INFO-PEMBEBASAN

APA TINDAKAN KITA SETELAH SOEHARTO TERPILIH LAGI ?

A .

1 . Soeharto pasti terpilih lagi
Tidak diragukan lagi, Soeharto akan naik menjadi presiden yang ketujuh kali. Kekuasaan oligarkinya akan menindas rakyat selama lima tahun lagi, jika tidak ada pemberontakan atau kudeta. MPR, boneka buatan Soeharto, tak ada tanda-tanda berubah menjadi lebih demokratis, sekalipun desakan dari bawah semakin kuat. Justru sebaliknya, MPR sekarang ini lebih penjilat, lebih mandul, lebih pengecut dari MPR sebelumnya. Kenapa ? Karena Pemilu yang memilih mereka lebih curang dan lebih tidak demokratis dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Jadi, sangat naif sekali jika masih ada yang berharap MPR akan membawa perubahan, walaupun mereka tahu bahwa kondisi kita sekarang ini mewajibkan adanya reformasi sosial dan politik secara mendasar dan adanya suksesi presiden segera.

2 . Tidak ada reformasi, kecuali konsesnsi kecil-kecilan
Sudah dapat diperkirakan, bahwa Soeharto pada masa jabatannya ketujuh nanti tidak akan melakukan reformasi besar-besaran. Jika diadakan reformasi secara konsisten pasti akan menghancurkan basis ekonomi oligarkinya (bisnis kroni/kerabat) yang selama ini dia bangun. Bahkan mengapa Soeharto masih mati-matian bertahan menjadi presiden walaupun usianya sudah tua, tidak lain adalah untuk mengamankan basis ekonomi oligarkinya. Tidak ada jaminan bahwa presiden penggantinya akan mengamankan bisnisnya, milik almarhumah istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, iparnya, menantunya, bersannya, kakak-adiknya, saudara tirinya, saudara sepupunya, keponakannya, anak dari keponakannya, dan kerabat-kerabat dekat lainnya, yang omsetnya sebesar anjing edan itu.

Kita jangan salah melihat. Jika Soeharto melakukan perubahan kecil-kecilan, semacam likuidasi bank, dan sebagainya, itu bukanlah cermin suatu reformasi. Bukan. Itu hanyalah konsesi.

Juga paket reformasi yang ditawarkan IMF (International Monetary Fund --dana moneter internasional) ataupun IMF Plus, atau entah apa lagi namanya jika ini gagal lagi, adalah juga bukan sebuah reformasi dalam arti sebenarnya. Ini adalah semata hanyalah KONSESI antara Soeharto dengan IMF, dalam hal ini kapitalis internasional. IMF menawarkan bantuan yang bertujuan agar semakin besar penetrasi kapital masuk ke indonesia. Oleh karena itu, IMF mengajukan paket reformasi yang tidak lain adalah untuk melapangkan bisnis modal asing di Indonesia (seperti pengurangan tarif bea masuk, ijin penamanan modal 100% untuk kelapa sawit, dan sebagainya). Namun, di sisi lain, paket reformasi ala IMF itu justru membuat rakyat semakin sengsara. Paket IMF juga mengharuskan PHK massal dan pengurangan subsidi, misalnya untuk BBM, listrik, dan lain-lain.

Memang terdapat friksi juga di antara kapitalis kroni (bisnis oligarki Soeharto) dengan IMF (kapitalis internasional/kekuatan neo-liberalisme), semisal pemotongan fasilitas untuk mobil Timor dan syarat-sayarat lain yang merugikan oligarki Soeharto. Ini rupanya BELUM dipatuhi Soeharto sehingga IMF mengancam, lebih tepatnya MENGGERTAK, tidak akan mencairkan dana bantuannya sebelum syarat-syarat yang diajukan dipenuhi.

Apakah ini berarti konflik antara kapitalis kroni melawan kapitalis neo-liberal ? Tunggu dulu, Bung! Konflik ini sebenarnya hanyalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu dapat diselesaikan dengan konsesi-konsesi (tawar menawar). Dan dapat dipastikan, Soeharto tidak akan berani "perang" melawan modal asing --seperti yang dilakukan oleh Soekarno dengan "go to hell with your aid"-nya-- sekalipun Soeharto adalah tentara yang konon mitosnya tentara itu gagah berani. Namun, ternyata Soeharto pengecut, seperti halnya tentara Indonesia lainnya.

Soalnya adalah bahwa Soeharto ini naik dan berkuasa tidak lepas dari skenario kapitalis internasional. Soeharto berkuasa dengan kudeta militer yang disponsori oleh CIA (Central Intelligence Agency --dinas intelejen) milik Amerika Serikat. Soeharto berkuasa, tidak lain hanya menjadi kaki tangan imperialisme. Hinggan sekarangpun terbukti bahwa Soeharto masih sangat tergantung pada imperialisme, bukan menjadi seorang diktator yang mandiri. Buktinya, di saat ekonomi Indonesia goyah, tidak lain, ia lari kepada imperialis juga, bukan, misalnya, bersandar pada ekonomi rakyat atau ekonomi negara etatisme, ataupun nasionalisme ekonomi.

3 . Rakyat semakin sengsara akibat krisis yang berkepanjangan
Jadi, dapat disimpulkan bahwa naiknya Soeharto adalah alamat semakin berkepanjangannya kesengsaraan rakyat. Tidak lain. Tidak salah tulis kesimpulan saya ini ! Tidak ada secercah sekalipun sinar harapan akan adanya reformasi. Gelap gulita. Pesimis ! Soalnya, kekuatan konservatif telah memenangkan pemilu dan tentunya berikut hasil SU MPR-nya.

B .

1 . Jalan Parlementer terbukti gagal
Sejak diadakan fusi-fusi partai secara paksa pada 1971, dan diterapkannya Lima Paket Undang-Undang Politik yang diperbaharui tahun pada 1985, jalan demokrasi melalui jalur parlemen sudah tertutup. Pemilu, DPR dan MPR sejak saat itu telah menjadi kaki tangan Soeharto semata.

Namun demikian, kaum oposisi masih terilusi untuk mendemokratiskan Pemilu dan DPR. Salah satu usaha itu adalah dibentuknya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Tetapi, ternyata arah politik berjalan berlawanan : Soeharto semakin brutal dalam memasung demokrasi. Hal ini ditandai dengan usaha mengkudeta Megawati Soekarnoputri dari kedudukannya sebagai Ketua Umum yang sah dari partai Rakyat Demokrasi (PDI) pada 1996 dengan berbagai cara, termasuk penyerbuan militer tanggal 27 Juli 1996.

Sejak saat itulah ilusi jalur parlementer di kepala para oposisi hilang. Pemilu tidak perlu didemokratiskan lagi karena tidak mungkin dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, strategi gerakan pun berbelok, dari mengawasi Pemilu menjadi boikot Pemilu, walau masih ada sebagian yang meneruskan strategi mengawasi Pemilu. Baik mengawasi Pemilu maupun boikot Pemilu ternyata sama-sama tidak mendapat respon massa-rakyat.

Kenapa ? Ternyata rakyat berjalan dengan logikanya sendiri, bukan dengan logika teori-teori politik, namun tetap : terus bergulir maju ke arah perubahan sejarah. Terus menuju kematangan kondisi obyektif. Karena memang sejarah tidak bisa direkayasa.

Apa yang ada di dalam kepala rakyat ? Rakyat masih berharap kepada satu partai lainnya lagi, yang dikira sebagai partai oposisi. Apalagi waktu itu muncul Mega-Bintang yang dipelopori oleh Mudrik Sangidoe dari Solo, Jawa Tengah. Rakyat berduyun-duyun, tidak hanya di Solo tapi di kota-kota seluruh Indonesia, menyambut Mega-Bintang. Ini artinya, rakyat mengharap para pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Buya Ismail Hasan Metareum, dan Megawati untuk bersatu, berkoalisi. Tapi apa tanggapan mereka ? Mega tidak menjawab dengan tegas. Buya menolak dengan penuh kecurigaan. Dan akhirnya, jutaan rakyat yang mendukung Mega-Bintang tidak terdorong lebih maju lagi, misalnya mengalahkan Golkar atau menggulingkan Soeharto dengan massa. Tidak ! Jutaan massa yang telah berduyun-duyun, dengan segala pengorbanan, tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Satu-satunya hasil hanyalah decakan ludah.

Pemilu lagi-lagi dimenangkan Golkar dengan caranya yang khas selama ini : curang dan intimidasi. Memang, sangatlah sulit mengalahkan Golkar jika Dwi Fungsi ABRI dan Lima UU Politik 1985 belum dicabut. Tapi, bukan tidak mungkin jutaan massa yang mendukung Mega-Bintang ketika itu menjadi kekuatan yang mampu memaksakan konsesi demokratis, jika saja terpimpin.

Lengkaplah sudah bukti bahwa jalur parlemen itu tidak ada. Itu hanya jalannya Soeharto sendiri. Kaum oposisi harus mencari jalan sendiri, merintis dari jalan setapak, sedikit-demi sedikit untuk menjadi jalan tol demokrasi. Di mana jalan setapak itu ? Yaitu, ada di dalam gerakan ekstra-parlementer : aksi massa, mimbar bebas, terbitan alternatif, selebaran. Dan masih banyak jalan setapak lain yang bisa kita bangun !

2 . Jalan Konstitusional buntu
Satu lagi. Saudara kandung jalan parlementer adalah jalan konstitusional. Mungkin kita tidak bisa menempuh jalan parementer, tapi menempuh secara konstitusional. Misalnya, kampanye melalui surat kabar resmi (mainstream), melakukan tuntutan-tuntutan hukum, dan sebagainya

Tapi ternyata jalan inipun tak luput disumbat oleh Soeharto. Usaha mengontrol media massa dilakukan dengan berbagai cara, dari bredel, pemecatan wartawan, penetrasi modal, undang-undang, budaya telepon, dan lain-lain. Usaha melakukan tuntutan-tuntutan hukum, selalu menemukan jalan buntu berupa mafia peradilan. Usaha berjuang melalui organisasi-organsasi massa mainstream sudah dikekang dengan Lima UU Politik. Usaha mendorong Sidang Istimewa MPR pun sia-sia karena MPR sendiri adalah boneka Soeharto.

Jadi, cara-cara perubahan dan suksesi secara konstitusional juga sudah buntu. Mentok ! Dan, kita harus berani menerjang peraturan-peraturan rejim. Melanggar hukum yang menindas, jauh lebih baik daripada membiarkan penindasan terus-menerus mencengkeram 200 juta rakyat.

3 . Jalan Damai mungkin, tapi sulit
Pergantian presiden serta perubahan yang kita inginkan, sedapat mungkin harus dilakukan tanpa pertumpahan darah. Kita harus meminimalisasikan korban dalam membuat perubahan, sebab ini akan besar sekali biayanya, baik secara ekonomis, politis, dan kemanusiaan.

Namun, kita juga harus sadar sepenuhnya bahwa kediktatoran yang berkuasa saat ini adalah kediktatoran yang ditopang penuh oleh kekuatan milter. Ia hidup dan mati karena dukungan militernya. Dengan demikian, tentunya kita harus sadar bahwa Soeharto akan menggunakan cara-cara militeristis untuk terus bertahan. Ini berarti :
1 . Sulit mendorong terjadinya suksesi dan reformasi secara damai, karena pasti berhadapan dengan kekuatan militer.

2 . Ada kemungkinan gerakan harus melakukan perjuangan dengan senjata, terutama untuk mengamankan massa-rakyat. Di sini, perjuangan dengan senjata tidak boleh diartikan secara sempit dan keliru, misalnya melakukan perang gerilya, membeli senjata modern, membentuk pasukan sendiri, melakukan aksi terorisme. Tapi, perjuangan bersenjata tentu dilakukan oleh rakyat secara serentak. Dengan demikian, dengan senjata yang dimiliki dan dapat digunakan oleh rakyat.

Dan yang harus diingat, karena perjuangan ini dilakukan oleh rakyat, kita harus berhati-hati terhadap dan menghindari kecenderungan anarkisme, misalnya membakar gedung bisnis, toko, mall, gereja dan lain-lain. Tapi, kekerasan hanya dilakukan terhadap aparat rejim, sekali lagi dalam rangka mengamankan rakyat dan gerakan.

Yang harus diutamakan adalah, tetap : menghindari pertumpahan darah (sedapat mungkin). Ingat Bung : kita cinta damai, tapi lebih cinta demokrasi ! Buat apa stabilitas jika ternyata stabilitas itu digunakan sebagai alat penindasan ?

C. Dampak naiknya lagi Soeharto
Akibat diperpanjangnya kekuasaan Soeharto dan tidak ada reformasi secara mendasar adalah :
1 . Kontradiksi (kebencian terhadap rejim) makin tajam

2 . Ada kemungkin friksi dalam lingkaran kekuasaan (sebatas rebutan posisi)

3 . Ada kemungkinan friksi antara kapitalis kroni (kerabat) dengan faksi kapitalis liberal (sebatas kepentingan bisnis)

4 . Gerakan massa akan mendapatkan jalan yang lebih lapang akibat :
- reprresi ekonomi
- represi politik
- hilangnya ilusi parlementarian dan konstitusional

Apa yang harus kita kerjakan ?
1 . Merespon kebangkitan massa :
a . Memasokkan kesadaran sejati (menghilangkan kesadaran palsu SARA dan mengarahkan kebencian rakyat kepada penindasnya : rejim).

b . mengorganisasi dan memobilisasi massa rakyat untuk menggulingkan Soeharto.

c . Membentuk dewan-dewan rakyat (karena DPR tidak berfungsi). Ini berupa dewan mahasiswa, dewan buruh, dewan tani, dan seterusnya, yang dibentuk dari unit terkecil (sekolah, kampus, pabrik, kampung, dan sebagainya) hingga tingkat nasional. Dewan inilah yang akan menjalankan amanat rakyat dan yang akan menjalankan aspirasi rakyat.***

From:
PRD - EUROPE OFFICE
e-mail: prdeuro@xs4all.nl
Date: Mon, 9 Mar 1998 06:24:17 +0100 (MET)


Kembali ke Index