Dari berbagai macam kontradiksi itu yang merupakan kontradiksi pokok, yaitu kontradiksi yang paling menonjol (yang memimpin) dari berbagai macam kontradiksi yang ada, yalah kontradiksi antara penguasa dan rakyat. Yang dapat dikategorikan sebagai penguasa adalah mereka yang memegang peranan untuk berjalannya sistem yang berlaku sekarang ini. Mereka ini yalah semua birokrat pendukung setia rezim Suharto, ABRI penyangga tiang kekuasaan, kaum pemilik yang ikut membantu kelangsungan hidup rezim Suharto dan kaum pro kemapanan (reaksioner) lainnya.
Sedangkan yang masuk kategori rakyat, yalah mereka semua yang dirugikan, atau merasa dirugikan, oleh dijalankannya sistem sekarang ini. Mereka antara lain yalah: buruh, tani, kaum miskin kota, kaum intelektuil pro demokrasi dan anti kemapanan dan kaum oposisi lainnya. Dalam kontradiksi pokok ini yang menjadi aspek (segi) pokok kontradiksi, sampai hari ini, adalah penguasa. Ini berarti, bahwa penguasalah yang menentukan ke mana arah perkembangan situasi sekarang ini. Hal ini dapat terjadi, walaupun kita tak dapat mengatakan rakyat dalam kedudukan asor terhadap penguasa, karena belum adanya, paling sedikit, kesetaraan atau keseimbangan kekuatan antara rakyat dengan penguasa. Dan dalam waktu lama praktek menunjukkan bahwa kontradiksi antara penguasa dengan rakyat menunjukkan sifat yang antagonistik, yaitu saling baku hantam; malah dari fihak rakyat sudah jatuh korban-korban karena peluru penguasa. Jadi, dapat dikatakan, kuncinya adalah menyangkut masalah imbangan kekuatan antara yang berkontradiksi.
Apakah imbangan kekuatan antara rakyat dengan penguasa ini dapat diubah sehingga menguntungkan raakyat? Jawabnya: bisa! Peningkatan imbangan kekuatan bagi rakyat tidak hanya menyangkut jumlah massa. Tetapi lebih dari itu Ya menyangkut jumlah kwantitas manusia dan pengorganisasian (terutama kwalitas pimpinan yang menyangkut masalah ideologi dan politiknya, metode kerja dan metode memimpinnya). Kendati pun jumlah massa besar, tetapi tanpa kwalitas pimpinan yang baik dan metode pengorganisasian yang tepat, maka hasil perjuanagan massa itu tidak banyak bisa diharapkan. Dan pimpinan massa akan tepat bilamana pimpinanitu menyadari bahwa massa yang telah berkumpul itu , yang notabene dalam jumlah besar, bukannya massa yang semua anggotanya sudah "jadi", tetapi masih perlu mendapatkan pendidikan dan terutama pendidikan politik. Pendidikan politik massa, seperti diketahui, pada umumnya dan kebanyakan lewat aksi-aksi massa itu sendiri. Dalam masalah organisasi ini termasuk, karena di dalam situasi represi dan dikejar-kejar rezim, bagaimana serapi mungkin bekerja di bawahtanah dan menjaga kader.
Pada waktu terjadinya aksi-aksi massa akhir-akhir ini bersamaan waktunya penguasa juga sedang mengalami kesulitan yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Yaitu dengan hancurnya nilai rupiah yang ditunjukkan dengan jatuhnya nilai kurs rupiah terhadap dolar A.S. dan membubungnya harga-harga sembako (sembilan bahan pokok) yang sangat memukul kepentingan rakyat kecil. Saking takut dan paniknya penguasa segera meminta bantuan kekuatan keuangan intrernasional, IMF. Dengan peristiwa-peristiwa ini sebetulnya muncul situasi yang sangat baik bagi rakyat. Satu segi rakyat bangkit dan segi yang lain rezim terpukul kepalanya, ya krisis moneter/ekonomi, ya krisis kepercayaan rakyat terhadap rezim. Tetapi mengapa justru aksi-aksi rakyat itu terbelokkan menjadi perusakan dan penjarahan toko-toko Tionghoa, peruasakan dan pembakaran gereja, saling berbunuhan (antara lain di KalBar) dan aksi-aksi negatif lainnya. Kenapa aksi-aksi rakyat itu bukannya merupakan aksi-aksi yang bersifat politik, yang merupakan perlawanan, yang ditujukan kepada rezim Suharto. Hal ini dapat terjadi karena dan sekaligus menunjukkan bahwa para pimpinan oposan rakyat belum mampu merespons aksi-aksi rakyat tersebut. Karena tidak adanya pimpinan oposan terhadap aksi-aksi rakyat yang sedang marah tersebut menjadikan aksi rakyat tidak tepat sasarannya. Kenapa bisa terjadi demikian?
Senang atau tidak senang, setuju atau tudak setuju kita semua dapat melihat dengan transparan bahwa beberapa waktu akhir-akhir ini kekuatan kaum oposan dalam melawan kekuasaan rezim Suharto memang sulit, kalaupun tidak bisa dikatakan tidak, untuk bersatu. Masalah ini nampak sekali pada diri tiga orang pimpinan, yang dapat dikatakan paling menonjol dan paling populer, fihak oposan. Yaitu: Abdurrachman Wahid (alias Gus Dur dari N.U.), Amien Rais (dari Mohamadiyah) dan Megawati S.P.(dari PDI Perjuangan). Gus Dur sebelum kampanye pemilu pernah bersuara vokal terhadap kekuasaan rezim dan "dekat" dengan Megawati. Tetapi begitu datang hari-hari kampanye pemilu segera saja ia menggandeng Tutut (yang notabene anak Suharto dan salah seorang pimpinan Golkar) untuk diajak ke mana-mana. Dengan gengglet rentengnya Gus Dur dan Tutut itu menimbulkan tandatanya pada orang awam: orang macam apa Gus Dur itu sebenarnya. Dan rasanya tidak salah dan tidak meremehkan kalau ada orang yang menyatakan, bahwa Gus Dur orangnya plin-plan. Dalam salah satu kesempatan dia mengatakan, bahwa dia tidak mau kalau disuruh mengerahkan massa besar-besaran untuk mengepung gedung DPR. Dan ketika ditanya oleh wartawan majalah Forum Keadilan (9 Februari 1998): ."Jadi, Anda sebenarnya mau diajak bergabung dengan Mega dan Amien?" (Amien Rais maksudnya. S.Kr.).
Jawabnya: "Tunggu dulu. Lihat dulu, untuk apa. Saya kan belum bertemu, mereka maunya apa. Saya enggak mau nggugah (membanagunkan) macan tidur. Nanti dululah. Jangan sampai ABRI merasa dilawan. nanti malah cari gepuk (kena pukul)". Dengan penggambaran singkat profil Gus Dur ini, agaknya sedikit jelas tokoh macam apa Gus Dur ini. Terhadap Amien Rais, sebatas kevokalannya, terutama jewerannya mengenai persekongkolan rezim dalam proyek Freeport, orang tidak meragukan. Tetapi orang pun, khususnya kaum oposan, berpendapat bahwa cukup vokal saja terhadap rezim tidak cukup. Dari kevokalannya itu orang pun ingin tahu apa yang dia maui selanjutnya. Orang banyak menunggu langkah lebih lanjut dan lebih jauh dari Amien Rais. Bukan semata-mata anak Bung Karno orang menaruh simpati kepada Mega. Malah ada sementara orang yang melihat , bahwa Mega mempunyai kharisma seperti bapaknya. Orang pun menaruh respek , bahwa dia berani mencalonkan diri sebagai presiden ketika rakyat sedang dilanda penderitaan. Akan lebih tepat dan lebih baik bilamana ketika ia menyatakan bersedia menjadi presiden itu sekaligus menawarkan konsep programnya, walaupun baru secara pokok-pokok, kepada rakyat sehingga rakyat tahu apa yang dia tuju.
Dalam situasi rezim Suharto relativ masih kuat seperti sekarang, maka tidak mungkin rezim Suharto dilawan dalam situasi rakyat terpecah-pecah. Dengan kata lain, rezim Suharto ini dapat dilawan hanya oleh kekuatan rakyat yang bersatu. Rakyat yang terpecah-pecah, yang merupakan grup-grup, masing-masing mempunyai "pemimpin" nya sendiri-sendiri. Grup-grup ini, dapat dikatakan, sangat setia dan menaruh kepercayaan kepada pemimpinnyaa masing-masing. Maka untuk langkah pertama, demi persatuan rakyat yang sangat dibutuhkan untuk mengalahkan musuh bersama, yaitu rezim Suharto, diperlukan persatuan di kalangan pemimpinnya. Manifestasi utama dari adanya persatuan tersebut adalah dapat dilahirkannya program bersama jangka dekat maupun jangka jauh dan pimpinan bersama massa rakyat untuk dapat memimpin pelaksanaan program bersama tersebut. Jelas ini bukannya pekerjaan yang sederhana dan mudah; dibutuhkan ketekunan dan toleransi yang tinggi. Tanpa menempuh jalan persatuan yang demikian ini, akan sulit untuk diharapkan rakyat mempunyai kekuatan yang cukup.
Mungkin ada pertanyaan: rakyat ingin bersatu itu, atau dengan kata lain, mempersatukan rakyat itu, apa yang mau dicapai. Dengan persatuan rakyat sebenarnya ingin memperjuangkan aspirasinya atau keinginananya. Setiap hari rakyat melakukan aksi-aksi, apapun bentuknya, sebenarnya mereka itu ada yang ingin dicapai; mulai dari perbaikan nasib sampai yang lebih tinggi, mengganti sistem. Tetapi masalahnya apakah rezim Suharto mau meluluskan tuntutan rakyat itu. Jangankan tuntutan mengganti rezim, yang paling "sederhana" pun, yaitu tuntutan perbaikan nasib, bilamana oleh rezim tuntutan itu dianggap membahayakan kekuasaan dan privilesenya pasti tuntutan itu ditolak.
Bagi rakyat, untuk mendapatkan hak-hak sepenuhnya dari penguasa yang lalim, pernah ditawarkan orang dengan menempuh dua macam jalan. Yaitu: jalan damai dan jalan kekerasan (merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan). Jalan ketiga tidaak ada; kalau pun "ada" , itu sifatnya kompromi yang harus tersedia adanya keadaan-keadaan atau syarat-syarat khusus dan rakyat tidak akan sepenuhnya bebas. Sebelum menyoroti dua jalan tersebut, sebaiknya diajukan dulu dua buah "ungkapan" yang diajukan oleh dua orang pendekar revolusi. Yang satu berbunyi: "Tidak ada klas yang dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada klas lain"; sedangkan yang kedua: "Kekuasaan politik lahir dari laras senapan". Kedua-dua ungkapan ini bukannya jatuh dari langit, tetapi dari penyimpulan pengalaman sejarah yang ratusan tahun. Pertama, mari kita lihat dulu tentang jalan kekerasan. Keberhasilan pemberontakan para budak Spartakus untuk mendapatkan kebebasan dari cengkeraman tuan budak Romawi, yalah dengan cara mengangkat pedang dan perisai. Dan dalam sejarah modern abad XX menunjukkan, bahwa Revolusi Rusia tahun 1917, Revolusi rakyat Tiongkok yang bebas dalam tahun 1949 dan sukses Revolusi rakyat Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh semuanya mendapatkan kemenangan dengan cara mengangkat senjata. Rakyat Indonesia pun dengan Revolusi Agustus 1945, yang notabene lewat penggunaan senjata, berhasil memenangkan revolusinya. Pengalaman-pengalaman sejarah di atas membenarkan ungkapan/kesimpulan kedua pendekar revolusi tersebut. Kalau rakyat Indonesia menginginkan untuk mendapatkan kemenangan, apakah bersedia menempuh jalan kekerasan?
Jawabannya ada pada rakyat Indonesia sendiri. Kalaupun jawabannya, bersedia, maka jauh-jauh hari, sebelum sampai ke jalan itu, perlu ada persiapan yang rapi dalam berbagai hal, terutama persiapan ideologis. Sedangkan jalan yang kedua, jalan damai atau lengkapnya, jalan damai parlementer sudah pernah dicoba oleh rakyat-rakyat berbagai negeri dengan pimpinan partai revolusionernya masing-masing. Pada akhir tahun 60-an dan tahun 70-an partai-partai revolusioner berbagai negeri Amerika Latin memimpin rakyatnya untuk mendapatkan pembebasan lewat jalan damai. Caranya yalah, dengan mengikuti pemilu dengan maksud mengubah imbangan kekuatan dalam parlemen; dengan tujuan agar parlemen bergeser ke Kiri dan akhirnya kekuasaan jatuh di tangan rakyat. Yah bagaimana rakyat menuntut pengalihan kekuasaan ke tangannya kalau rakyat tiap hari digebuki oleh orang-orang militer (pada waktu itu negeri-negeri Amerika Latin kebanyakan didominasi oleh rezim militer yang dibantu oleh para tuantanah/latifundis, gereja, borjuasi besar dan di dukung oleh CIA/Amerika Serikat). Semula Kuba, yang dipelopori oleh Partido Socialista Popular (nama Partai Komunis Kuba) juga menempuh jalan damai Tetapi atas pimpinan Fidel Castro, dengan jalan menempuh jalan bersenjata, akhirnya rakyat Kuba berhasil merebut kekuasaan dari diktator Batista. Sedangkan pengalaman rakyat Chili, di bawah pimpinan Partai Sosialis Allende, memang berhasil mendapat kekuasaan lewat jalan damai. Tetapi demikian Allende melaksanakan programnya, yaitu penasionalisasian perusahaan tambang besar tembaga dan tilpun Amerika, maka bergeraklah militer Chili di bawah pimpinan Pinochet dan terjadilah kup oleh militer terhadap kekuasaan Allende. Pengalaman rakyat Chili ini menandakan, bahwa kaum reaksioner takkan rela menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Memang, dalam sejarah tak ada ceriteranya bahwa rakyat tertindas mendapatkan kekuasaan, yang penuh dan bukan embel-embel, dari borjuasi penindas dengan cara menerima hadiah. Rakyat Indonesia sejak permulaan tahun 50-an, di bawah pimpinan partai revolusionernya, untuk memenangkan sosialisme (notabene kekuasaan ada di tangan rakyat) juga menempuh jalan damai parlementer dan hasilnya adalah teror putih tahun 1965.
Di Indonesia ini entah berapa ratus (mungkin ribu) para cerdik pandai yang sudah membaca berjilid-jilid buku dan berapa ratus pula jendral yang dipundaknya menempel tiga buah bintang dan sudah sempat pula memasuki berbagai macam kursus. Tetapi mengapa ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan, bahwa rakyat menderita kesulitan banyak cendekiawan dan jendral, yang semuanya bukan orang-orang bodoh, dapat dibikin tidak berkutik, dibodohi dan dibungkam hanya oleh seorang dongkolan sersan KNIL yang bernama Suharto. Mungkin di antara cendekiawan dan jendral itu ada yang masih mempunyai hati nurani berupa solidaritas terhadap pendertitaan rakyat. Tetapi mau apa mereka? Buka mulut untuk menunjukkan adanya ketidakadilan? Nanti dulu. Memang kaum intelektuil terkenalnya adalah sebagai pelopor atau pejuang terdepan pembaruan, sedangkan para jendral maunya disebut sebagai "tentara pembela rakyat". Tetapi perlu diingat, kalau mereka sekali berani bersuara vokal bakalan tidak selamat. Contoh-contoh sudah ada, yang sipil maupun yang militer. Ingat saja: Sri Bintang Pamungkas, Amien Rais, Sarwo Edy Wibowo dan masih ada yang lain.Memang dari yang militer sekarang ini di antara mereka ada yang menjadi vokal, tetapi yang bersuara vokal ini sudah menjadi mantan. Mereka "enggan" secara terbuka menjadi vokal, karena menyangkut kedudukan (yang sipil) dan bintang (yang militer) mereka yang dapat dicopot demikian saja; tingkat terakhir menyangkut masalah "kehormatan" dan perut.
Lengser keprabon, madeg pandito adalah kata-kata Suharto yang diucapkan di depan orang-orang Golkar, partai Suharto sendiri. Arti lengser keprabon bagi Suharto adalah mengundurkan diri secara sukarela dari kedudukan presiden. Apakah mungkin Suharto mengundurkan diri secara sukarela dari kedudukan presiden? Tidak mungkin! Suharto yang sudah 30 tahun lebih memegang kekuasaan eksekutif sebagai presiden tahu bagaimana enaknya orang yang memegang kekuasaan tunggal dan dapat menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri beserta seluruh anak cucunya. Suharto menyatakan bersedia lengser keprabon sebenarnya hanya ucapan munafik belaka. Biar orang menganggap dia sebagai orang yang tidak tinggi hati, tidak ambisius dan tidak mempunyai sifat ingin mengkultuskan diri. Tetapi mayoritas rakyat Indonesia selama 30 tahun lebih tahu siapa, bagaimana dan macam orang apa Suharto ini. Sehingga tak seorang pun , kecuali yang sama-sama munafiknya, takkan mempunyai ilusi bahwa pernyataan Suharto itu disertai dengan kejujuran hati. Dan nyatanya, beberapa hari menjelang sidang MPR dia menyatakan bersedia dipilih kembali. Kemunafikannya makin jelas. Sedangkan madeg pandito , maksudnya yalah: sebagai orang tua yang bijaksana, tinggal di sebuah "pertapaan" dan selalu bersedia memberi nasihat kepada siapa pun yang membutuhkan. Di sini nampaknya Suharto bersifat, memberi nasihat kalau diminta. Apakah memang demikian? Juga tidak! Dia tidak akan bertindak pasif dalam memberi nasihat. Tidak diminta pun dia akan memberikan "nasihat". Dari sini kecenderungannya bukannya dia memberikan nasihat kalau diminta, tetapi akan memaksakan "nasihat" atau jelasnya: memaksakan pendapat dan kehendaknya. Dikatakan begini, karena bertolak dari pengalaman selama 30 tahun lebih dia berkuasa tidak pernah lepas dari ambisi pribadi dan pemaksaan kemauanya. Nampak dari sini, bahwa Suharto berambisi untuk bisa menjadi orang tipe Teng Hsiao-ping atau Lee Kuan Yew; orang-orang yang tidak mempunyai jabatan resmi tetapi kekuasaannya bukan main besarnya.
Ketika tulisan ini beredar Suharto sudah menjabat kembali sebagai presiden untuk yang ketujuh kalinya. Tetapi tidak berarti tulisan ini sudah lewat relevansinya. Dengan membaca tulisan ini, semoga, pengenalan kita terhadap Suharto semakin bertambah.
S. Kromorahardjo
akhir Februari 1998.
From: Anton Mada
e-mail: merdeka@hotmail.com
Date: Thu, 12 Mar 1998 09:34:38 PST
| Kembali ke Index |