KOMITE PIMPINAN PUSAT -
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
( K P P - P R D )


PERNYATAAN SIKAP KOMITE PIMPINAN PUSAT -
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)
SOAL DIALOG MAHASISWA - REJIM ORDE BARU

Krisis ekonomi semakin hari semakin mencekik kehidupan rakyat. Tuntutan untuk mengadakan reformasi ekonomi dan politik yang mendasar belum juga dipenuhi. Padahal perlawanan dari berbagai sektor masyarakat untuk mendesakkan reformasi terus menguat. Dimana-mana aksi protes dilancarkan. Mahasiswa kembali berada pada barisan paling depan perlawanan.

Pada situasi dimana aksi-aksi massa tak bisa dibendung lagi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mulai mengambil taktik baru, yaitu mengajak mahasiswa 'berdialog'. Ini tentu hanyalah sebuah tipu muslihat untuk menghentikan gerak maju proses demokratisasi. Mengapa ini dilakukan ? Tentu saja karena kekuatan senjata sudah tak mampu menghentikan gerak maju aksi massa.

Tetapi, sesungguhnya ABRI tidak berubah menjadi demokratis. Sekali lagi, ini hanyalah tipu muslihat semata. Hakikat ABRI sebagai aparatus represif tidak berkurang sedikitpun. Terbukti bahwa di samping menawarkan dialog, ABRI terus melakukan penangkapan terhadap para aktivis pro-demokrasi baik secara legal maupun ilegal (penculikan-penculikan).

Kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini ABRI melakukan penangkapan terhadap Nezar Patria, Mugiyanto, Aan Rusdiyanto, Ratna Seruampaet dan kawan-kawan, Karlina beserta ibu-ibu dari Suara Ibu Peduli, dan masih banyak lagi. Penculikan juga dilakukan terhadap erman Hendrawan, Waluyo Jati, Feisol Reza, Andi Arief, Haryanto Taslam, serta puluhan aktivis lain baik di Jakarta maupun di kota-kota lain.

Oleh karena itu, Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) bersikap :
1 . Menolak anggapan bahwa ada elemen ABRI yang demokratis.

Sejak beberapa tahun terakhir ini beredar rumor bahwa ada Faksi Merah Putih dan Faksi Hijau di dalam tubuh ABRI. Konon kabarnya ABRI Merah Putih ini lebih demokratis. Salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai bagian dari Faksi Merah Putih adalah Wiranto. Sementara, salah satu yang disebut sebagai bagian Faksi Hijau adalah Feisal Tanjung. Namun setelah Wiranto menjadi Panglima ABRI, justru dia melakukan tindakan-tindakan yang lebih represif. Penangkapan legal dan ilegal (penculikan) gencar dilakukan. Dengan adanya bukti ini maka gugurlah anggapan sementara bahwa ada elemen demokratis dalam tubuh ABRI.

2 . Mendukung penolakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Udayana (Unud), Forum Mahasiswa Ciputat, Keluarga Mahasiswa ABA-ABI, dan sebagainya yang menolak melakukan dialog dengan ABRI, sebagaimana yang ditawarkan oleh Pangab Wiranto.

Namun demikian, KPP-PRD mengkritik alasan yang dijadikan dasar penolakan tersebut, bahwa karena ABRI bukan pihak pengambil keputusan tertinggi. Alasan yang paling tepat dan mendasar adalah karena ABRI tidak boleh mencampuri urusan politik. Dalam konsep demokrasi modern, urusan politik sepenuhnya adalah urusan masyarakat sipil. Pihak pemegang senjata sama sekali tidak boleh mencampuri urusan politik, dan harus tunduk pada masyarakat sipil.

3 . Rencana dialog dengan presiden adalah omong kosong jika semua tahanan politik (tapol) tidak dibebaskan terlebih dahulu. Sebab :
a . Pembebasan tapol adalah bagian dari reformasi politik.
b . Pembebasan tapol adalah bukti adanya itikad baik untuk berdialog.

Dengan tidak diadakannya pembebasan para tapol, bahkan, sebaliknya, semakmin menggencarkan penangkapan dan penculikan membuktikan tidak adanya usaha melakukan reformasi politik serta tidak adanya itikad baik untuk berdialog.

Jakarta, 31 Maret 1998
atas nama
Komite Pimpinan Pusat -
Partai Rakyat Demokratik

( K P P - P R D )

Mirah Mahardika
=eof=

From: PRD - EUROPE OFFICE
e-mail: prdeuro@xs4all.nl
Date: Wed, 01 Apr 1998 13:36:43 +0200


Kembali ke Index