Oleh:Retno Yulianti
Ada beberapa hal dalam pernyataan juru bicara kongklomerat ( Media Indonesia
Minggu, 10
November 1996) , menegaskan bahwa :
1. konglomerat Indonesia tidak akan ambil
pusing terhadap
perubahan kepemimpinan nasional (presiden), siapapun yang menggantikan atau
menjadi Presiden
tidak menjadi masalah sejauh dapat menjamin stabilitas ekonomi Indonesia.
Pimpinan nasioanl
harus dapat menjaga keamanan konglomerat, untuk mengembangkan modalnya.Kaum
konlomerat
memilih menjadi penonton saja dan tidak akan aktif dalam politik indonesia.
2. Kaum Konglomerat
tersebut tidak akan lari keluar negeri jika ada krisis, karena semua modal
mereka ada didalam
negeri dan tidakmungkin dilarikan keluar negeri.
Pernyataan di atas, mencerminkan :
Hal yang kedua dari statement tersebut adalah soal eksistensi kapital dan pemiliknya yang tidak akan kemana-mana jika ada krisis. Sudah juga menjadi rahasia umum bahwa Kaum kapitalis secara diam- diam sudah melempar modalnya dalam bentuk investasi di luar negeri jauh-jauh hari sebelumnya. Contoh 27 Juli sudah menunjukan bahwa ereka telah siap, karena modal dan keluarga mereka sudah berangkat terlebih dahulu keluar negeri dua minggu sebelum 27 juli. Untuk jaga-jaga kalau-kalau terjadi penggantian kekuasaan dan tidak memungkinkan kembali ke Indonesia, mereka perlu menungggu sampai satu bulan untuk mereasa aman kembali.
Kaum kapitalis indonesia selalu sukses berenang diantar dua kubu kekuasaan orde baru yaitu Militer dan Sipil. Sementara masing-masing Kubu saling menjatuhkan secara politik dengan alat-alat yang mereka miliki.
Seperti yang dikemukakan oleh Intelektual dalam Media Indonesia (10 November 1996) juga. Bahwa birokratisme dalam pemerintahan orde baru sedang mengalami penghancuran yang semakin lama semakin parah. Bahkan lebih parah dari Soviet Union. Dari sini rakyat akan menjadi sakdsi dikemudian harian, tentang hancurnya negara kesatuan Republik Indonesia, yag selalu diajar-ajarkan semenjaksekolah dasar. Sejarah bangsa ini akan mengalami disintegritas seperti halnya eropah timur. Kontradiksi dikalangan elit tersebut akan semakin memperparah penghancuran tidak saja sistim negara tapi juga masyarakat, bangsa ini sendiri. Diakui atau tidak, sadar atau tidak sadar bahwa sesungguhnya yang menghantarkan bangsa ini pada sebuah kehancuran dan disintegrasi adalah politisi elit penguasa orde baru sendiri dengan kepentingan pemilik modal (konglomerat) atau kaum kapitalis yang tentu saja punya kalkulasi keuntungan tersendiri terhadap setiap kemungkinana yang bakal terjadi.
Dari pengalaman Soviet Union, menunjukkan bahwa kontradiksi didalam negeri, akan mengundang kepentingan Luar Negeri, dalam hal ini Kapitalis Amerika dan Kapitalis Eropah Barat untuk mempercepat proses krisis dan memenangkannya. Setelah rezim Gorby (dan slogan glasnost perestroikanya) jatuh maka penggantinya adalah seorang yeltzin yang melempengkan jalan kapitalisme untuk menjarah setiap republik ex Soviet Union, yang sudah terpecah sehingga mudah untuk dikuasai. Sebenarnya pengalaman bangsa ini juga sudah cukup banyak. Taktik persekutuan dagang Belanda VOC, untuk memecah belah dan mengadu domba agar dapat dikuasai,dari ekonomi dan politik sampai kebudayaan. Tahun-tahun kolonial tersebut mewariskan ketololan, minder, irasionalitas, mental budak dan ketakutan untuk berontak pada rakyat. Karena terlalu sering dipecah belah dan diadu domba oleh tuan-tuan pedagang dari negeri Belanda. Taktik ini juga digunakan oleh Soeharto, pada waktu akan menjatuhkan Soekarno, setelah itu digunakan terus sebagai cara untuk menguasai politik dan rakyat Indonesia. Negara dan Pemerintahan hanyalah alat untuk menguasai rakyat, da militer adalah tukang pukulnya. Kalau sampai terjadi perpecahan ditubuh bangsa Indonesia, seperti yag terjadi di Soviet Union, maka yang paling beruntung adalah kaum kapitalis itu sendiri baik yang di Internasional maupun Lokal. Karena cakar-cakarnya akan lebih mudah menggaruk ekonomi rayat yang sedang hancur karena perpecahan tersebut. Kepulaun Indoneisa akan lebih mudah dikuasai oleh kapitalis Internasional (imperialisme). Perlahan-lahan rakyat sudah mulai melihat bagaimana Kaum imperialis ikut serta daam mengerogoti bangsa ini. Kejatuhan soekarno adalah satu awal untuk merebut kembali Indonesia dari tangan rakyat. Satu fase berikutnya adalh penyiapan infrastruktur kapitalisme yang dinamakan pembanguanna dalammassa orde baru. Setelah itu adalah pecah belah untuk dikuasai secara penuh dalam era globalisasi. Fase-fase inilah yang disiapkan dan dijalankan dengan matang oleh imperialisme. Kaum kapitalis nasional, negara, pemerintahan Indoensia adalah alatnya saja. Karena watak komprador (menjual bangsa dan tanah air pada asing) adalah lahan subur imperialisme untuk menacapkan kukunya (yang nyata didepan mata rakyat adalah freeport di Irian).
Generasi yang akan datang tidak perlu menangisi keharusan sejarah masa depan. Diera globalisasi. Soeharto atau bukan,tetap tidak akandapat lari dari cengkraman imperialisme. Kapitalisme Internasional tersebut tidakakan pernah dapat menjawab persoalan penindasan, kemiskinan dan kesenjangan sosial, karena kapitalisme melahirkan semua itu sebagai sampah industrinya secara ajar. Pertarungan kepentingan dan rebutan kekuasaan ekonomi politik itu akan mendorong demokratisasi, yang walaupun tidak fair tapi mendigan dibandingkan demokratisasi ala orde baru. Namun bagi generasi mendatang, pertanyaan yang crucial adalah: haruskah demokratisasi tersebut berarti perpecahan kesatuan bangsa Indonesia, yang akan berarti hilangnya identitas Indoneisa sebagai sebuah bangsa, kerena ladang ladang minyak perkebunan, pabrik dan industri bukan menjadi milik rakyat yang sudah terpecah-pecah itu. Anak-cucu kita hanya akan menjadi buruh dan budak kapitalisme itu sendiri ? Bisakah demokratisasi yang di bantu dorongoleh globalisasi tersebut menghindar dari perpecahan bangsa ?
Rezim Orde baru memang jahat, sehingga generasi muda sekarang berada diujung jurang kehancuran. Setelah dirampok hartanya rakyat dan diperas tenaganya, dalam keadaan buta dan telanjang politik, rakyat harus merangkak dan merayap mencari keyakinan dirinya. Soeharto memang pintar, belajar dari Belanda bagaimana mempertahankan kenaifan, ketololan dan kebutaan politik rakyat sehingga kalau melawan dan berontak tidak pernah berhasil menang. ABRI-nya menjadi yes-men dan tidak berani Kudeta. Setelah semua itu dipinggiran jurang kehancuran bangsa, kita di hantar ke mulut naga imperialisme yang datang bersama angin globalisasi.
Kearrah mana perubahan yang akan dihadapi oleh bangsa indonesia dalam kondisi seperti ini ? Aparatus birokrat yang kotor, ABRI yang anti rakyat, kesenjangan sosial adalah akibat dari Depolitisasi massa rakyat, setelah pembantaian kaum komunis, sosialis, nasionalis (yang diadu domba dengan kaum Agama). Setiap usaha rakyat untuk berpolitik secara independen, selalu dipatahkan degan cap komunis sehingga demokrasi orde baru punya makna tanpa kaum komunis. Betulkah Penguasa orde baru punya niat baik untuk mengurangi kemiskinan ? Tidak sepandai-pandainya usaha (kalau benar) untuk menutup kemiskinan, tidak akan pernah berhasil selama kebebasan berpolitik massa rakyat tidak pernah berhasil direbut oleh rakyat. Karena sisitim penghisapan dan penindasan tidak pernah akan berganti menjadi demokrasi apabila rakyat buta poltik.
Multi Partai adalah jawaban satu satunya untuk membangun demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Kepentingan-kepentingan akan beradu secara fair dan demokratis, dan akan menghasilkan pemerintahan yang semakin lama semakin baik, karena akan menunjuk kekuasaan yang mewakili semua aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyat. Multi partai aan mengangkat kepentingan setiap daerah. Karena Desentralisasi ekonomi dan politik akan menemui jalan yang mudah, sehingga justru menjamin keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Setiap setiap sektor sosial, aliran dan keyakinan masyarakat akan diperjuangkan lewat partai ppartai di dean-dewan perwakilan rakyat. Negara dan tentara hanaylah alat untuk melayani masayrakat dan untuk kepentingan rakyat, karena kalau tidak maka partai-partai oposisi yang diluar kekuasan akan menumbangkannya.
Keharusan untuk multi partai sudah sangat mendesak. Soeharto atau bukan, rakyat harus sudah mulai berpartai secara independen, agar demokratisasi mendapatkan jalannya secara wajar. Atau rakyat akan berontak dengan partai-partai bawah tanahnya, karena pasti akan didukung oleh kepentingan modal nasional dan internasional secara ilegal seperti halnya PRRI, Permesta dan DI/TII.
Terorganisir atau tidak, rakyat pasti akan berontak. Pengalaman sudah menunjukkan bagaimana spontanitas massa rakyat dalam merebut kemerdekaan. Kaum muda datang menculik sukarno-hatta, dan memaksanya untuk memerdekakan bangsa. Satu momen pembacaan teks proklamasi yang tidak pernah direncanakan sebelumnya, menggerakkan massa rakyat untuk menendang jepang secara aktif. Semua skenario Soekarno termasuk konsepsi hadiah kemerdekaan dari jepang tidak pernah terjadi karena massa rakyat yang dipimpin pemuda-pemuda, berhasil mendorong revolusi kemerdekaan. Sebuah revolusi tidak pernah konstitusional dan sesuai aturan rencana politik, tapi ia lebih menekankan pada momentum yang dibuat atau datang sendiri, setelah itu adalah pertumpahan darah. Kalau bangsa ini takut dan menghindari pertumpahan darah maka multi partai adalah jawabannya. Kecuali sistim multi partai itu harus direbut lewat pertumpahan darah, karena rezim ngotot mempertahankan kekuasaan otoriternya. Tidak ada satupun yang pasti dan mutlak di dunia fana ini, semuanya mengalami perubahan, yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Maka semua usaha yang menghalangi perubahan akan terlibas oleh sejarah, seperti halnya Revolusi 45,