"Hilangnya" Aktivis Adalah Tanda "Kekalahan" Rezim Militer

Sampai pada minggu ketiga bulan April 1998, misteri tentang hilangnya sejumlah aktifis pro demokrasi masih belum terpecahkan. Sementara itu pihak militer semakin teguh dengan sikap mereka bahwa "hilangnya" para aktivis tidak ada hubungannya dengan ABRI, seperti yang ditegaskan oleh Kapuspen ABRI, Brigjen Abdul Wahab Mokodongan. Bahkan seorang jendral purnawirwan justru mengatakan peristiwa "lenyapnya" sejumlah aktivis adalah merupakan usaha untuk menciptakan martir dan menarik perhatian dunia internasional (Sydney Morning Herald, 16 April 1998).

Semua orang tahu bahwa ini bukan kali yang pertama ABRI melakukan aksi teror seperti penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh oposisi Indonesia. Rezim Orde Baru sendiri dibangun diatas mayat kurang lebih dua juta umat manusia yang "dituduh" sebagai komunis, sejak saat itu sudah ratusan orang yang diculik dan dibunuh tanpa proses peradilan. Praktek seperti itu berlanjut ditahun 70-an ketika Suharto hendak mengkonsolidasikan kekuasaannya, fenomena "petrus" (penembak misterius) di awal tahun 80-an juga merupakan bukti penguat. Dari peristiwa Tanjung Priok sampai 27 July 1996, ratusan orang yang hilang dan tidak pernah kembali.

"Hilangnya" sejumlah aktifis dalam beberapa bulan terakhir ini merupakan pertanda bahwa rezim Orde Baru mulai memasuki tahap represi baru dalam bentuk teror berkesinambungan. Aksi teror seperti penculikan dan pembunuhan ini biasanya hanya diterpakan secara sistematis di Timor Timur. Akan tetapi kali ini rezim Orde Baru ingin benar-benar menghancurkan kekuatan oposisi di Indonesia dan aksi teror yang sistematis pun sudah mulai akan diterapkan di Indonesia. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Marcos pada era "martial law" dimana ratusan orang diculik, dibunuh, otaknya diambil, dan disiksa sampai mati, adapun tujuannya adalah untuk menghancurkan gerakan anti kediktatoran.

Disisi lain, peristiwa "hilangnya" para aktivis ini justru merupakan tanda "kekalahan" rezim Orde Baru. Diktator Suharto sudah begitu cemas akan nasib pemerintahannya, dia sudah mencoba memenjarakan para aktivis pro demokrasi seperti pemimpin PRD, PUDI, SBSI akan tetapi penjara tidak mematikan semangat perlawan kaum pro demokrasi di Indonesia. Militer pun terpaksa mencoba cara lama seperti yang sudah pernah mereka terapkan diawal kekuasaan Orba dan di Timor Timur. Militer berharap bahwa aksi-aksi teror seperti ini bisa menghancurkan perlawanan di kalangan mahasiswa maupun rakyat lainnya.

Akan tetapi "hilangnya" sejumlah aktivis ini tidak berhasil mematahkan semangat perlawanan rakyat. Dua puluh lima ribu mahasiswa dan kaum miskin kota bentrok dengan militer di Yogyakarta pada awal April, kemudian beberapa hari yang lalu ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi melakukan aksi secara serentak menuntut reformasi ekomomi dan politik.

Disisi lain rezim militer Orde Baru semakin terdesak. Inisiatif Jendral Wiranto untuk mengajak mahasiswa berdialog merupakan sebuah bukti bahwa rezim ini semakin terdesak, dialog itu hanyalah taktik lama yang dipakai untuk meredam aksi-aksi mahasiswa dan memecah belah mahasiswa. Setelah represi terhadap aksi mahasiswa tidak mempan, maka merekapun mencoba mengajaka dialog untuk meredam aksi-aksi tersebut.

Suharto sendiri terpaksa menanggapi tuntutan pencabutan 5 undang undang politik. Dengan alasan kuno bahwa perubahan undang undang harus melalui DPR, Suharto sudah tidak bisa lagi menghindari gencarnya tuntutan pencabutan paket 5 Undang undang politik yang merupakan salah satu pilar kediktatoran rezim Orde Baru. Sebuah bukti tambahan bahwa rezim ini sudah semakin terdesak.

Partai Rakyat Demokrati, dengan ini mempertegas kembali tuntutan kami :
a. Cabut Dwi Fungsi ABRI dan Paket 5 Undang-Undang Politik
b. Turunkan harga
c. Suharto, keluarga dan kerabatnya harus ditangkap dan diadili atas segala kejahatan ekonomi, politik, dan sosial yang mereka lakukan.
d. Seluruh kekayaan Suharto dan kerabatnya harus dinasionalisasikan
e. Referendum untuk rakyat Maubere

Partai Rakyat Demokratik menyerukan:
a. Tolak semua ajakan dialog dari pihak militer ataupun antek-antek rezim Orde Baru lainnya.
b. Dirikan Dewan Rakyat Merdeka sebagai lembaga perwakilan dari berbagai sektor ekonomi, partai politik, dan organisasi massa yang pro rakyat.

Atas nama
Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik

Edwin Gozal
Perwakilan Internasional untuk Asia Pacific


Kembali ke Index