INFO-PEMBEBASAN

= PRD PTUN-KAN PEMERINTAH ATAS PELARANGAN PRD =

Partai Rkayat Demokratik (PRD) kini menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kasus pelarangan PRD melalui SK Mendagri No. No.210-221 tahun 1997 tentang pembubaran organisasi PRD berikut organisasi yang bernaung di bawahnya, yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Jaringan Kesenian Rakyat (Jaker), Serikat Tani Indonesia (STN), Serikat Rakyat Indonesia (SRI), dan Serikat Rakyat Solo (SRS).

Pembubaran itu menunjukkan pemerintah tidak konsisten dalam hal sikap mereka terhadap PRD. Di satu sisi, pemerintah tidak mengakui berdirinya PRD atau menganggap PRD tidak ada, dan pemerintah tak pernah mengeluarkan SK tentang berdirinya PRD. Namun di sisi lain, pemerintah mengeluarkan SK pembubaran PRD.

Bagaimanapun, secara yuridis pembubaran terhadap PRD tidak benar. Pembubaran itu melanggar pasal 27 dan 28 UUD 1945 serta pasal 19 dan 20 Dekalaras Umum HAM. Jadi, pembubaran PRD sungguh-sungguh menindas kebebasan berorganisasi yang merupakan hak mendasar seorang warga negara.

Gugatan oleh PRD diwakili oleh Ketua Umum PRD, Budiman Sudjatmiko, dan Sekjen PRD, Petrus Hari Haryanto. Sementara, pengacara yang mendampingi mereka adalah pengacara dari LBH Jakarta.

Bagi PRD sebenarnya pembubaran itu tidak berdampak apapun juga. PRD tetap berkembang tanpa diakui oleh pemerintah, bahkan dalam teror pemerintah yang berlangsung selama ini. Bagi PRD, pengakuan dari penguasa penindas dan korup tidak dibutuhkan. Sebaliknya, yang dibutuhkan oleh PRD adalah pengakuan dari rakyat.

Dan sudah dapat diduga bahwa gugatan ke PTUN ini sulit mendapat kemenangan secar yuridis, sebab, seperti kita ketahui bersama, hukum di Indonesia hanyalah alat kekuasaan Soeharto. Namun setidaknya gugatan ke PTUN ini akan berdampak positif, antara laian :

  • Memblejeti bahwa SK pelarangan PRD tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Umum HAM,

  • Agar ditiru oleh mereka yang juga ditindas dengan keputusan pemerintah dan melakukan gugatan ke PTUN atau melakukan perlawanan dalam bentuk lain.
    =eof=

    sumber:
    PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ( P R D )
    PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF INDONESIA
    Europe Office
    E-mail : prdeuro@xs4all.nl
    Thu, 1 Jan 1998


    Kembali ke Index