INFO - PEMBEBASAN

WAWANCARA DENGAN MIRAH MAHARDIKA :
DIALOG BUKAN BERARTI TIDAK ADA REPRESI

(Mirah Mahardika adalah Koordinator Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik --KPP-PRD)

Akhir-akhir ini begitu gencar isu tentang dialog antara mahasiswa, di satu pihak, dengan ABRI dan Presiden, di lain pihak. Rencana dialog ini merupakan salah satu tahap dari aksi-aksi merebut demokrasi yang dilakukan selama ini. Adanya ajakan dialog dari Panglima ABRI (Pangab) Wiranto, serta kesediaan presiden untuk berdialog dengan mahasiswa merupakan perkembangan yang baru. Berikut wawancara dengan Mirah Mahardika dari KPP-PRD seputar dialog tersebut.

Pembebasan (P) : Pangab mengajak mahasiswa berdialog, namun para mahasiswa menolaknya. Mahasiswa ingin dialog dengan Presiden karena Presiden adalah pihak pengambil keputusan tertinggi. Dan presiden bersedia. Apakah ini cermin bahwa pemerintah makin akomodatif ?

Mirah Mahardika (MM) : Inilah yang dinamakan konsesi. Di saat gerakan massa menguat, sampai pada tahap di mana alat-alat negara tidak mampu membendungnya, maka mereka, rejim, menawarkan konsesi (sogokan) untuk memoderasi gerakan. Bentuknya macam-macam Misalnya adalah dengan diadakan dialog seperti itu. Jadi, dialog di sini bukan bermakna akomodatif, tapi semata-mata sebuah konsesi.

P : Tapi ini merupakan kemajuan. Dahulu sangat tidak mungkin untuk berdialog dengan Presiden. Jangankan dengan Presiden, dengan anggota DPR saja dilarang, digebuki. Anggota DPR pun tidak mau menemui.

MM : Kalau dikatakan ini kemajuan, bukan berarti pemberian cuma-cuma dari rejim. Kemajuan ini adalah berkat desakan dari bawah, dengan adanya berbagai macam gerakan, seperti aksi massa, surat-surat protes, adanya media-media kritis, dan dukungan dari gerakan pro-demokrasi di luar negeri. Dahulu, untuk membuat puisi yang menyuarakan penderitaan orang miskin saja tidak mungkin, lalu karena terus dilakukan makanya menjadi biasa. Diskusi yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin. Menerbitkan media alternatif yang tadinya tidak dapat dilakukan, menjadi dapat. Demonstrasi yang tadinya juga tidak mungiin, lalu boleh asal di kampus, lalu meningkat boleh ke DPR, lalu boleh rally, dan seterusnya. Ini karena terus-menerus dilakukan perlawanan. Sekarang ini mahasiswa tumpah-ruah dimana-mana, sehingga yang tadinya dialog dengan Presiden merupakan suatu tabu, sekarang menjadi boleh. Tentu saja dengan batas rambu-rambu yang dibuat rejim, seperti dialog yang hanya boleh melibatkan wakil-wakil mahasiswa, tempatnya tidak di kampus, dan ada aturan-aturan untuk membatasi dialog tersebut, dan seterusnya. Namun, bila terus dilakukan aksi-aksi massa untuk mendesak agar dialog lebih terbuka dan bebas, bisa saja dialog menjadi bebas dan terbuka.

P : Apakah ada harapan dengan adanya dialog, misalnya, akan membantu melancarkan reformasi politik ? Ataukah dialog ini merupakan bagian atau langkah awal dari reformasi politik ?

MM : Syarat suatu reformasi politik adalah pembebasan semua tahanan politik, baik itu mereka yang dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Negara Islam Indonesia (NII), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Uni Demokratik Indonesia (PUDI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan kelompok-kelompok lain. Mereka ini adalah korban sistem politik yang tidak demokratis. Penahanan terhadap mereka adalah salah satu usaha untuk membendung gerak maju demokrasi. Dengan demikian, salah satu langkah reformasi politik adalah membebaskan semua tahanan politik sehingga konflik-konflik politik dapat diredakan.

Kedua, pembebasan para tahanan politik ini merupakan pertanda itikad baik jika rejim ingin berdialog. Kalau memang dialog itu serius, bukan 'lip service' semata, maka pihak rejim harus mempunyai itikad baik. Namun, kalau tidak ada itikad baik, dialog tersebut tidak ada manfaatnya. Perlawanan masih akan terus berlangsung. Jangan berharap bahwa dengan adanya dialog maka aksi-aksi massa akan reda.

P : Apakah mungkin tuntutan para mahasiswa akan dapat dipenuhi dengan adanya dialog dengan presiden nanti ?

MM : Saya kira, dialog nanti tidak akan sejauh itu. Baik mahasisaw maupun Presiden punya kepentingan sendiri dalam dialog. Para mahasiswa berkepentingan menyampaikan tuntutan secara langsung, ingin argumentasinya didengar oleh Presiden, dan oleh publik Sementara, bagi Presiden, ia ingin membangun citra bahwa dia cukup akomodatif dan bijak. Kalau tuntutan mahasiswa mentok, buntu, forum dialog ini tidak punya kekuatan apa-apa yang sifatnya mengikat Presiden untuk memenuhi tuntutan itu.

P : Lain dengan ABRI. Mereka justru yang pertama menawarkan dialog

MM : Ini sama saja. Ini merupakan konsesi. Sebagai Pangab, tentunya Wiranto bertanggungjawab untuk meredakan aksi-aksi massa. Ini tugas dia. Kalau dia gagal maka karir dia suram. Cara-cara meredakan dengan kekuatan fisik telah gagal. Maka kekuatan fisik tersebut harus dikombinasi dengan konsesi politik. Jadi konsesi ini bukan meniadakan penindasan-penindasan secara fisik. Terbukti bahwa penangkapan, penggebukan, dan penculikan justru semakin gencar. Jadi ini merupakan kombinasi untuk meredakan gerakan.

P : Apakah kombinasi antara represi dan konsesi ini akan efektif meredakan gerakan ?

MM : Bagaimana gerakan akan reda sementara rakyat semakin sengsara ? Gerakan hanya bisa reda jika rakyat sudah tidak sengsara dan sudah ada demokratisasi. Yang bisa memoderasi gerakan adalah keadilan, kemakmuran, dan demokratisasi. Bukan senjata, ancaman, maupun konsesi-konsesi politik.***
=eof=

From: PRD - EUROPE OFFICE
e-mail: prdeuro@xs4all.nl
Date: Wed, 01 Apr 1998 13:36:06 +0200


Kembali ke Index