TOPIK KHUSUS
Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum PRD:
Ketua PRD yang murah senyum itu, mencoba mentradisikan diskusi di Rutan antar sesama tahanan. "Saya percaya, mereka yang ada di luar penjara akan mampu menyusun agenda bersama yang lebih tegas, jelas, dan tepat dalam perjuangan demokrasi di masa datanag," ujarnya. Berikut petikan wawancara dengan Suara INDEPENDEN
* Apa kegiatan Anda sehari-hari?
Bangun pagi sekitar pukul 05.30, lalu sarapan kalau ada yang bisa dimakan, lalau membersihkan halaman penjara bersama dengan tahanan lainnya.
Sehari-hari, kami (saya, Iwan, Garda, Roso, Pranowo) berdiskusi, antara lain soal materi untuk pledoi kami. Dengan tahanan-tahanan lain, kami mencoba mentradisikan diskusi, sambil terus mengingatkan mereka bahwa penjara ini harus menjadi tempat kita belajar. Diskusi yang kami lakukan biasanya tentang situasi politik nasional, tentang kasus kami, yang kami bahas dari pemberitaan pers, dan lain-lain.
* Bagaimana proses pemeriksaan Anda?
Sebelum di sini, saya ditahan di Kejaksaan Agung selama empat bulan lebih dan di BIA selama seminggu. Selama masa-masa penahanan tersebut saya sempat diperiksa oleh berbagai instansi yang terkenal sangar: BIA, Satintel KODAM, Bakorstranas. Bahkan Garda Sembiring didatangi dan diinterogasi pimpinan Pemuda Pancasila, Yorrys Raweyai.
* Di mana Anda berada pada saat Peristiwa 27 Juli ?
Di kantor YLBHI, untuk ikut diskusi yang sedianya akan diselenggarakan MARI. Ketika kerusuhan menjalar ke mana-mana dan pasukan berseragam hijau mulai menyerang dan memukuli rakyat di sekitar kantor YLBHI dan RSCM, saya dan beberapa kawan kemudian keluar dari daerah tersebut. Sore harinya kami mampir ke kantor PB NU sampai kerusuhan mereda. Saya sempat berteriak pada rakyat yang berkumpul agar jangan melakukan pembakaran-pembakaran.
Entah bagaimana, saat itu saya bicara pada kawan saya, bahwa ini pasti hasil provokasi dan penyusupan aparat militer sendiri. Juga sempat saya katakan bahwa PRD lah yang pasti akan disalahkan dan dijadikan kambing hitam. Ini insting saya saja. Lagipula, tiga hari berturut-turut sebelum tanggal 27 Juli, koran Angkatan Bersenjata memuat feature tentang PRD secara insinuatif dan tendensius. Dan untuk serial black propaganda terhadap PRD ini, koran tersebut dibagikan secara gratis selama tiga hari itu kepada ma ssa yang sering berkumpul di sekitar Kantor DPP-PDI. Logika saya itu saja.
Pola-pola seperti itu lazim digunakan oleh aparat maupun para pendukung sipilnya. Persis seperti yang dilakukan oleh anak buah Hitler dengan membakar Gedung Parlemen di Jerman, yang kemudian menyalahkannya kepada orang lain. Dan itu cuma dalih saja untuk melegitimasi serangan terhadap lawan-lawan politiknya.
* Soal tuduhan dalang Peristiwa 27 Juli?
Tuduhan pemerintah Orde Baru itu tak lebih dari sekedar usaha membuang tanggung jawab politik di hadapan rakyat, dari tindakannya menggusur Megawati yang berujung pada Kerusuhan 27 Juli.
Target utama yang disasar adalah melum-puhkan gerakan pro demokrasi, untuk meng-amankan pemilu. Mereka takut Pemilu dan SU-MPR 1998 berjalan di luar skenario mereka. Karena jika demikian, rakyat yang sudah semakin kritis, berani dan terorganisir dalam pengalaman-pengalamannya mendukung Megawati, maupun aksi-aksi lainnya, akan berani bersikap dan bertindak.
* Tentang gerakan demokrasi pasca 27 Juli?
Gerakan pro-demokrasi sekarang tengah berproses menjadi gerakan massa yang sejati. Ada beberapa indikasi. Pertama, adanya gerakan massa yang relatif konsisten, terutama di perkotaan. Kedua, mulai dirasakan perlunya agenda politik bersama di kalangan gerakan. Ketiga, tumbuhnya kelompok-kelompok dan organisasi yang permanen atau setengah permanen, nasional maupun lokal, multi-sektoral maupun sektoral. Keempat, bergerak mencari momentum-momentum tertentu, seperti Pemilu atau kasus PDI _sebagai contoh gamblang dominasi militer dalam kehidupan politik. Kelima, mulai menemukan pimpinan atau setidaknya simbol gerakan. Dan terakhir, inisiatif dan kreativitas massa mulai bermunculan. Terutama dalam pendanaan dan bentuk-bentuk aksi, seperti produksi dan penyebaran selebaran politik.
Dengan menjadikan kelompok pro-demokrasi sebagai kambing hitam dalam Peristiwa 27 Juli, pemerintah mencari legitimasi untuk bertindak lebih represif terhadap gerakan pro-demokrasi. Namun saya yakin, gerakan demokrasi di Indonesia sudah banyak belajar dari kesalahan maupun kekeliruan yang lalu dan semakin matang. Sehingga saya percaya mereka yang ada di luar penjara akan mampu untuk menyusun agenda bersama yang lebih tegas, jelas, dan tepat dalam perjuangan demokrasi di masa mendatang. Harus diakui, Peristiwa 27 Juli merupakan peristiwa yang amat kaya dengan pelajaran.
Sumber:
Suara INDEPENDEN, No. 3/III/Januari 1997