HASIL PERSEKONGKOLAN DAN PROVOKASI
KAUM REAKSIONER (bag.II)
OIeh: S. Kromorahardjo
Ketika masuk Indonesia Muso datang bersama Suripno, duta keliling RI untuk Eropa Timur. Untuk sampai di Yogya Muso meliwati Bukittinggi, Campurdarat/Tulungagung, Madiun dan Solo. Setelah tiba di Solo Muso segera mendapat briefing dari pimpinan FDR setempat tentang situasi Solo. Yang antara lain sebagai berikut: Di Solo terdapat kekuatan-kekuatan Kiri yang terdiri dari brigade-brigade Suadi dan Sujoto dari brigade laut di bawah Akhmad Jadao, dari Divisi Panembahan Senopati. Di samping itu terdapat laskar BPRI di bawah Anwar dan Mardjuki, laskar Barisan Banteng di bawah Dr. Muwardi. Di Solo telah muncul masalah swapraja dan telah terjadi pemogokan buruh perkebunan Delanggu. Kedatangan pasukan Hijrah/Siliwangi dari JaBar telah mengubah imbangan kekuatan, antara kekuatan progresif dan kekuatan reaksioner. Bentrokan-bentrokan yang terjadi antara pasukan Panembaban Senopati dan pasukan Siliwangi sebenarnya hanya merupakan gejala luar. Konflik yang mendalam, yang bersumber pada konflik politik dan sosial yang tak terselesaikan, telah muncul jauh sebelum Siliwangi datang.
Kedatangan Siliwangi hanya mempertajam dan semakin menjelaskan adanya konflik ini. Muso berangkat ke Yogya dan meninggalkan Solo dalam sutuasi yang demikian. Pada tanggal 11 Agustus 1948 Muso datang di Yogya.
Pemunculan pertama Muso di Yogya yalah berupa Surat Terbuka yang dikirim kepada dua harian, Suara Ibukota dan Revolusioner. Dalam Surat Terbuka tersebut Muso mengajukan konsep tentang "Front Nasional" yang menurut Muso dengan Front Nasional revolusi dapat dimenangkan. Tetapi dalam situasi di mana kaum Kiri dalam kedudukan sebagai oposisi dan Hatta, pimpinan Masyumi, pimpinan Gerakan Revolusioner Rakyat (antara lain Rustam Efendi dan Samsu Harjaudara) dan komandan- komandan Siliwangi sudah siap-siap untuk menerkam kaum Kiri, maka ide positif Muso ini tidak dapat demikian saja dilaksanakan.
Hari-hari pertama kedatangan Muso di Yogya, di samping untuk menulis, banyak waktu digunakan untuk berbicara dengan berbagai fihak; khususnya kader-kader Partai yang bekerja secara ilegal maupun legal dari tiga Partai Marxis (PKI-ilegal; Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia) dan ormas-ormas yang tergabung dalam FDR. Oleh Muso diajukan demi terbentuknya persatuan kekuatan, perlunya menyatukan tiga Partai Marxis.
Atas desakan keras dari Muso dan kesediaan sebagian besar kader Partai, maka pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948 telah berlangsung konferensi Partai dan dapat melahirkan sebuah resolusi yang beijudul "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Resolusi ini juga disebut "Koreksi Besar Muso" dan sebenamya merupakan rencana resolusi Politbiro yang akan diadakan dalam Kongres ke-V PKI (Kongres Fusi), yang direncanakan berlangsung dalarn bulan Oktober 1948 mendatang. Konferensi Partai juga yang menghasilkan pimpinan baru Partai dengan Muso seabagai orang pertama.
Setelah konferensi Agustus selesai, lalu diadakan berbagai kongres dan konferensi oleh ormas-ormas yang tergabung dalam FDR. Dalam kesempatan-kesempatan demikian pimpinan FDR, terutama yang pernah duduk dalam pemerintahan sebelumnya, memberikan sambutan berupa pidato dan otokritik antara lain se perti yang diucapkan oleh Amir dan Setiadjid di muka sidang Serikat Buruh Gula padaa tanggal 7 September di Solo.
Dengan berhasilnya konferensi Agustus dan munculnya kegairahan baru di kalangan kaum Kiri, maka Hatta beserta teman- temannya menjadi sangat beringas. Tuantanah-tuantanah, kepala desa pro-Pemerintah, birokrat, orang-orang Pusat Republik dan kekuatan yang pro-Pemerintab merasakan adanya tantangan serius. Hal ini ditunjukkan oleh suara keras dan sekaligus provokatif pimpinan GRR, terutama Rustam Efendi, sebagai "anjing peng- gonggong" gerombolan Hatta. Suara keras ini tidak ayal dijawab dengan tegas oleh pimpinan FDR. Suhu situasi politik semakin meningkat.
Dalam situasi yang sudah demikian meningkat, lewat Se buah surat, CCPKI telah mengundang partai-partai, yang antara lain kepada pengurus besar Masyumi dan PNI, untuk mengadakan konferensi "melaksanakan persaatuan nasional". Dalam surat undangan antara lain ditulis, bahwa "sekarang telah tiba saatnya untuk mrenginsyafi bahwa persatuan yang kokoh penting sekali untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan dari fihak Belanda". Pada tanggai 10 September 1948 Masyumi menyatakan menolak undangan CCPKI tersebut. Pada tanggal 11 September 1948 Masyumi dan PNI mengadakan rapat umum besar di alun-alun Yogyakarta. Rapat itu menyatakan "berdiri di belakang pemerintah Hatta" dan semboyan yang diserukan dalam rapat umum itu antara lain "bung Hatta, tunjukkan tangan besimu!.
Dengan kader-kader Partai yang memimpin pasukan Kiri Muso mengajukan ide tentang "bertempur di belakang garis pertahanan musuh". Artinya, supaya pasukan Kiri siap menyusup ke daerah pendudukan Belanda dan bertempur di sana.
Pada tanggal 17 Agustus 1948 orang-orang tahanan "Peris tiwa 3 Juli": Yamin, Budiarto, Buntaran, Subardjo, Khaerul Saleh dan yang lain-lain dilepaskan. Berikutnya, tangghal 16 September 1948, Tan Malaka, Sukami dan Abikusno juga dilepaskan dari tahanan. Pemerintah Hatta melepaskan tahanan "3 luli" ini dengan maksud untuk mendapatkan dukungan mereka dalam melawan kekuatan Kiri dan juga agar terjadi baku hantam lebih keras antara orang-orang Trotskis-Tan Malaka dengan orang-orang Kiri.
Setelab Muso menyelesaikan tugas utamanya, pada minggu- minggu permulaan bulan September mulal diadakan turne propaganda. Rombongan yang berangkat terdiri dari: Muso, Amir Sjarifudin, Maruto Darusman, Setiadjid dan lain-laln beserta se jumlah pasukan pengawal. Rombongan berangkat dari Yogya dan menuju ke timur. Propaganda, dalam bentuk rapat-rapat umum/ raksasa, dipusatkan di ibukota-ibukota karesidenan dan kabu paten sekitarnya. Pokok acara dalam rapat raksasa adalah serangan terhadap pemerintah Hatta, partai-partai Masyumi dan PNI) otokritik PKI, yang secara pokok-pokok sesuai dengan isi kritik dalam "Jalan Baru" dan kebanyakan diucapkan oleh Amir (antara lain dalam rapat umum di Bojonegoro) dan langkah-langkah PKI selanjutnya, termasuk tuntutan PKI untuk terbentuknya kabinet Front Nasional (parlementer dan bukannya kabinet presidensiel seperti kabinet Hatta), bagian pidato ini diucapkan oleh Muso. Dalam rapat umum di Madiun Muso mengatakan untuk pertama kalinya, bahwa PKI merasa tidak terikat oleh perjanjian Linggajatl maupun Renville. Di setiap tempat, setelah rapat umum, selalu diadakan pertemuan antara rombongan Muso dengan kader-kader PKI maupun FDR setempat. Rapat umum selalu mendapat kunjungan hadirin dalam jumlah besar.
Seiring dengan perjalanan keliling Muso ini, di Solo dan tempat-tempat lain terjadi perkembangan, terutama di bidang mi ter yang menuju titik kritis. "Red Drive Proposal" yang ditelorkan di Sarangan, untuk pelaksanaan efektifnya, telah dimulai dengan berbagai tindakan Pemerintah yang didukung dan dibantu semua fihak yang menyetujui ide "Pembasmian kaum Merah". Dan pagi- pagi oleb Sumarto, wakil kepala polisi RI di Jakarta, diberitahukan kepada fihak Belanda bahwa di pedalaman (didaerah RI maksud nya) akan diadakan pembersihan terhadap "anasir-anasir Merah".
Sudah sejak dari permulaan September Pemerintah telah mulai dengan usaha melemahkan kekuatan Kiri antara lain dengan menggeser perwira-perwira militer yang dianggap pro-PKI, melakukan provokasi-provokasi dan memancing-macing insiden di berbagai tempat. Dalam aksi-aksinya pasukan Pemerintah selalu dibantu oleh pasukan Barisan Banteng dan pasukan Hisbullah. Agar supaya lebih sukses membikin provokasi Dr. Muwardi, sebagai pimpinan GRR/Barisan Banteng, mendapat bantuan uang dan Pemerintah sebanayak 3 juta ORI. Beberapa contoh tindakan Pemerintah itu adalah sebagai berikut: Brigade Mobil Bojonegoro yang dipimpin oleh Asmaun, seorang anggota Partai Sosialis, atas perintah pemerintah Hatta telah dilucuti oleh BriMob JaTirn (Mo khamad Jasin). Kesatuan yang dipimpin oleh FDR memberikan reaksi dengan melucuti beberapa kesatuan BriMob JaTim. Kepala Polisi Madiun, Santoso, yang populer di kalangan rakyat, dipindahkan ke Yogya.
Di Solo untuk mengkordinir aksi-aksinya, Pemerintah telah
membentuk team yang terdiri dari;
1. LetKol Wagiman, bekas kepala perhubungan Divisi IV.
2. Alip hartojo, dinas intel BPRI merangkap intel Pemerintah.
3. Mayor Akil, dinas intel Siliwangi.
4. Mayor Lukas dari Siliwangi.
5. Mayor Akhmadi dari Korps Reserve Umum (KRU) Pertahanan
Kota.
Tindakan team ini dimulai dengan penculikan terhadap Slamet Widjaja dan Pardio, kedua-duanya anggota PKI Solo dan Slamet Widjaja memegang Sekretariat FDR Solo, Penculikan ini katanya (menurut berita yang tersiar) dilakukan oleh "gerombolan liar". Temyata kedua orang yang terculik pertama ditahan di pabrik gula Tasikmadu (markas salah satu kesatuan Siliwangi), lalu dimasukkan ke kamp Pemerintab di Yogya.
Untuk mengusut penculikan ini LetKol Suadi, komandan Divisi Panembahan Senopati (daerah operasinya yalah seluruh keresidenan Surakarta), pada tanggal 7 September menugaskan Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Suprapto, Kapten Supardi dan Kapten Suradi. Tetapi kelima-limanya tidak kembali, hanya sepeda mereka yang ditemukan di depan markas Kompi Lukas/Siliwangi. Berikutnya, pada tanggaI 8 September dikirim LetKol Suherman untuk mengurus hal yang sama. Perwira inipun tidak kembali.
Sehari sebelumnya, telah diculik hampir semua perwira dan beberapa orang prajurut anak buah LetKol Jadao/Brig. TLRI bersama dengan empat orang perwira staf satuan laut Overste Sujoto. Mereka yang diculik ini ditahan di markas batalyon Rukman/Siliwangi-Srambatan Dari mereka yang diculik ini ada yang dibunuh. Dan penculikan-penculikan itu nampak jelas peranan aktif pasukan Siliwangi.
Malam hari, tanggal 8 menjelang 9 September, Barisan Banteng yang berkordinasi dengan pasukan Pemerintah, telah menyerang markas Pesindo di Solo, membawa arsi-arsip Pesindo dan menculik perwira-perwira yang sedang berada di markas itu. Tanggal 13 September Dr. Muwardi, pimpinan GRR/Barisan Banteng, hilang dan tidak kembali. Dengan terculiknya Dr. Muwardi ini, Barisan Banteng mengultimatum Pesindo agar Pesindo mengembalikan Dr. Muwardi. Sebelum waktu ultimatum habis, sekali lagi Barisan Banteng menyerbu markas Pesindo dan mengobrak-abriknya. Dalam pada itu, demikian satuan laut Jadao mcndengar ultimatum barisan Banteng, maka bergeraklah pasukan Jadao dan daerah demarkasi ke Solo untuk membantu Pesindo yg mendapat tekanan berat Pasukan Jadao berusaha memasuki kota Solo dan arah utara dan barat. Datam menerobos "penjagaan" Siliwangi temyata Jadao menghadapi lawan yang lebih kuat dan tidak bisa mendapatkan bantuan dari pasukan DPPS/Suadi yang berada di bagian selatan kota.
Pada tanggal 9 September Suadi, sebagai komandan DPP Senopati, mendapat izin dari Panglima Sudirman untuk mengadakan penyelidikan secara mendalam terhadap peristiwa-peristiwa penculikan dan pembunuhan. Untuk mengadakan penyelidikan itu telah ditugaskan LetKol Sumarto. Petugas ini pun tidak kembali dan ditahan di markas Siliwangi/Srambatan. Suadi minta supaya Sumarto dikembalikan dan mengultimatum kesatuan Siliwangi Srambatan. Sebelum waktu ultimatum habis ditugaskan Mayor Sutamo dan ALRI ke Srambatan. Demikian Mayor Sutarno datang di depan markas Siliwangli/Srambatan, Iangsung ditembak oleh Siliwangi. Segera markas Srambatan diserbu oleh satuan-satuan Panembahan Senopati dan satuan brigade Sujoto, sampai Panglima Sudirman memerintahkan gencatan senjata. Penyerbuan markas Siliwangi/Srambatan ini di belakang hari terkenal dengan sebutan "Peristiwa Srambatan".
Mengenai penembakan Mayor Sutarno ini rombongan Muso yang sedang berada dalam perjalanan turne, yang waktu itu sedang berada di Cepu, juga mendengar. Segera Amir, sebagai ketua Komisi Militer CC, menginstruksikan kepada Sakirman (sebagai wakil ketua komisi) dan perwira-perwira Kiri, agar melokalisir peristiwa Solo.
Setelah dicapai gencatan senjata, pada tanggal 13 September malam di bawah pimpinan Panglima Sudirman telah diadakan pe rundingan antara kedua belah fihak yang berselisih. Yang hadir dalam perundingan yalab: Overste Suadi (Komandan DPPS), Over ste Fadjar (Komandan Sub Teritorial daerah Surakarta dan Semarang), Jendral mayor A.H. Nasution (Wakil Komandan Keku atan Mobil), Overste Sadikin (Komandan Brigade Kedua Siliwangi), Overste Abimanju (bekas Komandan Brigade Kedua Siliwangi), Mayor Akhmadi (TP, Komandan Kota Solo), Mayor Sujono (Komandan Detasemen Ketiga Polisi Militer), Saleh Sastro negoro (Polisi Negara), Tirtawinata (Jaksa Agung), Sudiro (Residen Surakarta) dan Samsuridzal (Walikota Solo). Dalam perundingan itu situasinya sangat "panas". Suadi minta kepada Yon Rukman agar mengembalikan dalam keadaan baik semua mereka yang diculik sebelum tanggal 13 September. Dan Suadi mengancam, bilamana tuntutannya itu tidak dilaksanakan Solo akan "dibakar".
Sebaliknya Overste Sadikin menyangkal keterlibatan dalam penculikan dan pembunuhan tersebut. Malah Sadikin, bersama perwira-perwira Siliwangi yang hadir, menuduh Panembahan Senopati telah menjadikan Yon Rukman sasaran provokasi. Untuk mengatasi kemacetan perundingan Panglima Sudirman mencari jalan tengah sekaligus mengajukan usul kompromi. Sudirman me ngusulkan agar Siliwangi ditarik dari kota Solo dan kalau mungkin dari seluruh daerah militer Surakarta; memberikan pertang gungjawaban sepenuhnya mengenai keamanan dan ketertiban kepada panembahan Senopati. Usul kompromi Sudirman tersebut disetujul oleh Suadi, tetapi diterima secara dingin, yang hakekatnya ditolak, oleh perwira-perwira JaBar yang hadir, terutama oleh Nasution, Sadikin dan Abimanju. Dengan demikian pratis perundingan Solo macet. (Bersambung)
Sumber:
ARENA NO: 22
Provokasi Madiun [links]
| Ke Index Bahasa Indonesia |