Isu Komunisme Kontra-produktif

Pernyataan Presiden Soeharto, saat bersilaturahmi dengan pengurus Induk Koperasi Pondok Pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa saat lalu, menggaung. Ada kelompok-kelompok tertentu, menurut Presiden, yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945, serta merebut kekuasaan yang sah dengan menggunakan teori Mao Zedong (Mao Tse Tung), desa mengepung kota.

Kusnanto Anggoro, 38 tahun, peneliti pada Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, tidak mengelak kemungkinan masih adanya gagasan komunisme di Indonesia. Tetapi, Kusnanto yang meraih gelar doktor dalam bidang transformasi rezim internasional dari Institute of Russian and East European Studies, Universitas Glasgow, Britania Raya, pada 1994 itu, menyebut peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini agak jauh jika dikaitkan dengan teori Mao.

Lebih khusus ia mengajak melihat sistem politik, yang disebutnya sedang mengalami beberapa krisis, baik budaya politik, krisis dalam kepemimpinan politik, maupun krisis dalam bidang institusionalisasi politik. Perbincangan dengan Arief Suharto, Yusak Irianto, Sotyati dan fotografer John Kapahang dari Mutiara itu berlangsung di ruang kerjanya di kantor CSIS, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (21/1) lalu.

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, Februari 1959 itu, menyebut krisis dalam budaya politik sebagai krisis terpenting, karena termasuk di dalamnya identitas dan wawasan kebangsaan. Menyinggung mengenai krisis dalam kepemimpinan politik, staf pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional FISIP-UI itu memberi gambaran lewat pertanyaan, "Siapa sih sebenarnya di negeri ini yang, katakanlah, mempunyai legitimasi kepemimpinan?"

Secara formal, memang pemimpin-pemimpin nasional kita memperoleh mandatnya dari MPR. Tetapi, "Kita tahu MPR, DPR, dan anggota-anggota lain dari MPR yang tidak merupakan anggota DPR itu, tidak menampung seluruh aspirasi rakyat." Kondisi itu akan menyebabkan terjadinya semacam lack atau gap antara pemimpin yang seharusnya memperoleh mandat penuh karena memperjuangkan kepentingan rakyat di satu pihak, dengan apa yang diinginkan rakyat di lain pihak.

Sekalipun krisis kedua itu bagian dari budaya politik, tetapi Kusnanto, yang juga staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Jayabaya itu, berusaha membedakannya, dengan melihat perbedaan peran antara budaya politik rakyat dan budaya politik bukan rakyat (elit politik).

Krisis ketiga, krisis bidang institusionalisasi politik, berkaitan dengan krisis pertama dan kedua. "Lembaga-lembaga politik yang tercipta 30 tahun terakhir ini kurang bisa menanggapi tuntutan partisipasi," kata Kusnanto. Padahal, pembangunan ekonomi melahirkan lapisan-lapisan tertentu yang lebih baik kehidupannya, yang tentunya mempunyai ekspektasi yang lebih besar, baik untuk masalah partisipasi, hak asasi manusia, maupun demokratisasi.

Ada kesenjangan, antara keinginan rakyat yang tidak tertampung di satu pihak, dan kemampuan lembaga-lembaga politik, perangkat aspirasi/institusionari politik untuk menampung aspirasi itu. "Kalau seperti itu gambarannya dalam negara yang mengaku demokrasi, yang seharusnya rakyat mempunyai mandat penuh, tentu akan terjadi sesuatu yang kurang baik untuk stabilitas," ujar peneliti yang sempat mengecap pendidikan di Jurusan Elektroteknik ITB itu, sebelum menyelesaikan program S-1 di Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UI.

Kecenderungan-kecenderungan belakangan ini, menurut pengamatan Kusnanto, sebenarnya bersumber dari sana, atau bisa dikembalikan dari sana, terlepas dari persoalan lain-lain di luar konteks rasional dari proses politik sendiri. Proses politik itu rasional, tetapi kalau merujuk pada kasus Situbondo atau Tasikmalaya, Kusnanto melihat ada faktor X yang mungkin lebih dominan, "Kita tidak tahu, sekurang-kurangnya karena tidak ada bukti tertulis mengenai apa yang terjadi di dua tempat itu."

Sumber Legitimasi
Melongok sejarah, Kusnanto mengingatkan, Orde Baru memperoleh legitimasinya dari dua sumber. Sumber legitimasi antikomunis, karena rezim Orde Baru tampil setelah menghancurkan kudeta komunis, 1965, serta sukses pembangunan ekonomi, "Jadi, siapa pun yang berkuasa, dengan masih mengatasnamakan Orde Baru sebagai label utamanya, dengan tujuan melaksanakan UUD '45 dan Pancasila, akan mengatakan atau bermain dengan dua sumber legitimasi ini."

Tidak seorang pun menutup mata, pembangunan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Orde Baru 30 tahun terakhir ini banyak berhasil. Dengan mengamati indikator ekonomi agregat, misalnya, jika kurang lebih 60 - 70 persen dari 70 juta rakyat Indonesia pada dekade 70 berada di bawah garis kemiskinan, sekarang kurang lebih "hanya" 18 persen dari 196 - 198 juta rakyat.

Kenyataan yang memang masih bisa diperdebatkan, Kusnanto mengingatkan, karena definisi garis kemiskinan itu berdasarkan statistik. Menurut data terakhir, kalau level kemiskinan (poverty line) itu diubah dengan dinaikkan sedikit saja, jumlah yang berada di bawah garis kemiskinan akan banyak sekali. Dan, itu mempunyai konotasi politik yang penting. Artinya, sebagian besar rakyat itu, berada di daerah yang sangat marjinal.

Secara psikologis, sepanjang pengamatan Kusnanto, meskipun sebagian besar merasa kehidupannya lebih baik daripada 30 tahun lalu, tetapi kehidupan masa kini pun tidak terlalu baik. Masih banyak pengangguran, di antaranya pengangguran sarjana, kalangan yang mempunyai ekspektasi besar sesudah bersekolah cukup lama. Kenyataannya, justru harus menunggu sekian lama, sebelum akhirnya memperoleh kepercayaan. "Itu tumpukan frustrasi," kata ayah dua anak, Svetlana Anggoro dan Anintyo Respati, buah kasihnya dengan Ponny Retno Astuti, sarjana ilmu politik FISIP-UI itu.

Jadi, susah untuk memberikan justifikasi atau legitimasi rezim Orde Baru dengan hanya mengandalkan pada keberhasilan ekonomi. Bagi kalangan elit atau para ekonom, ekonomi kita bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan 10 - 20 tahun lalu. Tetapi, keberhasilan itu semestinya juga dipahami dan dirasakan middle class (lapisan menengah). "Sebenarnya susah juga menyebut class, karena definisinya masih diperdebatkan," Kusnanto menginterupsi. Tetapi, yang ia maksudkan kalangan yang sebenarnya berada sedikit di atas ambang poverty line, tidak percaya kalau kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan masa lalu.

Dari sudut itu, bisa jadi para pemimpin sekarang merasa tidak terlalu secure (aman) kalau hanya menggunakan keberhasilan pembangunan ekonomi sebagai satu-satunya legitimasi. "Logikanya, kalau yang satu agak surut sedikit, ancaman komunisme lalu muncul lagi. Entah itu imagine spread atau real, itu adalah persoalan yang memang bisa diperdebatkan," ia menambahkan.

Komunisme
Kusnanto tidak menolak kemungkinan komunisme masih "ada" di Indonesia. Tetapi, dalam membicarakannya, ia mengajak untuk mem-break down dari beberapa level, "Apakah yang kita maksud sebagai gagasan, sebagai model pembangunan ekonomi politik, atau sebagai taktik untuk memperoleh kekuasaan negara atau pemerintah."

Sebagai gagasan, seperti halnya dalam "agama", kata Kusnanto sambil menekankan penggunaan tanda petik, gagasan itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Sama halnya seseorang tidak bisa mengaku sebagai Islam yang baik hanya karena mengucapkan kalimat Syahadat, atau mengaku sebagai Kristen yang baik hanya karena datang ke gereja setiap Minggu, juga sebagai Pancasilais hanya karena hapal lima butir Pancasila dan 100 butir pelaksanaan Pancasila, ia mengibaratkan.

Sebagai gagasan, Kusnanto tidak bisa memastikan apakah komunisme itu masih ada atau tidak. Hanya saja, menurutnya, ide komunisme mengenai pertentangan kelas untuk menciptakan suatu masyarakat sama rasa sama rata, itu mungkin masih punya appeal untuk rakyat banyak. Perjuangan kelas, menurut paham komunis atau sosialis, terjadi di antara kelas atas (borjuis) dan kelas bawah. Perjuangan kelas itu menggunakan kekerasan yang pada akhirnya dimenangkan kelas bawah. Kusnanto mengajak menarik kesimpulan, appeal gagasan seperti itu mungkin ada kalau di dalam masyarakat sendiri masih terdapat kesenjangan, real maupun yang dianggap kesenjangan. Persepsi sangat memainkan peranan penting dalam hal ini.

Dari segi pembangunan politik atau model pembangunan ekonomi politik, kata Kusnanto, bisa dilihat bagaimana suatu rezim mendesain central economy, bagaimana melakukan alokasi dan distribusi barang. "Saya yakin, kalau dari unsur kedua, komunisme tidak mempunyai appeal lagi," kata Kusnanto yang sedang melakukan penelitian tentang Transformasi Rezim Negara-negara Asia-Pasifik dan Penyelesaian Konflik Israel-Palestina itu.

Negara-negara komunis, Uni Soviet dan di Eropa Timur, sudah tumbang. Di Cina, juga Cuba, komunisme semacam radish (radish communist atau radish socialism), yang merah cuma kulitnya (radish, jenis bit, warna kulit umbinya merah, -Red.). Sosialisme, komunisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan sebagainya, hanya slogan. Korea Utara pun, menurut Kusnanto, tampaknya tidak akan dapat mempertahankan model pembangunan seperti itu. Negara-negara bekas komunis sekarang bahkan mencoba menempuh socialist market economy.

Taktik untuk mencapai kekuasaan negara, kekuasaan Pemerintah disebut sebagai unsur ketiga oleh Kusnanto. Dari segi taktik, susah membedakan apakah sesuatu itu dilakukan seorang komunis atau seorang yang nonkomunis. Sebab, taktik tidak sepenuhnya mencerminkan gagasan, namun sekaligus dipengaruhi juga oleh circumstances serta respons dari pihak yang mau digoyang.

Kusnanto mencontohkan Khomeini, yang dengan ajaran Shiah-nya, meyakini pertentangan berkesinambungan antara Mustadh'afin (kelas tertindas) dan kaum kaya. "Itu juga kurang lebih, tidak persis identik, hampir menyerupai kelas atas dan kelas bawah menurut terminologi Marxis," ujarnya. Khomeini juga percaya, pada akhirnya kelas bawah yang memenangkan pertarungan itu. Dia juga menggunakan taktik yang sama dengan taktik yang digunakan Lenin, "Cuma kita 'kan tidak bisa mengatakan Khomeini itu komunis."

Kelompok Hamas, contoh lain yang disebut Kusnanto, menggunakan cara yang sama, antara lain dengan memobilisasi massa, "Yang jelas mereka bukan komunis. Komunis, seperti kita kenal semula sangat tradisional. Jadi, taktik yang sama tidak harus bersumber dari gagasan yang sama."

Dari tiga tahapan analisis itu, Kusnanto mengajak untuk mengidentifikasi, apa yang seharusnya kita anggap sebagai suatu gangguan pada stabilitas nasional yang bersumber pada ide-ide komunis, atau yang tidak bersumber pada ide-ide komunis. Tetapi, secara umum apa yang terjadi pada beberapa tempat beberapa waktu lalu itu, menurut pengamatan Kusnanto, bersumber dari respons masyarakat pada ketiga krisis, budaya politik, kepemimpinan politik, dan institusionalisasi politik.

Desa Mengepung Kota
Jika Presiden menyinggung masalah teori Mao Zedong tentang "desa mengepung kota", menurut Kusnanto, mungkin Presiden memang mempunyai data lebih banyak dari intelijen. Kusnanto tidak mengelak kemungkinan masih adanya gagasan-gagasan komunisme di Indonesia, "Karena kita tidak bisa mengeceknya." Mungkin juga ada cara-cara komunis, tetapi dilakukan orang-orang yang tidak harus komunis, dengan indikasi yang bisa saja sama. "Hanya saja, kalau apa yang terjadi sekarang ini dikaitkan dengan teori Mao, itu mungkin agak jauh, ya?!"

Strategi Mao tentang "desa mengepung kota" yang dimunculkan pada 1927 saat ia split dengan Kuo Min Tang-nya Chiang Kai Sek, menurut Kusnanto, memerlukan beberapa prasyarat. Syarat pertama, doktrin yang sistematik. Dalam konteks Cina, komunisme. Doktrin yang sistematik, itu doktrin yang operasional, bisa dipecah menjadi langkah atau aksi yang jelas bersumber pada doktrin tadi.

Yang kedua, adanya kekuatan persenjataan sebagai inti. Di Cina yang menjadi inti dari dari kekuatan bersenjata dan doktrin sistematik itu adalah partai komunis, yang kemudian memobilisasi massa petani. Yang ketiga, harus terjadi di suatu negara yang secara geografis besar seperti Cina. Karena, keberhasilan strategi "desa mengepung kota" sangat tergantung pada komunikasi yang jelek antar-rezim, antarkawasan. Sistem komunikasi yang baik gampang menjinakkannya. "Kalau ketiga syarat itu tidak dipenuhi, maka gerakan 'desa mengepung kota' akan kecil kemungkinannya berhasil," ujarnya.

Bicara mengenai "strategi desa mengepung kota", juga menyangkut mobilisasi petani besar-besaran dan inti kepemimpinan bersenjata dari komunis. Kekuatan bersenjata itu bahkan bisa memainkan peranan sebagai multifungsi, mempunyai kemampuan militer untuk menggunakan kekerasan, sekaligus bisa manjing ajur-ajer (menyatu, melarut) ke dalam masyarakat, "Kalau petani saja, tidak bisa, seperti yang terjadi di Cina, saat pemberontakan Taiping, 1850, dan pemberontakan Nien, 1853-1868."

Proletarianisasi Petani
Dari strategi itu, bisa dilihat apakah saat ini kondisi seperti itu ada di beberapa tempat di Indonesia, misalnya. Lapisan miskin mungkin ada, tetapi tidak semiskin yang kita duga, karena kehidupan lebih terangkat dibandingkan 10 tahun lalu. Persoalannya, Kusnanto mengingatkan, di kalangan masyarakat pedesaan, khususnya, kemiskinan itu mungkin timbul karena kegagalan pembangunan kapitalistik, yang bermacam-macam bentuknya. Secara teoritis, contohnya, pembangunan industri seharusnya menampung surplus yang diperoleh dari perkembangan agraris, "Prakteknya, sampai seberapa jauh sektor industri mengolah produk dari pertanian."

Ada semacam kesenjangan industrial sector di satu pihak, dan agricultural sector di lain pihak. Kusnanto tidak mengingkari banyaknya usaha dalam pembangunan sektor itu. Ia mencontohkan Nelayan Inti Rakyat, Perkebunan Inti Rakyat, dan sebagainya, yang berusaha menjembatani antara sektor modern, yakni perdagangan, industri, ekspor, dengan sektor tradisional, yakni produksi pertanian, kelautan, tambak, dan sebagainya.

"Hanya saja, hubungan antara plasma dan inti tidak selalu equal," kata Kusnanto, yang juga anggota Komisi Nasional CSCAP (Council for Security Cooperation in Asia Pacific), organisasi non-pemerintah yang berusaha menciptakan saling pengertian antarnegara di Asia Pasifik. Pada suatu perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara, ia mencontohkan, inti bahkan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja, bahkan pencabutan hak milik tanah, sehingga plasma akhirnya tak lebih dari sekadar buruh kontrak.

Ada gap antara pembangunan kapi-talistik dengan pembangunan tradisional. Dari perspektif Marxis, Lenin pada 1897 pernah menulis artikel berjudul A Characterization of Economic Romanticism, pembangunan industri, yang disebut modernisasi, mungkin saja menimbulkan kesenjangan antara sektor industri atau sektor modern dengan sektor tradisional. Kalau hal itu terjadi, akibatnya akan terjadi proletarianisasi petani.

"Proletariat itu 'kan sebenarnya istilah khusus untuk kaum buruh. Petani bukan proletar. Tetapi, Lenin mengatakan begitu," ujar Kusnanto. Artinya, petani merupakan kekuatan yang mungkin bisa digunakan untuk menimbulkan suatu revolusi komunis, menurut Lenin. Kenyataannya, itu tidak jalan di Rusia, tetapi dilaksanakan di Cina oleh Mao.

Dengan indikasi itu, kita bisa melihat apakah di daerah-daerah memang terjadi seperti apa yang digariskan oleh teori. Juga diperlukan penelitian yang lebih detail, sebelum mengatakan di suatu tempat sana terjadi ancaman komunisme maupun stabilitas nasional. "Jangan lupa, kaum komunis pada umumnya sangat ortodoks, sangat memegang teguh teori yang digariskan oleh 'dewa-dewanya', baik Lenin atau Mao. Mereka jarang sekali melakukan improvisasi," kata Kusnanto.

Catatan lain mengenai "desa mengepung kota", menurut Kusnanto, sebenarnya konsep itu dilakukan terutama sebagai suatu strategi militer, bukan sebagai suatu strategi politik dan ideologi, oleh Mao, untuk menghadapi Jepang dan Chiang Kai Sek. Yang diharapkan oleh Mao bukan sekadar letupan-letupan kecil. "Desa mengepung kota" itu merupakan gerakan menyeluruh. "Dia mengatakan 'revolution is not a dinner party, is not a painting, and is not a embroidery (revolusi itu sesuatu yang bukan sekadar basa-basi, bukan yang setengah-setengah, bukan hanya hiasan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa)'. Tetapi, suatu yang serius dan harus masif sifatnya," Kusnanto menjelaskan.

Bagi Kusnanto, kerusuhan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia itu bukan sesuatu yang masif sifatnya. "Susah untuk melabelkannya dengan teori Mao," katanya. Namun, ia tidak menolak kemungkinan adanya semacam modifikasi, penyesuaian, misalnya memberi label Neo-Maois. "'Kan bisa, 'kan kita tidak kekurangan istilah untuk itu?" ujarnya, tertawa.

Menurut Kusnanto, dalam sejarah perkembangan negara-negara sosialis di Dunia Ketiga, ada termonilogi lain yang lebih spesifik dari strategi "desa mengepung kota". Fidel Castro, menggunakan cara seperti Mao, tetapi lebih spesifik. Yang diharapkan Castro adalah adanya kekuatan elit inti, yang terjun ke bawah, ke beberapa daerah, untuk menciptakan insurrections (kekacauan) di banyak tempat, untuk menguasai pemerintah pusat.

Terminologi itu dikenal sebagai Castroism atau Focuism (dari bahasa Spanyol, tempat-tempat khusus), atau Fidelismo, yang banyak dipromosikan oleh Castro, Che Guevara, tokoh terkenal dari Cuba yang meninggal di Afrika, dan Regis Debray, seorang Perancis Marxis yang memimpin revolusi di Aljazair. "Kalau pusat kekuasaan itu suatu elit yang kohesif, tidak sedang dilibas oleh ketiga macam krisis, itu urusan kecil," Kusnanto menambahkan.

Strategi itu, menurut Kusnanto, bisa dipakai untuk menguatkan pemerintah pusat, semacam strategi konspirasi. Walau demikian, hal semacam itu hanya terjadi kalau pemerintah pusat itu tidak kuat. Strategi itu perlu diciptakan untuk memberi image pemerintah pusat bersatu, hanya karena di kalangan elit sendiri sebenarnya merasa tidak bersatu.

Menampung Aspirasi
Untuk jangka panjang, menurut Kusnanto, isu komunisme sebagai sumber legitimasi memang dapat menimbulkan kontra-produktif, terutama karena kita menghadapi faktor yang tidak bisa ditolak, pergantian generasi. Sekarang, banyak orang, terutama generasi yang lahir setelah 1965, yang akan memegang kunci pemerintahan 20 tahun lagi, tidak bisa lagi sekadar diceritakan mengenai keganasan komunisme, "Mereka memang tidak merasakannya."

Yang lebih penting bagi mereka, menurut Kusnanto, bagaimana pemerintah dapat menampung semua aspirasi. Mereka tidak akan memusingkan label apa pun, apakah komunis atau bukan komunis. "Benih bisa tumbuh baik jika ditanam di lahan subur. Artinya, gagasan komunis bisa saja muncul lagi jika kondisi sosial ekonomi memungkinkan," ujarnya. Oleh sebab itu, katanya, Pemerintah seharusnya memprioritaskan pe-merataan dan keadilan sosial dalam strategi pembangunan, untuk menghapus image. Yang lebih penting lagi, tentu saja meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

"Saya tidak bisa melabel apa yang terjadi di Situbondo, Kalimantan Barat, Tasikmalaya, dan sebagainya, sebagai bagian dari strategi 'desa mengepung kota'. Saya rasa tidak. Tetap itu dua hal yang berbeda," lagi-lagi Kusnanto menekankan. Ia lebih melihat ada faktor X di tempat-tempat itu, kalau ditelusuri dinamika terjadinya, berapa lama diperlukan, serta persiapan membendungnya.

"Artinya, apa yang terjadi di sana itu tidak spontan, atau yang original, local, sifatnya dari daerah itu sendiri. Tetapi, datang dari daerah lain," katanya. Bisa jadi, ia melanjutkan, hanya "permainan politik", "Karena saya nggak punya data."

"Permainan politik", sekadar menimbulkan kekacauan. Tetapi, kalau mengharapkan kekacauan itu sustain (berkelanjutan) untuk berapa lama, pun tidak bisa, karena Situbondo disebut Kusnanto sebagai daerah bagus. Daerah dengan link (keterkaitan) antara sektor pertanian dan sektor industri cukup kuat. Rakyat di sana bukan rakyat miskin. "Kalau alasannya sosial ekonomi, tidak harus terjadi di Situbondo. Muncar, di Banyuwangi selatan, jauh lebih miskin," ujarnya.

Demikian juga pengamatannya atas Tasikmalaya, yang kehidupan masyarakatnya cukup baik. Sektor perdagangan cukup maju. "Dari segi itu, tidak kondusif untuk melakukan strategi 'desa mengepung kota', kecuali kalau salah perhitungan strategi," katanya.

Jika dikaitkan dengan isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan), lain lagi teorinya. Menurut Kusnanto, Mao sendiri tidak pernah percaya nasionalisme adalah isu untuk penciptaan suatu sistem politik. "Orang-orang seperti Lenin, Mao, nggak percaya kalau bisa membangkitkan SARA sebagai cara untuk mencapai revolusi," katanya. Artinya, kata Kusnanto, kalau bisa membuktikan apa yang terjadi di Situbondo dan di Tasikmalaya adalah isu SARA, yang menggerakkannya bukan komunis.

Menutupi soal SARA, memang disebut Kusnanto sebagai tidak dewasa. Ibarat menghilangkan symptom tetapi tidak memberikan diagnosis tepat untuk penyakit sosial kita. Apa pun alasannya, kalau mengakui Indonesia negara bhineka tunggal ika, isu SARA pasti ada, "Itu yang harus diselesaikan, bukan ditutupi."

Demokratisasi
Tidak ada lagi currency yang lebih penting dibanding demokratisasi di bidang politik maupun ekonomi saat ini. "Kalau kita nggak melakukan itu, krisis yang saya sebut tadi, akan makin kuat. Nggak ada pilihan," kata Kusnanto. Secara teoritis, seorang pengamat politik pernah mengatakan, kalau tidak melakukan demokratisasi, hanya ada alternatif revolusi atau ekstrikasi, tumbangnya suatu rezim yang barangkali digantikan rezim lain.

"Kita punya alasan yang kuat untuk demokratisasi itu," ia menekankan. Untuk jangka waktu tujuh tahun lagi sampai AFTA, atau sampai 2020 untuk APEC, Kusnanto mencontohkan, kita mungkin akan semakin ketinggalan kalau tidak melakukan pembangunan ekonomi yang lebih efisien.

Dari segi kebijakan ekonomi, segi makro, pembangunan berjalan baik, menurut Kusnanto. Dari segi mikro, lain persoalan. Diperlukan antara lain transparansi, pemerintah yang lebih accountable, bukan hanya responsible, lebih menampung koordinasi di antara departemen yang satu dengan yang lain, dan seterusnya. "Kalau harus menempatkan urgensi, atau prioritas, saya lebih urgen menghadapi kota-kota. Kota-kota besar, itu jauh lebih rawan dibandingkan dengan apa yang terjadi di Tasikmalaya, dan Situbondo atau Kalbar," Kusnanto mengingatkan.

Pekerja sektor industri (working class), makin lama makin banyak, makin lama akan memperoleh tekanan makin besar, dari faktor domestik maupun internasional. Faktor domestik adalah laju inflasi di perkotaan, inflasi riil dan sektoral, jauh lebih besar dibandingkan inflasi di pedesaan. Tingkat upah, Kusnanto mengambil contoh lain, tidak jauh beranjak dibandingkan tahun 1940. Upah minimum regional (UMR) untuk Jabotabek, 5.200 atau 5.600 rupiah, kurang lebih sama dengan delapan kilo beras, sama dengan upah buruh-buruh industri tahun 1940. "Kalau memperhatikan beras komoditi yang paling tidak elastis pada perubahan harga, itu artinya taraf hidupnya tidak meningkat," katanya.

Dari segi internasional, muncul peraturan-peraturan baru yang berlaku di masa mendatang, seperti isu upah buruh dan soal-soal lingkungan. Tekanan dari segi lingkungan oleh masyarakat internasional, akan membuat perusahaan membebankan selisih cost kepada konsumen. "Ada selisih tujuh persen cost, antara menghasilkan limbah yang bersih dengan limbah yang kotor. Tujuh persen bisa dibebankan kepada konsumen, dengan menaikkan harga. Tetapi, kalau ingin mempertahankan pangsa pasar, satu-satunya alternatif adalah menekan upah buruh," ia menjelaskan.

Tekanan internasional maupun domestik, menurut Kusnanto, bisa menimbulkan masalah crucial untuk masa depan. Merujuk pada data, Kusnanto memperlihatkan protes-protes buruh di perkotaan menunjukkan trend meningkat. "Saya lebih concern mengenai masalah itu daripada masalah yang terjadi seperti di Situbondo atau Tasikmalaya. Jangan lupa, di sini komunikasinya cepat sekali, dan urban lower plus yang paling menderita," ia mengingatkan.

"Negara kita stabil, cuma arus di bawah susah dikendalikan untuk jangka panjang, terutama kalau terjadi fragmentasi di kalangan elit politik," kata Kusnanto. Suksesi, juga akan menjadi tes, siapa yang akan menjadi wakil presiden selanjutnya, begitu juga faksi-faksi. Semua itu akan menunjukkan kohesivitas rezim. "Pembangunan kita nggak gagal, tetapi nggak cukup untuk memberi landasan masa depan," Kusnanto menutup pembicaraan.

Bron:
INDONESIA-L
MUTIARA ONLINE X-URL: http://www.suarapembaruan.com/mutiara/News/1997/01/280197/Tamukit a/tam/tam.html