Menjelang sidang umum MPR 1998 yang berlangsung dari tanggal 1 - 11 Maret, situasii politik Indonesia banyaak diwarnai hal-hal misterius menyangkut kelompok-kelompok gerakan pro demokrasi maupun gerakan militer.

Sumber-sumber di Indonesia menyebutkan bahwa satu bulan menjelang SU-MPR dimulai, banyak aktivis pro demikrasi "hilang" entah kemana. Berita kehilangan tersebut telah dilaporkan ke Komisa Nasional Hah Azasi Manusiaa (Komnas HAM) di Jakarta oleh keluarga dan kerabat mereka. Sampai dengan hari ini Komnas HAM belum dapat mendeteksi kemana hilangnya para aktivis tersebut.

Sumber lain menyebutkan bahwa ribuan anggota militer "menghilang" dari kesatuannya. Sedikitnya separo dari anggota Batalyon Kaveleri yang bermarkas di Cijantung dan beberapa pasukan dibawah Kodam III Siliwangii dan Kodam IV Diponegoro ditambah dua kompi pasukan gabungan yang diterjuunkan untuk menangani kerusuhan di Pantura "menghilang" dengan memmbawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

Sementara itu Kodam V Jaya dan Polda Metro Jaya telah menyiiagakan pasukan cadangan yang akan siap diterjunkan untuk memperkuat 25.000 pasukan gabungan Kodam V dan Polda Metro dibawah komando Pangdam V Jaya Mayjed Sjafrie Sjamsoeddin. Penyiagaan pasukan cadangan inii kemungkinan untuk menangkal gerak pasukan Kodam III Siliwangi yang bermarkas di Bandung, Subang, Cianjur, Cimahi dan Serang serta pasukan dari Arhanudri dan kesatuan Kaveleri Kujang maupun dari kesatuan-kesatuan lain yang tidak terdeteksi yang kini telah tersebar di pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang dan Bogor.

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesiia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat kita analisaa disini. Pertama, telah terjadi kolaborasi kekuatan sipil dan kelompok militer progresif. Sikap kelompok militer yang menyempal dari induk organisasinya ini kemungkinan besar lebih disebabkan karena kejenuhaan dan kefrustasian mereka terhadap sistem yang selama ini juga mengekang mereka. Suatu realita yang tidak bisa dipungkiri di Indonesia, walaupun secara garis komando setiap prajurit harus loyal kepada kesatuan dan atasannya, pada kenyataannya keluarga militer di Indonesia termasuk kelompok masyarakat marginal yang juga berada dalam garis kemiskinan. Dalaam kondisi seperti ini dan dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, mereka pun juga marah karena keluarga mereka juga lapar. Para petinggi tidak bisa terus-menerus mensuplai kebutuhan para prajuurit beserta keluarganya secara optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi terjalinnya kerjasama kekuatan bersenjata dengan sipil dan bersama-sama merancang strategi gerakan. Guna efektif dan terkendalinya gerakan, semua kekuatan berada dalam camp-camp konsentrasi. Karena ini merupakan gerakan laten, maka tidak banyak yang mengetahuinya, sehingga muncul istilah "hilang" dan "menghilang" tadi.

Kedua, para aaktiivis demokrasi di Indonesia "menghilang" ubntuk mengatur strategi gerakan mereka setelah mengetahui banyak pasukanm siluman yang berkeliaran di Jakarta. Pasukan siluman ini kemmuungkinan besar berasal dari kelompok pasukan yang "menghilang" dari kesatuannyaa dan ini merupakan ancaman serius bagi para aktivis.

Ketiga, para aktivis demokrasi "menghilang" karena ketegangan yang berkembang sekarang ini telah menjurus pada ketegangan bersenjata. Isu perpecahan di tubuh ABRI dan membelotnya ribuan pasukan dari kesatuannya memang perlu diwaspadai. Kemungkinan terjadi konflik bersenjata secara terbuka di Indonesia dapat memakaan korban siapapun.

Keempat, para aktivis demokrasi di Indonesia benar-benar "hilang" dilibas oleh pasukan siluman tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan militer akan menjalankan operasi khusus mirip "Petrus" (penembak misterius) -- yang sukses besar dalam menumpas para preman di Indonesia padaa akhir tahun 1970 sampai awal 1980-an. Kemungkinan ini cukup besar bila kita kaitkan pula bagaimana ABRI memainkan peranan dalam kasus Santha Crus Timor Timur maupun penyerbuan markas PDI dari tangan kelompok pendukung Megawati beberapa waktuu lalu, kasus-kasus ini mencatat ratusan orang hilang dan tidak diketemukan sampai sekarang.

Apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia dan bagaimanaa kita harus menyikapinya, adalah sesuatu yang secara tegas harus kita jawab sekarang ini. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu gerakan demokrasi di Indonesia.

Pertama, mewartakan apa yang sekarang terjadi di Indonesia kepada seluruh jaringan pro demokrasi di seluruh dunia sekaligus mengkampanyekan kebobrokkan pemerintahan Suharto beserta kasus-kasus pelanggaran hak azasi.

Kedua, menumbuhkan opini massa dan menggalang demonstrasi secara besar-besaran di seluruh duniaa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah negara-negara di dunis dan lembaga-lembaga moneter interneasional untuk memblokir semua bantuan mereka ke pemerintah Indonesiia serta tidak memberikan pengakuan terhadap hasil SU-MPR 1998.

Ketiga, melalui opini massa dan demonstrasi, mendesak para pemimpin dunia untuk menekan Jend. (Purn) Suharto meletakan jabatan dan mengembalikan kekuasaannya kepada rakyat Indonmesia. Mendesak Dewan Keamanna PBB untuk membaantu memulihkan hak-hak sipil warga negara dan terbentuknya pemerintahan sipil di Indonesia.

Langkah-langkah strategis ini sangat mungkin dilaksanakaan mengingat mata dunia sekarang sedang tertuju ke Indonmesiaa. Dan kasus pencemaran udara akiibat dari kebakaranm hutan di Indonesia beberapa waktu lalu juga masih menjadi luka yang sangat mudah menimbulkan kemarahan internasional terhadap rezim Suharto.

Sekarang tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita yang selama ini menyebut diri sebagai para aktivis dan pendukung gerakan demokrasi di Indonesia mau secara sungguh-sungguh melakukan itu atau tidak? Kesempatan tidak pernah datang setiap waktu. Taktik dan strategi memang diibutuhkan dalam setiap gerakan. Perhitungan-perhitungan matang yang berlandaskan pada analisa-analisa tajam memang perlu dilakukkan, dan ini adalah proses kedewasaan berpoliitik. Tapi akankah kkita terus bicara proses tanpa pernah tahu kapan momentum yang tepat untuk bertindak?

Solidarity for the Indonesian Democracy Movement.

CSVI / GPDI
E-mail: peace@xs4all.nl
Date: Fri, 06 Mar 1998 01:18:53 +0100

Kembali ke Index