INFO PEMBEBASAN

PIMPINAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)
BERBICARA DARI DALAM PENJARA

(diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari mingguan alternatif Australia,
Green Left Weekly March 11, 1998)


Budiman Sudjatmiko, ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dilarang, dihukum penjara hingga 13 tahun dengan tuduhan subversi. Budiman diwawancarai bulan lalu dari selnya di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang oleh aktivis Resistance dan ASIET, Kylie Moon, mengenai PRD berikut prospek gerakan demokratik di Indonesia.

Kylie Moon (KM) : Bagaimana Anda menilai situasi gerakan demokratik ?

Budiman Sudjatmiko (BS) : Kita di Indonesia belum belum memiliki gerakan demoikratik semacam itu, karena ia masih sedang berada dalam proses pembentukan. Kita memang telah mengenal beberapa figur seperti Megawati Sukarnoputri (pimpinan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, yang disingkirkan), Amien Rais, pimpinan organisasi massa Islam, Muhammadiyah), dan lainnya yang dianggap dapat memainkan peran kepemimpinan.

Peran ini jangan dipahami sebagai peran untuk dapat mengorganisasikan sebagai pimpinan, namun harus dipahami secara simbolis. Tidak mesti berarti mereka secara aktual mampu mengorganisasikan gerakan seperti itu.

KM : Sampai seberapa jauh kemampuan atau kemauan mereka untuk memimpin gerakan yang dapat menggulingkan Suharto ?

BS : Basis massa Muhammadiyah adalah di antara kamu Muslim perkotaan, pedagang kecil, dan sebagainya, dan saya pikir mereka dapat menjadi suatu kekuatan bagi proses demokratisasi. Sekalipun agenda politik Rais masih belum jelas, secara formal dan simbolis dia dilihat sebagai seorang pemimpin. Ia juga telah bersuara keras dan lantang menentang rejim, dan itu adalah sesuatu yang baik.

Namun banyak kaum Muslin baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (organisasi massa Islam terbesar di Indonesia) masih cukup konservatif --mereka masih mendukung pemerintah dan menyalahkan etnis minoritas Cina atas krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Banyak orang mendukung Megawati semata karena ia adalah putri Sukarno. Namun kaum muda melihat Megawati benar-benar sebagai pemimpin yang potensial. Dia memilik pengaruh yang besar di kalangan massa dan, secara simbolis ia dianggap sebagai sebuah titik yang mempertemukan sekian banyak ketidakpuasan di kalangan massa.

Megawati telah mengambil sejumlah inisiatif yang bagus seperti menominasikan dirinya sebagai presiden untuk periode berikut, namun karena sistem parlementer dan pemilihan presiden dikontrol sangat ketat oleh rejim, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah memimpin gerakan massa ekstra-parlementer.

Baik Amien Rais maupun Megawati Sukarnoputri telah menyerukan Suharto untuk turun.

KM : Bagaimana peristiwa 27 Juli dan penangkapan para anggota PRD mempengaruhi PRD sebagai organisasi ?

BS : Setelah peristiwa 27 Juli kami harus merestrukturisasi diri sebagai sebuah organisasi bawah tanah. Pada pertemuan dewan nasional terakhir, Agustus 1997, kita memutuskan untuk memfokuskan pada pembangunan gerakan massa ekstra-parlementer. Kita mulai membentuk organisasi-organisasi payung nasional maupun lokal sehingga kita dapat tetap berkomunikasi dengan rakyat.

Sejak 1994, ketika kita menyerukan pembentukan sebuah koalisi demokratik popular, agenda politik kita itu telah diangkat pula oleh hampir semua organisasi pro-demokratik, setidaknya secara teoritis. Namun, bagaimana mengimplementasikan pada level praktis masih merupakan persoalan yang problematis.

KM : Bagaimana PRD bekerja membangun aliansi tersebut ?

BS : Prosesnya sangat rumit. Kita telah terlibat dalam koalisi-koalisi lokal yang mempersatukan kaum miskin kota, mahasiswa, buruh, dan para pendyukung Megawati di sejumlah kotal. Kini kita sedang memfokuskan pada sebuah kampanye massa untuk mendukung Megawati dalam menolak pemilihan kembali Suharto.

Namun, sekalipun kita memiliki sendiri program yang independen, kita tidak dapat melakukannya sendirian. Itulah sebabnya kami sedang bekerja dengan kelompok-kelompok lain untuk membangun sebuah koalisi. Kami percaya bahwa rakyat sekarang telah mampu mengorganisasikan dirinya sendiri, dan memilih kepemimpinan bagi dirinya sendiri.

Kita sedang mengharapkan demonstrasi-demonstrasi yang lebih besar. Peran kita adalah bukan untuk merekayasa (engineer) keresahan sosial --keresahan itu sudah ada dengan sendirinya-- namun untuk menajamkannya, menjadikannya lebih politis, dengan mengorganisasikan aksi-aksi corat-coret, rapat akbar, dan membagi-bagikan selebaran. Dalam situasi represif seperti saat ini, pertanyaannya adalah bukan hanya bagaimana memajukan kekuatan-kekuatan kita, namun bagaimana menyatukan kembali kekuatan-kekuatan itu.

KM : Apakah Anda yakin bahwa mayoritas kelas penguasa telah memutuskan kini saatnya Suharto harus enyah ?

BS : Sukar untuk mengukurnya. Namun perpecahan (split) di kalangan kelas penguasa telah menjadi sedemikian akut. Hal ini terungkap ketika pemerintah menuduh Sofyan Wanandi (seorang pengusaha keturunan Cina) terlibat dalam insiden bom yang meledak di Tanah Tinggi, Januari 1998.

Saya melihat bahwa banyak lapisan dalam elit sedang mengambil sikap "Mari lihat dan tunggu." Namun kita tidak hanya dapat melihat dan menunggu apa yang (akan) terjadi. Satu-satunya lapisan kelas menengah yang dpat kita percayai adalah mahasiswa dan kaum intelejensia.

KM : Mengapa rejim merasa sangat terancam dengan adanya PRD ?

BS : Sekalipun masih sangat kecil, PRD-lah salah satu di antara sedikit organisasi yang secara terbuka mendeklarasikan sebuah program yang secara langsung menyerang pemerintah. Sementara kelompok-kelompok lain mundur (setelah peristiwa 27 Juli), PRD tetap melakukan kerja-kerja pengorganisasian di lapangan, dan rakyat melihat hal ini. Pemerintah tahu bahwa kita memiliki potensi untuk mengorganisasikan massa menentang rejim.

KM : Bagaimana perubahan mungkin terjadi pada saat militer masih kuat dan rejim masih didukung oleh pemerintah-pemerintah negara imperialis seperti Amerika Serikat ?

BS : Pemerintah-pemerintah negara imperialis seperti Amerika Serikat memiliki kepentingannya sendiri --mereka membutuhkan pemerintah yang lebih demokratik di Indonesia. Kediktatoran tidak dapat menjamin reformasi pasar bebas yang diinginkan Amerika Serikat karena nepotisme dan monopoli-monopoli yang dikontrol Suharto. Dengan demikian, saat ini kita memiliki kepetingan yang sama dalam menentang rejim yang korup ini.

Namun tentu saja kita tidak dapat hanya menyandarkan pada Amerika Serikat. Kita harus beranjak lebih jauh lebih dari hanya sekedar menggulingkan Suharto. Bahkan setelah Suharto, kita masih akan menghadapi agenda mendasar dari neo-liberalisme.

Perjuangan demi demokrasi bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Namun, tanpa memandang siapa yang terpilih sebagai wakil presiden bulan maret, krisis ekonomi akan tetap berlanjut dan bahkan memburuk. Pemerintah akan harus menghadapi keresahan sosial yang lebih dalam. Kondisi-kondisi semacam ini merupakan faktor-faktor bagi kejatuhan kediktatoran di seluruh dunia.

KM : Namun untuk menghadapi militer ?

BS : Dalam pandangan saya, dalam menghadapi mobilisasi masif anti-rejim, militer akan mengalami perpecahan. Jadi, sekali lagi, inilah sebabnya kita sedang memfokuskan diri pada penguatan organisasi-organisasi buruh dan kaum miskin kota. Kaum buruh memiliki kekuasaan ekonomi, sehingga hal ini tetap menjadi sebuah prioritas bagi PRD.

KM : Bagaimana peran yang dimainkan solidaritas internasional dalam hal ini ?

BS : Kaum buruh Australia pernah memainkan peran krusial dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan memboikot kapal-kapal Belanda (pada 1940-an). Solidaritas juga telah ditunjukkan setelah peristiwa 27 Juli 1996 dengan pemboikotan kapal-kapal Indonesia, dan protes terhadap pemenjaraan atas Dita Sari dan Muchtar Pakpahan.

Solidaritas semacam inilah yang kami butuhkan, bukan hanya semata statemen, namun juga solidaritas yang menghantam kekuasaan ekonomi dari rejim.
=eof=

From:
PRD - EUROPE OFFICE
e-mail: prdeuro@xs4all.nl
Tue, 17 Mar 1998 01:09:56 +0100


Kembali ke Index