semakin membahayakan kelangsungan hidup kediktatoran. Ajakan dialog tersebut sebenarnya hanyalah ilusi yang mereka ciptakan, agar wajah kediktatoran nampak demokratis. Konsesi politik yang kedua, juga ditawarkan oleh Bapak Fitnah Indonesia, Syarwan Hamid, yang menawarkan ABRI siap menjadi penengah dialog antara Megawati dan Soerjadi. Tawaran itu untuk membuat ilusi seolah-olah ABRI menjadi pahlawan yang akan menyelesaikan konflik panjang PDI. Tapi semua pihak terlanjur tahu, bahwa dalang di balik konflik PDI adalah ABRI sendiri.

    Sehingga tawaran itu langsung ditolak oleh DPP PDI, dan Megawati secara tegas menyatakan monolak dialog dengan Soerjadi. Bagaimana kaum pro-demokrasi harus menyikapi sogokan dari rejim ? Kita harus hati-hati, karena sogokan semacam itu hanyalah usaha untuk memanipulasi kesadaran rakyat, bukan benar-benar usaha melakukan reformasi. Oleh karenanya, "kebaikan-kebaikan" yang dilakukan kediktatoran sifatnya hanyalah sementara. Cepat atau lambat --tergantung situasi-- kediktatoran akan melakukan kekerasan-kekerasan, sebab kekerasan merupakan tulang-punggung kekuasaan diktator.

    Tawaran dialog antar ABRI dengan kelompok pro-demokrasi ataupun tawaran dialog antara Megawati dan Soerjadi yang ditengahi oleh militer, apabila diterima akan menolong rejim yang sedang terpojok, juga akan menipu rakyat. Oleh karenanya, ini harus kita tolak. Barangkali ada satu atau dua tokoh oportunis yang mengambil tawaran konsesi itu. Tapi kalau masih ada kelompok-kelompok yang menolak dan tetap melawan, konsesi itu tetap tidak ada gunanya bagi kediktatoran.

    Namun kadang-kadang, rejim diktator akan menawarkan konsesi yang mana konsesi tersebut dapat dimanfaatkan celah-celahnya oleh kaum pro-demokrasi. Misalnya tawaran pemilu multipartai seperti yang pernah dilakukan oleh Mobutu Seseseko, atau referendum yang dilakukan Pinochet, atau pemilu multi-rasial yang dilakukan rejim Aparheid Afrika Selatan dan lain-lain. Konsesi semacam itu dapat "dicuri" oleh kaum pro-demo-krasi. Tapi yang harus kita ingat, konsesi yang besar semacam itu tidak akan muncul tanpa desakan-desakan dari kaum pro-demokrasi yang terus-menerus. Hanya dilakukan hanya ketika rejim benar-benar terpojok. Apakah rejim Orde Baru akan membuat konsesi besar semacam pemilu multipartai, ABRI mundur dari politik atau yang lainnya ? Itu akan menjadi kenyataan jika desakan dari rakyat dilakukan terus-menerus sampai memposisikan kediktatoran pada pilihan : konsesi atau ditumbangkan.(8)

    PEMBEBASAN NO.VI/JULI 1997



    "Memperjuangkan Demokrasi Multipartai Kerakyatan"


    MEDAN JUANG 2

    TANTANGAN SOEHARTO MENJELANG SU MPR

    Saat-saat menjelang Sidang Umum MPR, Maret 1998 nanti, adalah saat yang penuh tantangan bagi Jenderal (Purn.) Soeharto. Banyak permasalahan yang menjadi ganjalan bagi pencalonannya sebagai presiden lagi. Hal ini menempatkan dia pada posisi dilematis, maju kena mundur kena. Kalau terus maju mencalonkan diri sebagai presiden, pertentangan-pertentangan dari kaum pro-demokrasi akan sangat kuat. Kemarahan rakyat terhadap Orde Baru akan menaik dan meluas.

    Tetapi kalau dia tidak lagi berusaha menjadi presiden, dia juga akan menghadapi masalah yang tak kalah besar, antara lain : bisnis keluarganya yang super besar dan super serakah itu tak lagi ada yang menjamin dan kedua kemungkinan dia akan diseret --atau penggantinya akan terus didesak untuk menyeretnya-- ke pengadilan atas dosa-dosanya selama lebih dari 31 tahun berkuasa ini.

    Gegap-gempitanya perlawanan rakyat terhadap kediktatoran telah membuat penguasa was-was menghadapi Sidang Umum nanti. Hal ini nampak dari ucapan Menhankam Edi Sudradjat yang mengatakan bahwa perlunya hati-hati menghadapi SU MPR 1998. Hal serupa juga diucapkan oleh Menkopolkam Soesilo Soedarman bahwa ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan SU MPR.

    Dari segi keamanan, memang SU MPR mendatang sangat rawan. Kerusuhan dimana-mana begitu mudah meletus dan pemogokan-pemogokan buruh manufaktur dan buruh transportasi (pengemudi) semakin gencar dan bahkan sampai terjadi kerusuhan. Pakar Politik Universitas Indonesia, Dr. Arbi Sanit, memperkirakan bahwa pemogokan buruh akan terus meningkat. Pemogokan-pemogokan ini bukan hanya mengganggu roda perekonomian, tapi --yang lebih bahaya-- berakibat semakin memperpanas situasi sosial-politik nasional.

    Sementara, di tingkat elit kekuasaan, saat-saat menjelang sidang umum merupakan saat yang sangat sensitif. Ini tentu berkaitan dengan jabatan. Pergeseran-pergeseran jabatan sudah nampak, baik dalam kabinet maupun dalam organisasi tentara.

    Rupanya Soeharto tidak terlalu percaya diri, walaupun Gokar sudah menang mutlak dengan jumlah suara 74%. Hal ini nampak dari semakin telanjangnya usaha merekayasa SU MPR, dengan cara membuka Departemen Urusan Khusus --yang diketuai oleh Ketua Golkar Harmoko-- untuk memberi "pembekalan" terhadap anggota DPR/MPR. Ini adalah hal yang sangat tidak wajar, dimana pemerintah (eksekutif) memberi "pembeka-lan" (baca : mengatur) anggota DPR/MPR (legislatif). Tapi, rupanya kejahatan politik yang satu ini "terpaksa" dilakukan untuk menggoalkan target-target Soeharto.

    Memang, sejak sekarang sudah terdengar usaha-usaha menolak pencalonan lagi Soeharto. Tantangan itu semakin berat dengan munculnya figur calon presiden dari rakyat, yaitu Megawati Soekarnoputri. Apabila "diadu" popularitas Soeharto dengan Megawati, tentulah akan sangat memberatkan Soeharto. Sementara, Soeharto sendiri nampak belum punya kader penggantinya, yang tentu bisa meneruskan kediktatoran Orde Baru --plus bisnis keluarganya. Elit tentara dan elit sipil yang dekat dengannya dan punya kemampuan lumayan, nampak sekali tidak bisa dia percaya. Anaknya, Tutut, juga belum dapat diandalkan pada tahun 1998 nanti. Bagi oposisi, situasi seperti ini adalah saat yang tepat untuk oposisi. Situasi seperti ini adalah saat yang tepat untuk mendesakkan tuntutan pergantian presiden secara demokratis. Isu presiden baru bukanlah isu yang terlalu tinggi, tapi justru isu yang sesuai dengan kesadaran rakyat awam saat ini.

    Masalahnya, bagaimana agar tuntutan presiden baru dapat bergema dan mempunyai otoritas yang besar. Jawabnya adalah dengan aksi massa yang melibatkan jumlah massa besar, dengan fokus isu menolak Soeharto, dan calon presiden dari rakyat, yaitu Megawati Soekarnoputri.=eof=


    Ke Index Bahasa Indonesia