Eksepsi Romo Sandyawan SJ


"Pada gilirannya orang akan sadar bahwa kemanusiaan masih akan mempunyai harga yang lebih tinggi dari apa pun".
(Th. Sumartana)

Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Setelah mendengar, membaca dan mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 06 Oktober 1997 dihadapan Majelis Hakim yang terhormat terhadap Terdakwa I ; I. SANDYAWAN SUMARDI, SJ dan Terdakwa II ; BENNY SUMARDI tiba giliran Penasehat Hukum untuk menyampaikan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa I. SANDYAWAN SUMARDI, SJ dan BENNY SUMARDI. Sejauh yang dapat kami pahami, Saudara Jaksa Penuntut Umum mendakwa I. SANDYAWAN SUMARDI, SJ, seorang Pastor, dan BENNY SUMARDI, seorang pekerja meubel, melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 221 (1) ke-1 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang diancam dengan hukuman setidak-tidaknya 9 (sembilan) bulan.

Seperti diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan surat dakwaan disusun dengan jelas, cermat dan lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Berikut kami sampaikan beberapa keberatan kami mengenai ketidak jelasan, kecermatan dan kelengkapan surat dakwaan tersebut.

A. Tentang Proses Penyidikan / Pemeriksaan Pendahuluan
Majelis Hakim Yang Terhormat,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Kami hormati,
Sebagaimana diketahui bahwa dilangsungkannya pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa di pengadilan adalah karena adanya pelimpahan atau pengajuan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan, dan Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan tersebut disyaratkan pula menurut hukum untuk menyampaikan surat dakwaan (Vide Pasal: 140 jo. 143 ayat 1). Selama proses persidangan surat dakwaan menjadi amat penting, karena surat dakwaan adalah landasan bagi pemeriksaan perkara, sehingga seluruh proses persidangan nantinya akan difokuskan pada dapat terbukti atau tidaknya hal-hal yang diuraikan dalam suatu dakwaan, yang kemudian dijadikan dasar pula bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP" hal. 414 menyebutkan: "pengertian surat dakwaan adalah akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaaan di muka sidang pengadilan". Dari rumusan tersebut dua hal pokok yang harus diperhatikan yakni: Pertama, surat dakwaan harus sinkron dan konsisten dengan hasil pemeriksaan penyidikan; kedua, surat dakwaan merupakan landasan bagi pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena fungsi surat dakwaan adalah sangat penting yakni merupakan titik-tolak dan landasan pemeriksaan terdakwa dalam sidang pengadilan maka pembuatan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, menggelapkan fakta-fakta yang terjadi dalam seluruh rangkaian proses penyidikan serta pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap akan mengakibatkan kesesatan peradilan, yang pada akhirnya akan merugikan bagi terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya suatu Surat Dakwaan harus memuat uraian yang cermat dan lengkap, termasuk di dalamnya mengenai ditahan atau tidaknya seorang terdakwa sekaligus menerangkan berapa lama telah ditahan. Sehingga tidak akan berakibat menyesatkan bagi jalannya proses persidangan, yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya penjatuhan hukuman yang keliru.

Jika merujuk pada ketentuan KUHAP, dalam Pasal 139 disebutkan: "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan". Artinya bahwa satu-satunya bahan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan adalah berkas perkara. Selanjutnya kami Tim Penasehat Hukum Tedakwa hendak menyampaikan beberapa masalah yang terjadi dalam proses pemeriksaan pendahuluan/penyidikan, dengan maksud untuk menguji apakah Jaksa Penuntut Umum telah secara cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun surat dakwaan. Hal ini menjadi penting karena dengan rujukan pasal 139 di atas dengan telah dilimpahkannya berkas perkara terdakwa Benny Sumardi ke pengadilan, tentu atas alasan Jaksa Penuntut Umum telah memandang berkas perkara memenuhi persyaratan. Konsekuensinya Jaksa Penuntut Umum memikul pula tanggungjawab bahwa telah mencermatinya secara baik dalam rangka menyusun dakwaan. Terdakwa Benny Sumardi, sehubungan dengan adanya sangkaan melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan pula oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mengalami sejumlah tindakan dengan berkepala "Pro Justitia" berupa upaya paksa penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan itu dalam pelaksanannya telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses penangkapan yang dialami oleh terdakwa pada tanggal 11 Agustus 1996, kepadanya tidak diperlihatkan surat tugas dan tidak diberikan surat perintah penangkapan oleh "pihak yang melakukan penangkapan", sehingga terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa, dari instansi mana yang melakukan penangkapan terhadap dirinya dan atas dasar kewenangan apa. Hal ini bertentangan dengan KUHAP yang menentukan bahwa harus memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa (vide: Pasal 18 ayat (1) KUHAP). Dalam penangkapan yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1996 itu, pihak keluarga tidak mendapat pemberitahuan dengan segera, sehingga tidak mengetahui di mana sesungguhnya terdakwa ditahan dan siapa yang melakukan penangkapan. Dalam upaya untuk mengetahui keberadaan keluarganya, isteri terdakwa bersama Penasehat Hukum telah berupaya menanyakan pada Kejaksaan Agung pada tanggal 14 Agustus 1996, dan secara lisan diperoleh keterangan bahwa pihak Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan, dan baru seminggu kemudian surat tembusan diberikan. Hal ini bertentangan dengan KUHAP yang menentukan bahwa seharusnya keterangan itu diikuti dengan pemberian segera tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga (Vide Pasal 18 ayat (3) dan 18 ayat (1) KUHAP karena surat perintah penangkapan tersebut ternyata tidak mencantumkan uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa).

Di samping itu pada saat pihak keluarga dan Penasehat Hukum menanyakan di mana terdakwa ditahan dan bermaksud ingin menemuinya, pihak Kejaksaan Agung tidak mau secara jelas memberikan jawaban, melainkan hanya mengatakan ditahan "di lingkungan Kejaksaan", dan tidak memperbolehkan keluarga dan Penasehat Hukum untuk bertemu dengan alasan pemeriksaan belum sampai tahap "Pro Justitia", yang menurut kami yang ketika itu juga bertindak sebagai Penasehat Hukum, adalah tidak jelas secara hukum. Baru pada kunjungan ketiga tanggal 20 Agustus 1996, artinya hampir seminggu kemudian, pihak keluarga dapat menemui terdakwa di Kejaksaan Agung RI. Hal ini bertentangan dengan KUHAP yang secara tegas mencantumkan hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan guna kepentingan penangguhan penahanan, mendapatkan bantuan hukum, kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Vide Pasal 60 jo. 61. Selain itu juga melanggar Pasal 114 jo. 54 jo. 56 jo. 57 ayat (1) jo. 69, dan 70 ayat (1) KUHAP, yaitu mengenai hak-hak tersangka, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk menghubungi penasehat hukum).

Sesuai fakta yang terjadi, dengan berkepala "Pro Justitia" telah dilakukan penahanan, akan tetapi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari terdakwa pada saat dizinkan untuk ditemui keluarga pada tanggal 20 Agustus 1996, diketahui bahwa terdakwa sejak ditangkap tanggal 11 Agustus 1996 tidak ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung, melainkan ditahan di Badan Intelijen ABRI (BIA). Jadi, dapat diketahui sebabnya mengapa pihak Kejaksaan sewaktu ditemui tanggal 14 Agustus 1996 hanya memberikan keterangan samar bahwa terdakwa "ditahan di lingkungan Kejaksaan", oleh karena ingin menutupi penahanan yang dilakukan oleh pihak di BIA itu. Hal ini bertentangan dengan KUHAP vide Pasal 22.

Sesuai fakta yang terjadi, dengan berkepala "Pro Justitia" telah dilakukan penahanan, akan tetapi proses pemeriksaan tidak dilakukan oleh penyidik yang berwenang, melainkan diinterogasi oleh aparat militer yaitu yang bernama Kolonel Hafel. Interogasi dilakukan langsung setelah ditangkap dan dibawa ke BIA sejak hari Minggu tanggal 11 Agustus 1996, mulai pukul 24.00 WIB sampai keesokan harinya pukul 23,00 WIB. Pada tanggal 13 Agustus 1996 pukul 07.30 terdakwa diinterogasi kembali sampai pukul 24.00 WIB. Pihak yang melakukan interogasi tidak hanya dari Kejaksaan tetapi juga dari Kepolisian. Pada hari yang sama siang hari terdakwa disuruh meletakan jari kaki kanannya di kaki meja, kemudian diduduki selama kurang lebih 10 menit, dan terdakwa juga diancam akan distrum. Pada hari-hari berikutnya, tanggal 14 sampai 16 Agustus 1996 berkali-kali dilakukan interogasi terhadap terdakwa dengan waktu yang tidak sesuai dengan jam kerja dan lama waktu yang tidak manusiawi. Atas proses interogasi yang telah dialami terdakwa itu jelas kami berpendapat bahwa selain proses interogasi dilakukan di tempat yang bukan merupakan rumah tahanan negara -apalagi tempat itu fasilitasnya sangat tidak memadai- yang melakukan interogasi ternyata bukan pejabat penyidik yang telah ditentukan menurut undang-undang. Di samping itu terdakwa tidak diberitahu mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum, bahkan permintaannya untuk menghubungi dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara tidak dikabulkan. Hal-hal di atas jelas telah melanggar KUHAP Pasal 52, yaitu mengenai hak terdakwa untuk memberi keterangan secara bebas. Tindakan lain dari penyidik Kejaksaan Agung yang bertentangan dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, antara lain: tidak segera memberikan Berita Acara Pemeriksaan tersangka kepada tersangka, walaupun telah berulangkali diminta baik secara lisan maupun tertulis oleh tersangka. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 72 KUHAP.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka terdapat tiga masalah penting yang perlu digarisbawahi sehubungan dengan Surat Dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum:
Pertama, bahwa dalam dakwaannya ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan bahwa terdakwa Benny Sumardi pernah ditahan. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Menurut kami Tim Penasehat Hukum, hal itu merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan dan teramat penting karena menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang, serta fakta seutuhnya yang harus disampaikan dalam persidangan mengenai pernahnya terdakwa ditahan, sehingga menjadi bagian yang harus diperhitungkan bagi hakim apabila dinyatakan bersalah, misalnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan, karena tidak cermat pula memeriksa berkas perkara, dengan memenggal proses pemeriksaan pendahuluan hanya pada bagian tertentu saja. Memang, apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal yang didakwaan terhadap terdakwa yaitu Pasal 221 KUHP yang ancaman hukuman tertingginya adalah 9 (sembilan) bulan, maka dapat terlihat seolah-olah merupakan konsekuensi logis karena memang dengan ancaman hukuman yang setinggi itu tidak dapat dilakukan penahanan, jadi kalau disebutkan pernah ditahan maka akan nampak adanya pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan dalam KUHAP. Akan tetapi hal ini akan menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat.

Kedua, sebagaimana telah kami kemukakan di muka berdasarkan Pasal 139 KUHAP bahwa Surat Dakwaan disusun berdasarkan sumber satu-satunya yaitu berkas perkara hasil penyidikan. Sehingga sah atau tidaknya Surat Dakwaan juga ditentukan oleh sah atau tidaknya proses penyidikan yang telah dilakukan. Dengan berbagai penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka jelas terdapat sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan/pemeriksaan pendahuluan. Dan konsekuensi logis dari itu Surat Dakwaan juga harus dinyatakan batal demi hukum.

Ketiga, dengan kenyataan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan telah dimulai sejak tanggal 11 Agustus 1996, pemberkasan atas pekara ini telah berlangsung selama 13 bulan. Jelas hal ini telah melanggar ketentuan dalam KUHAP pada Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3, yaitu sebagai tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan sebagai terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan, diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama-tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakukan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan terselenggaranya peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan.

B. Tentang Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Majelis hakim yang terhormat,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang Kami hormati,
Berdasarkan berkas perkara yang dimiliki, Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengkualifikasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II "secara bersama-sama" melakukan tindak pidana menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau menolong orang itu melarikan diri dari penyidikan dan pemeriksaan atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi atau orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan tugas kepolisian. Adapun orang-orang yang dimaksud dalam dakwaan adalah Budiman Sudjatmiko, Yakobus Eko Kurniawan dan Petrus Hari Haryanto. Hal ini bagi kami Tim Penasehat Hukum, menunjukkan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam mengkualifikasikan perbuatan masing-masing orang yang dalam hal ini para terdakwa, memiliki peran yang sama.

Sehubungan dengan cara mengkualifikasi yang demikian, mengingat bahwa sumber satu-satunya dalam menyusun surat dakwaan adalah berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian, maka untuk kepentingan agar dapat melihat kostruksi yang sesungguhnya ada dalam berkas perkara, dengan sumber yang sama yaitu berkas perkara, bersama ini Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa hendak menyampaikan terlebih sejumlah konstatasi keterangan sebagaimana telah dikemukakan oleh para terdakwa dan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

  • Bahwa komunikasi awal dengan orang-orang yang dinyatakan melakukan kejahatan atau sedang dituntut melakukan kejahatan dilakukan oleh Terdakwa I.
  • Bahwa yang membawa orang-orang yang dinyatakan melakukan kejahatan atau sedang dituntut melakukan kejahatan ke rumah Terdakwa II adalah Terdakwa I.
  • Bahwa tindakan menolong yang dilakukan Terdakwa I adalah berkaitan dengan sikap moral kemanusiaan serta kebiasaan pekerjaan sehari-hari Terdakwa I, yaitu memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan.
  • Bahwa Terdakwa I menjemput ketiga orang tersebut dan tidak pernah dibicarakan atau memberitahukan terlebih dahulu pada Terdakwa II.
  • Bahwa Terdakwa II baru bertemu dengan orang-orang yang dinyatakan melakukan kejahatan atau sedang dituntut melakukan kejahatan pada saat diantarkan untuk dititipkan di rumah Terdakwa II.
  • Bahwa pada saat mengantarkan orang-orang yang dinyatakan melakukan kejahatan atau sedang dituntut melakukan kejahatan ke kediaman Terdakwa II, Terdakwa I untuk metitipkan hanya mengatakan: "Ben, anak-anak ini memerlukan perlindungan, suasana masih simpang-siur, tolong mereka diberikan tempat istrirahat". Kemudian Terdakwa I menyerahkan uang pada Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- untuk keperluan sehari-hari. Setelah itu, Terdakwa I pergi dari rumah Terdakwa II. Dan baru di kemudian hari Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa ketiga orang tersebut sedang dicari oleh aparat kemanan. Dari keterangan yang tertuang dalam BAP terlihat dengan jelas bahwa yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau menolong orang itu melarikan diri dari pada penyidikan dan pemeriksaan atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi atau orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan tugas kepolisian adalah Terdakwa I. Sedang tindakan Terdakwa II terbatas hanya pada memberikan bantuan tempat tinggal. Atau dengan kata lain, Terdakwa II tidak akan melakukan penyembunyian terhadap Budiman Sudjatmiko, Yakobus Eko Kurniawan dan Petrus Hari Haryanto apabila tidak ada perbuatan dari Terdakwa I. Dengan demikian berdasarkan opzet dari pelaku, Terdakwa II tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku sebagai diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi hanyalah sebagai pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ke-1 KUHP.

    Berdasarkan hal tersebut di atas, tidaklah tepat dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mengkualifikasi Terdakwa I dan Terdakwa II "secara bersama-sama" melakukan tindak pidana menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau menolong orang itu melarikan diri dari penyidikan dan pemeriksaan atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi atau orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan tugas kepolisian. Majelis Hakim yang terhormat dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kesimpulan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak jelas, cermat dan lengkap, yang dapat dibuktikan hal-hal tersebut di bawah ini
    1. Terdakwa II pernah ditahan, sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa II tidak pernah ditahan.
    2. Terdapat sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan, pemeriksaan pendahuluan, penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa II, yang tidak mengikuti prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sehingga konsekuensi logis dari hal tersebut di atas surat dakwaan Jaksa Penunutut Umum harus batal demi hukum.
    3. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak segera diajukan perkaranya ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1,2 dan 3 KUHAP.
    4. Peran Terdakwa II hanyalah sebagai Pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ke-1 KUHP, bukan sebagai pelaku yang diatur dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

    Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dari Tim Pembela Hukum-Keadilan Indonesia (TPHKI) mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskkan sebagai berikut:
    1. Menerima keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum seluruhnya.
    2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, cermat dan lengkap.
    3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Demikian keberatan (Eksepsi) ini dikemukakan semoga dapat menjadi pertimbangan.

    Bekasi, Oktober 1997
    Tim Pembela
    Hukum-Keadilan Indonesia

    (T P H K I)

    1. ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, SH, LL.M.
    2. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, SH, LL.M.
    3. SUHANA NATAWILWANA, SH.
    4. R. DWIYANTO PRIHARTONO, SH.
    5. TH. TRI BUDI LUHUR, SH.

    From: "KdP Net"
    kdpnet@usa.net
    Sat, 18 Oct 1997


    Ke Index Bahasa Indonesia