UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur.

Atas berkat Rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulaan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

I. PENGANTAR

Setiap orang Indonesia terikat pada kebijaksanaan dari bangsanya sendiri. Sehingga pengertian mereka tentang Timor Timur adalah produk dari bagaimana pemerintah melihatnya. Kecuali jika mereka mendengarkan kata nuraninya sendiri dan menyatakan hubungan batin mereka pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan rule of law"

Pembelaan Xanan Gusmao, 27 Maret 1993

Persidangan atas para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) di dalam pengadilan rejim Soeharto yang otoriter hanyalah bertujuan untuk menunjukkan otot kekuasaan pada rakyatnya yang kritis dan menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses ketatanegaraan yang telah korup dan busuk. Sudah sepantasnya kami tidak melayani otot kekuasaan dengan otot, tapi dengan argumentasi politik dan penjelasan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Tidak ada gunanya kami melakukan pembelaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang pada prakteknya hanya digunakan untuk melegalkan kejahatan politik penguasa atas rakyatnya sendiri. Persidangan ini hanyalah panggung sandiwara untuk menunjukkan watak kekuasaan yang sedang menanggalkan pakaian moral dan etikanya. Sebuah pemandangan kekuasaan yang telanjang, vulgar, ekstrim, dan tidak kenal malu.

Untuk melawan kekuasaan yang Machiavelis seperti ini adalah jauh lebih berharga bila dari penjara di LP Cipinang, saya dapat mewariskan pemikiran-pemikiran politik saya dalam persoalan demokrasi dan solusi untuk Timor Timur. Menghadapi penguasa yang tidak suka berdialog, yang mau menang sendiri, tidak menghargai perbedaan pendapat adalah sama sekali tidak berguna. Karena itu pokok-pokok pikiran yang saya tulis selama menghuni sel ukuran 4 X 8 meter di LP Cipinang akan saya serahkan pada rakyat agar mereka dapat membaca, merenungkan, dan memahami perjuangan PRD dan Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere (SPRIM) dalam hubungannya dengan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sebagai seorang Indonesia yang selalu mendengar dongeng perjuangan kemerdekaan yang heroik melawan penjajahan, tulisan ini lebih merupakan suatu persembahan kecil bagi rakyat Timor Timur agar tidak mengisi memori mereka tentang Indonesia dengan kekejaman dan kebrutalan semata, tapi juga dengan secercah harapan bahwa di Indonesia juga terdapat orang-orang yang mungkin belum pernah mereka jumpai -- dan bergabung dalam PRD atau SPRIM -- yang sepenuhnya, dengan rasa hormat ingin berada satu barisan dengan rakyat Timor Timur untuk menghadapi musuh bersama.

"RAKYAT DUA BANGSA MENGHADANG KEKUASAAN OTORITER YANG SAMA", demikianlah saya penyebut pembelaan saya. Pembelaaan ini sama sekali bukanlah sebagai reaksi atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan politik yang sejak awal telah menjadi alat kekuasaan belaka. SPRIM dan PRD secara tegas sudah sejak awal tidak lagi mengakui persidangan ini sebagai upaya hukum. Tapi tak lebih dari upaya melegalkan suatu kejahatan kekuasaan. Sebuah keyakinan politik dan kebebasan berpendapat sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 tidak dapat diadili atau dikriminalkan. Perlakuan seperti itu hanya pantas dilakukan oleh para penguasa kolonial atas rakyat jajahan atau rejim-rejim fasis di masa silam. Seharusnya rejim ini membuat pledoi kepada kami, atas semua kejahatan politik dan ekonomi yang telah mereka lakukan selama tiga puluh tahun terakhir. Seharusnya rejim yang mengupayakan pembelaan terhadap kekuasaan korupnya karena mendakwa PRD berdasarkan isi Manifesto PRD dan aksi-aksi kami. Dan vonisnya, biarlah rakyat yang menentukan. Seperti nasib Marcos ditakdirkan, seperti pengadilan atas Chun Doo Hwan diselenggarakan, seperti Mobutu kabur keluar negeri dengan ketakutan, seperti sang Apartheid de Klerk dipermalukan di muka rakyat kulit hitam Afrika.

Persoalan Timor Timur bukanlah persoalan nasional, tapi persoalan internasional. Karena itu catatan ini juga ditujukan pada warga dunia agar paham dan tak ragu lagi untuk mendukung upaya pejuang demokrasi di Indonesia melawan otoriterisme dan pendudukan tentara Indonesia di Timor Timur. Saya sadar, dalam panggung masyarakat global, rejim Soeharto adalah TERDAKWA yang sedang diadili akibat kejahatan yang dilakukannya atas rakyat Timor Timur sepanjang 20 tahun terakhir. Dan pengadilan itu secara seremonial ditunjukkan di Oslo pada waktu penyerahan hadiah Nobel Perdamaian pada Uskup Belo dan Ramos Horta pada tanggal 10 Desember 1996. Saya tidak tahu apakah Ali Alatas sudah menyiapkan sebuah pembelaan yang dapat diterima etika masyarakat beradab dengan demagogi integrasinya? Atau menambah kejahatan baru dengan menggerakkan provokator dari Gardapaksi untuk melakukan teror atas kaum demokrat yang mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Maubere?

Bab-bab dalam pembelaan ini semoga dapat menjelaskan kepada semua umat manusia yang beradab, agar berani memutuskan dan bertindak, bahwa toleransi atas suatu penindasan yang brutal haruslah mempunyai batas. Kemanusiaan tidak dapat dikalahkan oleh demagogi right or wrong is my country yang sekarang digunakan oleh penguasa dalam soal Timor Timur. Suatu demagogi yang dibuat oleh kolonialis Inggris di masa lalu untuk menunjukkan arogansi kekuasaannya atas bangsa-bangsa lain yang mereka jajah. Dan tragisnya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan demagogi ini untuk menjadikan saya sebagai terdakwa dan ia di pihak yang 'benar'. SPRIM menganggap manusia Timor Timur, manusia Indonesia atau manusia di seluruh dunia tidak bisa direndahkan statusnya, apalagi untuk membenarkan suatu proses penghancuran peradaban manusia atas nama Tanah Air, bangsa atau negara. Prinsip-prinsip ini hanya pernah muncul di bawah fasisme Mussolini dan Naziisme Hitler.

Semua penindasan rakyat dari dua bangsa yang berbeda pada akhirnya akan membangkitkan rakyat di kedua negeri untuk melawan dan menegakkan kedaulatannya. Dan sejarah Indonesia telah memberikan fakta yang tidak terbantahkan bahwa rakyat dari kaum penjajah ternyata bisa menjalankan satu tekad bersama dengan rakyat jajahan karena didasari pada prinsip yang sama: menentang kolonialisme. Mr JEW Duijs, pembela Moh. Hatta dkk. dalam pengadilan kolonial di Negeri Belanda, adalah seorang yang bersimpati pada gerakan kemerdekaan Indonesia, dan secara langsung menjadi oposisi bagi rejim kolonial yang berkuasa saat itu. Pembelaannya atas keyakinan politik Hatta dan kawan-kawan, sekaligus menjadi corong bagi partainya SDAP untuk menentang eksploitasi kolonial. Dalam pembelaan yang menakjubkan di depan Majelis Hakim dikatakan:

"Tuan-tuan hakim yang terhormat, jumlah orang yang jatuh jadi korban, yang dibunuh dan jumlah tiang gantungan yang tidak diketahui lagi jumlahnya, sudah merupakan tugu peringatan yang akan selalu mengingatkan ... bahwa kejadian-kejadian tersebut akan selalu mengingatkan kita dan orang-orang di Hindia Belanda, kepada kekejaman rejim kolonialisme Belanda ... Saya hanya melihat keadaannya sebagai akibat dari cara-cara penindasan dan perkosaan yang kita lakukan atas hak-hak mereka. Bagaimanakah reaksi Belanda, jikalau terjadi hal seperti itu di negeri ini?" (Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda, Jakarta, Gunung Agung, 1985, h. 116)

Dan pengadilan Hatta di Belanda, merupakan awal dari dukungan rakyat Belanda yang semakin meluas atas perjuangan kaum pergerakan Indonesia di Hindia Belanda. Hal yang sama juga akan berlaku atas persidangan PRD karena keyakinan politinya untuk mendukung referendum di Timor Timor. Pengadilan ini akan mempererat solidaritas rakyat di dua negera melawan rejim yang sama: Rejim otoriter yang anti-demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dan dari penjara Orde Baru di LP Cipinang, dalam suasana tanpa kemerdekaan secara fisik, saya semakin mencintai kemerdekaan itu sendiri. Untuk itu semua penjara ini telah ditempuh oleh para aktivis PRD dan pejuang Timor Timur. Kami telah menjalankan suatu nasehat dari Jan Romein dalam baris-baris puisinya:

Cinta kemerdekaan
membangkitkan pemberontakan
memaksa orang untuk melawan apa yang ada
karena kemerdekaan mau direbut;
ia lalu disembunyikan di balik tembok masa kini para penguasa;
Tembok-tembok itu harus dibongkar
agar dapat dimengerti maknanya

Akhirnya, ALUTA CONTINUA!

LP Cipinang, Juni 1997

WILSON Koordinator SPRIM.

SOLIDARITAS PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA UNTUK MAUBERE
(S P R I M)

Rakyat Timor Timur bukanlah orang yang tak mau kompromi.
Mereka bukanlah tak mau memaafkan dan
melupakan pengalaman pahit mereka.
Sebaliknya, mereka rindu perdamaian
di tengah masyarakat dan wilayah mereka.
Mereka ingin membangun jembatan dengan
saudara-saudara Indonesia mereka,
untuk menciptakan kerukunan dan toleransi.

Uskup Belo, pidato di Oslo, 10 Desember 1996

II. PENDAHULUAN

Pada tahun 1928 Mohammad Hatta diadili di Negeri Belanda karena aktivitas politiknya menuntut Indonesia merdeka. Pengadilan terhadap Hatta tersebut telah mendapat tentangan dari berbagai partai politik serikat buruh dan kaum intelektual di negeri kolonialis tersebut. Pengadilan tersebut membuktikan bahwa tidak semua rakyat Belanda sepakat dengan kekuasaan kolonial pemerintahannya sendiri.

Hari ini, saya, sebagai koordinator SPRIM mendapat nasib yang jauh lebih buruk dari pengadilan kolonial tersebut. Di sini, di pengadilan ini, saya mendapat tumpukan-tumpukan dakwaan yang banyak di sekitar aktivitas dan keyakinan politik dari SPRIM dan PRD untuk mendukung suatu proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur melalui cara-cara damai. Bila Hatta harus berhadapan dengan rejim kolonial yang angkuh, maka saya harus diadili oleh orang-orang yang sebangsa tapi dengan keyakinan politik ekspansionis dan berwatak otoriter. Pengadilan ini membuktikan bahwa rejim takut pada solusi yang ditawarkan oleh rakyatnya sendiri dalam soal Timor Timur, karena solusi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Malah lebih ekstrem lagi dianggap subversif dan membahayakan negara. Ini merupakan suatu cara kasar dan jorok untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri, khususnya para pembela demokrasi dan hak asasi manusia, agar tidak menghubungkan aktivitas politik mereka dengan segala hal yang berhubungan dengan Timor Timur, bila aktivitas itu tidak menguntungkan diplomasi rejim untuk menutupi segala pelanggaran hak-hak asasi atas sebuah bangsa yang sudah dijalankan lebih dari 21 tahun.

Memasuki awal abad ke-21, segala praktek politik yang merupakan bangkai sejarah Perang Dunia II atau cacat peradaban seperti yang dilakukan oleh kolonialisme dan perang dingin haruslah ditanggalkan. Sikap penguasa Orde Baru yang masih mewarisi tradisi yang sudah usang dan kadaluarsa tersebut, terbukti telah gagal memberikan jalan keluar bagi persoalan Timor Timur yang dibuatnya sendiri. Dalam tata dunia baru yang mengangungkan hak asasi dan demokrasi adalah suatu kehormatan bila cara-cara lama yang lapuk itu dibuang jauh-jauh dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat baru yang menghendaki perdamaian dan kemerdekaan sebagai suatu etika masyarakat modern yang maju dan beradab. Ketakutan untuk menghadapi situasi baru dari zaman yang berubah tersebut tampak dari pengadilan atas aktivis PRD dan SPRIM. Penguasa takut, karena rakyatnya sendiri jauh lebih cepat menyerap nilai-nilai positif dari masyarakat maju yang beradab tersebut. Bukannya mengakomodasi kemajuan kesadaran politik yang beradab daam solusi Timor Timur, penguasa malah mengecam dan bila perlu mengenakan pasal-pasal subversi atas rakyatnya sendiri. Ini merupakan suatu sifat kekanak-kanakan yang menunjukkan pada bangsa di dunia, betapa takutnya rejim di sini akan partisipasi rakyatnya dalam menuntaskan soal Timor Timur menurut versi dan cara yang harus disesuaikan dengan keinginan rakyat Timor Timur itu sendiri.

Kasus PRD adalah salah satu parade arogansi kekuasaan yang menggunakan berbagai cara untuk menutupi kesalahan mereka, karena sudah terjerumus ke dalam lubang kelam sejarah peradaban yang mereka gali sendiri. Kami, generasi baru yang menyaksikan gelombang demokrasi dan tumbangnya rejim-rejim otoriter dan kolonialis di akhir abad 20 "telah menolak untuk diseret dengan paksa ke dalam lubang kelam sejarah yang digali oleh penguasa Orde Baru". Kami secara tegas mengatakan, bahwa politik penguasa yang menyangkut soal Timor Timur sudah merupakan kekeliruan sejak awalnya. Kekeliruan itu sudah saatnya untuk dikoreksi, ditunjukkan dan dikritik secara terbuka dan terang-terangan di depan rakyatnya sendiri. Dan SPRIM merupakan suatu organisasi yang secara terbuka menyatakan pada penguasa, ingin mengabarkan pada rakyat Indonesia bahwa persoalan Timor Timur harus dituntaskan dengan melibatkan partisipasi langsung dari rakyat. Cara-cara diplomatis dan persekongkolan ala elit militer sudah terbukti gagal dan tidak dapat menyelesaikan soal Timor Timur, karena tujuan dari segala permainan politik mereka memang untuk menutupi persoalan, bukan mencari jalan keluar.

SPRIM yakin bahwa satu-satunya cara yang adil dan demokratis untuk menuntaskan itu semua adalah dengan suatu strategi damai yang melibatkan partisipasi langsung rakyat Timor Timur dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan cara damai itu tidak bisa tidak akan bermuara pada satu titik yaitu REFERENDUM bagi Timor Timur. Bila usaha-usaha untuk menempuh "cara damai" ini dihindari bahkan dihujat oleh penguasa Orde Baru, berarti mereka sendiri yang tidak menghendaki terciptanya "suasana damai" di Timor Timur. Penguasa Orde Baru selalu berusaha menciptakan situasi kisruh dan tegang di Timor Timur, karena situasi yang tegang tersebut memberi legitimasi untuk kehadiran kekuasaan mereka sendiri. Proses pengintegrasian "nasionalisme" rakyat Timor Timur ke dalam "nasionalisme Orde Baru" terbukti menimbulkan ladang nyawa bagi rakyat Timor Timur dan para prajurit ABRI yang dikirim ke sana untuk perang agresif yang tidak peranh mereka kehendaki atau putuskan sendiri. Semuanya adalah skenario politik dari para penguasa militer di Jakarta untuk mempertahankan strategi perang dingin yang sudah wafat di awal tahun 1990-an, serta upaya dari klik kekuasaan untuk melegitimasi dirinya sebagai pahlawan penjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Suatu cara legitimasi yang sukses menaikkan pangkat para perwira militer, namun tegak di antara regangan nyawa para prajurit yang harus menelantarkan keluarga dan kehidupannya sendiri.

Bila penguasa Orde Baru menganggap persidangan ini akan menghentikan kami untuk terus-menerus mendukung perjuangan rakyat Timor Timur, maka mereka telah keliru. Pengadilan ini semakin membenarkan posisi dan keyakinan politik kami, bahwa solusi bagi Timor Timur tidak dapat diharapkan akan mengalami kemajuan bila sistem politik yang berlaku masih di bawah syarat-syarat yang otoriter. Kami semakin yakin bahwa perjuangan demokrasi yang sedang tumbuh di tengah rakyat Indonesia akan menemukan titik temu dengan solusi Timor Timur, karena keduanya menghadapi arogansi kekuasaan yang sama. Perjuangan demokratis bagi kami adalah sama berharganya dengan perjuangan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebab demokrasi dan kemerdekaan mempunyai pondasi yang sama, yaitu menegakkan kedaulatan rakyat. Selama kekuasaan yang ada sekarang menjadi trauma dan takut akan kedaulatan rakyat, selama itu pula perjuangan demokrasi dan rakyat Timor Timur akan berjalan beriringan. Rakyat Timor Timur dan rakyat Indonesia adalah dua kapal dengan tujuan yang berbeda, tapi menghadapi "bajak laut" yang sama.

Dari pengadilan ini, SPRIM menyerukan kepada rakyat Indonesia dan para pejuang demokrasi untuk secara berani, tanpa ragu-ragu, dengan berbagai cara yang dimungkinkan untuk mengembalikan rel politik bangsa Indonesia menuju suatu pemerintahan yang demokratis dan anti-kolonialis secara konsekuen. Dengan masih berlangsungnya suatu praktek pendudukan atas bangsa Timor Timur, maka perjuangan demokrasi Indonesia harus bersikap sebagaimana layaknya seorang demokrat sejati yang menganggap soal kemerdekaan suatu bangsa adalah amanat dari konstitusi dan menjadi pokok dari tegaknya hak asasi manusia. Berpikir dan bertindak sebagai seorang demokrat sejati, tanpa mampu menghubungkannya dengan nasib rakyat Timor Timur, sama halnya kita telah mengolok-olok demokrasi sebagai suatu yang dipecah-pecah dan tidak utuh.

Pengadilan atas cita-cita politik bagi suatu Timor Timur yang merdeka, adil, damai da tanpa kekerasan akan semakin membenarkan situasi yang sudah berkembang saat ini, bahwa Timor Timur adalah suatu persoalan yang tidak bisa dihindari dan harus ditanggung di atas pundak para pejuang demokrasi sejati. Alasan-alasan taktis untuk menghindari dukungan perjuangan rakyat Timor Timur, justru akan memberikan citra kurang baik bagi kaum demokrat Indonesia di tengah komunitas kaum demokrat global yang sudah secara implisit dan eksplisit mendukung suatu referendum bagi Timor Timur. Menghindari bicara soal Timor Timur akan menjadikan kita persis seperti gaya penguasa sekarang yang takut untuk bicara soal Timor Timur di tengah masyarakat global, kecuali upaya untuk memanipulasi segala jenis fakta yang menyangkut soal Timor Timur.

Dari persidangan ini SPRIM dan PRD akan terus berada di barisan depan untuk membangun masyarakat demokratis yang tidak hanya menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia, tapi juga menuju tercapaiya kedaulatan rakyat di Timor Timur.

Kami yakin bahwa suatu hari nanti akan tiba, dua bangsa yang bertetangga ini akan mencapai cita-citanya, meskipun dipermulaan banyak kesulitan yang harus dihadapi. Namun kami sangat percaya pada nasehat Vavlac Havel bahwa sekarang ini sebenarnya kami tidak sendirian. "Ada ribuan orang yang tidak bernama mencoba hidup dalam kebenaran dan jutaan orang yang ingin melakukannya, tapi tak bisa. Karena untuk melakukan itu dalam situasi tempat mereka hidup kemungkinan membutuhkan sepuluh kali keberanian dari orang-orang yang telah merintisnya." Inilah yang dilakukan SPRIM dan PRD sekarang!
A LUTA CONTINUA!

III. "DUA KAPAL BERBEDA MENGHADAPI BAJAK LAUT YANG SAMA"

"Sesudah tercapainya kemerdekaan politik bangsa kita, nasionalisme yang di zaman perjuangan serta peperangan kemerdekaan sanggup mengisi serta menyalakan jiwa bangsa kita, sehingga tiap putera dan puteri Indonesia seakan-akan merasa dirinya dilahirkan baru sebagai manusia berharga, memperoleh harga dan rasa diri, ternyata mengandung pada dirinya segi-segi dan sifat-sifat yang berbahaya serta merugikan ... Pada suatu ketika tampak seakan-akan sebagian dari bangsa kita hendak membuktikan persamaan derajatnya dengan kaum penjajah ang lama dengan meniru atau melebihi dalam arti materiil, kedudukan serta cara-cara hidup kaum penjajah."
Sutan Sjahrir

Harus dipahami bahwa rakyat Timor Timur menghadapi masalah dengan pemerintah Indonesia, bukan rakyat Indonesia. Dengan berjalannya waktu dan masuknya berbagai informasi, pengiriman mahasiswa atau pemuda Timor Timur ke wilayah Indonesia dapat disadari, bahwa rakyat Indonesia juga ditindas oleh pemerintah yang sama. Seperti kata pimpinan perjuangan Timor Timur Xanana Gusmao. "Rakyat Timor Timur mengamati gejala-gejala sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Kami merasa kasihan kepada mayoritas rakyat Indonesia yang menderita akibat kesenjangan sosial ekonomi." Uskup Belo juga mengatakan bahwa rakyat Timor Timur mendambakan perdamaian. "Mereka ingin membangun jembatan-jembatan dengan saudara dan saudari Indonesia mereka untuk menemukan jalan serta cara menciptakan keharmonisan dan toleransi." (Pidato Oslo, 10 Desember 1996).

Kedua orang yang menjadi kepercayaan rakyat Timor Timur untuk menyatakan isi hatinya ini telah membuat para aktivis PRD terharu dan merasa malu. Setelah lebih dari 20 tahun pemerintah Indonesia menduduki dan menganiaya bangsa Timor Timur, mereka tetap mampu keluar dari nasionalisme sempit dan melihat manusia Indonesia sebagai rakyat yang juga ditindas, bernasib sama dengan rakyat Timor Timur. Mungkin malah lebih tragis, dijajah oleh pemerintah sendiri yang menjadi alat-alat politik, pemilik modal global dan domestik. Salam persahabatan dan solidaritas ini membuat kami semakin yakin, bahwa perasaan senasib akan melahirkan ikatan yang lebih kuat dan saling percaya. Pemerintah Indonesia tampaknya sangat kuatir dengan jabatan tangan dari rakyat Indonesia pada perjuangan Timor Leste. Lebih ekstrim lagi para kaum demokrat dari PRD, Pijar Indonesia, AJI, SPRIM, PUDI dan SBSI yang jelas bersimpati, kini dikirim ke penjara. Menurut Xanana Gusmao, penangkapan atas para pejuang demokrasi yang juga bersimpati pada perjuangan Timor Timur adalah:

"... untuk mengantisipasi bahaya yang muncul dari dalam masyarakat Indonesia sendiri yang mulai menerima referendum sebagai jalan yang adil untuk solusi menurut norma-norma dekolonisasi PBB... Pemerintah Indonesia selalu menutupi kesalahan-kesalahan politik publik mengenai referendum. Semua yang berbicara tentang referendum adalah subversif." (Apakabar, 15 Januari 1997)

Jose Gusmao, salah seorang perwakilan CNRM dalam sebuah wawancara dengan tabloid Green Left Weekly (26 Juli 1995) melihat pentingnya untuk menghubungkan isu Timor Timor bagi perjuangan demokrasi di Indonesia. Sebagai suara kaum muda, ia melihat munculnya generasi muda Indonesia di kalangan mahasiswa dan intelektual yang berani bicara soal solusi Timor Timur dengan cara yang berbeda dengan penguasa. Suatu yang membuktikan bahwa generasi muda di kedua negeri telah bersepakat tentang suatu solusi damai di Timor Timur melalui suatu proses referendum yang demokratis di bawah pengawasan PBB. Jose Gusmao mengatakan:

"Kita harus bekerja sama dengan gerakan pro-demokrasi di Indonesia dalam rangka menggantikan kediktatoran Soeharto. Kita harus membiarkan masyarakat Eropa tahu tentang pembantaian yang dilakukan Soeharto pada tahun 1960-an ketika 1 juta orang Indonesia dijagal. Kita harus bekerja sama dengan gerakan pro-demokrasi di Indonesia untuk mengabarkan pada dunia tentang pelanggaran hak asasi yang terus berlangsung, tidak hanya di Timor Timur, tapi juga di Indonesia. Perjuangan pembebasan kami bukan hanya untuk Timor Tiimur; ia juga harus menjadi inspirasi bagi gerakan pro-demokrasi di seluruh Asia."

Setelah peristiwa pembantaian Santa Cruz mulai bermunculan para aktivis mahasiswa, aktivis hak asasi manusia dan kaum intelektual yang membicarakan soal Timor Timur. Kelompok-kelompok yang semakin luas ini tentulah mendapat inspirasi dari perjuangan tak kenal takut dan lelah dari rakyat Timor Timur di tengah penindasan yang eksrim dan brutal. Dan, akhirnya mata dunia dan rakyat Timor Timur terkejut dan terbuka matanya bahwa para pejuang demokrasi Indonesia tidak main-main dalam mendukung kawan-kawan Maubere, ketika pada tanggal 7 Desember 1995 ratusan pemuda Indonesia dari PRD dan kaum muda Timor Timur melakukan aksi di kedutaan Belanda dan Rusia. Tujuan aksi ini adalah menentang invasi di Timor Timur dan menyerukan suatu referendum di Timor Timur. Radio Nederlands di Belanda dalam siarannya mengatakan tentang aksi ini:

"Maka gayung aksi Timor pun mulai disambut di Indonesia. Sejak pembantaian Santa Cruz, sampai pelompatan pagar kedubes Amerika di saat KTT APEC, dan seterusnya. Tahun 1990-an menandai tekanan publik dunia, dan, lambat laun, juga publik Indonesia. Sejumlah wakil Indonesia berbicara di Manila, Portugal, Jerman, Belanda, dan Jepang. Tahun 1995, akhirnya mereka tampil di kandang sendiri."

Puto, salah seorang pimpinan aksi yang kini harus mengungsi ke luar negeri menulis dalam buku Rai Timor yang diterbitkan di Australia tentang dampak dari aksi tersebut:

"Saat ini kawan-kawan Maubere yakin bahwa apa yang ia ceritakan saat pertemuan sebelum aksi itu benar. Kini para pendengar radio luar negeri di Timor Leste, Falintil di hutan maupun yang berada di pelosok dunia mengetahui bahwa ada aktivis pro-demokrasi Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Maubere."

CNRM sendiri tampaknya mulai menyadari akan potensi strategis para pejuang demokrasi di Indonesia untuk mempermudah suatu solusi yang damai bagi Timor Timur. Pemerintahan yang otoriter tidak akan menemui kemajuan dalam solusi Timor Timur. Untuk itu adalah hal yang strategis bila dukungan pada gerakan demokratis harus dihubungkan dengan persoalan rakyat Timor Timur. Dalam kata sambutan bagi deklarasi Partai Rakyat Demokratik, 22 Juli 1996 perwakilan CNRM mengatakan:

"Sudah 21 tahun rakyat Maubere memperjuangkan hak kemerdekaannya yang telah dirampas oleh rejim Soeharto. Rakyat Maubere menolak penjajahan, rakyat Maubere mempunyai aspirasi dan ingin berdiri di atas kaki sendiri. Begitu pula rakyat Indonesia, karena mereka senasib dengan kami. Perlawanan yang terus-menerus dilakukan oleh rakyat Maubere dan rakya tertindas di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa rakyat Maubere menginginkan kemerdekaan dan rakyat Indonesia menginginkan perubahan dan kesejahteraan. Perlawanan kami terhadap pemerintah kolonial Indonesia merupakan suatu pelajaran yang berharga bagi kami untuk lebih tahu, untuk lebih membuka mata terhadap kekejaman rejim Soeharto atas rakyat Maubere di Timor Timur. Penyiksaan, penjara, dan pembunuhan yang dialami oleh rakyat Maubere merupakan tuntutan tanah air kami tercinta Timor Loro Sae. Dan sebaliknya kawan-kawan pro-demokrasi pun demikian sebab rakyat kecil sangat mengharapkan Anda untuk membawa aspirasi mereka. ... Perjuangan dan penderitaan kami, akan membuka mata kawan-kawan Indonesia yang belum tahu latar belakang rakyat Maubere, akibat kontrol pers di Indonesia atas persoalan Timor Timur. Dengan adanya partai-partai demokrasi sseperti PRD dan PDI di bawah Megawati, maka rakyat Maubere mengatakan bahwa otak Soeharto telah diubah oleh rakyatnya sendiri. Rakyat Maubere tidak akan pernah menerima penjajahan. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah Portugal maupun saat ini oleh pemerintah Indonesia. ... Rakyat Maubere dan khususnya pemuda-pemudi Timor Timur berjuang bagi tercapainya kemerdekaan dan demokrasi bangsa Maubere. Tanpa kemerdekaan bangsa Mauberee, tidak akan pernah ada demokrasi dan hak asasi di belahan dunia ini, suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa rakyat Maubere hingga kini masih hidup dalam penjajahan pemerintah kolonial Indonesia. Oleh karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia dalam hal ini gerakan pro-demokrasi menunjukkan sikapnya atas dirampasnya hak kami -- hak untuk merdeka."

Semua kepercayaan kawan-kawan Timor Timur, yang mayoritas adalah kaum muda ini, membuktikan kegagalan penguasa untuk terus menutupi bangkai sejarah di Timor Timur. Bau bangkai pendudukan telah dilihat jelas oleh rakyat Indonesia, betapapun rejim mencoba memanipulasinya dengan dogma-dogma right or wrong is my country. Sebuah dogma yang dipakai oleh rejim kolonial Inggris untuk legitimasi penjajahan yang dia lakukan di berbagai penjuru dunia.

Dari sekadar bersuara, kini generasi baru kaum demokrat Indonesia telah melakukan aksi-aksi yang kongkret untuk memberi dukungan. Suatu peningkatan kualitatif yang muncul dari gerakan demokrasi itu sendiri. Dari dukungan yang diam-diam, menjadi dukungan terbuka. Dari aksi yang kurang beresiko hingga aksi dukungan beresiko tinggi, dari bersuara lantang di luar negeri menuju pernyataan terbuka di depan moncong senapan kekuasaan Soeharto di negeri sendiri. Inilah inspirasi yang muncul dari kepercayaan yang diberikan para pejuang Timor Timur yang telah mengorbankan segalanya bagi perjuangan. Kawan-kawan Timor Timur telah mengajarkan pada kaum demokrat Indonesia tentang keberanian dalam situasii yang paling gawat sekalipun. Kawan-kawan Timor Timur telah mendidik kami tentang moral perjuangan, tak takut untuk mati, tak takut untuk terus berjuang. Kawan-kawan Timor Timur telah menunjukkan pada kami bahwa "Kita tidak boleh cengeng dalam berjuang".

Kebangkitan Kaum Demokrat di Indonesia

Pada tanggal 27 Maret 1993, pimpinan perjuangan kemerdekaan Rakyat Timor Timur, Xanana Gusmao -- di depan Pengadilan Negeri Dili di Timor Timur mengucapkan pidato pembelaan atas semua tuduhan para penguasa rejim Soeharto. Pada bagian pembelaannya ia secara optimis melihat akan munculnya generasi baru Indonesia yang berani menyingkap semua kebohongan rejim Soeharto dalam proses pendudukan di Timor Timur. Empat tahun kemudian terbukti harapan dari Xanana Gusmao menjadi kenyataan. Sekarang ini telah banyak lahir kaum muda dari berbagai organisasi. LSM, mahasiswa dan intelektual yang secara terbuka dan terang-terangan mengkritik pelaksanaan HAM di sana. Empat tahun yang lalu, inilah yang dikatakan oleh Xanana Gusmao kepada para jendral-fasis rejim Soeharto:

"... Saya berseru kepada generasi baru Indonesia agar memahami bahwa rakyat Timor Timur lebih menghargai kemerdekaan, keadilan dan perdamaian daripada pembangunan yang dilakukan di luar sana berkat bantuan Australia, Amerika Serikat, dan negeri Eropa lainnya yang punya hubungan ekonomi erat dengan Jakarta. Saya menghimbau rakyat Indonesia untuk memahami bahwa menurut prinsip-prinsip universal dan hukum Internasional, Timor Timur dianggap sebagai wilayah non-otonomi sesuai norma-norma yang mengatur proses dekolonisasi. Saya menyerukan rakyat Indonesia memahami bahwa Timor Timur bukanlah ancaman bagi Indonesia atau faktor yang menganggap ancam keamanan Indonesia. Dongeng komunis adalah cerita usang. Kami tidak hendak memecah-belah Indonesia. Sebab kenyataannya Timor Timur tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia."

"Setiap mendung pastilah mempunyai kilatan cahaya gemilang," kata George Aditjondro, dalam melihat merebaknya dukungan bagi perjuangan Timor Timur di tengah komunitas rakyat Indonesia. Akibat dukungannya pada kemerdekaan Timor Timur dan aktivitas intelektualnya untuk melakukan oposisi atas Soehartp, ia kini hidup di pengasingan. George merupakan suatu fakta bahwa rejim telah gagal mengajak dan memaksa kaum intelektual untuk diam dan sepakat dengan demagogi rejim dalam persoalan Timor Timur. Inspirasi dari moral penentangannya tersebut kini terbukti bukanlah merupakan the only one. Bahkan kini mulai terdengar pula pendapat-pendapat kritis dari kaum intelektual yang berada dalam sistem itu sendiri. Semua perkembangan ini membuktikan bahwa rejim mulai kehilangan dukungan secara pelan tapi pasti atas legitimasi pendudukannya di Timor Timur, di negerinya sendiri.Bagaimanakah suara kaum demokrat Indonesia dalam soal Timor Timur? Mari kita lihat pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan dalam hubungannya dengan Timor Timur.

Pada tanggal 12 November 1991, ABRI menembaki pemuda belasan tahun yang melakukan aksi damai di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur. Peristiwa ini secara historis penting, karena telah membuka mata kaum demokrat Indonesia akan persoalan Timor Timur, dan untuk pertama kalinya diadakan aksi untuk menentang pembantaian tersebut. Di Bandung, pada tanggal 23 November diadakan mimbar bebas solidaritas bagi rakyat Timor Timur. Aksi ini mengeluarkan pernyataan yang ditanda-tangani oleh 10 universitas di Pulau Jawa. Dalam pernyataan sikap dikatakan:

"Kami menuntut pemerintah Republik Indonesia menarik mundur pasukannya secepat mungkin dari Timor Timur, dan memberikan sepenuh-penuhnya dan kebebasan untuk 'menentukan nasib sendiri' bagi rakyat Timor Timur, dalam rangka untuk meminimalkan korban jiwa yang lebih banyak."

Di Yogyakarta, Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta juga mengeluarkan pernyataan sikap yang mempertanyakan legitimasi pendudukan atas Timor Timur. Dalam pernyataan disebutkan:

"Atas pertimbangan kemanusiaan dan umat manusia, kami meminta pada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali segala proses integrasi di Timor Timur, yang tampaknya tetap mempertahankan jiwa melayang secara tanpa henti di luar proporsi dalam usaha mendukung integrasi di antara rakyat Timor. Kami mengusulkan bahwa sebuah referendum yang diawasi oleh PBB harus diselenggarakan sesegera mungkin dalam rangka untuk memenuhi keinginan nyata dari masyarakat Timor Timur."

Dua lembaga yang sejak tahun 1991 getol mengkampanyekan pelanggaran hak asasi di Timor Timur dan Indonesia, INFIGHT dan LPHAM juga menunjukkan posisi politiknya dalam solusi Timor Timur. INFIGHT adalah organisasi yang aktif mendukung aksi pemuda Timor Timur di Jakarta untuk menentang pembantaian Santa Cruz di kantor PBB. Salah seorang pendirinya, Soleh Abdullah, sekarang menjadi pengurus Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Sementara HJC Princen adalah aktivis hak asasi yang menjadi mediator dalam banyak aksi permintaan suaka politik pemuda Timor Timur di Jakarta. Dalam pernyataan bersama, 17 Juli 1995 menulis:

"... kami dari Front Indonesia untuk Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia (INFIGHT) dan Lembaga Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia (LPHAM), dengan keprihatinan yang sangat dalam, menyerukan agar masalah Timor Timur ini dapat diselesaikan secara tuntas dan mengakar dengan tetap berpegang pada prinsip 'Hak Rakyat Timor Timur untuk Menentukan Nasibnya Sendiri'. Tanpa mengacu pada prinsip di atas, kami sangat khawatir rakyat Timor Timur akan terus-menerus menjadi korban kepentingan politik yang tidak berkesudahan. ... Kami percaya bahwa hal tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan cara melakukan Referendum di Timor Timur. Kami tidak melihat kemungkinan lain dari itu. Suatu Referendum yang dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional dengan perpegang teguh pada prinsip 'Hak Rakyat Timor Timur untuk Menentukan Nasibnya Sendiri'. ... Kita semua menyadari sepenuhnya bahwa apa-apa yang akan kita kerjakan di masa datang penuh resiko dan tantangan. Tapi selama bertahun-tahun pula, setiap hari kita melihat dan mendengar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari kita sendiri, saudara-saudari kita di Timor Timur, dan kawan-kawan aktivis di Indonesia menjadi korban pelanggaran hak asasi pemerintah Indonesia. Karena itu pula, tidaklah berlebihan, bila mulai saat ini kita katakan: 'Sekaranglah waktunya kita berbicara '."

Dalam panggung gerakan mahasiswa, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) memasukkan tuntutan kemerdekaan Timor Timur dalam program perjuangannya. SMID adalah organisasi mahasiswa antar-kota yang bersifat terbuka, baik kepada penguasa maupun kepada massa. Organisasi ini berpengaruh luas di kalangan mahasiswa radikal diberbagai kota. SMID mempunyai cabang di Jabotabek, Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Malang, Medan, Lampung, Manado, dan Palu.

SMID terlibat aktif dalam aksi-aksi rakyat dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. SMID mendorong terbentuknya suatu front politik bagi kaum demokrat yang secara khusus melakukan propaganda perjuangan rakyat Timor Timur, yaitu Solidaritas Perjuangan Indonesia untuk Maubere. SMID juga mendorong terbitan-terbitan kampus dan cabang-cabangnya untuk memuat isu perjuangan rakyat Timor Timur, seperti yang dimuat dalam majalah Hayam Wuruk (Universitas Diponegoro), majalah Pijar (Fak. Filsafat UGM), Sumbu (SMID Semarang), dan lain-lain.

Dalam organ nasional SMID Suara Massa, isu Timor Timur dinyatakan dalam setiap edisi dalam kolom "Internasional" bersamaan dengan pemberitaan perjuangan rakyat di negeri-negeri lain. SMID juga mendukung aksi-aksi untuk Timor Timur seperti aksi pada tanggal 7 Desember 1995 di Kedutaan Belanda dan Rusia; aksi 12 November 1995 di Universitas Indonesia; aksi bersama mahasiswa Timor Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur, Januari 1996; aksi bersama mahasiswa-mahasiswa Timor Timur di Semarang sekitar bula Februari 1996. Selain itu SMID juga aktif di forum internasional untuk mengkampanyekan hak menentukan nasib sendiri, seperti yang dilakukan di dalam Asian Student Association. Di Australia, SMID bekerjasama dengan ASIET pada bulan Juli 1995 melakukan kampanye di beberapa negara bagian untuk mendukung referendum di Timor Timur.

Sifat terbuka SMID untuk mendukung perjuangan rakyat Timor Timur membuktikan bahwa propaganda di lingkungan mahasiswa adalah tempat strategis untuk mendelegitimasi rejim. Karena itu SMID menyatakan secara tegas dalam program perjuangannya:

"Secara aktif membangun solidaritas internasional untuk dunia yang damai dan demokratis dalam menentang imperialisme dan kolonialisme, termasuk mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan bagi rakyat Maubere."

Dalam penjelasannya atas program perjuangan ini, dinyatakan:

"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah agenda mendasar dari perjuangan rakyat Maubere, oleh karena itu, ini harus menjadi tuntutan dari gerakan demokrasi di Indonesia ... Apa yang harus dibangun sekarang ini adalah mendorong terciptanya persatuan dalam gerakan demokrasi di Indonesia, sehingga gerakan demokrasi tersebut sanggup memberikan dukungan sejati bagi perjuangan rakyat Timor Timur untuk Menentukan Nasib Sendiri... Saatnya sudah tiba untuk menyatukan perjuangan menuntut kesejahteraan, kebebasan politik, keadilan sosial, dan kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia dan Maubere. Kita ditindas oleh kekuasaan yang sama. Peluru yang menembus badan para pejuang Timor Timur adalah peluru yang sama yang membunuh rakyat Indonesia. Senjata yang diimpor dari Amerika, Australia, Swedia, Inggris dan Jerman adalah senjata yang sama yang digunakan untuk rakyat Indonesia..."

Sri Bintang Pamungkas, ketua umum Partai Uni Demokrasi Indonesia juga menunjukkan perhatian yang tegas dalam soal Timor Timur. Dalam pembicaraan dengan saya di LP Cipinang dikatakan bahwa persoalan Timor Timur harus dipandang dari tiga landasan, yaitu PBB, historis dan konstitusional. Menurut PBB, Timor Timur masih belum diakui sebagai wilayah RI, karena itu pemerintahan Soeharto harus menghargai organisasi ini dan menjalankan semua resolusinya yang menyangkut Timor Timur. Secara historis, wilayah geografis Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda. Bila penetapan geografis ini tidak diterima bisa jadi Kalimantan Utara, Irian Timur, dijadikan wilayah Indonesia. Dan Timor Timur bukanlah warisan historis geografi Hindia Belanda. Dan terakhir, jelas sekali apa yang dilakukan di Timor Timur menyimpang dari Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa.

Kelompok aktivis mahasiswa yang rajin mempropagandakan perjuangan Timor Timur adalah Yayasan Pijar Indonesia. Dengan "aksi reformasi" Pijar melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa dan kaum demokrat agar juga menghubungkan perjuangannya dengan persoalan Timor Timur. Untuk tujuan aksi informasi tersebut, Pijar memuat persoalan Timor Timur dalam buletin mingguan mereka Kabar dari Pijar (KdP). Pijar juga menerbitkan buku tentang Timor Timur seperti terjemahan laporan utusan PBB Bacre Waky Ndiate ketika mengunjungi Timor Timur pada bulan Juli 1994 dan pledoi sekjen Renetil Fernando de Araujo yang berjudul "Anak Muda Timor Timur Melihat Persoalan Bangsanya". Pijar juga memperingati pembantaian 12 November 1995 dengan penyalaan lilin perdamaian di Jakarta. Seperti SMID, SPRIM dan PRD, Pijar juga menjadi anggota dari APCET (Asia Pacific Coalition on East Timor) yang berkantor di Filipina.

Pijar Indonesia termasuk salah satu unsur dari gerakan demokrasi yang juga menganggap penting menghubungkan isu Timor Timur dengan program politik kaum demokrat di Indonesia. Coki Naipospos, salah seorang pendiri Pijar mengatakan dalam Inside Indonesia (Oktober-Desember 1996):

"Kesempatan untuk menuntaskan persoalan Timor Timur sangat tergantung pada demokratisasi di Indonesia. Ada dua asumsi di balik pernyataan ini. Pertama, selama rejim Soeharto terus berkuasa hanya sedikit kemauan untuk berdialog tentang hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Kedua, pemerintahan baru pasca Soerharto nanti memerlukan dukungan domestik dan internasional yang kokoh untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan akan sangat terganggu oleh persoalan yang diwariskan oleh rejim sebelumnya... Tapi perubahan politik di Indonesia tidak secara otomatis membawa perubahan bagi Timor Timur. Hubungan kerjasama antara gerakan demokrasi di Indonesia dan kampanye untuk kemerdekaan Timor Timur akan tetap krusial. Berbarengan dengan perubahan politik yang terjadi."

Di Yogyakarta para aktivis mahasiswa yang bergabung dalam LSM yang bernama Lekhat (Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat) juga giat melakukan propaganda tentang Timor Timur. Mereka mempunyai terbitan yang bernama Suara Rakyat Maubere. Lembaga ini juga menerbitkan pembelaan dari Aleixio da Silva, Juvencio de J. Martins dan pembelaan Xanana Gusmao.

Di Salatiga para mahasiswa Satya Wacana yang bergabung dalam Yayasan Geni juga melakukan kampanye persoalan Timor Timur dalam buletin mereka Asap. Pada tahun 1995 para dosen dan mahasiswa Satya Wacana melakukan protes keras atas pembunuhan di Liquisa. Para anggota Yayasan Geni juga menulis artikel kritis tentang monopoli kopi di majalah mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Kelompok-kelompok hak asasi dalam LSM juga kerap mengangkat isu Timor Timur bila terjadi pelanggaran HAM di sana seperti PIPHAM, YLBHI, PBHI dan Elsam. YLBHI membantu pendampingan hukum sebagai pengacara bagi aktivis Timor Timur yang diadili di Pulau Jawa.

Di kalangan intelektual juga terjadi perubahan dalam melihat Timor Timur. Prof. Lukman Soetrisno dari Universitas Gadjah Mada mengadakan penelitian tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat Timor Timur paska integrasi. Sayangnya, hasil penelitian ini tidak begitu disukai oleh ABRI karena memberikan banyak kritikan dan menunjukkan berbagai dampak negatif dalam proses pembangunan di Timor Timur. Arief Aris Mundayat, dosen pada Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada juga menentang pendudukan militer di sana dan menceritakan dampak negatifnya. Tulisannya tentang Militer dan Timor Timur dimuat dalam majalah mahasiswa Fak. Filsafat UGM, Pijar. Aries juga salah seorang intelektual yang menjadi pengurus pusat PRD sebagai Ketua Departemen Litbang. Di Salatiga, Ariel Heryanto dan Arief Budiman, dua orang sahabat dari George Aditjondro juga intelektual "oposisi" atas rejim yang concern dalam persoalan demokrasi dan Timor Timur. Dr. Muchtar Pakpahan, yang merupakan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia juga sepakat dengan diadakan referendum di Timor Timur.

Wimanjaya K. Liotohe, pengarang buku Primadosa mengatakan bahwa, "Masalah Timor Timur ini memang pelik dan gawat, karena sifatnya kompleks, baik dari segi juridis formal, maupun menyangkut segi hak-hak asasi manusia tentang penentuan nasib sendiri bagi suatu bangsa." (Indonesia dalam Sorotan Dunia, Jakarta, 1996, h. 43). Menurut Wimanjaya ada empat hal yang menjadikan Timor Timur merupakan suatu persoalan. Pertama, PBB belum mengakui sah posisi dan kekuasaan Indonesia atas Timor Timur dan masih tetap mengakui wilayah itu sebagai milik administratif kekuasaan Portugal, sedang Indonesia beranggapan dengan terjadinya integrasi Timor Timur dalam wilayah RI maka persoalan Timor Timur dianggap selesai.

Kedua, resolusi PBB menyerukan Indonesia menarik mundur tentara RI dari wilayah Timor Timur dan menyelesaikan status Timor Timur melalui perundingan segitiga Indonesia-Portugal-Rakyat Timor Timur dengan perantaraan PBB. Indonesia menganggap tentara Indonesia di Timor Timur tidak lagi bersifat operasional teritorial melainkan sekadar menjaga keamanan penunjang pembangunan. Ketiga, perundingan antara rakyat Timor Timur yang pro-integrasi dan anti-integrasi diselenggarakan terakhir di Schlossingen, Austria dan mencatat point-point antara lain, Indonesia harus mengakui eksistensi rakyat Timor Timur dengan cara melindungi latar belakang adat-budaya rakyat setempat, sedangkan penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Sekjen PBB. Keempat, perundingan segitiga Indonesia-Portugal-PBB yang diselenggarakan di London, 16-17 Januari 1996 tidak mencapai banyak kemajuan, sehingga masih dilanjutkan lagi pertengahan tahun ini di bawah pimpinan utusan Jepang di PBB bertempat di Austria (Wimanjaya, Indonesia dalam Sorotan Dunia, Jakarta, 1996, h. 40)

MR Siregar dalam bukunya Tragedi Manusia dan Kemanusiaan mengatakan bahwa sebelum Orde Baru, bangsa Maubere tidak pernah dipandang sebagai salah satu suku dari bangsa Indonesia, dan kawasan Timor Timur tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda. "Tapi toh bangsa Maubere juga tidak terkecuali dari proses pemusnahan bansa". Apa yang dialami oleh rakyat Timor Timur adalah sebuah tragedi yang juga dialami oleh rakyat Indonesia. Jangankan atas bangsa lain, atas bangsanya sendiri rejim Soeharto tega menurunkan tangan besi penuh darah. Seperti dikatakan Siregar:

"Tragedi bangsa Maubere di Timor Timur adalah bagian yang tak terpisahkan dari tragedi manusia dan kemanusiaan yang menimpa Indonesia. Pencaplokan atas Timor Timur dan tragedi yang menimpa rakyat negeri itu adalah tak terbayangkan tanpa lahirnya Orde Baru ... dan dengan demikian, nasib bangsa Meubere dipertautkan erat dengan nasib rakyat Indonesia oleh penindas mereka yang sama -- jendral-jendral fasis Indonesia.
... Bagi rakyat Indonesia yang tak berkepentingan atas pemacuan perkembangan kapitalisme model abad 18, terutama yang berjuang menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, adalah suatu hal ihwal yang sangat penting dan tak terungkapkan, dalam menunaikan solidaritas kemanusiaannya terhadap rakyat Maubere, untuk juga memahami proses pencaplokkan ini dan tragedi berdarah akibat dari pencaplokkan tersebut."

Dr. Amien Rais, Ketua Umum Muhamadiyah, yang baru saja digeser posisinya dari Dewan Pakar ICMI karena kritik kerasnya atas eksploitasi kekayaan alam di Indonesia dalam kasus Busang dan Freeport, juga menyatakan bahwa Timor Timur bisa saja dipisahkan dari Indonesia bila itu memang kehendak dari rakyatnya. "Jika perkembangan dalam tiga atau empat tahun ke depan tetap tidak menentu ... Jika rakyat Timor Timur tetap menginginkan referendum maka saya akan berkata, lebih baik untuk memberika pada mereka kesempatan untuk melakukan referendum. Bahkan jika mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Biarkan saja. Ini akan baik bagi mereka dan baik bagi Indonesia pula ..." (Patrick Walters "Let East Timor Decide"; Muslem Chief", The Australian, 11 Desember 1996).

Prof. Dr. Muladi, Rektor Universitas Diponegoro dan anggota Komnas HAM juga mengatakan bahwa Indonesia juga harus siap menerima solusi referndum. Ia mengatakan dalam wawancaranya di majalah Sinar, 4 Maret 1995:

"Indonesia jauh-jauh harus harus siap-siap menghadapi hal yang paling buruk, misalnya seandainya PBB memutuskan adanya referendum. Kita harus siap itu. ... Tapi orang yang selalu berpikiran strategis harus memikirkan kemungkinan terburuk dalam soal Timor Timur ini, ya melaksanakan referendum. Kita harus siap itu, tidak bisa menghindar. Kecuali kalau kita tidak mengakui PBB. Ada negara yang penduduknya hanya 200-an ribu. Republik Solomon, Monaco, Brunei. Timor Timur itu penduduknya sekitar satu juta orang. Jadi, mereka akan terpana terhadap kemerdekaan, sebagai isu internasional ... Mereka masih mengharapkan sesuatu yang lebih baik, termasuk itu tadi, kemerdekaan."

Pada awal tahun 1997, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan Surat Gembala Pra-Paskah yang bertitel Keprihatinan dan Harapan. Surat Gembala Pra-Paskah ini ditandatangani oleh ketua KWI, Kardinal Julius Darmaatmadja SJ dan Sekjennya Mgr. MD Situmorang, OFM. Cap. Surat Gembala ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam atas berbagai permasalahan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, yang meliputi: hukum yang kurang ditegakkan secara tegas, adil dan konsisten; hak-hak dan martabat manusia kurang dihargai; keadilan seakan-akan hanya berlaku bagi yang kuat, kaya, dan yang berkuasa; masih sering terjadi diskriminasi dalam berbagai bidang terhadap beberapa golongan masyarakat; hak-hak orang kecil kurang dihormati dan dilindungi; rakyat sering diperlakukan sebagai abdi dan kurang dilayani; ada kesenjangan antara kata-kata indah dan tingkah laku, serta kurangnya keteladanan; korupsi, kolusi, manipulasi juga rasanya makin meluas dan mengakar. Surat Gembala Pra-Paskah ini mengajukan 10 pasal "untuk mawas diri, agar kita bersama dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan". Pada butir kesepuluh disebutkan:

"Di sini kami mengingatkan juga masalah Timor Timur. Kita berdoa, semoga Tuhan mencurahkan damai dan ketentraman di sana dan rasa kasih pada kita semua. Kami berharap, agar semua pihak melakukan introspeksi yang mendalam dan bertanya mengapa sesudah 20 tahun integrasi, sebagian masyarakat Timor Timur masih belum dapat menghayatinya. Kami berpendapat bahwa kunci penyelesaian yang baik adalah peralihan dari pendekatan keamanan ke penciptaan lingkungan dan suasana sosial, di mana orang-orang Timor Timur mengalami secara nyata, bahwa identitas kultural, religius dan historis mereka akui, dihargai dan dilindungi. Sangatlah penting memperhatikan apa yang sungguh-sungguh didambakan oleh masyarakat di sana."

Dari fakta-fakta yang kami uraikan, jelas bahwa PRD dan SPRIM tidaklah sendirian dalam mengurus persoalan Timor Timur. Bila Timor Timur empat tahun yang lalu hanya dibicarakan di panggung internasional, kini persoalan tersebut sudah menjadi pembicaraan bahkan program perjuangan dari berbagai kalangan di dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak bisa lagi bersikap kepala batu dengan cara menutup mata dan telinga atas perkembangan ini. Menurut SPRIM saatnya akan tiba, suatu hari nanti, ketika rakyat Indonesia menyesali perang yang keliru di Timor Timur. Bila rakyat Indonesia dan rakyat Timor Timur sepakat pada solusi referendum di bawah pengawasan PBB dan hak menentukan nasib sendiri, maka pada saat itu rakyat dua bangsa akan bersatu menghadapi musuh bersama -- kekuasaan otoriter rejim Soeharto. Rakyat Indonesia dan rakyat Maubere adalah "dua kapal berbeda menghadapi bajak laut yang sama".

IV. PRD DAN PERSOALAN TIMOR TIMUR

"Kami bersikeras untuk mengajukan syarat-syarat yang menjadikan perjuangan untuk kemerdekaan itu logis. Satu-satunya jalan yang pasti untuk mencapai tujuan ini ialah melalui perjuangan massa tanpa kompromi dan dengan tekad yang pasti untuk menggulingkan fasisme dan mendirikan bentuk pemerintahan yang demokratis."

Nelson Mandela, Juni 1953

Surat dakwaan saya pada tingkat primair, subsidair, lebih subsidair, dan lebih subsidair lagi dipenuhi dengan usaha untuk mempidanakan aktivitas politik mendukung referendum bagi rakyat Timor Timur guna menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kelakuan bangsa sendiri untuk mengadili rakyatnya sendiri yang mencoba menantang pendudukan yang tidak dikehendaki rakyat hanya pantas dilakukan oleh penguasa fasis dan kolonialis.

Era Gubernur Jendral Hindia Belanda memang telah berakhir, tapi saya merasa praktek dan mentalitasnya sedang dijalankan oleh para penguasa di sini. Sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak dapat ditaklukkan oleh kekerasan dan segala tipu daya diplomasi kolonialis di pelbagai front internasional. Bila perlu, perang dan pertumpahan darah dilakukan sebagai usaha terakhir bila cara-cara damai dan diplomatis tidak mampu mengubah perilaku kaum kolonialis. Dan pada masa kini, dengan tanpa perlu banyak membaca referensi, dengan melihat ke dalam isi hati rakyat Timor Timur, kita dapat melihat adanya perasaan sama seperti itu. Mereka menghendaki perdamaian di mana kedaulatan tidak dikebiri atau dianeksasi oleh kekuatan asing. Suatu upaya untuk mengintegrasikan rakyat Timor Timur dengan mengimpor "nasionalisme semu" dari luar akar sejarah mereka, sama saja dengan praktek yang dilakukan oleh Portugis dengan wujud berbeda, tapi mempunyai substansi yang sama yaitu, tidak adanya kedaulatan rakyat Timor Timur. Pembangunan material di Timor Timur tidak mungkin mempunyai arti, bila rakyat itu sendiri merasa bahwa semua yang dilakukan dan direncanakan adalah hasil "pekerjaan" dan keringat dari "pihak luar", yang sampai saat ini belum dapat memahami kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah bangsa.

Sebagai sebuah bangsa yang paham bagaimana menjijikkannya kehidupan sebuah bangsa yang tidak berdaulat, republik ini mempunyai sebuah pembukaan konstitusi yang secara tegas menyatakan penolakan kepada segala bentuk kolonialisme dan mendukung setiap usaha untuk menentukan nasibnya sebuah bangsa dengan cara-cara damai.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Konsitusi adalah batu pijakan dan penunjuk arah dari sebuah negara bangsa. Oleh karena itu sebuah pemerintahan harus tunduk, patuh dan menjalankannya secara konsisten dan konsekuen. Sekarang ini prinsip mendasar dari konstitusi Indonesia sedang dilecehkan oleh kemunafikan berbagai bangsa dengan mendorong rejim Soeharto untuk mempraktekkan suatu ekspansi politik dengan menguasai bangsa lain melalui cara-cara kekerasan dan membuka suatu trauma perang sipil yang panjang di Timor Timur. Praktek ekspansi tersebut, selain tidak menjalankan janji Pembukaan UUD 1945, juga telah mengakibatkan dampak-dampak yang merugikan rakyat Indonesia.

Pertama, pemborosan belanja negara untuk membiayai operasi-operasi militer, belanja senjata dan proyek pembangunan mercusuar. Pemborosan belanja negara tersebut pada layaknya dapat digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan rakyat Indonesia atau memberikan subsidi bagi kesejahteraan sosial rakyat.

Kedua, perang sipil yang berkepanjangan telah menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit, baik di kalangan prajurit ABRI, para pejuang Timor Timur, maupun rakyat sipil. Ini mengakibatkan suatu trauma psikis bagi prajurit beserta sanak-keluarganya.

Ketiga, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, seperti yang dicanangkan oleh Soekarno, dan menjadi roh dari Gerakan Non-Blok adalah penghapusan segala jenis kolonialisme dan neo-kolonialisme. Sekarang ini masalah Timor Timur merupakan hal yang memalukan bagi politik diplomasi Indonesia. Diplomasi Indonesia bisa keluar dari jalan buntuk bila kembali pada prinsip yang menghargai kemanusiaan dan kemerdekaan sebuah bangsa.

Keempat, Negara Indonesia adalah produk historis dari geografi administratif penjajahan Belanda. Karena itu, hal-hal yang menyangkut wilayah negara dan perbatasannya ditentukan oleh latar belakang historis tersebut. Upaya untuk menolaknya, hanyalah sekadar legitimasi belaka untuk membenarkan suatu praktek ekspansi yang gagal di Timor Timur.

Kelima, persoalan Timor Timur adalah suatu bagian yang tak terpisahkan dari usaha penegakan perdamaian di seluruh dunia. Suatu sikap keras kepala untuk mempertahankan legitimasi integrasi tanpa mempedulikan suara dan pendapat masyarakat internasional membuktikan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini tidak mengikuti perubahan zaman dan tetap mempertahankan cara-cara politik gaya lama yang sudah sepantasnya ditanggalkan menjelang pergantian abad 20 menuju abad 21.

Untuk melakukan suatu transformasi damai bagi upaya rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, maka PRD telah mengeluarkan resolusi yang mendukung solusi Timor Timur melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyerahkan solusi masyarakat Timor Timur sesuai dengan Resolusi PBB No, 3485/1075, yang menyepakati penghentian pendudukan Timor Timur dan mengupayakan usaha-usaha untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Maubere.
2. Mengurangi operasi-operasi dan administrasi militer atas Timor Timur dan menyerahkannya kepada suatu konsorsium keamanan multinasional yang independen di bawah rekomendasi PBB seperti yang dilakukan di Bosnia, Kamboja dan Palestina.
3. Membuka Timor Timur bagi para jurnalis, lembaga hak asasi manusia, perwakilan palang merah dunia, individu, peneliti, dan semua pihak yang hendak mengetahui kondisi di Timor Timur dengan cara obyektif, tanpa sensor, dan pencekalan-pencekalan.
4. Menjalankan suatu proyek desentralisasi politik yang memberikan otonomi sepenuh-penuhnya bagi Timor Timur, pengurangan personil militer, pendirian kantor palang merah internasional, pasukan pemelihara perdamaian antar-bangsa, hingga terlaksananya sebuah REFERENDUM bagi rakyat Timor Timur.

Dakwaan yang dikenakan kepada saya dan kawan-kawan, atas keyakinan politik yang tidak menghendaki Timor Timur hidup dalam situasi mirip negeri kami pada zaman kolonial dulu, merupakan hasil pendidikan dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Prinsip-prinsip sejarah dari rakyat Indonesia yang terkenal gigih untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat, saat ini tidak tampak dalam persoalan Timor Timur. Persidangan ini akan menjadi suatu pesan kepada penguasa dan rakyat Indonesia bahwa praktek aneksasi atas Timor Timur telah menjadikan bangsa kita menjadi "paria peradaban" di tengah bangsa-bangsa lain. Untuk menghindarinya, tidak ada jalan lain, kecuali menyerahkan solusi Timor Timur itu sendiri. Dan referendum lah satu-satunya cara yang adil dan demokratis untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan Timor Timur, yang kini semakin berlarut-larut karena sikap penguasa Indonesia yang kaku dan konservatif. Untuk itu, kinilah saatnya bagi kaum demokrat untuk tanpa ragu-ragu menunjukkan komitmen politiknya bagi persoalan Timor Timur, sebagai bagian dari perjuangan demokrasi itu sendiri.

V. SEJARAH PERJUANGAN SPRIM

"Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh kemerdekaannya kembali; itulah hukum sejarah yang tidak dapat dimungkiri. Hanya soal proses dan cara bagaimana mereka memperoleh kembali kemerdekaan itu yang tergantung pada mereka yang pada saat itu memegang kekuasaan"
Moh. Hatta dalam Indonesia Merdeka, 1924

Pada tanggal 12 November 1991, ABRI menembaki demonstrasi damai kaum muda Timor Timur di Santa Cruz, Dili. Pembantaian ini menjadi topik utama dalam pemberitaan pers nasional dan asing keesokan harinya. Tangan berdarah rejim Soeharto kembali memakan korban rakyat tak berdosa. Malamnya, pemerintah berusaha memberikan keterangan pers dan berdemagogi tentang keterlibatan GPK dalam peristiwa berdarah di pemakaman Santa Cruz. Tidak tampak adanya penyesalan atas tindakan penembakan atas rakyat Timor Timur yang tidak bersenjata dan tidak melakukan suatu tindakan yang mengganggu rakyat setempat. Jumlah korban yang mati, luka-luka, dan menghilang tak pernah dengan pasti ditemukan bekas-bekasnya. Beberapa LSM di Jakarta seperti LPHAM, YLBHI, dan INFIGHT mengirim surat protes terbuka kepada penguasa atas terjadinya tragedi pembantaian tersebut. Di Bandung para aktivis mahasiswa menggelar aksi solidaritas mengutuk penembakan tersebut. Para aktivis mahasiswa di Yogyakarta juga melayangkan surat protes kepada penguasa.

Peristiwa ini menandai fase baru dalam perjuangan demokrasi di Indonesia, yaitu perhatian pada persoalan Timor Timur, khususnya pada pelanggaran hak asasi manusia yang dipraktekkan militer di sana. Muncullah kebutuhan mencari sebanyak mungkin informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Timor Timur, yang oleh penguasa Orde Baru diklaim sebagai propinsi ke-27. Namun perhatian atas Timor Timur ini lebih merupakan reaksi atas pelanggaran hak asasi di sana. Ketika pemberitaan tentang tragedi Santa Cruz reda setahun kemudian, isu Timor Timur hilang kembali dari perbincangan kaum demokrat. Pada saat yang bersamaan kemunculan kekuatan demokrasi ekstra-parlementer sedang menunjukkan kekuatannya. Aksi-aksi massa dari berbagai sektor masyarakat muncul ke permukaan di berbagai daerah. Tuntutan-tuntutan reformasi politik semakin menunjukkan hasilnya dengan berbagai keterbukaan yang terpaksa harus diberikan oleh rejim. Demonstrasi dan unjuk rasa menjadi metode perjuangan yang terbukti ampuh. Dari kawah inilah mulai bermunculan bibit-bibit radikalisme di kalangan mahasiswa.

Sikap malu-malu dalam mendukung referendum untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur di kalangan kaum demokrat mendapat kemajuan kualitatif dengan terbentuknya organisasi payung Persatuan Rakyat Demokratik di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1994. Organisasi ini merupakan organisasi payung dari berbagai sektor masyarakat di Indonesia yang sepakat memperjuangkan demokrasi dengan metode perjuangan pengerahan-pengerahan massa. Dalam program politik perjuangannya PRD secara tegas menyatakan dukungan pada proses penyelesaian damai di Timor Timur melalui referendum yang diawasi oleh PBB. PRD juga akan mengawasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rejim Soeharto atas rakyat Timor Timur sebagai sebuah bangsa. Inilah untuk pertama kalinya sebuah organisasi politik secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Timor Timur kepada penguasa, kepada rakyat Indonesia, kepada rakyat Maubere dan kepada masyarakat internasional.

Mengapa harus secara terbuka mendukung referendum?
PRD memandang apa yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Maubere adalah sesuai dengan cita-cita Pembukaan UUD 1945. Untuk meluruskan pelaksanaan konstitusi ini, yang sekarang sedang diselewengkan oleh penguasa, tidak perlu takut untuk menyatakannya kepada rakyat Indonesia. PRD bertugas menyadarkan rakyat Indonesia dan kaum demokrat khususnya akan praktek agresi wilayah yang hanya menjadi rekayasa dari para Jendral di Jakarta. Langkah keliru akan perang yang salah di Timor Timur harus segera dihentikan, bila tidak rakyat Indonesia akan meratapi nasibnya, persis seperti rakyat Amerika menyesali perang Vietnam sampai kini, bahkan oleh generasi yang tidak mengalami perang itu sendiri. Dukungan internasional atas tuntutan referendum merupakan payung politik yang akan membuat rejim Soeharto semakin kehilangan muka bila harus menindas rakyatnya yang mendukung perjuangan rakyat Maubere. Persis seperti Douwes Dekker, seorang Belanda, yang dengan gigih menentang kolonialisme bersama kaum pergerakan Indonesia di tahun 1920-an.

Enam bulan setelah berdirinya PRD terjadi aksi meloncat pagar Kedutaan Amerika di Jakarta ketika Presiden Clinton datang untuk menghadiri konferensi pembentukan APEC di Bogor, pada November 1994. Aksi ini kembali menjadikan Timor Timur sebagai isu yang mencoreng muka diplomasi politik Indonesia dihadapan dunia. Peristiwa APEC berubah menjadi ajang kampanye menentang pendudukan rejim Soeharto atas Timor Timur. Beberapa orang pemuda Timor Timur yang terlibat aksi namun gagal untuk meloncati pagar lalu datang ke sekretariat PRD untuk menyerahkan tuntutan aksi. Pada saat itulah kami melihat dan berkenalan langsung dengan para pemuda belasan tahun, yang dengan militansinya telah gagal dikalahkan oleh kekuatan ABRI dengan dukungan dana dan intelijennya. PRD merasa kecil dibandingkan dengan kualitas perlawanan para pemuda Timor Leste dengan slogannya Patria ao Morte! (Merdeka atau Mati). Slogan ini persis dengan slogan para pejuang republik ketika harus mempertahankan revolusi kemerdekaan di tahun 1945 dahulu.

Dari kontak dengan kaum muda Timor Leste tersebut, PRD mulai yakin sepenuh-penuhnya adalah suatu kewajiban moral dan politik bagi kaum demokrat yang melawan rejim anti-demokrasi Soeharto untuk dapat menghubungkan gerakannya dengan tuntutan rakyat Timor Timur. Rakyat Timor Timur dan kaum demokrat Indonesia menghadapi musuh yang sama. Bagi PRD perjuangan rakyat yang berjumlah sektar 700.000 orang untuk tidak kenal takut dan menyerah melawan ABRI yang bersenjata lengkap dan modern merupakan guru yang baik untuk memahami watak sebuah perjuangan yang sejati. Perjuangan yang banyak memakan korban nyawa namun tidak pernah kenal takut dan mundur untuk terus maju melawan musuh yang paling kuat sekalipun. Ini sangat berkebalikan dengan kualitas kaum demokrat Indonesia yang suka cengeng bila direpresi, tiarap bila diintimidasi, bahkan menjadi oportunis bila berhadapan dengan penguasa yang garang.

Kualitas perjuangan rakyat yang tidak kenal takut dan memakan korban yang banyak tidak perlu diragukan lagi merupakan sekutu yang dapat dipercaya. Untuk itu adalah suatu pelecehan bila gerakan demokrasi Indonesia yang masih baru bangkit tidak dapat menghubungkan perjuangannya dengan tuntutan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari sinilah mulai dirasakan perlunya dibuat suatu wadah tersendiri yang secara khusus mendorong kaum demokrat Indonesia, agar secara aktif dan terbuka mendukung tuntutan rakyat Timor Timur. Beberapa orang dari PPBI, SMID, STN, dan JAKKER lalu mengadakan diskusi dengan pemuda dan mahasiswa Timor Timur di Jawa akan pentingnya mendirikan wadah yang mengorganisir suatu propaganda politik untuk lebih mengaktifkan kaum demokrat dalam isu Timor Timur. Wadah ini harus dapat menggerakkan rakyat Indonesia dalam aksi-aksi terbuka bersama pemuda Timor Timur, untuk mendidik rakyat Indonesia itu sendiri agar memperjuangkan demokrasi bersama-sama dengan tuntutan referendum bagi Timor Timur.

Dalam wawancara dengan Radio Nederland pada bulan Desember 1995, saya menjawab pertanyaan reporter dari Belanda yang menanyakan aktivitas PRD dalam solusi persoalan Timor Timur:

"Munculnya satu gerakan baru yang dimotori oleh kawan-kawan SMID, PPBI, PRD, STN, dan Jakker, yaitu sekelompok ormas gerakan demokrasi baru, yang melihat persoalan Timor Timur merupakan satu persoalan yang tidak dipisahkan juga dari problem gerakan demokrasi di Indonesia. Karena secara konstitusional tindakan yang dilakukan oleh rejim Soeharto di Timor Timur itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sementara perang berlarut-larut di Timor Timur itu telah banyak menghabiskan sumberdaya manusia dan juga sumberdaya ekonomi untuk kepentingan perang tentara di sana.
Munculnya kelompok-kelompok demokrasi di Indonesia seperti PRD yang mendukung gerakan di Timor Timur ini suatu fenomena baru yang juga berhubungan dengan perubahan strategi kawan-kawan di Timor Timur sendiri. Selama ini bila kita melihat front perjuangan dengan kawan-kawan di Timor Timur mereka menggunakan dua strategi. Satu, perjuangan bersenjata di Timor Timur; kedua, diplomasi internasional.
Sekarang ini saya melihat ada kemajuan dari dua sisi. Pertama, dari gerakan demokrasi Indonesia. Kedua, dari kawan-kawan Timor Timur sendiri yang menganggap bahwa perjuangan Timor Timur ini pun tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demokrasi di Indonesia. Atau paling tidak, bila ada demokrasi di Indonesia dapat direbut, ini akan mempermudah kawan-kawan di Timor Timur untuk mencapai kemerdekaan. Kawan-kawan di Indonesia sendiri melihat bahwa persoalan Timor Timur ini bisa merupakan satu kunci juga untuk memblejeti yang namanya tentara di mata rakyat Indonesia. Kita bisa memblejeti pelanggaran konstitusional terhadap negeri ini oleh rejim yang berkuasa sekarang, kita bisa melihat kerugian psikologis yang diderita oleh bangsa Indonesia akibat perang ..."

Pada bulan Maret 1995 didirikanlah SOLIDARITAS PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA UNTUK MAUBERE atau disingkat SPRIM. Kami menggunakan kata Maubere bukan Timor Timur, karena kata Maubere merupakan suatu identifikasi kultural rakyat yang menunjukkan bahwa dirinya bukanlah bagian dari kultur pendudukan. Seperti penggunaan kata Indonesia dan Hindia Belanda bagi kaum pergerakan Indonesia di zaman kolonial dahulu.

Di dalam pendiria tersebut disepakati tiga landasan dasar dari SPRIM sebagai pedoman organisasinya. Pertama, Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan kristalisasi dari pengalaman rakyat Indonesia yang berjuang tak kenal takut untuk melawan kolonialisme Belanda dan pendudukan fasisme Jepang. Pembukaan ini menjadi patokan bagi rakyat dan pemerintah RI bahwa segala hal yang berhubungan dengan praktek kolonialisme sangat bertentangan dengan perikemanusiaan, perikeadilan dan perdamaian dunia. Kolonialisme juga bertentangan dengan seluruh pasal yang terdapat dalam Pancasila yang dimuat dalam alinia keempat.

Kedua, Piagam Dasasila Bandung yang dideklarasikan pada tahun 1955 di Bandung. Piagam ini melahirkan apa yang disebut sebagai Gerakan Non-Blok (GNB). Soekarno bersama para negarawan Asia Afrika memimpin negara-negara merdeka di Asia Afrika agar bersatu menentang segala praktek kolonialisme dan imperialisme. Bersatunya bangsa-bangsa yang pernah merasakan dihina oleh praktek kolonialisme negara-negara Barat dan kini berdiri sama tinggi dengan bekas penjajahnya, menunjukkan bahwa kolonialisme tidak akan mendapat tempat lagi dalam sejarah peradaban manusia.

Ketiga, Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Piagam ini merupakan suatu komitmen universal dari negara-negara Barat untuk memperjuangkan demokrasi dan penghargaan atas manusia tanpa mengenal bangsa, ras merupakan hasil dialektika masyarakat Barat atas praktek-praktek fasisme, kolonialisme dan imperialisme yang telah mengorbankan perang dan memusnahkan peradaban. Dari sebuah perang yang merendahkan martabat manusia lahirlah suatu dokumen abadi yang meninggikan kemanusiaan di atas segala-galanya. Inilah cara masyarakat beradab mengambil hikmah dari kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Dari ketiga pedoman di atas lalu SPRIM merumuskan program-program tuntutan yang akan menjadi bahan pendidikan pada rakyat Indonesia serta menjadi bagian dari penyelesaian persoalan Timor Timur. Program tuntutan tersebut meliputi:
1. Meluruskan kembali praktek politik kekuasaan Orde Baru agar kembali pada prinsip-prinsip Pembukaan UUD 1945, Dasa Sila Bandung, dan Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam persoalan yang menyangkut Timor Timur.
2. Mengorganisir agenda politik untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Maubere melalui proses referendum di bawah pengawasan PBB.
3. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia dari berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat untuk mendukung proses penyelesaian damai di Timor Timur melalui referendum.
4. Mengorganisir terbitan, selebaran, bacaan, diskusi, seminar dan segala jenis informasi tentang perjuangan rakyat Maubere di berbagai forum dan front.
5. Menyerukan kepada masyarakat internasional agar memberikan sanksi-sanksi diplomatis, ekonomis dan politis pada pemerintah Indonesia atas pendudukannya di Timor Timur.
6. Melakukan propaganda dan mendorong kaum demokrat Indonesia agar secara terbuka mendukung tuntutan rakyat Timor Timur untuk menyelenggarakan referendum dengan jalan menjadikannya sebagai program perjuangan politik.
7. Membuktikan pada masyarakat internasional bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung sikap agresor pemerintahnya dalam pendudukan di Timor Timur.
8. Mengorganisir aksi-aksi massa terbuka untuk mendukung hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum di bawah naungan PBB.
9. Menuntut dibebaskannya pimpinan perjuangan rakyat Maubere Xanan Gusmao beserta seluruh tahanan politik di Timor Timur dan Indonesia.
10. Terlibat aktif dalam solidaritas internasional yang menghendaki perdamaian dunia, kesejahteraan dan keadilan dalam perhubungan antar-bangsa.
11. Meminta para prajurit ABRI dan keluarganya untuk menolak untuk dikirim berperang ke Timor Timur sebagai tumbal ambisi perang dan karir para jenderal di Jakarta.
12. Menuntut rejim mengeluarkan laporan terbuka tentang jumlah prajurit yang gugur, cacat, terganggu jiwanya, anak yatim beserta para istri dan orangtua yang menjadi korban dari praktek perang teritorial di Timor Timur.
13. Menuntut penguasa agar memberikan laporan pada rakyat tentang jumlah biaya operasional yang digunakan sepanjang 20 tahun untuk keperluan amunisi, teknologi militer, dinas intelijen, diplomasi, dan lain-lain.
14. Menuntut dibentuknya sebuah komite independen antar-bangsa di bawah rekomendasi PBB untuk melakukan investigasi atas jumlah korban yang tewas sepanjang pendudukan di Timor Timur.
15. Mencabut 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI sebagai langkah awal untuk mendemokratiskan sistem politik di Indonesia.
16. Menuntut pemerintah Indonesia agar menjalankan semua resolusi PBB yang berhubungan dengan Timor Timur.
17. Melibatkan gerakan demokrasi Indonesia dan perwakilan rakyat Timor Timur di bawah naungan CNRM serta gereja (USKUP) dalam semua perundingan yang menyangkut nasib Timor Timur.

SPRIM lebih mengarahkan organisasinya pada pendidikan politik dan partisipasi rakyat secara aktif dalam segala hal yang menyangkut solusi bagi Timor Timur. Dari pengalaman sejarah dapat dibuktikan bahwa sebuah kekuasaan yang ekspansif dapat dipercepat keruntuhannya, bila tidak didukung oleh rakyatnya sendiri. Dan untuk menghentikan politik agresi tersebut, maka harus ada sistem politik demokratis yang berlandaskan kedaulatan rakyat yang sejati. Dalam syarat-syarat sistem politik yang otoriter kemajuan-kemajuan kualitatif dalam solusi Timor Timur sangat sulit untuk diharapkan. Dalam eksepsi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 1997 dikatakan, "... bahwa solusi bagi Timor Timur tidak dapat diharapkan akan mengalami kemajuan bila sistem politik yang berlaku masih di bawah syarat-syarat otoriter."

Dengan konsepsi seperti di atas SPRIM memandang perlu untuk belajar dan mengambil hikmah dari sejarah dunia, seperti: Pertama, pengalaman revolusi demokratis di Portugal pada tahun 1974. Pada bulan April 1974, sekelompok perwira progresif menumbangkan kekuasaan Salazar. Peristiwa ini merupakan transisi awal dari Portugal dengan sistem otoriter menuju Portugal yang demokratis. Dalam sistem politik Salazar yang militeris dan diktator, sangat sulit untuk memajukan solusi-solusi untuk daerah jajahan di seberang lautan, karena sistem itu sendiri masih menghendaki adanya kolonialisme.

Dengan tumbangnya rejim otoriter digantikan oleh rejim yang demokratis, mulailah dapat dibicarakan solusi-solusi melalui cara damai untuk suatu proses menentukan nasib sendiri di negeri-negeri jajahan. Akhirnya proyek dekolonisasi yang selalu menemui jalan buntu di bawah diktator Salazar menemui titik terang di bawah sebuah sistem politik yang demokratis. Namun harus diingat bahwa munculnya gerakan demokrasi yang mendukung dekolonisasi hanya mempunyai kekuatan bila ia menjadi bagian dari perjuangan rakyat di negeri jajahan itu sendiri. Intinya, perlawanan di negeri-negeri kolonis yang tidak kenal takut dan menyerah itu sendiri yang paling menentukan. Seperti yang terjadi di Angola, Mozambik serta Timor Portugis.

Kedua, pengalaman rakyat Amerika dalam perang Vietnam. Perang Vietnam merupakan kekalahan terbesar Amerika secara militer, politis dan psikologis. Dalam Perang Dunia I dan II, Amerika Serikat maju ke medan perang dengan dukungan rakyat Amerika Serikat di belakangnya, untuk menegakkan demokrasi. Namun dalam kasus Vietnam situasinya lain. Rakyat Amerika justru menyesali perang tersebut. Para veteran yang pernah dikirim ke sana tidak pernah bangga dengan perang di Vietnam, selain pengalaman trauma kehilangan kawan dan ketakutan. Para keluarga prajurit berduka atas anggota keluarganya yang berangkat perang. Pada tahap awal perang Vietnam berhasil menggerakkan aksi-aksi menentangnya di berbagai pelosok dunia. Namun Wahington telah mengabaikannya. Sampai suatu saat para mahasiswa, intelektual, orangtua, gerakan feminis, gerakan perdamaian, gerakan anti-perang, gerakan hak-hak sipil kaum Negro di Amerika bergerak turun ke jalan menuntut "Hentikan Perang di Vietnam!" Aksi-aksi simultan rakyat Amerika Serikat menentang politik luar negeri pemerintahan yang berkuasa tersebut, kekalahan di front pertempuran, kritikan masyarakat internasional akhirnya memaksa pemerintah Amerika Serikat harus menghentikan perang. Pada tahun 1976, di Paris yang indah disepakati perjanjian damai untuk mengakhiri perang.

Meskipun perang Vietnam telah berakhir, dampak-dampaknya bagi rakyat Amerika terus berlangsung. Sampai kini rakyat Amerika tetap menyesali perang yang keliru untuk tujuan yang keliru. Perang Vietnam dianggap perang yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tentu saja semua kegagalan Amerika di Vietnam juga sangat ditentukan oleh militansi dan pengorbanan rakyat Vietnam Utara unuk mempertahankan tanah airnya dari serbuan pasukan invasi Amerika Serikat.

Ketiga, ramalan dari teoritisasi Samuel Huntington tentang salah satu unsur yang mempercepat tumbangnya rejim-rejim otoriter dalam Gelombang Demokrasi Ketiga. Menurut Huntington, rejim-rejim otoriter akan kehilangan dukungan dari rakyatnya akibat politik agresi terhadap bangsa atau negara lain. Rakyat dalam gelombang demokrasi ketiga hanya akan mendukung suatu pemerintahan yang dapat melindungi demokrasi, hak asasi dan memajukan kesejahteraan umum. Demagogi dengan alasan nasionalisme tampaknya akan secara kritis dinilai oleh rakyatnya sendiri. Dalam kasus rejim militere di Argentina ditunjukkan bagaimana rakyat berbalik menentang penguasa atas politik ekspansif untuk menduduki kepulauan Fakland, milik Inggris. Akibatnya, sebuah rejim yang otoriter kehilangan legitimasi politiknya dihadapan rakyat.

Keempat, kondisi historis dari terbentuknya bangsa dan republik Indonesia sebagai suatu kesimpulan sejarah melawan kolonialisme dan imperialisme. Dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi nilai-nilai moral penentangan atas kolonialisme tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. SPRIM yakin bila rakyat di Indonesia dibiarkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Timor Timur dan apa yang sebenarnya diingini oleh rakyat Timor Timur, kami yakin bahwa rakyat akan melihat Timor Timur masa kini seperti Indonesia di bawah kolonialisme Belanda atau pendudukan militer Jepang. Suatu saat nanti bila jendela perjuangan rakyat Timor Timur dibuka di depan rakyat, mereka akan melihat bahwa rakyat Timor Timur sedang mempraktekkan jiwa dan prinnsip dari Pembukaan UUD 1945. Rakyat akan terbuka matanya akan praktek-praktek mirim zaman pendudukan Jepang atas rakyat Timor Timur. Rakyat akan melihat betapa para prajurit dikorbankan untuk perang ambisi para perwira guna melegitimasi dirinya menjadi pahlawan-pahlawan persatuan yang sudah kesiangan.

Kelima, memasuki abad ke-21 nanti nilai dan etika masyarakat global yang secara de facto telah menganggap posisi rejim Soeharto atas Timor Timur sebagai suatu aneksasi akan meresap ke dalam masyarakat Indonesia melalui jaringan komunikasi dan penyebaran informasi yang tidak dapat lagi disensor atau dibredel oleh aparat negara. Rakyat Indonesia akan secara bertahap terintegrasi dalam jaring-jaring kekuatan politik internasional yang secara obyektif dan ilmiah dapat dipercaya ketimbang demagogi atau propaganda dari para penguasa yang hanya bermotifkan stabilitas belaka.

SPRIM yakin bahwa aksi jauh lebih bermakna ketimbang hanya sibuk berbicara. Dalam hal dukungan pada rakyat Maubere, SPRIM telah melakukan beberapa aksi untuk menunjukkan bahwa sebuah aksi untuk mendukung perjuangan rakyat Maubere secara terbuka sudah dimungkinkan. SPRIM sangat terinspirasi dengan tokoh pergerakan asal Belanda yang bernama Douwes Dekker. Dengan keberaniannya ia menentang penguasa kolonial Belanda di negeri jajahan dan bergabung dengan kaum pergerakan nasional untuk menuntut Indonesia merdeka. Bahkan ia mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara tegas menuntut Indonesia merdeka. Douwes Dekker telah mengajarkan pada SPRIM bahwa sebuah kekuasaan yang merendahkan martabat rakyat dari bangsa lain tidak pantas untuk didukung. Douwes Dekker tidak memandang asal-usulnya sebagai seorang Belanda sebagai basis dari pandangan politiknya. Douwes Dekker bahkan rela menanggalkan identitas Belandanya dan berganti nama menjadi Setiabudi, semata untuk mempertegas pandangan politiknya sebagai seorang demokrat sejati untuk menentang kekuasaan rejim kolonial di Hindia Belanda. Untuk keberaniannya tersebut ia diasingkan oleh pemerintahnya sendiri melalui penjara dan pembuangan.

Dukungan nyata SPRIM dilakukan pertama kali pada bulan Juni 1995. Pada saat itu sekitar 30 pemuda, mahasiswa dan buruh Timor Timur ditangkap oleh intel Bakorstanas dan Polres Jakarta Pusat. Tuduhan yang diberikan adalah mengadaka rapat gelap tanpa izin. Tapi setelah dibawa ke kantor polisi mereka semua dituduh ingin menggerakkan aksi untuk menentang integrasi. Aktivis SPRIM bersama beberapa pemuda Timor Timur mengadukan penangkapan yang sewenang-sewenang tersebut ke Komnas HAM. Menurut SPRIM kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan negara. Penangkapan atas pemuda Timor Timur ini juga menunjukkan bahwa orang Timor di Indonesia tetap diawasi dan dikontrol secara berlebihan dan di luar kewajaran.

Dalam rangka mengenang para korban pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991, SPRIM mengadakan doa menyalakan lilin perdamaian pada tanggal 12 November 1995. Aksi ini digelar di halaman Fak. Psikologi Universitas Indonesia. Di tengah guyuran hujan lebat, SPRIM membacakan pernyataan sikapnya:

"... empat tahun sesudah tragedi Santa Cruz, di bawah tekanan internasional atas rejim Orde Baru, rejim melanjutkan penindasan atas rakyat Timor Timur. Persoalan politik yang sensitif diciptakan oleh rejim untuk membenarkan kekuasaan militerisnya. SPRIM menuntut: (1) pemerintah Indonesia harus menghentikan perang di Timor Timur; (2) pemerintah Indonesia harus menarik mundur semua personil militer dari Timor Timur; (3) pemerintah Indonesia harus membentuk pemerintahan yang otonom sepenuh-penuhnya di Timor Timur; (4) menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum; (5) untuk tujuan tersebut harus juga dicabut paket 5 UU Politik 1985".

Dalam aksi lilin perdamaian ini hadir pula kawan-kawan kami yang sekarang di penjara oleh Orde Baru, yaitu Budiman Sudjatmiko (ketua PS-PRD), Dita Indah Sari (ketua PPBI), Garda Sembiring (ketua SMID Jabotabek), Kurniawan (DPO PRD), LPHAM, dan beberapa orang pemuda Timor Timur. Salah seorang pemuda Timor Timur menunjukkan sebuah telinganya yang hilang terkena peluru. Ia menganggap diri dan bangsanya dilakukan bukan seperti manusia oleh rejim pendudukan Soeharto. Di akhir ceritanya tentang tragedi Santa Cruz ia menyerukan pada para pejuang demokrasi di Indonesia agar juga menghubungkan perjuangannya dengan solusi Timor Timur.

Aksi yang paling dramatis dari SPRIM adalah ketika mendukung aksi PS-PRD dan pemuda Timor Timur untuk menjadikan Kedutaan Belanda dan Rusia sebagai tempat berunding yang netral dengan pemerintah Indonesia dalam solusi Timor Timur. Aksi ini mempunyai tujuan utama, yaitu: mengutuk invasi militer Indonesia ke Timor Timur, 7 Desember 1975 atau yang dikenal dengan sandi Operasi Seroja. Sekitar 60 orang masuk ke Kedutaan Rusia dan 55 orang memasuki Kedutaan Belanda. Keduanya di pagi hari yang dingin dan sepi. Dalam pernyataan sikapnya PS-PRD mengatakan:

"... Di tengah-tengah upaya umat manusia untuk menciptakan tata pergaulan internasional yang bersendikan keadilan dan di tengah-tengah bangsa Indonesia memperingati 50 tahun kemerdekaannya, sudah 20 tahun bangsa Timor Timur 'dijajah Indonesia' dan kini mereka sedang berjuang untuk memperoleh haknya untuk merdeka. Pada tanggal 7 Desember , 20 tahun yang lampau, rejim Soeharto telah memerintahkan ABRI untuk menyerbu Timor Timur. Tanpa persetujuan rakyat Indonesia, ribuan tentara Indonesia dipertaruhkan nyawanya dan telah mencabut 200.000 nyata -- sepertiga -- rakyat Timor Timur untuk suatu perang agresi yang mengingkari kemerdekaan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri.
... Dan, untuk memecahkan kontroversi di antara pihak-pihak yang bertikai, maka kami Presidium Sementara Persatuan Rakyat Demokratik (PS-PRD) menyerukan: (1) referendum di Timor Timur di bawah pengawasan PBB; (2) cabut 5 UU Politik 1985, referendum bagi Timor Timur; (3) bebaskan Xanana Gusmao dan seluruh tahanan politik di Timor Timur dan Indonesia".

Dalam aksi di kedua kedutaan tersebut, para aktivis Indonesia dan Timor Timur menuliskan spanduk yang berbunyi, "Cabut 5 UU Politik, Referendum untuk Rakyat Maubere dan Free Indonesia, Free East Timor". Aksi di Kedutaan Belanda dipimpin oleh Puto (Timor Timur), Wilson (SPRIM) dan Petrus (SMID/PS-PRD). Di Kedutaan Rusia dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko, ketua umum PS-PRD (sekarang PRD). Di dalam kedutaan PS-PRD meminta pertemuan dengan perwakilan Hak Asasi PBB, Palang Merah Internasional (ICRC), Menlu Ali Alatas, pihak kedutaan, dan HJC. Princen dari LPHAM. Pada sore harinya, sekitar 300 preman yang bergabung dalam Gardapaksi dan Pemuda Pancasila menyerbu gedung Kedutaan Belanda. Duta Besar dan Atase Politik yang menghentikan aksi tersebut justru dipukuli hingga luka parah. Aparat militer dan kepolisian tampak dengan jelas melindungi para preman tersebut. Malahan sampai membantu untuk meloncati pagar kedutaan. Sekitar 25 aktivis PS-PRD dan pemuda Timor Timur mengalami luka-luka untuk mempertahankan diri. Pada tanggal 8 Desember para aktivis di Kedutaan Rusia ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Keesokan harinya sekitar 300 aparat militer menyerbu Kedutaan Belanda dan menyeret secara paksa 55 aktivis yang masih bertahan dan sedang melancarkan mogok makan. Kami dibawa ke Polres Jakarta Selatan, di mana BIA dan Bakorstanas sudah siap untuk mengintrogasi dan meneror.

Selama pemeriksaan kami tidak didampingi pengacara, tidak diberi makan, tidak diberi waktu istirahat, dan tidak diperbolehkan dikunjungi oleh HJC. Princen serta ICRC. Beberapa aktivis yang luka-luka serta menderita penyakit dibiarkan mengerang-ngerang tanpa diberi pengobatan. Seorang aktivis Timor Timur ditelanjangi dan disunduti rokok. Para aktivis Indonesia yang ingin menjalankan prinsip Pembukaan UUD 1945 dicaci maki sebagai pengkhianat bangsa. Sementara para aktivis Timor Timur dipaksa untuk menandatangani pernyataan telah menerima integrasi.

Namun di bawah situasi yang mencekam tersebut, di bawah intimidasi dan tatapan aparat militer dan polisi yang galak, para aktivis masih mempunyai keberanian untuk melakukan mimbar bebas di kandang institusi yang merenggut hak asasi manusia mereka. Mimbar bebas untuk merayakan Hari Hak Asasi Sedunia yang jatuh pada 10 Desember. Seorang polisi yang keheranan bertanya kepada saya, "Lho, jadi ada peringatan Hari Hak Asasi Manusia to Mas?" Coba bayangkan seorang pelaksana hukum, yang katanya menghargai hak asasi manusia tidak tahu pentingnya makna 10 Desember bagi peradaban. Padahal pada hari itu telah dikumandangkan Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia di mana Indonesia juga menjadi salah satu penandatangannya. Di negeri-negeri yang demokratis dan beradab aparat kepolisian melaksanakan nilai-nilai dari Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia, namun di sini aparat negara justru digunakan untuk melecehkan piagam tersebut.

Salah seorang pimpinan aksi di Kedutaan Belanda yang sekarang sudah di luar negeri menulis pengalaman aksi bersama PS-PRD sebagai berikut:

"... kawan-kawan PRD semangatnya tetap luar biasa, membuat kawan-kawan Maubere semangat kembali. Puto sungguh-sungguh kagum terhadap kawan-kawan PRD yang rela berkorban demi kemerdekaan Timor Leste. Saat itulah kawan-kawan Maubere yakin bahwa apa yang ia ceritakan saat pertemuan sebelum aksi itu memang benar. Kini para pendengar radio luar neeri di Timor Leste, Falintil di hutan maupun yang berada di pelosok dunia mengetahui bahwa ada aktivis pro-demokrasi Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Maubere".

Aksi 7 Desember ini terus berlanjut dengan aksi pemogokan umum 14.000 buruh PT. Sritex di Solo. Pabrik ini dimiliki oleh ketua umum Golkar, Harmoko dan Ibu Tien Soeharto. Pabrik ini memproduksi baju Korpri, seragam Golkar dan seragam ABRI. Di pabrik ini secara ironis dipekerjakan sekitar 100 orang buruh Timor Timur. (Bayangkan, para buruh dari Timor Timur ini harus menjahit baju militer, yang di Timor Timur telah membunuhi saudara-saudara mereka selama 20 tahun lebih). Baik buruh Indonesia dan buruh Timor Timur di pabrik tersebut menghadapi kondisi yang sama, yaitu upah yang rendah serta tunjangan yang tidak diberikan oleh penguasa. Aksi ini dipimpi oleh PS-PRD yang diketuai oleh Budiman Sudjatmiko. Tuntutan aksi juga mencakup pencabutan paket 5 UU Politik 1985, cabut Dwi Fungsi ABRI dan pembebasan aktivis PS-PRD dan Timor Timur yang ditangkap dalam aksi 7 Desember di Kedutaan Belanda dan Rusia. Aparat militer menghadapi aksi ini dengan ganas. Sekitar 60 aktivis PS-PRD ditangkap dan disiksa. Salah seorang di antaranya adalah Garda Sembiring yang mengalami gegar otak karena diinjak-injak sepatu lars dan popor senapan. Wiji Thukul, pimpinan Jakker harus merelakan sebuah biji matanya menjadi buta. Dita Sari, ketua PPBI ditangkap dan mengalami pelecehan dari aparat.

Yang menggembirakan dari aksi pemogokan buruh PT Sritex adalah keterlibatan para buruh yang didatangkan oleh Yayasan Tiara pimpinan Tutu dalam pemogokan. Inilah untuk pertama kalinya kaum buruh Timor Timur yang jauh dari tanah airnya mengikuti sebuah aksi pemogokan dan berjuang bersama-sama buruh Indonesia, yang juga ditindas oleh pengusaha. Dalam aksi tersebut mereka bisa melihat bahwa militer menyiksa kaum buruh tanpa kenal kasihan. Inilah suatu pendidikan politik yang berharga untuk menunjukkan bahwa buruh Indonesia juga ditindas oleh penguasa militer yang menindas rakyat Timor Timur. Buruh Timor Timur dan buruh Indonesia sama-sama ditindas oleh kapitalisme serta ditindas oleh penguasa militer yang sama. Di sinilah dapat diketahui bahwa sebagai sebuah kelas, kaum buruh tidak mengenal batas tanah air dan kebangsaan, selain solidaritas sepenanggungan untuk melawan eksploitasi dari sistem kapitalisme. Perjuangan buruh PT Sritex menunjukkan solidaritas tersebut.

Solidaritas SPRIM juga diberikan pada para pemuda Timor Timur yang menjadi anak buah komandan Kopassus Mayjen TNI Prabowo di Tanah Abang, baik secara sukarela karena uang ataupun dipaksa. Pada tanggal 7 Juni 1996, Manuel Soares (25 tahun) ditembak mati oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rejim merekayasa isu bahwa ia terpaksa ditembak karena terlibat dalam kasus kriminal dan melawan petugas ketika ditangkap. Tapi kejadian yang sebenarnya bukanlah demikian. Manuel adalah korban dari Yayasan Tiara yang terpaksa harus menjadi buruh buruh di sebuah pabrik furniture di Jakarta. Karena upah yang rendah dan tidak sesuai dengan janji sebelum berangkat ke Pulau Jawa, ia lalu keluar dan hidup menggelandang di Jakarta, di sekitar kawasan Tanah Abang, di mana seorang preman dari Timor Timur, Hercules menjadi penguasa di sana dengan bekingan dari Mayjen Prabowo. Manuel lalu dicoba untuk dirayu agar bersedia mendukung aksi-aksi pro-integrasi serta menjadi informan untuk mencari kawan-kawannya yang anti-integrasi. Manuel ternyata berani mengikuti hati nuraninya, ia menolak tawaran tersebut berkali-kali. Sikapnya ini merupakan contoh moral kepada kawan-kawan Timor lainnya bahwa mereka harus berani menolak bujukan uang atau paksaan untuk mengkhianati tanah airnya. Untuk itulah direkayasa sebuah skenario untuk membuhnya dengan alasan terlibat kasus kriminal.

Atas pembunuhan tersebut aktivis SPRIM, PRD, LPHAM, dan para pemuda Timor Timur dari Tanah Abang melakukan aksi ke DPR RI mengadukan peristiwa penembakan tersebut. Lucunya, beberapa pemuda yang kami temui di DPR RI ternyata adalah para penyerang kami pada aksi 7 Desember 1995 yang lalu. Mereka bingung kenapa SPRIM dan PRD yang pernah mereka celakai malahan membantu mereka? SPRIM dan PRD menjawab para pemuda tersebut, "bahwa kami akan membela semua orang yang dilanggar hak asasinya, apalagi dibunuh secara sewenang-wenang, meskipun itu adalah hak asasi dari para preman yang pernah menyerang kami." SPRIM juga mengingatkan mereka bahwa nasib seperti Manuel bisa menimpa siapa saja. "Selagi rejim membutuhkan mereka untuk kepentingan politik adu dombanya, mereka akan dilindungi. Tapi bila rejim sudah tidak lagi membutuhkannya, maka harus siap dibuang, bahkan untuk dibunuh sekalipun." Beberapa hari kemudian keluar release pengakuan dari teman Manuel, yang bernama Duarte Freitas yang mengaku:

"Mengetahui secara jelas adanya kejadian proses kematian daripada almarhum Manuel Soares selaku buronan ABRI selama ini, karena dia menolak atas kerjasama dengan BAIS dan intel polisi di Tanah Abang" (Pernyataan pengakuan Duarte Freitas yang dikirim ke wartawan, 10 Juni 1996)

Dalam situasi demagogi negara atas persoalan Timor Timur melalui penipuan akan makna dari nasionalisme yang mengacu pada pembukaan UUD 1945, serta kontrol pers oleh rejim yang begitu ketat, adalah sangat penting untuk bicara pada rakyat melalui terbitan yang dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya tentang Timor Timur. SPRIM sadar adalah ilusi bila pers Indonesia yang sedang tiarap mampu menampilkan soal Timor Timur dengan adil. Untuk alat bicara pada kaum demokrat dan rakyat Indonesia, SPRIM mengeluarkan buletin tiga bulanan bernama Referendum. Sengaja nama referendum kami ambil karena referendum yang dapat menyelesaikan persoalan di Timor Timur yang semakin berlarut-larut. Buletin ini kami distribusikan di semua ormas PRD yang meliputi PPBI, SMID, STN, JAKKER, dan SRJ, serta kalangan kampus, intelektual, mahasiswa dan berbagai LSM dalam dan luar negeri. Referendum berisi situasi aktual di Timor Timur serta berbagai agenda politik internasional yang berhubungan dengan Timor Timur. Selain melalui Referendum, SPRIM juga melakukan propaganda melalui terbitan SMID, Suara Massa; terbitan PPBI Buruh Bergerak; terbitan STN Pacul, serta berbagai terbitan kampus dan cabang-cabang SMID, seperti Hayam Wuruk (Fak. Sastra Undip) atau Pijar (Fak. Filsafat UGM).

Persoalan Timor Timur bukanlah soal Indonesia-Portugal, tapi persoalan masyarakat internasional. Dan sudah sejak lama masyarakat internasional menuntut pemerintah RI agar menjalankan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur ataupun melalui resolusi-resolusi PBB. Dalam zaman globalisasi ini partisipasi aktif dalam gerakan perdamaian bagi solusi Timor Timur adalah suatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Untuk itu sejak tahun 1996, SPRIM menjadi anggota APCET (Asia Pacific Coalition for East Timor). APCET adalah sebuah wadah bagi berbagai organisasi dan LSM se-Asia Pacific untuk memberikan dukungan dalam penyelesaian Timor Timur. Dalam konferensi APCET pertama di Filipina, rejim Soeharto turut campur dengan melobi Presiden Ramos untuk melarang acara tersebut. Paksaan dari penguasa Jakarta tersebut menjadikan polemik panjang di Filipina dan dunia, sehingga akhirnya semua orang Filipina jadi paham soal Timor Timur. Rejim Soeharto lupa bahwa Filipina adalah negeri berdaulat di mana hak-hak sipil rakyatnya untuk berpendapat dan berpolitik tidak boleh diinjak-injak. Rakyat Filipina tidak ingin gaya politik militeris yang diktator Marcos hidup kembali. Melihat gaya diplomasi rejim Jakarta, tampaklah bagi rakyat Filipina bahwa penguasa Jakarta persis seperti diktator Marcos yang pada kebebasan sipil dan demokrasi.

Konferensi APCET ke-2 dilaksanakan di Kuala Lumpur sekitar bulan Oktober 1996. Acara ini menjadi polemik di Malaysia karena rejim Jakarta yang menjadi sekutu Mahatir meminta acara konferensi yang dilaksanakan Partai Rakyat Malaysia dihentikan.

Panitia ternyata menolak untuk menghentikan acara konferensi yang akan dihadiri oleh utusan dari puluhan negara di Asia Pacifik. Akhirnya Mahatir mengorganisir para preman yang bergabung dalam pemuda UMNO untuk melakukan kekerasan dengan cara menyerbu dan memukuli panitia dan peserta yang hadir. Lihatlah, bahkan Mahatir telah menggunakan cara-cara fasis yang sudah menjadi makanan politik dari rejim Soeharto. SPRIM mengutuk acara pembubaran ini dan menunjukkan tendensi dari pemerintahan Jakarta untuk melakukan intervensi dalam aktivitas politik rakyat negeri lain yang juga berdaulat. Tidakkah ini menunjukkan tendensi agresif dan sok jagoan dari penguasa Jakarta kampanye di Australia?

Demikianlah pokok-pokok pemikiran dan perjuangan SPRIM dalam menjalankan perdamaian dunia serta mempraktekkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Rakyat harus ditunjukkan bahwa cita-cita kemerdekaan republik ini adalah untuk menghapuskan segala jenis penjajahan. Sekarang ini, penguasa yang sedang bercokol tanpa mengindahkan kedaulatan rakyat sedang mempretelinya tanpa kenal malu. Bahkan lebih jauh lagi dengan bangga rejim ini melegitimasi penghisapan pemodal Indonensia atas rakyat Cina, Vietnam, Burma. Indonesia bukan hanya telah berlaku seperti tuan kolonial dalam kasus Timor Timur, tapi juga sudah menjadi imperialisme. Sesuatu yang oleh Hatta, Sang Proklamator menjadi hal yang ditentang dengan segala pengorbanan oleh kaum pergerakan nasional. Inilah nasionalisme kedua yang menjadi slogan rejim sekarang, menghalalkan kolonialisme dan imperialisme.

VI. PERDEBATAN WILAYAH RI DALAM BPUPKI, 1945

Persoalan luas wilayah Republik Indonesia sudah menjadi perdebatan sebelum Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Perdebatan tersebut berlangsung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Seperti dicatat oleh sejarah pada tanggal 7 September 1944, di depan Parlemen, pemerintah Jepang menjanjikan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Situasi ini merupakan suatu sogokan politik dari Jepang yang sedang dipukul mundur dalam berbagai front pertempuran di Asia Paficik. Tujuannya agar rakyat yang didudukinya tidak berontak. Sebagai realisasi, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI, dengan 62 orang anggota bangsa Indonesia yang diketuai Dr. Radjiman dan Ketua Muda R.P Soeroso. Pada tanggal 28 Mei 1945 anggota BPUPKI dilantik oleh pembesar tertinggi bala tentara Jepang di Jawa. Keesokan harinya, 29 Mei dimulailah sidang yang pertama. BPUPKI mengadakan dua kali persidangan, pertama dari tanggal 29 Mei hinga 1 Juni 1945, dan yang kedua dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Tema pokok dari sidang BPUPKI adalah merumuskan dasar negara bagi bangsa yang akan merdeka nanti. Namun dalam sidang ini juga disinggung soal wilayah Republik Indonesia, meskipun bukanlah perdebatan yang pokok.

Mohammad Yamin, seorang nasionalis, mengusulkan wilayah Republik Indonesia meliputi Hindia Belanda, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, Papua dan Kalimantan Utara. Legitimasi Yamin untuk membenarkan kewilayahan ini adalah pada luasnya imperium kerajaan feodal-kuno, yaitu Majapahit. Yamin mendapat fakta wilayah Majapahit dari kitab sastra Negarakertagama, karangan Mpu Prapantja, yang dikarang sekitar tahun 1365. Dengan gagasan ini Yamin hendak mengatasi watak imperialisme negeri-negeri Barat yang pernah menjajah Indonesia. Namun ia tidak peduli dengan watak ekspansionis-militeris dari kerajaan Majapahit yang dengan kekuatan senjata menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Nampak di sini dua-dualisme dalam diri Yamin.

Pada satu sisi ia menunjukkan suatu bentuk nasionalisme kanan yang anti-Barat karena praktek kolonialismenya yang menindas rakyat Indonesia. Tapi pada sisi lain ia membenarkan suatu praktek ekspansionis yang dilakukan oleh rejim feodal Majapahit, karena Majapahit bukan Barat. Di sini, Yamin terjebak pada nasionalisme kultural-rasial yang reaksioner dan bertendensi Zeno-phobi. Yamin juga orang yang sangat terobsesi dengan keagungan dan kebesaran negara. Maka daripada itu tidak heran bila ia membayangkan suatu Indonesia Raya yang jaya dan gemilang. Padahal pada saat yang sama obsesi Hitler akan Jerman Raya sedang mengalami keruntuhan. Tidakah ide Yamin ini tanpa ia sadar telah menjalankan suatu praktek naziisme yang menjadikan nasion dan bangsa dihalalkan sekadar untuk kemegahan, meskipun itu harus mengorbankan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa lain. Ide Yamin ini didukung oleh Soepomo, seorang nasionalis Jawa yang mencetuskan faham negara integralistik yang otoriter dan berbau fasistik. Bila ditelusuri lebih ke belakang, ide Yamin ini sama persis dengan Raden Mas Notonindito yang mendirikan Partai Fasis Indonesia pada tahun 1933 di Bandung. Partai ini mencita-citakan suatu Indonesia Raya yang megah dengan kembali pada kejayaan kerajaan Majapahit.

Pada sidang pleno 11 Juli 1945, Mohammad Hatta menjawab proposal Yamin dengan sindiran tajam, bahwa bila usulan Yamin diterima maka bisa jadi wilayah RI akan terus bertambah "termasuk kepulauan Solomon". Pada penekanan ini Hatta ingin menyatakan bahwa adalah hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk Papua sebagai misal, biarlah rakyat setempat yang menentukan nasibnya sendiri. Ia secara tegas menganggap bahwa usula Yamin tersebut menunjukkan adanya tendensi imperialistik di dalamnya. Bagi Hatta, kaum pergerakan sudah berjuang dan mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk menentang kolonialisme dan imperialisme sepanjang hidupnya. Karena itu jangan sampai kita mengajari pada kaum muda tentang spirit imperialisme -- yaitu ekspansionisme.

Hadji Agus Salim, seorang pejuang Islam yang mempunyai sejarah panjang menentang kolonialisme, mengambil contoh pada watak rasialis dari imperialisme Jerman untuk mengritik Yamin secara halus. Agus Salim, yang sangat anti-fasisme tampaknya sangat kuatir dengan usulan Yamin yang tidak belajar dari sejarah modern.

Dengan tajam ia berkata, "Saya belum membaca Prapantja, tapi saya membaca banyak sejarah masa kini." Dengan kalimat ini ia ingin mengajak Yamin untuk tidak mengais-ngais kejayaan masa lalu, tapi lebih baik belajar dari kesalahan sejarah masa kini. Tentunya ia menunjukkan pada kegagalan imperium fasisme di berbagai belahan dunia. Akhirnya ia mengusulkan suatu jalan kompromi pada Yamin dan Hatta. Wilayah-wilayah yang ada di luar Hindia Belanda, dibiarkan menentukan nasibnya sendiri melalu suatu plebisit. Dengan plebisit ini rakyat setempat bebas memilih apakah hendak bergabung dengan wilayah Republik Indonesia atau tidak.

Bila kita membaca Pembukaan UUD 1945 pada alinia pertama, sudah jelas bahwa gagasan Yamin bertentangan dengan pembukaan itu sendiri. Alinia pertama merupakan suatu dokumen sejarah dari pengalaman rakyat Indonesia berjuang menentang segala bentuk penjajahan. Jadi alangkah naif bila dalam prakteknya justru kita menyimpang dari pembukaan tersebut. Untunglah Indonesia di bawah pimpinan presiden RI yang pertama, Bung Karno berhasil membuktikan makna alinia pertama tersebut melalui pembentukan Gerakan Non-Blok sebagai hasil dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung, pada tahun 1955.

VII. SOLUSI TIMOR TIMUR SEBAGAI PRAKTEK PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Membaca kalimat pembuka ini saya teringat kisah seorang pemuda belasan tahun yang duduk di SMP terhadap gurunya dari Indonesia yang sedang mengajar PSPB. Sang murid bertanya pada bapak guru tentang isi Pembukaan UUD 1945. Bapak guru yang baik tersebut lalu membaca alinia pertama dari Pembukaan UUD 1945. Baru selesai membaca alinia pertama sang murid menyela, "Bila begitu isi Pembukaan UUD 1945 mengapa bapak tetap ada di sini?"

Oktavio (17 tahun) siswa kelas II SMU di Dili semoga semakin membuka mata kita akan sikap politik kaum muda Timor Timur yang sesungguhnya. Menurut Oktavio di sekolah mereka mendapat pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kekejaman Jepang dan Belanda secara jelas diceritakan di sana. Banyak penyiksaan, penghinaan dan kesewenangan dilakukan Belanda dan Jepang terhadap rakyat Indonesia. "Saya tak habis mengerti, apa yang diajarkan dalam PSPB itu, saya temukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Orangtua saya juga mengalami hal yang sama sekarang ini. Karena itu, saya pun melawan, sama seperti yang dilakukan rakyat Indoneia dulu terhadap Belanda dan Jepang." (Basis, Maret-April 1997). Seorang ibu di desa Soibada, Manatuto menantang pejabat yang menjelaskan kekejaman yang dilakukan di zaman pemerintahan Belanda dan Portugis terhadap rakayat. "Kalau dulu orang Portugis membunuh dan memukul dikatakan sebagai penjajah. Lalu sekarang anak-anak diberlakukan sama, itu namanya apa?" tanya ibu itu. (Basis, Maret-April 1997). Dan Romo Mangunwijaya mengatakan dengan tidak kalah getirnya. "... apakah sudah bijaksana, ketika kita meniru segala cara yang dilakukan politisi Belanda antara tahun 1945 dan 1950?" (Romo Mangunwijaya, "Roosevels and Churchills Light and Shadow on East Timor", Apakabar, November 1996)

Fernando de Araujo, Sekjen Renetil yang sekarang harus mendekam di LP Cipinang Jakarta membuat sebuah pembelaan yang membuat SPRIM dan PRD makin yakin bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak hanya dihargai oleh rakyat Indonesia tapi juga oleh rakyat Timor Timur. Karena dalam Pembukaan itu terdapat kandungan universal hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Fernando menulis dalam pembelaannya di depan pengadilan Jakarta, 2 Mei 1992:

"Memang pantas kalau dunia mengagumi Pancasila dan UUD 1945 milik Indonesia, karena nilai yang terkandung di dalamnya memang mulia ... tapi sedikit pun tidak tercantum dalam Pancasila itu soal pembunuhan massal, aneksasi wilayah maupun tindak kekerasan ... Rakyat Indonesia harus bersyukur bahwa para bapak pendiri negeri ini sudah menganut citra yang luhur itu. Namun sungguh sangat memalukan bahwa citra yang luhur itu telah dikhianati oleh orang-orang yang memegang kekuasaan di negeri ini sekarang."

Uskup Belo yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tanggal 10 Desember 1996, secara "halus" juga mengingatkan saya dalam pidatonya tentang penghargaan pada para pejuang kemerdekaan Indonesia dan teladan yang dapat diambil dari "kekayaan historis itu". Yang penting dalam pidato Uskup Belo, ia seolah seperti mengingatkan kita semua akan pentingnya untuk tetap mengambil kembali prinsip-prinsip moral politik kaum pejuang kemerdekaan Indonesia yang secara tanpa pamrih menanamkan nilai-nilai anti-penjajahan dalam bentuk apa pun. Sesuatu yang sekarang ini hanya menjadi hapalan dan slogan-slogan belaka. Seperti kata Wahono, ketua DPR/MPR, "Telah terjadi kesenjangan antara perkataan dan perbuatan". Demikian juga halnya dalam hal Timor Timur, justru saya melihat Uskup Belo lah yang telah mempraktekkan "kekayaan historis" dari sejarah bangsa Indonesia. Maka dari iru pantaslah ia merasa bahwa para pemimpin kemerdekaan Indonesia jauh lebih layak dari dirinya. Ia tidak menyebut para "pemimpin Indonesia masa kini" untuk penghargaan ini. Karena ia tahu bahwa penguasa yang sekarang tidak berjalan seperti cita-cita para pendahulunya yang telah melahirkan Pembukaan UUD 1945 yang agung tersebut. Ia mengatakan dalam pidatonya:

"Tidak diragukan, para pemimpin Indonesia yang sama ini sepantas-pantasnya memperoleh tempat di Oslo ini, bahkan sebelum saya dilahirkan tahun 1948, pada puncak perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan martabat mereka. Saya teringat kepada para pejuang Indonesia dan saya sadar bahwa sejarah telah mengajar begitu banyak kepada kita asalkan kita meluangkan waktu untuk merenungkan kekayaan historis itu". (Hidup, 23 Februari 1997)

Apa yang dikatakan anak SMP dan SMA, ibu tua, Romo Mangunwijaya serta Uskup Belo pada intinya adalah suatu penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 itu sendiri. SPRIM menilai justru mereka semua, sekarang ini degan segala pembatasan politik yang harus mereka rasakan sebagai sebuah bangsa telah mengajarkan bangsa Indonesia akan makna yang sesungguhnya dari alinia pertama Pembukaan UUD 1945. Apa yang mereka lakukan secara tegas justru menjalankan penjelasan Pembukaan UUD 1945 seperti yang ditulis dalam Bahan Penataran P-4 Undang-Undang dasar 1945, yang diterbitkan oleh BP-7 Pusat pada tahun 1994.

"Dengan pernyataan itu, bangsa Indonesia bukan saja bertekad untuk merdeka, melainkann juga akan bersama-sama bangsa lain tetap berdiri dibarisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Alinia ini mengungkapkan suatu dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karena itu harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat memperoleh kemerdekaan sebagai hak asasinya. Di sinilah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinia ini juga mengandung pernyataan subyektif tentang aspirasi bangsa Indonesia di dalam membebaskan diri dari penjajahan. Aspirasi bangsa Indonesia itu adalah kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama walaupun ada keanekaragaman latar belakang budaya dan adat istiadat dari suku-suku serta golongan yang ada dalam masyarakat yang mendiami bumi Indonesia.
Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa.
... Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti bahwa setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia.
Sekarang, puluhan tahun sejak berlakunya UUD 1945 itu, telah banyak sekali negara jajahan di dunia yang merdeka, baik melalui perjuangan melawan penjajah maupun melalui pemberian kemerdekaan oleh penjajahnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa makna dari alinia tersebut sudah tidak ada lagi. Perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dalam segala bentuk yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan akan tetap menjadi motivasi dan inspirasi bangsa Indonesia dalam melanjutkan perjuangan pembangunan nasional sekarang ini." (Bahan Penataran P-4 Undang-Undang dasar 1945, h. 12-13)

Apa yang terjadi atas wajah Indonesia dihadapan dunia, ketika masalah Timor Timur menjadi fokus utama saat Uskup Belo dan Ramos Horta mendapat perhatian dunia? Romo Mangunwijaya menjawabnya untuk kita semua. "... dengan terang benderang dihadapan publik global bumi, Indonesia praktis diadili oleh seluruh dunia sebagai negara penjajah neo-kolonialis yang menindas rakyat Timor Timur." (Relung-Relung Oslo, Apakabar, November 1996). Akibat cara penguasa Indonesia memperlakukan bangsa Timor Timur, "... di muka raja Harald dan Ratu Sonja serta seluruh mata lensa TV dan telinga parabola, seluruh dunia mengkualifikasi masuknya Indonesia di Timor Timur sebagai neo-kolonialisme. Ya, neo-kolonialisme nasion perintis utama konferesi Asia Afrika di Bandung. Apa tidak tragis?" (Politik Etik dalam Kasus Timor Timur, Apakabar, November 1996). Apa yang dikatakan oleh Romo Mangunwijaya apa bedanya dengan pernyataan PRD? Bahasanya mungkin lain tapi intinya sama, yaitu pelecehan atas Pembukaan UUD 1945 pada alinia pertama. Seperti dikatakan PRD:

"Untuk itu penjajahan di Timor Timur haruslah menjadi bagian dari program perjuangan kita, bukan sekadar embel-embel solidaritas -- dalam makna tabo terhadap rakyat Maubere untuk menentukan nasibnya sendiri, Merdeka. Perjuangan demokrasi Indonesia tidaklah lengkap dan palsu bila tidak menghubungkan dengan tuntutan kemerdekaan rakyat Maubere." (Manifesto PRD, h. 5)

Lantas apa karena ada tuntutan "Merdeka" dalam Manifesto tersebut maka ia layak disubversifkan? Bagaimana bila itu dinyatakann oleh Uskup Belo, putra Timor Timur yang memberi jalan terang pada rakyat Timor Timur dan menjadi juru bicara dari "Suara Kaum Tak Bersuara" selama bertahun-tahun seperti yang dikatakannya dalam wawancara dengan koran Der Spiegel, bahwa "RAKYAT TIMOR TIMUR INI INGIN MERDEKA DAN HIDUP MANDIRI DI NEGERINYA SENDIRI, TIDAK PEDULI NANTINYA HIDUP MISKIN". (terjemahan versi Forum Keadilan, 2 Desember 1996)

Lantas apa bedanya pula tuntutan kami dengan bahasa Romo Mangunwijaya yang secara komparatif membandingkan posisi Indonesia dalam Timor Timur sekarang di mata dunia dengan Indonesia pada masa 1948-1949 di mata PBB:

"Opini dunia di tahun 1948-1949, antara lain PBB, mendukung penuh RI dalam perjuangan demi its right of self-determination. Kinipun yang sama terjadi demi the right of self-determination untuk Timor Timur. Ini fakta yang tidak dapat kita tutup-tutupi, atau kita akan bergaya seperti burung onta?" ["Embunkan, Hujankan Sang Adil", dalam buku Voice of the Voiceless (Suara Kaum Tak Bersuara), Jakarta, Penerbit Obor, 1997, h. 275]

Bila Romo Mangun mengingatkan secara halus, tidak demikian cara Wimanjaya K. Liotohe dalam bukunya yang menggemparkan Primadosa. Malahan lebih hebat lagi ia menuntut "Pak Harto harus diajukan ke pengadilan dengan menggunakan delik subversi karena dianggap telah memutar-balikan, merongrong, atau menyelewengkan Pancasila Haluan Negara". Dari fakta-fakta yang diajukan, Wimanjaya membuka dengan penyelewengan atas Pembukaan UUD 1945 di mana salah satu faktanya adalah "kasus Timor Timur". Lebih hebat lagi ia malahan menuduh Soeharto telah berlaku mirip rejim komunis, seperti dikatakannya. "Dalam kasus Timor Timur dugaan keras Pak Harto menundukkan diri pada pasal 28 ayah (2) Konstitusi mantan Uni Soviet."

Para pendiri bangsa Indonesia, yang mengorbankan segalanya untuk proklamasi kemerdekaan telah menulis kata-kata mulia dalam Pembukaan UUD 1945, bukan untuk pemanis konstitusi, tapi karena mereka mengalami sendiri bagaimana hinanya sebuah bangsa yang dijajah atau diduduki oleh bangsa lain yang lebih kuat dan besar. Kalimat pembuka itu bukanlah mantra yang turun dari renungan mengawang-awang, tapi merupakan hasil kesimpulan dari peradaban manusia Indonesia dalam sejarahnya untuk mendirikan sebuah bangsa yang merdeka dan bernama Republik Indonesia. Untuk kemerdekaan tersebut rakyat kita telah memilh sikap "merdeka atau mati". Slogan yang sama yang digunakan oleh pejuang Timor Timur: "Patria ou Morte".

Semua kubangan diplomatik yang bau di sekitar Timor Timur sebetulnya dapat diselesaikan dengan jalan kembali mempraktekkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kembali kepada jiwa Pembukaan UUD 1945 yang anti-kolonialisme, fasisme, dan imperialisme dapat dipahami bahwa segala hal yang menyangkut Timor Timur adalah berhubungan dengan belum dijalankannya amanat pembukaan tersebut oleh para Jendral Orde Baru. Para jendral yang memutuskan untuk memulai operasi Seroja, pada tanggal 7 Desember 1975 lebih tunduk pada avonturisme politik perang dingin yang disetir oleh Amerika Serikat, ketimbang bertindak konsisten dengan berpijak pada UUD 1945. Akibat dari avonturisme tersebut, kini 22 tahun kemudian luka sejarah yang diciptakan di Timor Timur telah bernanah dan terinfeksi. Penguasa bukannya menyembuhkan luka-luka peradaban tersebut, namun malah sibuk merias muka untuk kepentingan diplomasi belaka. Perang yang keliru di Timor Timur harus dibayar mahal bukan oleh biaya intelijen atau pembangunan di sana, tapi yang paling pokok lagi ia telah melecehkan Pembukaan UUD 1945. Suatu dokumen sejarah peradaban bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentang segala jenis penjajahan. Untuk itu, sebelum dosa sejarah ini diwarisi kepada generasi masa depan, PRD telah menyatakan dalam Resolusi tentang Timor Timur No. 001/c/Res/PRD/VII/1996:

"

Konstitusi adalah batu pijakan dan penunjuk arah dari sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu sebuah pemerintahan harus tunduk, patuh da menjalankan secara konsisten dan konsekuen. Sekarang ini prinsip mendasar dari konstitusi Indonesia dilecehkan oleh kemunafikan berbagai bangsa, dengan mendorong rejim Orde Baru untuk mempraktekkan suatu ekspansi politik dengan menguasai bangsa lain melalui cara-cara kekerasan bersenjata dan membuka suatu perang sipil yang panjang di Timor Timur". (Manifesto PRD, h. 82)

VIII. TIMOR-PORTUGIS PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO

Soekarno adalah presiden pertama RI yang secara gigih menentang kolonialisme dan imperialisme sepanjang hayatnya. Pada masa pra-kemerdekaan ia keluar-masuk penjara untuk membela prinsip-prinsip politiknya itu. Setelah Indonesia merdeka ia bersama beberapa kepala negara bangsa-bangsa Asia Afrika yang merdeka memprakarsai Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini mengeluarkan dokumen sejarah yang disebut sebagai Dasa Sila Bandung dan pembentukan organisasi antar negara untuk melakukan kerjasama guna melawan segala jenis kolonialisme dan imperialisme. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Gerakan Non-Blok.

Prinsip-prinsip politik Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme tidak perlu lagi diragukan. Untuk prinsip ini ia tidak kenal takut dan tidak tunduk pada Amerika Serikat atau Inggris di berbagai front politik internasional dan di negerinya sendiri. Dalam soal wilayah RI pemerintahan Soekarno, melalui Menteri Luar Negerinya Soebandrio meyakinkan negeri-negeri Barat pada waktu perjuangan merebut Irian Barat, bahwa mereka tidak akan mencaplok Irian Timur. Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1959 menyatakan, bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial. "Perjuangan untuk merebut Irian Barat bukanlah ambisi teritorial, tapi mewakili klaim Indonesia atas bagian dari wilayahnya yang masih dikuasai bangsa lain." Menlu Soebandrio yang saat itu baru saja mengadakan perjalanan dunia meyakinkan negara-negara Barat akan ketakutan mereka yang tak mendasar. Ia mengatakan, "Sebagian dari Kalimantan dan sebagian dari Timor masih di bawah kontrol asing dan Indonesia siap untuk menjalankan koesistensi dama dan kerjasama dengan bangsa asing yang mengontrol teritori ini." Pada tahun 1961 dalam pernyataanya pada PBB dikatakan pula oleh Soebandrio:

"Bagaimanapun juga, saya meyakinkan saudara-saudara bahwa dari sisi Indonesia tidak pernah ada klaim teritorial, baik terhadap Malaya juga terhadap Filipina. Mereka negara merdeka dan berdaulat atas dirinya. Seperti juga kami, dan kami sangat senang dengan itu semua. Bahkan untuk pulau yang luas seperti Borneo -- apa yang kami sebut dengan Kalimantan, yang bagian utaranya masih menjadi bagian Inggris, demikian juga terhadap sebagian dari Timor, yang dikuasai Portugis, kami tidak mempunyai klaim teritorial atas itu semua, karena apa yang kami anggap sebagai Indonesia dan wilayah Indonesia tidak lain adalah peninggalan dari bekas koloni sebelumnya; Hindia Belanda. Kami juga tidak mempunyai klaim terhadap bagian Timur dari Papua yang di bawah administrasi Australia." (Arnold Brackman, Indonesian Second Front, London, 1966, h. 118)

Pada bulan November 1961 dalam sebuah surat kepada editor surat kabar New York Times sehubungan dengan penyatuan Kalimantan Utara ke dalam Malaysia dinyatakan, bahwa meskipun secara etnologis lebih dekat dengan wilayah Indonesia, pemerintah Soekarno tidak menunjukkan ketidak-sukaannya terhadap penyatuan tersebut. Asal itu memang sudah menjadi pilihan dari rakyat di sana. Dalam hal Timor Portugis dikatakan pula oleh Soebandrio, "Kami tidak menuntut bagian dari Pulau Timor yang berada di bawah kekuasaan Portugis, meskipun rakyat tersebut mempunyai ras yang sama dengan kami."

Kebijakan pemerintahan Soekarno pada saat itu perihal Timor Portugis sangat menghargai resolusi Sidang Umum PBB tahun 1962 yang mengakui hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan bagi wilayah dan rakyat yang berada di bawah administrasi Portugis.

Pada tahun 1956 sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Penghapusan Kolonialisme di Indonesia (GPKI) menuntut agar diadakan plebisit di Timor Portugis untuk menentukan nasib sendiri. GPKI juga mendeklarasikan tuntutan untuk menentang segala jenis kolonialisme yang masih ditemukan di sekitar perbatasan Indonesia. Suyakawesi dan Wachdiyat Sukardi yang memimpin mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Pada tahun 1963 pemerintahan Soekarno mendukung pembentukan Republik Persatuan Timor di Jakarta, sebagai pemerintah sementara di pengasingan yang tidak mengakui kekuasaan kolonial Portugis di Timor. Pemerintahan pengasingan ini menyusun sebuah kabinet dengan 12 menteri yang diketuai Perdana Menteri TE Maly. Dengan menggunakan nama republik berarti negeri ini merdeka dari Indonesia dan juga dari Portugal dan mengusahakan sebuah federasi yang tidak mengikat. Pemerintah di Portugal tidak mengakui keabsahan republik dan kabinet yang didirikan di Jakarta tersebut. Bagi Portugal republik tersebut hanyalah bentukan sekelompok orang yang tinggal di luar Timor Portugis dan didukung oleh kepentingan luar negeri untuk mengganggu Timor Portugis.

Pada tahun 1963, di bawah suasana perang dingin dan pertentangan Peking-Moscow mulai ada usaha-usaha dari kubu komunis-Moscow untuk mendorong Soekarno agar secepatnya menuntaskan soal Timor Portugis. Pemerintahan Kruschev mulai mendorong Soekarno dalam soal Timor Portugis sebagai bagian dari strategi perang dinginnya. Menurut teori geo-politik Soviet, dengan merdekanya Papua Timur di bawah pengaruh Barat, maka pihak Pentagon akan dengan segera memperkuat basis pertahanannya di Timor Portugis. Moscow berharap, "Kawan Indonesia dapat menyempurnakan perjuangannya untuk memberantas sisa-sisa kolonialisme secepat mungkin."

Soekarno menolak proposal dari Moscow tersebut, bukan karena ia tidak anti pada kolonialisme, tapi lebih pada perhitungan taktis kedekatan antara pemerintah Indonesia dengan Peking. Soekarno menolak semata karena proposal tersebut diusulkan oleh seterunya RRC. Menerima Moscow berarti akan menganggu proses persekutuan dengan RRC yang sedang mulai dibangun. Pada saat itu memang sedang terjadi pertentangan sengit antara Kruschev yang menerima strategi koeksistensi damai dengan kapitalisme berhadapan dengan Mai Zedong dengan Teori Tiga Dunia-nya. Di mana kapitalisme tetap tidak mungkin hidup berdampingan dengan Komunisme. Namun Soekarno-Liu Sao Chi mendukung perjuangan kemerdekaan di berbagai koloni Portugis seperti di Angola, Mozambik dan Portugis Guinea, tapi tidak membuat pernyataan tentang status Macao dan Timor Portugis. Soviet mengkritik sikap Cina tersebut yang mereka anggap telah membiarkan tumbuhnya kolonialisme di bumi Tiongkok seperti yang tampak dengan status Macao dan Hong Kong. RRC membalas sinisme Soviet dengan menjuluki Soviet "si pengecut", karena mundur dari Kuba akibat provokasi dari Amerika. Pertimbangan RRC untuk meminta Soekarno mengabaikan proposal Moscow karena RRC khawatir Timor akan menjadi basis buat Moscow untuk melemahkan pengaruh RRC di Asia Tenggara yang mayoritas masih negeri agraris. Sementara bagi Soekarno sendiri isu merebut Irian Barat adalah hal yang lebih urgent pada saat itu. Isu Timor Portugis menyeruak semata karena melibatkan pertentangan antara Soviet dengan Peking.

Posisi Soekarno tentang Timor Portugis justru semakin jelas menjelang akhir dari kekuasaannya. Dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1965, Soekarno mengucapkan pidato yang menyinggung kolonialisme Portugis di Timor. Menurut Bung Karno, "Perjuangan kemerdekaan di Timor Portugis adalah bentuk perjuangan kemerdekaan yang bagi Indonesia harus terus-menerus secara aktif didukung." (Arnold Brackman, h. 128).

Harus dipahami sikap Soekarno tersebut murni sebagai pernyataan sikap dirinya pribadi dan pemerintahannya pada saat itu untuk menentang segala bentuk kolonialisme yang masih berlangsung di muka bumi. Dalam pidato tersebut jelas bahwa proses perjuangan kemerdekaan rakyat Timor Timur akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Soekarno. Sayangnya ucapan Soekarnoo ini tidak sempat kita lihat tindak lanjutnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi kudeta militer akibat pertentangan ideologis di dalam tubuh ABRI yang berhubngan dengan PKI dan para pendukung Soekarno. Setelah itu Mayjen Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui apa yang disebut sebagai "kudeta yang merangkak". Dan nasib Timor Timur lalu ditentukan oleh rejim yang baru ini melalui suatu proses penyerbuan militer dengan mengorbankan ribuan rakyat Timor Timur yang sudah diproklamsikan kemerdekaannya. Persis seperti agresi militer Belanda atas revolusi Indonesia.

IX. PRAJURIT ABRI SEBAGAI TUMBAL

Timor Timur adalah daerah kompetisi naik pangkat bagi para perwira militer. Perang yang diciptakan oleh operasi intelijen Opsus pimpinan Jendral Ali Moertopo di Timor Timur hanyalah kesenangan ideologis dari kumpulan jendral di Jakarta untuk memuaskan psikis mereka yang ditakut-takuti oleh hantu komunisme yang ditiup-tiupkan Amerika. Perang tak berkesudahan di Timor Timur, tidak menciptakan suatu beban psiko-historis bagi para jendral tersebut, selain kebanggaan mengelus-elus lencana penghargaan dan kenaikan pangkat. Dunia para jendral Orde Baru yang menciptakan perang itu sendiri, berkebalikan dengan sisi-sisi kehidupan prajurit yang dengan terpaksa, dengan alasan yang sulit dipahami, untuk mengorbankan selembar nyawa mereka di bawah demagogi mengabdi tanah air dan negara.

Mengamati perang di Timor Timur tidaklah cukup dengan hanya mengangkat kebrutalan ABRI di sana, tapi juga harus dilihat beban psikologis yang harus dihadapi seorang prajurit sebagai manusia biasa. Bagi rakyat Indonesia bukan hanya nasib rakyat Timor Timur yang menjadi korban perang yang masih gelap, tapi juga nasib ribuan prajurit yang dikirim ke sana. Tidak seperti pemerintah di AS yang harus bertanggungjawab atas pengorbanan para prajurit untuk ambisi perang dingin di Vietnam di hadapan rakyatnya. Pemerintah Indonesia yang tertutup, tidak pernah mengumumkan tentang jumlah korban dari para prajurit di sana. Sikap tertutup ini justru memberikan suatu fakta bahwa rejim ingin menyembunyikan segala hal yang menyangkut korban perang di Timor Timur dari pihaknya, meskipun itu adalah para prajurit yang mereka kirim sendiri.

Bila kita tengok ke belakang. Pada awal dijalankannya Operasi Seroja telah terjadi ketidaksepakatan di lingkungan para perwira. Komandan Kostrad saat itu, Leo Lopilusa sedang berada di Paris ketika Ali Moertopo menjalankan Operasi Seroja. Tampaknya Leo sengaja tidak dilibatkan karena ada kemungkinan ia tidak sepakat dengan operasi tersebut. Ia berkata dengan penuh penyesalan tentang nasib prajurit yang terpaksa dikirim ke Timor Timur. "Saya hanyalah seorang pengurus kamar mayat. Tak lebih daripada itu. Saya tidak terlibat. Saya telah dituduh menggali liang kubur bagi orang-orang yang tidak pernah kembali lagi." (Richard Tanter, "Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989, h. 350)

Jendral Sayidiman Suryohadiprojo, meskipun terlambat, memberikan ulasan kritis atas perang yang tak pernah tuntas di Timor Timur. Bahkan dengan agak sinis ia menilai Operasi Seroja sebagai strategi yang keliru secara militer. Dengan penuh kecewa ia menulis, "Memang kalau tidak ada akibat yang merugikan, para penyelenggara (yaitu para pimpinan intel) menjadi pahlawan. Tapi terbukti berakibat fatal." (Sayidiman Suryohadiprojo, Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya, Jakarta, 1996, h. 275) Dalam wawancaranya di majalah Gatra, 10 Februari 1996 ia menyamakan intervensi di Timor Timur dengan intervensi Uni Soviet di Afganistan, intervensi Amerika di Vietnam dan intervensi Rusia di Chechna sekarang ini.

Menurut Letkol Soebijanto, seorang perwira yang berani menolak untuk dikirm berperang di Timor Timur, "ABRI yang sudah ke Timor Timur itu, ya keceblok, terperangkap jatuh, sudah terlanjur masuk lumpur, begitu." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor Timur, Yogyakarta, Pijar Indonesia, 1996, h. 37)

Satu hal yang tidak bisa digantikan oleh kedua belah pihak yang sedang berperang adalah melayangnya nyawa mereka. Para jendral yang bertanggungjawab atas kelangsungan perang juga tidak pernah secara terbuka mengumumkan tentang jumlah prajurit yang tewas sia-sia di sana. Di koran dan TV hanya mencatat komentar para jendral atas berbagai operasi teritorial di Timor Timur. Namun pada kenyataannya kesuksesan itu harus diumumkan di atas galian kubur para prajuritnya sendiri. Para jendral tersebutlah yang menggali liang kubur bagi para prajuritnya sendiri. Menurut Letkol Soebijanto tentang jumlah korban dari pihak prajurit ABRI: "Kalau mulai dari awal penyerangan di Dili sampai sekarang ... tak bisa ukuran seribu atau dua ribu. Itu bisa lima ribuan atau sepuluh ribuan orang." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor Timur, Yogyakarta, Pijar Indonesia, 1996, h. 39) Sementara menurut George Aditjondro sejak Desember 1975 sampai dengan Agustus 1976, sekitar 500 orang tentara Indonesia telah mati terbunuh dan 2.000 orang lainnya luka parah (Dari Memo ke Tutuala, 6 Agustus 1993). Bisa dibayangkan berapa jumlah prajurit yang gugur selama 20 tahun perang sipil di sana.

Bila nasib korban perang Vietnam menjadi daftar penyesalan rakyat dan pemerintah AS yang harus juga ditanggung oleh generasi masa depan, maka perang di Timor Timur yang memakan korban ribuan prajurit justru membuat penguasa Jakarta semakin rapat untuk menutup-nutupi. Prajurit memang harus tunduk pada komando. Tapi komando para jendral telah memperlakukan para prajurit sebagai bidak-bidak catur yang bisa mereka maju-mundurkan seenaknya. Mereka tidak peduli bahwa para prajurit hanya mempunyai selembar nyawa yang harus ditanggung, anak-istri atau orangtua yang menanti penuh khawatir; prinsipnya prajurit tidak lagi diperlakukan sebagai manusia yang sebenarnya. Bila mereka mati maka bintang-bintang jasa akan disematkan pada para perwira. Karangan bunga dan puja-puji kepahlawanan tidak dapat mengembalikan para prajurit di tengah orang-orang yang dicintainya.

Bagi para prajurit ABRI yang dikirim ke medan perang di Timor Timur adalah sebuah perjudian rolet rusia yang menegangkan. Apalagi bila ditambah dengan berbagai cerita tentang para prajurit yang gugur, cacat atau hilang tak tentu rimbanya. Situasi ini menciptakan suatu ketegangan psikologis yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang menjalani perang itu sendiri. Para prajurit itu sendiri bila dibolehkan memilih, pastilah akan memilih untuk tidak dikirim ke Timor Timur. Ada kisah seorang prajurit yang rela mematahkan salah satu kakinya sendiri ketika kesatuannya akan dikirim ke Timor Timur. Dengan cara ini ia tidak jadi dikirim ke Timor Timur. Ada pula para prajurit yang stres hingga berat badannya susut hingga 5 sampai 10 kilogram. Di Indonesia, masyarakat yang melintas di depan kompleks satuan tentara yang baru pulang bertugas dari Timor Timur, harus ikut memikul stres yang diderita para anggota ABRI, berupa larangan kecepatan dan suara mesin kendaraan. Bila yang melanggar aturan biasanya dipukuli hingga babak belur. Banyak pula keluarga yang melakukan lobi kepada perwira supaya suami atau anaknya jangan dikirim ke Timor Timur. Sedangkan para prajurit yang melepas kawan-kawannya selalu punya harapan: "semoga ini kontingen yang terakhir".

Namun sesudah 20 tahun kontingen terakhir tak pernah ada. Cara lain untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan cara mencari dukun untuk mendapatkan jimat. Atau mencari "orangtua" sakti yang dapat memberikan mantera dan keselamatan agar mereka tidak terkena bencana di Timor Timur. Saya masih ingat dengan tetangga saya pada masa kecil yang mengadakan selamatan karena salah seorang prajurit yang merupakan anak kandungnya pulang dari Timor Timur. Adiknya yang merupakan teman main saya berkata, bahwa ibunya tidak pernah merasa tenang selama anaknya berangkat ke Timor Timur. Inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh istri, anak, ayah, atau ibu para prajurit yang dikirim ke medan perang di Timor Timur. Di manakah para jendral pada saat itu?

Bagaimanakah perlakukan para penguasa militer yang menciptakan perang di Timor Timur memperlakukan para prajuritnya di sana? Di Jakarta, para jendral dan diplomat hanya sibuk menangkis kritikan dunia internasional jadi tidak sempat memikirkan nasib para prajurit yang ada di sana. Sementara para prajurit yang harus gugur hari demi hari harus dirahasiakan kematiannya. Bahkan yang cacat dan harus dirawat harus diisolasi dan tidak boleh diketahui oleh keluarganya. Menurut Letkol Soebijanto:

"Walaupun dia pulang selamat, kebanyakan cacat. Itupun waktu cacat dari Timor Timur itu dirahasiakan oleh pemerintah kita ... Semua militer yang ada di Timor Timur yang masih bisa ditolong, artinya masih bisa disembuhkan, apa itu kakinya, apa itu kepalanya, apa tangannya, itu langsung dilarikan keluar dari Dili... Dan saudara selain militer tidak boleh diketahui." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor Timur, Yogyakarta, Pijar Indonesia, 1996, h. 40)

Bila para pimpinan entah dengan pertimbangan macam apa tidak memperbolehkan keluarga sendiri tahu tentang kondisi mereka yang sedang sekarat atau luka-luka, pada siapa mereka harus memohon bantuan? Hukum militer memang keras tapi bukan berarti tidak berdasar kemanusiaan, apalagi atas para prajuritnya yang luka-luka dan dalam kondisi psikologis yang down. Biasanya para prajurit yang sedang bertugas atau luka-luka dan dalam perawatan menitip salam atau surat pada kontingen atau kesatuan yang ingin pulang untuk disampaikan pada keluarga. Romo Mangunwijaya, orang di luar ABRI, menceritakan kesannya ketika membezoek seorang prajurit yang sedang dirawat di rumah sakit. Prajurit yang berbaring itu meminta kepada Romo Mangun untuk memberitahu keluarganya. Saya tidak boleh memberitahu kepada istri kalau saya sakit." (D&R, 30 November 1996)

Di medan pertempuran sekalipun para prajurit ABRI yang tampaknya marah dengan pengiriman mereka ke medan perang yang tidak mereka kehendaki mempunyai cara sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memusuhi rakyat Timor Timur. Ini merupakan suatu cara dari para prajurit tersebut untuk menunjukkan pembangkangan secara tidak langsung pada para komandan yang hanya ingin menjadikan mereka tak lebih sebagai anjing-anjing pembunuh belaka. Malahan beberapa prajurit mendukung kemerdekaan Timor Timur sebagaimana yang diajarkan oleh konstitusi Indonesia. Xanana Gusmao mengungkapkannya dalam sebuah wawancara:

"... bahwa di dalam tubuh ABRI ada orang yang baik hati. Banyak gerilyawan yang ditawan, di malam hari dilepaskan. Atau ada yang dapat saran supaya lari sebelum mereka dihabisi. Tidak pernah ada disersi tentara Indonesia, tapi banyak batalyon yang menghindari bentrokan senjata dengan kami, atau mencari cara untuk memberi tahu kami. Sampai tahun 1978 kami masih banyak bantuan dari 'teman-teman' yang tak dikenal yang meninggalkan amunisi, bahan peledak, obat-obatan, dan sebagainya di tenda-tenda. Bahkan ada batalyon-batalyon yang berbicara dengan rakyat tentang hak-hak atas kemerdekaan." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak Darah, 1996, h. 67)

Saya sendiri juga pernah mendengar kisah tentang prajurit yang membebaskan seorang aktivis kemerdekaan Timor Leste yang ditangkap. Pemuda Timor Leste tersebut dibawa kesuatu tempat sepi dengan sebuah kendaraan. Beberapa orang prajurit siap untuk memuntahkan peluru. Tiba-tiba saja salah seorang yang tampaknya menjadi pimpinan menghampiri dirinya, membebaskan ikatan di tangan dan kaki, lalu menyuruhnya lari. Biasanya ini adalah taktik klasik tentara di sana untuk melegitimasi pembunuhan politik dengan alasan korban akan melarikan diri dan melawan petugas. Namun setelah ratusan, ribuan langkah tak satu peluru pun menembus punggungnya, hingga ia dapat bersembunyi. Tadinya ia menduga akan dibuntuti menuju tempat persembunyian teman-temannya. Tapi ternyata kecurigaan itu tidak benar. Ini bukan sebuah keajaiban di film, tapi suatu fakta yang menunjukkan bahwa para prajurit juga mengalami suatu pengalaman batin yang rumit.

Meskipun para jendral fasis telah menangkap pimpinan perjuangan rakyat Timor Timur Xanana Gusmao, tetap saja penangkapan itu tidak menutupi hati kecil mereka untuk mengakui bahwa di belakang Xanana berdiri ratusan ribu rakyatnya. Di dalam pembelaannya di Pengadilan Negeri Dili, Xanana menceritakan betapa istri seorang perwira yang menangkapnya justru tercengang-cengang mengetahui betapa besar dukungan yang telah dimiliki oleh Xanana. Nyonya itu tiba-tiba berkata di dekat Xanana. "Akhirnya banyak rakyat yang menyokong dia." Seorang perwira tinggi juga menukas, "mungkin semua rakyat Timor Timur." (Pembelaan, 27 Maret 1993). Pernyataan kedua orang ini membuktikan bahwa para jendral tersebut telah rela untuk menggadaikan suara hati nuraninya sekadar untuk promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Meskipun begitu suara hati nurani yang kelewat dipaksakan untuk dibendung akhirnya keluar juga dalam bentuk gumaman yang spontan dan mungkin tidak disadari keluar begitu saja dari mulut mereka.

Dari semua kisah di atas, pengalaman tentang sersan Edi adalah yang paling banyak dikenang. Pada awal tahun 1979 seorang prajurit yang terluka parah dalam pertempuran ditinggalkan oleh komandannya dalam keadaan sekarat. Para pejuang Falintil tidak membunuhnya tapi merawat lukanya hingga sembuh dengan tulus dan penuh perhatian. Setelah luka-lukanya sembuh sersan Edi itu bergabung dengan Falintil. Di dalam pasukan ia diberi tugas untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada para komandan regu. Hampir selama 3 tahun ia bergabung. Pada tahun 1982 ia turun gunung dan menyerahkan diri pada sebuah Korem di Dili. Dari sana ia dioper ke Kodam Udayana dan diajukan ke Mahkamah Militer di Denpasar, Bali dengan tuduhan disersi dan dijatuhi hukuman 4 tahun serta dibebastugaskan dari militer. Ini adalah suatu ironi, para komandan yang meninggalkan anak buahnya yang terluka, justru tidak diadili, tapi membantu Falintil yang menolong nyawanya justru dianggap bersalah.

Begitulah kenyataan yang terjadi di lapangan. Semuanya serba tidak terduga. Sikap para prajurit yang membantu para pejuang Timor Timur menunjukkan bahwa tidak semua prajurit setuju dengan perang pendudukan di Timor Timur. Namun kekebalan para jendral di Jakarta sudah tidak sanggup lagi membaca tanda-tanda tersebut. Para prajurit terus dikirim. Dan korban terus berjatuhan.

Ali Alatas, Menlu Indonesia yang sering kehilangan muka di berbagai forum internasional bila ditanyakan soal Timor Timur, hanya sibuk ber-cocktail party dan mengadu gelas toast untuk membenarkan proses integrasi yang belum bisa diterima dunua. Para diplomat ini jelas tidak tahu bahwa ribuan prajurit dikorbankan untuk perang yang tidak pernah selesai di Timor Timur. Gengsi para diplomat tidak dapat merasakan bagaimana duka kehilangan teman, penderitaan keluarga para prajurit, maupun beban psikologis menghadapi medan yang berat. Ali Alatas tidak pernah tahu jeritan ibu Soedarni dari Jawa Tengah yang tidak pernah tahu nasib saudaranya yang dikirim ke Timor Timur. "... Jadi sampai sekarang pun belum ada berita yang sebenarnya. Meninggalnya bagaimana itu belum ketahuan sampai sekarang." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor Timur, Yogyakarta, Pijar Indonesia, 1996, h. 67) Ia juga tidak pernah tahu tentang nasib para anak yatim yang kehilangan ayahnya, para istri yang kehilangan gantungan hidup dan harapan karena suaminya tidak akan pernah menjadi bapak yang membesarkan dan membimbing anak-anaknya. Ucapan duka cita, puja-puji, tanda kehormatan dan demagogi nasionalisme tidak bisa menghidupkan para prajurit yang sudah mati dari liang kubur. Peter R, seorang wartawan dari Timor Barat mengatakan rasa keprihatinannya:

"Kalau kita lihat di panti-panti asuhan yang merawat anak-anak yatim korban dari pertempuran di Timor Timur yang saya lihat di Panti Asuhan Seeroja di Bekasi Jakarta, itu cukup banyak. Nah, itu 'kan sangat mengharukan kalau kita lihat orangtua mereka, akhirnya menjadi korban dari suatu kewajiban." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor Timur, Yogyakarta, Pijar Indonesia, 1996, h. 40)

Biarpun para prajurit tersebut tunduk pada perintah dari para komandan, bukan berarti sah untuk menginjak-injak hak mereka sebagai manusia yang punya perasaan dan bisa menilai sendiri tentang apa yang sebenarnya telah mereka lakukan di Timor Timur. Memang kerap terdengar adanya cara-cara yang di luar batas kemanusiaan atas para prajurit tersebut. Misalnya adalah pemberian "pil-pil tertentu" yang membuat para prajurit "setengah sadar" hingga dapat menghilangkan rasa takut mereka dan mampu bertindak brutal, bahkan terhadap rakyat jelata sekalipun, dengan tindakan di luar batas kemanusiaan. Bukankah ini tindakan yang biadab! Menjadikan fitrah manusia yang berakal sehat menjadi buas seperti binatang. Namun meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mengubah kodrat prajurit sebagai manusia tetap saja terjadi konflik batin di dalam diri mereka. Letkol Soebijanto mengatakan, "... saya kalau ke sana nanti, saya hanya norekken mengambil nyawa saja nich, saya bilang gitu, harus tugas dulu yang diutamakan, tapi kan nggak boleh begitu pak. Namanya kita manusia." (Aboeprijadi Santoso, Jejak-Jejak darah: Tragedi dan Pengkhianatan di Timor Timur, Yogyakarta, Pijar Indonesia, 1996, h. 37) Romo Mangunwijaya mencatat kontradiksi tersebut sebagai sesuatu yang memang ada dan dapat dilihat dengan dua bola mata atau dua telinga sendiri:

"Atau mendengar sendiri, kesaksian (bisik-bisik) para pegawai sipil RI yang pernah bekerja di Timor Timur, yang masih jujur dan bisa dipercaya, bahwa kopral sersan yang pernah bertempur di sana dan tidak tahan menyimpan segala beban rahasia di dalam hati lalu bercerita kepada keluarga dan tetangga, apa yang mereka lihat atau dipaksa harus dikerjakan di bawah perintah dengan segala konflik batin yang luar biasa." (Rohaniawan Tak Boleh Berpolitik? Apakabar, 20 November 1996)

Melihat seluruh konsekuensi yang harus diterima oleh ribuan prajurit yang telah tertipu oleh perang yang tak lebih untuk mempertahankan gengsi diplomasi para penguasa di Jakarta, PRD dalam buku Manifesto PRD mengatakan bahwa perang di Timor Timur harus dihentikan untuk menyelematkan penderitaan ribuan para prajurit dan keluarganya. Dalam resolusi PRD tersebut dikatakan:

"... perang sipil yang berkepanjangan telah menimbulkan korban nyawa yang banyak di kalangan para prajurit ABRI, para pejuang Timor Timur dan rakyat sipil. Ini mengakibatkan suatu trauma psikis bagi para prajurit beserta sanak-keluargnya. Perang ini harus dihentikan dengan menyepakati solusi-solusi yang ditawarkan oleh PBB." (Manifesto PRD, h. 82)

Nasib para prajurit ABRI yang menjadi korban tersebut harus dibicarakan kepada rakyat. Untuk itu tidak ada upaya lain untuk menghentikan ribuan prajurit dan keluarganya yang telah menjadi "tangga darah" bagi kenaikan pangkat para perwira selain menghentikan perang tersebut dan menarik mundur semua personil militer dari Timor Timur. Lalu menyerahkan keamanan Timor Timur di bawah pengawasan PBB langsung. PBB nanti dapat mengusahakan suatu misi pasukan perdamaian seperti yang dilakukan di Kamboja, Bosnia, Albania, Ethiopia. Dengan cara ini Indonesia tidak hanya dapat menghemat anggaran militer untuk mensejahterakan prajurit, tapi juga dapat menghentikan jatuhnya korban-korban baru. Secara diplomatis Indonesia juga sudah terbebas dari tekanan internasional yang selama puluhan tahun tidak dapat menerima praktek pendudukan di Timor Timur.

Bila para jendral dan penguasa tidak mempunyai iktikad untuk menghentikan operasi militer di Timor Timur, maka pengalaman para veteran perang Vietnam yang menjadi korban dapat dijadikan contoh. Para veteran mengorganisir aksi-aksi, petisi, resolusi dan pernyataan sikap untuk menghentikan perang di Vietnam. Malahan banyak yang di antara mereka menjadi aktivis anti-perang dan pendukung perdamaian yang fanatik. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise, Born in Fourth of July merupakan contoh yang dapat ditiru. Sebagai seorang prajurit bekas perang Vietnam, Tom Cruise, sang tokoh utama, kembali dalam kondisi invalid bukan dengan pujian, tapi dengan fakta bahwa rakyat Amerika sendiri tidak merestui perang di Vietnam. Bersama semua teman-temannya yang menjadi korban perang yang dibuat oleh penguasa, ia mengorganisir aksi-aksi penentangan meminta agar perang dihentikan untuk menyelamatkan kemanusiaan. Mungkin langkah ini terlihat ekstrim di Indonesia yang otoriter dan tidak pernah memberikan pendidikan demokrasi dalam hirarki komandonya. Namun paling tidak para keluarga prajurit dapat menuntut ganti rugi material dan pertanggungjawaban dari para jendral yang mengirim para prajurit ke medan perang yang tidak mereka kehendaki. Atau, mengajak para jendral pensiunan yang sekarang kritis agar mau membicarakan nasib para prajurit dan keluarganya yang kini harus menanggung beban psikologis dan ekonomis dari perang di negeri asing yang dalam proklamasi kemerdekaan belum disepakati sebagai wilayah republik.

X. GARDA PEMUDA PENEGAK INTEGRASI (GADAPAKSI)

Salah satu hal yang mencengangkan rejim Soeharto dalam persoalan Timor Timur adalah keterlibatan aktif banyak kaum muda untuk menentang keberadaan rejim Jakarta. Biasanya, secara tanpa sadar rejim dengan mudah mengatakan bahwa mereka telah dipengaruhi oleh aktivis anti-integrasi atau Ramos Horta. Jawaban seperti ini jelas menggampangkan persoalan belaka. Semua propaganda tersebut adalah bohong belaka. Justru banyak kaum muda yang secara sadar dan sukarela memilih cara hidup sebagai pejuang sebagai cita-cita dan kehormatan. Ini membuktikan bahwa pembangunan fisik gedung sekolah buat mereka tidaklah cukup, untuk menghentikan munculnya kesadaran mereka sebagai sebuah bangsa yang sedang dihinakan. Kaum muda ini muncul sebagai penyuara yang militan untuk menentang rejim Soeharto. Seorang pengamat masalah Timor Timur Florentimo Sarmento mengatakan:

"Seharusnya pemerintah pun mengantisipasinya secara sosio-politik, bukannya menjawabnya dengan kekuasaan dan keamanan terus. Jika ini terus terjadi, maka anak-anak ini seolah dipaksa untuk sampai pada satu titik untuk terus melawan..." (Basis, Maret-April 1997)

Selama ini penguasa hanya menjalankan pendekatan keamanan tanpa pernah mau tahu akan aspirasi rakyat atau kaum muda Timor Timur. Bila mereka melakukan aksi-aksi maka dengan gampang dicap GPK, komunis, atau anti-integrasi. Pemerintah tidak pernah mau tahu dengan akar persoalan itu sendiri, malahan memperluas arena kekerasan dengan membangun organisasi provokator untuk mempertajam perpecahan di Timor Timur di antara sesama rakyat.

"Pemerintah bukannya mengatasi persoalan itu, tapi pemerintah justru sibuk membangun organisasi-organisasi baru. Setiap ada masalah pasti tambah organisasinya. Lalu yang terjadi sekarang setiap ada aksi demonstrasi justru organisasi-organisasi bentukan pemerintah ini yang melancarkan demo-demo tandingan..." (Basis, Maret-April 1997)

Ternyata penguasa memang tidak punya niat untuk mencari solusi damai. Melihat dukungan kaum muda yang semakin meluas atas perjuangan menuntut referendum lalu dibuatlah organisasi tandingan yang bernama Gerakan Pemuda Penegak Integrasi atau Gadapaksi. Gadapaksi dibuat atas rekayasa dari Mayjen Prabowo, komandan Kopassus sekitar tahun 1994. Untuk perekrutan ke dalam Gadapaksi digunakan dua cara yaitu melalui sogokan uang atau paksaan/ancaman. Hal ini semakin membuktikan bahwa Gadapaksi tak lebih dari organisasi provokator yang menggunakan cara-cara teror dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Yaitu, memprovokasi para aktivis gerakan demokrasi dan Timor Timur yang menuntut dilaksanakannya referendum atau mengkritik pelaksanaan hak asasi manusia di sana.

Bila perlu juga meneror utusan PBB seperti Lasso Ayalo ketika berkunjung ke Jakarta pada bulan Desember 1995. Bahkan tak segan-segan untuk memukuli dan melukai Duta Besar Belanda dan Atase Politiknya yang mereka anggap mendukung para pemuda anti-integrasi. Tidak cukup dengan aksi di dalam negeri, kaum provokator ini juga dikirim ke Norwegia untuk mengacaukan pemberian Hadiah Nobel pada Ramos Horta dan Uskup Belo. Lihatlah, militer Soeharto sedang mempraktekkan cara-cara yang hanya dikenal pada masa Hitler dan Mussolini yang fasis. Tidakkah dunia sedang mentertawakan Ali Alatas yang kekanak-kanakan dan tidak kenal malu dalam berdiplomasi untuk persoalan Timor Timur?

Tampaknya memang Gadapaksi ini dibuat khusus untuk kepentingan provokasi belaka. Aksi-aksi mereka pastilah selalu berhubungan dengan kemunculan kelompok demokrat, aktivis hak asasi serta aktivitas politik pemuda Timor Timur untuk mengkritik kebijakan dan pelaksanaan HAM di Timor Timur. Indikasi ini tampaknya jelas dari pernyataan Gubernur Timor Timur, Abilio Soares dalam penutupan pelatihan Pemuda Gadapaksi di Jatinangor, 11 Desember 1995:

"... Gejolak ini terjadi, karena adanya pihak ketiga yang mendalanginya. Dalangnya sendiri adalah LSM-LSM yang telah memberikan dukungan, dorongan dan mungkin dana kepada mereka ... Tidak benar pelatihan ini dilaksanakan semata-mata dipicu oleh gerakan-gerakan anti-integrasi. Ini termasuk kaderisasi saya sejak tiga tahun yang lalu." (Merdeka, 12 Desember 1995)

Burung beo penguasa, Direktur Penerangan Deplu, Ghafar Fadhyl dengan pura-pura tidak tahu, membantah bahwa ada rekayasa untuk memobilisasi aksi-aksi pro-integrasi. "Pemerintah melakukan rekayasa itu non-sense," katanya (Media, 5 Desember 1995). Namun mengapa aparat kepolisian dan militer tampak akomodatif dalam aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan Gadapaksi atas perwakilan PBB Jose Ayalo, Kedutaan Belanda, maupun aktivis PRD dan LPHAM? Bahkan dalam aksi penghancuran Kedutaan Belanda yang tidak beradab dan memalukan pada bulan Desember 1995 yang melukai duta besar dan atase politik tidak ada satu orang pun di antara para provokator tersebut yang diproses secara hukum? Malahan tampak dengan telanjang para intel dan polisi membantu para provokator tersebut meloncati pagar kedutaan. Dan kemudian terbukti bahwa itu rekayasa belaka. Empat orang aktivis Timor Timur yang menyusup ke dalam Gadapaksi membuat pengakuan bahwa mereka dibayar untuk aksi tersebut. ABRI menyediakan bus, makanan, dan akomodasi. Beberapa bus berangkat dari Polda Jakarta. Mereka juga menyebut nama Mayjen Zacky Anwar Makarim dari BIA sebagai orang yang terlibat dalam operasi teror di Kedutaan Belanda.

Lalu bagaimanakah nasib pemuda Timor Timur yang menolak untuk bekerjasama dengan rejim mendukung aksi-aksi teror? Kisah tragis Manuel Soares (25 tahun), dari Ermera, 56 km dari Dili patut didengar. Ia adalah seorang buruh yang ditipu oleh janji-janji Yayasan Tiara pimpinan Tutut, putri sulung Soeharto. Ia menjanjikan kerja di pabrik dengan gaji sekitar Rp 450.000 per bulan, namun pada kenyataannya ia bekerja di pabrik furniture dengan gaji hanya Rp 45.000 per bulan. Ia lalu keluar dari pekerjaannya dan hidup menggelandang dengan korban Yayasan Tiara lainnya di Tanah Abang. Ia selalu menolak untuk bekerjasama dengan intel dari BAIS dan Polsek Tanah Abang untuk terlibat dalam aksi-aksi pro-integrasi, seperti di Kedutaan Belanda maupun atas utusan PBB pada bulan Desember 1995. Sikap perlawanannya ini membuat rejim harus memberikan hukuman, agar tidak mempengaruhi para pemuda Timor Timur yang lain. Caranya dengan melakukan rekayasa pembunuhan. Pada tanggal 7 Juni 1996 ia ditemukan tewas dengan luka tembakan. Polisi mengaku bahwa ia terpaksa menembak karena Manuel terlibat kasus kriminal dan hendak lari ketika akan ditangkap. Namun semua pernyataan ini adalah bohong belaka. Sahabat Manuel, yang juga sempat diperiksa di Polsek, yaitu Duarte Freitas memberikan pernyataan pers tertulis yang pada alinie pertama berbunyi:

"Mengetahui secara jelas adanya proses kematian almarhum Manuel Soares selaku buronan ABRI selama ini, karena dia menolak kerjasasama dengan BAIS dan intel polisi di Tanah Abang." (Pengakuan Duarte Freitas pada pers, 10 Juni 1996)

Begitulah nasib pemuda Timor Timur yang tetap menjaga hati nuraninyya dari kepentingan para penguasa di Jakarta. Ini membuktikan satu hal bahwa pemuda Timor Timur diperlakukan tak lebih seperti binatang ternakan politik. Bila dibutuhkan akan dipakai namun bila membandel akan dibunuh. Manuel mungkin bukan korban terakhir dari rekayasa militer untuk memanfaatkan pemuda Timor Timur untuk ambisi politik mereka.

Lalu berapa pemuda Timor Timur yang tertarik aktif di dalam Gadapaksi? Angka yang pasti sukar didapatkan. Namun berdasarkan kesaksian empat orang pemuda Gadapaksi yang membelot karena tidak tahan harus menyerbu teman-teman, saudara sebangsanya, sebetulnya pemuda Timor Timur yang aktif tak lebih dari tiga puluhan. Bila dalam aksi teror melibatkan sampai 200 orang, sebagian besar diambil dari para pemuda pengangguran dari Ambon atau Flores. Dua suku dari Indonesia Timur, yang secara fisik mirip dengan pemuda Timor Timur, yaitu berambut keriting dan berkulit cokelat tua.

Lalu bagaimana sikap para pemuda dan mahasiswa Timor Timur yang ada di Indonesia sendiri? Romo Mangunwijaya membuat suatu contoh yang nyata tentang sikap mereka. Menurut kesaksian Romo Mangun, sekarag ini ada sekitar 600 mahasiswa Timor Timur yang kuliah di Yogyakarta. Dan Romo Mangun cukup kagum karena mereka konsisten menolak untuk menjadi "demonstran sewaan" atau "politikus sewaan" penguasa. Bila ditanyakan kepada mereka tentang integrasi maka jawabannya hanya satu: "Tidak setuju dengan integrasi". Lebih jauh dikatakan oleh Romo Mangun, "Mereka ingin negerinya merdeka, menuntut the right of self determination yang sudah dijanjikan dan digaransi oleh para adikuasa..." (Romo Mangunwijaya, "Relung-relung Oslo, 1996)

Prof. Muladi, Rektor Universitas Diponegoro pernah mengatakan bahwa para pemuda dan mahasiswa Timor Timur pernah bertemu dengannya dan mengatakan,

"Bila berada di Indonesia kami seperti bangsa Indonesia, tapi bila kami kembali ke Timor Timur kami menjadi bangsa Timor." Di Malang, di mana konsentrasi mahasiswa Timor Timur terbesar berada malahan lebih ekstrim lagi: menolak ikut serta dalam pemilihan umum pemerintahan yang menjajah mereka. Mereka juga kerap menggelar aksi-aksi yang menentang integrasi. Dari fakta-fakta ini jelas sudah bahwa Gadapaksi tidak mendapar dukungan dan tidak populer di kalangan mahasiswa dan intelektual Timor Timur.

Dalam penyerbuaan pemuda Gadapaksi di Kedutaan Belanda, Puto salah seorang pemimpin anti-integrasi berhasil mencekal leher seorang penyerbu. Ia membentak-bentak dengan bahasa Tetun. Ternyata pemuda tersebut tidak mengerti. Langsung saja Puto berteriak, baru menyadari, "Kamu orang Flores, ya. Dibayar berapa kamu?" sambil melepaskan orang itu. Hal yang sama saya alami ketika sekelompok pemuda yang mengaku dari Timor Timur di bawah pimpinan Ahmad Alkatiri melakukan aksi di markas LPHAM, pimpinan HJC. Princen, 5 Desember 1995. Saya yang kebetulan ingin berkunjung ke sana terkejut melihat puluhan pemuda berkulit hitam atau cokelat tua berkerumun di depan kantor LPHAM. Beberapa di antaranya nongkrong di pinggir jalan sambil mengisap rokok. Saya berdiri berlagak menonton aksi tersebut. Secara iseng saya bertanya pada salah seorang yang berambut keriting agak gondrong dengan kulit cokelat. "Wah, ini pemuda dari Timor Timur semua, ya, Mas?" Dia menjawab dengan lugunya. "Yang masuk ke dalam kantor orang Timor, saya sendiri bukan."

Fakta-fakta di atas sudah cukup bagi saya untuk menyimpulkan bahwa aksi-aksi tandingan yang dilakukan selama ini tak lebih sebagai pekerjaan preman-preman yang dibayar cukup murah untuk kepentingan politik penguasa. Dalam aksi tandingan pada sidang Sri Bintang Pamungkas, saya juga kembali bertemu dengan beberapa orang yang mengikuti aksi di LPHAM. Melihat fakta yang baru ini, saya lalu dapat menarik suatu taktik dari rejim, yaitu penggunaan preman-preman untuk melakukan teror dan memprovokasi aksi kekerasan. Melayani orang-orang bayaran tidak berotak ini sama saja dengan menjadikan diri kita sama tidak berotak. Pengalaman ini mengingatkan saya pada organisasi pemuda Partai Nazi pada zaman Hitler atau fasisme di bawah Mussolini. Kedua orang diktator ini menggunakan pemuda-pemuda semi-teroris untuk melakukan aksi-aksi kekerasan atas lawan-lawan politiknya. Tampaknya rejim Soeharto banyak belajar dari "guru besarnya": fasisme.

Di Timor Timur sendiri Gadapaksi didirikan dengan perlindungan militer dan gubernur Abilio. Rakyat boleh dikatakan menganggap organisasi teror ini seperti virus yang harus dijauhi. Di mata rakyat, Gadapaksi tak lebih dari sekumpulan pengangguran yang tidak tahan menderita lalu menjual jiwanya secara murah kepada penguasa yang telah menduduki negeri mereka. Persis seperti kepencian para aktivis bawah tanah pada zaman fasisme Jepang di Indonesia yang menganggap rendah para kolaborator yang menjadi mata-mata atau agen propaganda pemerintahan militer Jepang. Rejim ini tampaknya bukan belajar dari sejarah pendudukan militer Jepang, tapi mencontoh cara-cara pendudukan Jepang yang jelas-jelas telah mengorbankan jutaan rakyat dalam kerja paksa Romusha dan berbagai pembunuhan yang keji atas rakyat Indonesia.

Sebagai fakta bahwa Gadapaksi tidak dapat tempat, dapat kita lihat dari banyaknya aksi-aksi untuk melawan pemuda Gadapaksi. Sekitar bulan Februari terjadi penyerbuan atas para pemuda Gadapaksi Uatori (Viqueque) di Timor Timur. Dalam pemberitaan dikatakan itu hanyalah perkelahian pemuda antar genk. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kemarahan rakyat pada para pemuda anggota Gadapaksi yang suka berlagak seperti penguasa dan suka mencari informasi tentang para pemuda Timor Timur yang dicurigai aktivis anti-integrasi. Kelakuan mereka ini tidak bisa diterima oleh pemuda setempat, akibatnya mereka babak belur dihakimi rakyat. Untunglah diselamatkan oleh polisi. Di Los Palos gerilyawan Falintil menembak enam orang pemuda Gadapaksi yang sedang mengendarai mobil. Dalam berita di koran hanya disebut bahwa GPK telah membunuh rakyat sipil. Padahal yang sebenarnya adalah suatu peristiwa politik di mana para provokator yang dibenci rakyat dan tega mengirim para pemuda sebangsa kepada penguasa, sedang diberi peringatan oleh para pejuang Timor Timur agar jangan menjadi kaki tangan penguasa atas bangsa sendiri. Yang paling menghebohkan adalah setelah Gadapaksi dan beberapa organisasi "pemuda-preman" pemerintah melakukan apel menentang pemberian Hadiah Nobel pada Uskup Belo, di Senayan. Malam harinya, ketika aksi tersebut diberitakan oleh TVRI ribuan orang turun ke jalan menentang aksi tersebut. Rumah orangtua pemuda Gadapaksi yang diwawancarai di TV nyaris dihancurkan ribuan massa bila tidak diselamatkan oleh militer.

Sekretaris Keuskupan Dili, Pastur Domingos Sequwira Pr. dalam Musyawarah Antara Umat Beragama dengan Pemerintah di Dili, Timor Timur pada tanggal 15-17 April 1997 menyebut Gadapaksi sebagai ekstrimis kanan. Sikap para anggota Gadapaksi sebagai bagia dari keamanan tampak dengan jelas di kota Dili. "... kurang lebih sejak Januari lalu -- kehidupan malam hampir dikuasai oleh ekstrimis kanan, khususnya di kota Dili." Fransisco de V. Sth. salah seorang peserta mengatakan, " Kehadiran atau kelakuan Gadapaksi dengan beberapa aksinya turut serta dalam tugas militer seperti penanganan masalah keamanan telah menimbulkan kesan Gadapaksi sebagai tentara sipil. "Penganak-emasan Gadapaksi oleh ABRI tentunya akan menimbulkan iri hati pada kelompok mayoritas pemuda lainnya yang saat ini sedang berjuang menata masa depannya." (Hidup, 18 Mei 1997)

Bukti-bukti di atas cukup membuktikan bahwa Gadapaksi tidak mendapat tempat di hati rakyat Timor Timur, juga di lingkungan aktivis demokrasi di Indonesia. Jelas sekali penguasa sedang menjalankan politik adu domba antar sesama rakyat Timor Timur. Sengaja Gadapaksi digunakan untuk memprovokasi kekerasan agar perjuangan kaum muda Timor Timur untuk membebaskan negerinya dibelokkan menjadi tindakan anarkis kepada saudara sebangsa sendiri. Para pemuda Timor Timur tampaknya tahu bahwa Gadapaksi hanyalah provokator belaka. Cara seperti ini tentulah diambil dari cara-cara kolonialisme Belanda dulu untuk memecah-belah rakyat Indonesia. Kembali rejim Soeharto mempraktekkan suatu taktik yang dulu sangat dimusuhi oleh para pendiri republik ini. Nampaknya untuk tujuan kekuasaan segala cara telah dihalalkan termasuk taktik-taktik kolonial yang tidak pantas dilakukan oleh sebuah negeri yang telah merdeka lebih dari 50 tahun. Inilah peradaban para penguasa di Indonesia sekarang ini, sangat kerdil dan jauh dari tanda-tanda zaman pencerahan. Akal budi dan cara-cara damai telah ditaklukkan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan semata.

XI. BANGSA TIMOR TIMUR SEBAGAI KELAS BURUH

Salah satu cara propaganda rejim untuk menunjukkan perhatiannya pada rakyat Timor Timur adalah dengan pembangunan fisik: sekolah-sekolah. Tentu saja sekolah adalah lembaga yang dibutuhkan manusia modern untuk menyerap ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun sekolah di Timor Timur hanyalah suatu cara untuk mencuci otak rakyat dengan kurikulum yang diatur oleh kepentingan politik di Jakarta. Tragisnya setelah sekolah hingga Sekolah Menengah Atas, rejim tidak tahu lagi hendak dikemanakan mereka itu. Lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap luapan pemuda yang lulus SMA. Untuk mengatasi ini semua dibuatlah sebuah skenario politik dengan mendirikan Yayasan Tiara yang diketuai Tutut, anak sulung Soeharto, pada tahun 1990. Yayasan ini tak lebih sebagai makelar tenaga kerja untuk mengangkut pemuda Timor Timur keluar dari negerinya. Secara politis, yayasan ini juga bertujuan untuk menjauhkan kaum muda dari gerakan politik perlawanan di Timor Timur. Banyaknya dukungan kaum muda pada gerakan anti-integrasi harus ditangani dengan cara mencabut mereka dari akar sejarah dan masyarakatnya. Untuk itu ratusan kaum muda berangkat ke "pengasingan" dengan janji-janji diberi pekerjaan dan upah yang layak. Yang terbukti kemudian, hanyalah janji-janji kosong tanpa bukti.

Menurut George Aditjondro, tampaknya pemerintah sengaja membuat para remaja di Timor Timur putus sekolah untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik di Indonesia.

"Tindakan ini lebih merupakan usaha mematahkan semangat kemerdekaan yang sudah bersemi di hati sanubari kaum remaja di sana, ketimbang merupakan usaha memperbaiki pendidikan dan kesempatan kerja bagi mereka." (Dari Memo ke Tutuala, 6 Agustus 1993)

Setelah meminta restu dari Gubernur Mario Vegas Carascalao, Yayasan Tiara mulai melakukan perekrutan atas tenaga kerja. Para pemuda yang direkrut dijanjikan akan dipekerjakan di Pulau Batam dan beberapa pabrik di Pulau Jawa. Upah yang dijanjikan adalah Rp 300.000-an per bulan. Sebelum berangkat mereka mendapat training dari Depnaker selama tiga bulan. Pada tanggal 27 Maret 1991, 132 orang -- angkatan pertama, diberangkatkan dengan kapal terbang dari Dili. Pada tanggal 29 Maret semua calon buruh ini dikumpulkan di Desa Wisata di TMII untuk menghadap Tutut, ketua yayasan. Dalam perjumpaan tersebut Tutut menyatakan membatalkan rencana pengiriman ke Batam, tanpa alasan yang jelas. Ia menjanjikan kompensasi dengan ditempatkan diberbagai pabrik di Pulau Jawa dalam tiga kelompok besar.

Pada tanggal 1 April 1991 diadakan pertemuan kedua di TMII. Dalam pertemuan ini diputuskan akan mengirim 72 orang tenaga kerja ke PT Kanindotex di Bawen, Jawa Tengah. Tanpa melalui training seperti yang dijanjikan, mereka langsung dipekerjakan di pabrik. Karena mereka bukan buruh yang terlatih dijadikan alasan untuk membatalkan janji upah Rp 300.000/bulan, tapi hanya dibayar sekitar Rp 10.000 - Rp 20.000/bulan. Upah ini didapat tanpa tunjangan yang lain. Persis sepeti budak belian yang didatangkan dari negeri Timor Timur. Pada bulan Mei, akibat banyaknya keluhan dari buruh Timor Timur yang merasa telah ditipu, Yayasan Tiara mengirim stafnya untuk bertemu langsung. Namun harapan mereka bahwa pengaduan dan keluhan yang mereka rasakan akan ditanggapi dan terjadi perubahan menjadi kandas. Orang yang diutus oleh Yayasan Tiara hanya membawa sebuah dokumen pernyataan yang menyatakan, bahwa para buruh yang dikirim Yayasan Tiara telah diperlakukan sesuai dengan perjanjian. Para buruh itu dipaksa untuk menandatangani dengan ditakut-takuti akan dipulangkan. Karuan para buruh itu menolak untuk menandatangani dokumen tersebut. Pada tanggal 3 Mei 1991, para buruh ini mendatangi kantor Yayasan Tiara dan minta bertemu langsung dengan Tutut. Staf yayasan mengatakan bahwa Tutut sedang keluar negeri dan ia tidak dapat memutuskan sendiri. Akhirnya, mereka mengirim surat kepada Gubernur Timor Timur tentang semua perlakuan yang merek alami di Indonesia.

Kelompok kedua dikirim ke Bogor untuk dipekerjakan di perusahaan peternakan ayam, untuk membersihkan kotoran ayam. Suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan di Timor Timur tanpa perlu keahlian dan jauh-jauh hidup di negeri asing. Setelah beberapa bulan, sebagian besar dari mereka memilih keluar. Selain pekerjaan yang tidak layak, juga upah yang diberikan tidak sesuai dengan janji. Mereka lalu menuntut agar yayasan lebih baik mengembalikan mereka ke Timor Timur. Tuntutan ini juga tidak diperhatikan. Beberapa di antaranya pulang dengan biaya sendiri dari kiriman orangtua mereka. Bahkan ada yang ikut rombongan Pramuka yang baru saja mengikuti Jambore di Cibubur, Jakarta Timur.

Pada tanggal 6 Juni 1991, angkatan kedua tenaga kerja Timor Timur yang berjumlah 283 orang dikirim ke Surabaya melalui kerjasama Depnaker dengan Yayasan Tiara. Sesampainya di Surabaya mereka dipecah menjadi tiga kelompok: 40 orang dikirim ke Bali, 160 orang dipekerjakan di Surabaya dan 100 orang dikirim ke Jakarta.

Seratus orang yang dikirim ke Jakarta ternyata bukannya diberi latihan kerja tapi dikirim ke Pusat Latihan Kopassus di Cinajntung, Jakarta Timur. Selama sebulan mereka diberi latihan militer seperti baris-berbaris dan latihan fisik oleh para pelatih dari Kopassus. Sehabis latihan fisik mereka diberi pendidikan mental ideologi tentang Pancasila, integrasi Timor Timur dan lain sebagainya. Para buruh kaget dengan cara-cara seperti ini. Di asrama militer tersebut mereka diperlakukan seperti tahanan perang. Karena tidak tahan dengan latihan militer yang berat serta tidak adanya kepastian tentang pekerjaan yang dijanjikan, dua orang buruh, Luis Mario Lopos dan Nuno V. Pereira menghadap komandan latihan, Letkol. Sutrisno untuk menyampaikan keluhan mereka. Letkol Sutrisno mencatat semua keluhan dan meminta mereka berdua untuk kembali menghadap pada tanggal 9 Agustus 1991. Pada tanggal 9 Agustus, 10 orang yang ditunjuk sebagai perwakilan kaum buruh berniat memenuhi panggilan yang dijanjikan, guna mempertanyakan nasih keluhan mereka. Rombongan ini ternyata mendapat nasib sial. Tiga orang Kopassus yang melihat rombongan tersebut lalu tanpa banyak berkata langsung memukuli mereka dengan tinju dan tendangan. Setelah itu mereka dijemur untuk menghormati bendera. Baru ditanya ada keperluan apa berombongan keluar dari asrama. Setelah dijelaskan tentang janji Letkol Sutrisno barulah mereka dibawa menghadap sang komandan latihan. Letkol Sutrisno entah lupa atau tidak, malahan membentak-bentak 10 orang utusan buruh tersebut dan dituduh akan melawan petugas. Ia bersama anak buahnya malahan memukuli mereka. Letkol ini lupa akan kata-katanya sendiri yang meminta mereka untuk datang pada hari itu. Sepuluh orang tersebut lalu diintrogasi dengan tuduhan sebagai simpatisan politik anti-integrasi. Letkol ini tidak mau mengerti dengan jawaban buruh bahwa mereka datang untuk menanyakan nasib mereka yang dijanjikan akan diberi pekerjaan, bukannya latihan militer.

Pada bulan Mei 1992, para buruh yang dikirim oleh Yayasan Tiara sudah tidak taha lagi akan sikap yayasan yang tidak mau tahu dan tidak bertanggungjawab. Sekitar 100 orang buruh Timor Timur lalu mengadukan perlakuan Yayasan Tiara ke DPR RI. Aksi ini merupakan jalan terakhir supaya pihak yayasan jangan lepas tangan akan janji-janji yang tidak pernah direalisir. Tuntutan aksi di DPR RI tersebut adalah:
1. Semua janji-janji yang dibuat Yayasan Tiara di Dili sebagai agen yang bertanggung jawab harus dipenuhi.
2. Upah dan jaminan sosial harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan.
3. Pemilihan tempat kerja dan jenis pekerjaan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kaum buruh.
4. Tidak lagi menggunakan kekerasan atas kaum buruh.
5. Pelatihan kerja diberikan oleh orang yang profesional bukan oleh personil militer.
6. Para buruh dijamin untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan formal dengan jaminan dari pemberi dana.
7. Bila tuntutan kami tak dapat dipenuhi, harap kami dipulangkan sebab kami manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, tidak sebagai komoditi murah untuk kepentingan industrial.

Secara umum kaum buruh dari Timor Timur mengalami penindasan yang sama dengan kaum buruh Indonesia. Kaum buruh Indonesia mendapat upah yang rendah, tunjangan yang kecil bahkan tidak ada, jam kerja yang panjang serta hidup berdesakan di barak-barak yang sempit dan jauh dari kesehatan. Pemerintah Indonesia bukannya memperhatikan kesengsaraan buruh malahan menjadi alat yang melindungi penghisapan dengan menjajakannya sebagai keunggulan komparatif kepada pemodal asing. Agar kaum buruh tidak melawan maka diterapkan politik stabilitas industrial, di mana SPSI, Depnaker, pengusaha dan militer bersatu untuk mengontrol kaum buruh. SPSI yang dibuat oleh penguasa dan sebagai satu-satunya serikat buruh yang dibuat bukan untuk memperjuangkan nasib kaum buruh, tapi untuk mengontrolnya.

Karena itu tidak percaya pada SPSI dan lebih suka memilih mogok atau unjuk rasa sebagai alat perjuangan utama. Terbukti mogok lebih efektif dan cepat untuk memaksa pengusaha memenuhi hak-hak kaum buruh. Sekarang ini kaum buruh mulai mengorganisir perlawanan melalui serikat buruh sejati seperti SBSI dan PPBI. Rejim berusaha menindas perjuangan buruh ini melalui penangkapan para aktivis PPBI dan SBSI dan mengirimnya ke penjara. Bagi kaum buruh yang mendukungnya maka harus siap ditangkap, disiksa, dan menghadapi segala macam teror dan intimidasi yang dilakukan oleh militer. Militer yang menindas buruh Indonesia adalah militer yang juga menindas rakyat Timor Timur, sebagai sebuah bangsa.

Bagaimanakah kehidupan buruh Timor Timur di negeri Indonesia yang penguasanya tidak hanya menindas negeri Timor Timur tapi juga tega menindas rakyatnya sendiri?

Kita ambil contoh dari para buruh pabrik PT Sritex yang bekerja di Solo, Jawa Tengah. Pabrik yang dimiliki Harmoko, Ibu Tien Soeharto, dan Mayjen Prabowo ini memproduksi seragam para penindas seperti baju Golkar, Korpri dan seragam militer. Di pabrik ini dipekerjakan sekitar 80-an buruh dari Timor Timur. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka ketika harus menjahit baju seragam dari para penguasa yang justru telah membunuhi rakyat mereka sendiri. Bila buruh Indonesia dari berbagai daerah bisa berbaur dan tinggal bersama, maka buruh dari Timor Timur disapih dari buruh Indonesia. Mereka tinggal di pemukiman tersendiri yang dijaga langsung oleh aparat militer. Semua aktivitas buruh Timor Timur diawasi. Ingin keluar harus diinterogasi untuk keperluan apa dan ingin menemui siapa. Mereka tidak boleh pergi melewati pukul 9 malam, bahkan di hari libur kerja sekalipun. Para buruh Indonesia juga tidak dapat masuk ke dalam karena akan diinterogasi. Perlakuan khusus ini menunjukkan bahwa penguasa tetap mengawasi semua aktivitas orang Timor Timur, bahkan di luar negerinya sendiri. Penguasa khawatir para buruh Timor Timur tersebut akan berhubungan dengan aktivitas para pemuda dan mahasiswa Timor Timur yang anti-integrasi. Untuk itu penguasa memperlakukan mereka mirip tahanan kamp konsentrasi. Tampaklah di sini bahwa kaum buruh Timor Timur tidak hanya ditindas sebagai sebuah kelas, tapi juga ditindas sebagai sebuah bangsa. Tidakkah penguasa sadar bahwa cara-cara yang diskriminatif ini justru akan semakin menimbulkan kebencian para buruh tersebut kepada penguasa yang menindas mereka tidak hanya sebagai sebuah bangsa, tapi juga sebagai kelas buruh.

Penindasan ekonomi yang sama dari pemilik modal atas buruh Indonesia dan Timor Timur telah melahirkan tuntutan-tuntutan dan solidaritas yang tinggi di antara mereka. Betapapun rejim memisahkan mereka, terbukti kapitalisme lebih mendorong mereka untuk bersatu, menghadapi musuh bersama yaitu para pemilik modal yang menindas. Pada tanggal 11 Desember 195, 14.000 buruh PT Sritex melakukan pemogokan umum untuk menuntut hak-hak normatif mereka, kebebasan berserikat, cabut 5 UU Politik dan cabut dwi fungsi ABRI. Aksi ini juga menuntut agar para aktivis PRD dan Timor Timur yang ditangkap dalam aksi di Kedutaan Belanda dan Rusia dibebaskan tanpa syarat. Aksi ini kemudian dipukul secara brutal oleh aparat militer. Sekitar 60 orang aktivis PRD dan buruh ditangkap dan disiksa. Kaum buruh Timor Timur yang sudah biasa melihat perlakuan brutal ABRI di negerinya, kini dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana ABRI memukuli dan menangkapi kaum buruh Indonesia persis seperti di Timor Timur. Kaum buruh Timor Timur mendapat pengetahuan politik, bahwa rakyat Indonesia juga tidak merdeka. Mereka dijajah oleh pemerintahnya sendiri, yang berkulit sama, namun mengabdi pada kepentingan modal. Setelah aksi di PT Sritex ini bukan berarti perlakuan atas buruh Timor Timur semakin baik. Sebagai puncak kekecewaan mereka, sekitar bulan April 1997, kaum buruh yang dibawa oleh Yayasan Tiara ini melakukan aksi di kantor Depnaker Solo. Mereka menuntut janji-janji upah Yayasan Tiara Rp 350.000 sebulan dipenuhi. Sudah bertahun-tahun mereka bekerja tapi tetap saja dengan upah yang rendah.

Bila penderitaan manusia Timor Timur di Indonesia hanya sebatas ekonomi dan politik mungkin masih ada harapan untuk mendapat perbaikan suatu hari kelak. Tapi bagaimana dengan mereka yang mati di tengah penderitaan di negeri asing, jauh dari keluarga? Tercatat, beberapa orang buruh yang dikirim Yayasan Tiara meninggal dunia tanpa ada perhatian dari yayasan yang bertanggung jawab mengirimnya. Terbukti bukan hanya di Timor Timur nyawa mereka terancam, bahkan di Indonesia sekalipun mereka harus menerima kematian secara tragis.

Kisah tragis dapat kita mulai dari kematian buruh PT Kondeco, Ermindo Trinade. Ia berasal dari Boros, Kecamatan Tutuala, Los Palos. Ia tertarik dengan Yayasan Tiara karena dijanjikan akan mendapat gaji Rp 350.000 per bulan bila mau direkrut untuk bekerja di Pulau Jawa. Bersama 350 orang lainnya ia diberangkatkan ke Jawa pada bulan Juni 1991. Sampai di Jakarta ia sempat ditraining di Cijantung, yang merupakan pusat latihan militer Kopassus. Setelah itu ia ditempatkan di pabrik produksi meubel dan perkayuan. Karena upah dan kondisi kerja yang buruk ia memutuskan keluar lalu pindah ke pabrik PT Kondeco, sebuah perusahaan kontainer. Pada tanggal 29 Juni ia meninggal dunia karena penyakit dalam yang diidapnya. Menurut dokter perusahaan ia menderita penyakit lever. Tapi dokter rumah sakit menolak untuk memberi keterangan pada istri dan teman-temannya. Ia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil 7 bulan. Akhirnya perusahaan memberikan uang duka pada sang istri sejumlah Rp 243 ribu untuk mengurus jenazah suaminya. Namun, Ny. Ermindo menolak sumbangan tersebut.

Nasib lebih tragis menimpa seorang buruh yang bernama Petrus Toame. Petrus bekerja pada pabrik semen PT Indocement Tunggal, sebuah perusahaan dari orang terkaya di Indonesia yang sangat dekat dengan Soeharto yaitu Sudono Salim alias Liem Sioe Liong. Ia ditemukan tewas mengambang di kali Cileungsi dengan banyak luka di sekujur badan dan kepalanya. Jelas ia dianiaya sebelum dibunuh dan dibuang ke sungai. Petrus adalah buruh angkatan pertama yang dikirim oleh Yayasan Tiara, pada bulan Maret 1991. Kematian Petrus menjadi teka-teki bagi teman-teman se pabrik dan Timor Timur. Polisi sendiri mencoba mengarang rekayasa bahwa ia kemungkinan berkelahi dengan para preman, lalu dibunuh dalam perkelahian. Tapi teman-teman dan warga kampung tempat ia mengontrak rumah menganggap Petrus anak baik yang tidak punya musuh. Beberapa buruh Timor Timur yang tidak puas dengan kesimpulan polisi mengadukan kasus ini ke LBH Jakarta. Polisi dan militer yang mengetahui rencana ini mendatangi buruh Timor Timur yang memberikan kuasa hukum pada LBH untuk mengusut pembunuhan atas Petrus dan memaksa mereka agar mencabut kuasa hukum dari LBH. Karena di bawah ancaman para buruh terpaksa menandatangani surat menarik kuasa hukum dari LBH Jakarta. Pertanyaannya adalah mengapa rejim melihat isu Tomae ini mempunyai dampak politik yang buruk buat mereka, karena menyangkut tiga isu penting: isu Timor Timur, isu perburuhan dan isu tentang Liem Sioe Liong. Ketiga isu ini sangat krusial bagi rakyat Indonesia dan masyarakat internasional.

Sampai sekarang tidak ada pelaku pembunuhan Petrus yang ditangkap. Menurut versi teman-temannya, kemungkinan ia terlibat perkelahian dengan aparat keamanan pabrik, yang dikawal langsung oleh militer. Beberapa hari sebelum pembunuhan ia kelihatan ribut dengan pihak keamanan karena memprotes kondisi kerja yang buruk dan selalu menunjukkan ketidakpuasan pada perlakuan pengusaha atas buruh Timor Timur. Tentu saja fakta-fakta ini kemudian dipeti-eskan. Sampai sekarang kematian Petrus tetap menjadi sesuatu yang gelap.

Nasib malang juga dialami oleh buruh yang bernama Alfreso da Costa (25 tahun) asal Los Palos. Pada tanggal 31 Agustus 1991, ia ditemukan tewas ditabrak mobil ketika sedang jogging di sekitar tempat latihan militer di Cijantung, Jakarta Timur. Nasib yang sama juga menimpa Marcos Soares Fatima yang meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 17 September 1993. Pada awalnya ia bekerja di PT Warna Primadana di kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Dari sini ia lalu pindah ke PT Ina Tai yang memproduksi furniture. Ia meninggal diiringi tangisan istrinya, Lopian Gultom, seorang warga negara Indonesia dan bayi berusia 1 bulan. Nasib tragis juga menimpa Filomino Gabriel dps Reis Amaral Lino. Ia meninggal pada 27 Februari 1994 akibat usus buntu. Ia termasuk angkatan kedua yang sempat ditraining oleh Kopassus.

Karena ketidakpuasan atas tempat kerja yang buruk dan upah yang rendah akhirnya mengakibatkan banyak pemuda Timor Timur yang memilih keluar dan menggelandang di sekitar kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sini, Hercules, preman Timor Timur piaraan Mayjen Prabowo menjadi penguasa wilayah. Karena harus bertahan hidup, puluhan di antara mereka terpaksa menjadi anak buah Hercules. Hercules ini yang menjerumuskan para pemuda Timor Timur menjadi agen-agen politik bayaran pemerintah, baik melalui sogokan uang maupun ancaman dan pemaksaan. Biasanya mereka yang mendapat pekerjaan akan keluar dari Tanah Abanng dan tidak sudi mendukung Hercules dan teman-temannya.

Bagi para pemuda yang tanpa perlindungan ini, menolak untuk patuh pada para intelijen berarti akan mendapat banyak sekulitan. Mereka kebanyakan memilih diam. Bila melawan nasibnya tentulah akan seperti Manuel Soares. Ia berani menolak paksaan dan bujukan untuk mengikuti aksi-aksi tandingan yang pro-integrasi. Untuk keberanian moralnya ia kemudian ditembak mati oleh Polsek Tanah Abang. Pembunuhan atas Manuel ini bertujuan untuk menakut-nakuti para pemuda Timor Timur agar patuh dan jangan berbuat macam-macam yang tidak berkenaan dengan kepentingan penguasa. Bagi pemuda Timor Timur ini menunjukkan watak asli dari rejim. Rejim akan mengelus-elus dan memanjakan mereka sejauh bisa mematuhi kehendak politik para penguasa. Namun bila tidak sesuai dengan selera rejim, dengan enteng nyawa bisa melayang. Manuel Soares mungkin bukan orang terakhir, korban-korban lain akan menyusul. Para pemuda Timor Timur harus sadar bahwa rejim hanya menjadikan mereka boneka untuk diadu domba satu sama lain.

Dari pengalaman menjadi buruh murah di Indonesia kaum buruh Timor Timur menyadari bahwa kapitalisme memperlakukan kaum buruh Indonesia dan Timor Timur tanpa perbedaan. Kapitalisme tidak peduli dengan warna kulit dan kebangsaan seorang buruh, yang penting adalah mereka sanggup menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal dengan harga yang semurah mungkin. Perlakuan yang sama para pemilik modal telah melahirkan kepentingan dan tuntutan yang sama antara buruh Indonesia dan Timor Timur, yaitu melawan penindasan ekonomis pabris secara bersama-sama dengan kaum buruh Indonesia lainnya. Kaum buruh juga belajar tentang watak dari negara dengan menjadi buruh di Indonesia. Kaum buruh Timor Timur melihat dan mengalami sendiri bagaimana sebuah pemerintahan yang sebangsa belum tentu membela kesejahteraan rakyat, atau kaum buruh pada umumnya. Mereka melihat bahwa para penguasa yang sebangsa bisa jadi menjadi penindas yang baru bila pemerintahannya menjadi boneka para pemilik modal asing dan domestik. Ini merupakan pendidikan politik yang penting bila Timor Timur merdeka nanti. Kaum buruh harus belajar dari Indonesia, bahwa kekuasaan negara harus dikuasai oleh rakyat, bila tidak ia melahirkan mesin penindasan yang baru.

Sisi yang positif dari pengalaman menjadi buruh adalah pengenalan rakyat Timor Timur pada mesin-mesin pabrik menejemen dan teknologi industri. Pengatahuan ini sangat penting untuk membangun negeri mereka dalam situasi yang bebas dan tanpa penindasan dari bangsa lain suatu hari nanti. Hal positif lainnya dari menjadi buruh di Indonesia adalah hilangnya chauvinisme nasionalisme yang sempit. Kaum buruh Timor Timur melihat dan mengalami langsung pengalaman ditindas sebagai kelas buruh bersama dengan kaum buruh Indonesia lainnya. Persamaan ini akan melahirkan perasaan senasib-sepenanggungan yang akan melahirkan solidaritas abadi bila mereka kembali ke negerinya kelak.

XII. TIMOR TIMUR DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

"Nasional-sosialisme mengatakan: Yang sesuai dengan undang-undang adalah yang baik untuk bangsa Jerman, yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah yang merugikan bangsa Jerman"
Dr. Frick, Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Hitler

Bagaimanakah perasaan sebuah bangsa yang harus tunduk secara terpaksa dalam sistem politik yang tidak dikehendakinya? Pengalaman sejarah Indonesia telah mengajarkan bahwa sebuah sistem politik yang dipaksakan dari luar, tanpa melibatkan partisipasi mayoritas rakyat adalah bohong belaka bila dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Dr. Radjiman, dari Boedi Oetomo menunjukkan kemarahannya pada rejim kolonial akan penolakan proposal Parlemen Sejati di mana rakyat Indonesia memilih sendiri secara langsung wakil-wakilnya. Kemarahannya diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

"Ingatlah -- sekarang waktunya bagi tuan untuk memberikan kepada kami apa yang kami inginkan. Sekarang tuan masih bisa memimpin kami -- tapi jangan menunggu lebih lama. Akan datang suatu waktu ketika kesabaran rakyat kami akan habis -- dan waktu itu segera akan datang sesudah hari ini!"

Bila kita ingin mengetahui bagaimana rakyat Timor Timur memandang sistemm politik yang kini harus mereka terima, maka kata-kata dari Dr. Radjiman di atas paling tidak dapat menggambarkan isi hati dan kekecewaan mereka.

Pada tanggal 7 Desember 1975 ABRI melakukan invasi terhadap negara yang bedaulat di bawah pemerintahan partai pemenang pemilu 1975, yaitu Fretilin. Mulai hari itu sistem politik multi-partai yang demokratis telah dihancurkan oleh kekuatan asing menggunakan operasi militer untuk menguburnya. Bangsa yang baru diproklamsikan berdirinya sebagai Republik Demokrasi Timor Timur, setelah mengalami 350 tahun penjajahan Portugis, kini harus kembali dihinakan oleh penguasa Indonesia yang bermarkas di Jakarta.

Pemerintah Indonesia memberi legitimasi penyerbuan tersebut sebagai permintaan sekelompok orang yang menandatangani Deklarasi Balibo. Namun bukannya menghentikan perang saudara yang berlangsung, ABRI justru mengakibatkan korban jiwa yang jauh lebih massal dari korban perang saudara itu sendiri. Untuk legitimasi menghentikaan perang saudara yang memakan korban ribuan orang, maka dikirimkan operasi pendudukan yang menghentikan perang saudara dengan memakan korban 200.000 orang. Bila meminjam ungkapan dari Paus Paulus II, maka dapat dikatakan, "Obat yang diberikan jauh lebih beracun ketimbang penyakit yang ingin disembuhkan."

Saya jadi ingat dengan pengalaman sejarah Indonesia sendiri ketika menyambut kedatangan fasisme Jepang. Rakyat Indonesia yang termakan oleh propaganda Jepang dan ramalan Jayabaya menganggap Jepang adalah "saudara tua" yang akan membebaskan Hindia Belanda. Rakyat yang telah membenci Belanda dengan darah dagingnya dengan gembira menyambut kedatangan "saudara tua"-nya. Namun setelah "saudara tua" datang ke Hindia Belanda, mulai dilakukan suatu pendudukan militer dan administratifnya atas rakyat Indonesia. Masa penjajahan Jepang yang cuma 3.5 tahun, ternyata telah membantai jutaan rakyat dalam proyek romusha, wabah kelaparan, dan kekejaman militer yang tiada tara. Janji-janji pembebasan "saudara tua" ternyata hanyalah kedok belaka untuk menguasai bangsa Indonesia. Taktik ini agak mirip dalam kasus Timor Timur. Dengan dukungan dari segelintir orang Timor untuk menghentikan perang saudara, maka bukan hanya rakyat tak berdosa yang menjadi korban dalam jumlah yang massal, tapi juga kemerdekaan rakyat Timor Timur telah dikorbankan. Bukan pasukan pembawa perdamaian yang datang, tapi pasukan pendudukan yang bertangan darah dan tidak pandang bulu untuk mengambil korban. Jadi jangan heran bila beberapa orang penandatangan petisi Balibo menarik kembali dukungannya.

Penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang disahkan oleh pemerintah yang berkuasa dan parlemen di negeri masing-masing. Begitu juga yang terjadi di Timor Timur. Setelah diduduki secara militer, kekuasaan pemerintah Indonesia disahkan sendiri oleh mereka pada tanggal 17 Juli 1976 melalui UU No, 7/1976 yang mensahkan legalitas pendudukan atas Timor Timur dan memasukannya menjadi propinsi ke-27. Pemerintah tak peduli dengan PBB yang belum mensahkan pendudukan itu sendiri. SPRIM sendiri tetap menganggap UU ini tidak sah, karena rakyat Timor Timur sendiri tidak dimintai pendapatnya secara langsung melalui suatu proses referendum yang luber-jurdil di bawah pengawasan PBB. Dalam pernyataan 20 tahun berlakunya UU ini SPRIM menulis:

"Dan hari ini pada 20 tahun peringatan penjajahan Timor Timur media massa Indonesia masih saja terus-menerus menulis tentang saat 20 tahun yang lalu itu sebagai saat 'penyelamatan' sebuah wilayah yang dinyatakan nyaris berada di tepi jurang kehancuran. Melakukan 'penyelamatan' terhadap sebuah wilayah yang sudah dalam waktu 450 tahun ditindas dan dihancurkan oleh Portugal. Dan sang penyelamat merasa tidak bersalah sedikitpun jika untuk alasan penyelamatan itu mereka melakukan pembantaian terhadap mayoritas rakyat Maubere yang melihat secara terang-benderang bahwa yang dilakukan rejim Indonesia terhadap wilayahnya adalah suatu penjajahan lain yang serupa dengan kolonialisme Portugal". (Statement SPRIM, 17 Juli 1996)

Setelah proses pengesahan atas pendudukan tersebut, lantas dibuatkan suatu sistem politik yang diimpor dari Orde Baru. Sistem politik yang di negerinya sendiri juga digunakan untuk membatasi partisipasi rakyat. Partai-partai politik lama yang mengikuti pemilu 1975 dihapuskan, lalu diganti dengan partai-partai politik yang diimpor dari Jakarta, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Rakyat Timor Timur yang tidak punya kaitan historis dengan partai-partai ini lalu dipaksa untuk diintegrasikan dalam sistem kepartaian Orde Baru. Pada tahun 1977 rakyat Timor Timur mengikuti pemilu pertama di bawah sistem politik Indonesia. Hasilnya dibuatlah DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II di propinsi dan kabupaten. Semua wakil-wakil yang duduk di dewan lokal tersebut dipilih oleh atasan mereka di Jakarta, dan dilitsus untuk mewakili kepentingan politik penguasa Jakarta.

Sistem politik ini terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai saluran aspirasi rakyat. Di Indonesia sendiri dewan-dewan hasil pemilu tidak satu pun yang datang mewakili rakyat. Rakyat hanya memberikan suara tiap lima tahun sekali di bawah iklim politik yang otoriter, pemilu yang curang dan dominasi militer melalui doktrin dwi fungsi ABRI. Bisa dibayangkan betapa terasingnya rakyat dari sistem politik yang secara paksa harus mereka terima. Ini justru semakin membuat rakyat tidak percaya dengan bangunan politik yang dibuatkan oleh pemerintah Indonesia. Mayjen Soebijakto, mantan direktur Lemhanas mengatakan dalam koran Merdeka (19/1/1996) tentang kekeliruan tersebut:

"Saya anggap masih terlalu dini untuk mentransfer masyarakat sana menjadi seperti Indonesia dalam politik. Mereka dulunya punya empat partai. Partai mereka mencerminkan pembagian kekuasaan di saa. Tahun 1976 pada waktu integrasi, partai-partai dihapuskan. Seharusnya bertahap. Karena partai-partai pada waktu itu masih dibutuhkan untuk stabilisasi keamanan. Kami tahu bahwa Fretilin itu harus diamati. Begitu dihapuskan tidak tahu lagi. Dan orang-orang Apopeti dan UDT yang dulu melawan Fretilin sudah diarahkan menjadi Golkar. Kami belum setuju waktu itu."

Jendral (purn) Sayidiman Suryohadiprojo, walaupun menganggap Operasi Seroja sebagai suatu yang fatal, mengkritik langkah tersebut. Meskipun tetap dalam kerangka kepentingan pendudukan ia mengajukan proposal teknik infiltrasi ke dalam masyarakat Timor Timur melalui institusi politik yang diakui oleh rakyat pada saat itu sebagai alternatif dari operasi penyerbuan militer.

"Salah satu alternatif yang dapat dikemukakan di samping operasi ofensif militer adalah membiarkan Timor Timur terlebih dahulu kacau disertai penyelenggaraan kegiatan intel kita lebih lanjut untuk mengambil hati rakyat Timor Timur, agar berpihak pada Apodeti, UDT, KOTA, dan Trabhalhista." (Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah Perjuangannya, Jakarta, 1996, h. 274)

Meskipun kedua jendral di atas tetap menganggap integrasi Timor Timur tidak dapat diganggu-gugat lagi, dengan segala penyesalan dan kerugian politik yang harus ditanggung, tapi ini menunjukkan bahwa dalam soal penerapan sistem politik apa yang harus diterapkan keduanya tidak sepakat dengan jedral opsus seperti Ali Moertopo. Jendral Soebijakto juga mencatat bahwa mereka yang telah mendukung sistem politik yang ada sekalipun tidak diuntungkan. ABRI kelewat dominan dalam hirarkis pemerintahan, sehingga terasa sekali bahwa rakyat Timor Timur hanyalah tamu di negerinya sendiri. "Ambil orang setempat jadi bos di daerah sendiri. Jangan menunjuk seorang ABRI menjadi bupati, misalnya. ABRI cukup komandan Kodim." (Merdeka, 19/1/1997) Harus dipahami bahwa partai-partai yang mendukung integrasi kebanyakan adalah orang-orang yang dulunya hidup dari birokrasi Portugis atau para keluarga tuan tanah yang berpendidikan modern. Partai-partai ini menganggap kemenangan Fretilin yang populis akan membahayakan kepentingan ekonomi-politik mereka, karena itu ABRI harus didatangkan. Namun setelah Fretilin dikalahkan, ternyata ABRI yang mendominasi jabatan-jabatan mereka. Basis ekonomi juga dikonsesikan oleh militer kepada para pengusaha dari Jakarta dan pendatang dari luar Timor Timur. Seperti keluhan Uskup Belo, "Kalau seperti sekarang ini di Timor Timur, orang militer terjun disegala bidang, sosial, ekonomi, kebudayaan, pariwisata, komunikasi sosial, lalu di mana tempat kaum sipil?" (Matra, Agustus 1992)

Akibat dominasi militer untuk stabilitas belaka, terjadilah kontrol berkelebihan disegala bidang kehidupan tanpa menyisakan pada orang Timor Timur. "Sehingga pejuang-pejuang (sic!) dari Apodeti, UDT yang betul-betul berjuang mengalahkan Fretilin bersama-sama TNI terlupakan. Yang duduk di pemerintahan dominannya dari luar," ujar Soebijakto. (Merdeka, 10/1/1997). Para anggota Golkar yang menjadi anggota DPRD Tk. I tampaknya juga secara kritis mengakui bahwa Golkar tidak mewakili aspirasi masyarakat Timor Timur. Manuel Vegas Carascalao, saudara bungsu dari mantan Gubernur Timor Timur, Mario Vegas Carascalao menyatakan bahwa para kandidat Golkar untuk duduk di dewan tidak dikenal oleh rakyat.

"Saya sangat kecewa karena Golkar memilih calon-calon yang tidak dikehendaki rakyat untuk mewakilinya di dalam dewan... Ini berarti mendorong rakyat untuk menerima sesuatu yang mereka tidak sukai." (The Jakarta Post, 7/5/1997)

Akibat lain dari dominasi alat-alat politik yang diimpor dari Jakarta adalah tidak adanya legitimasi formal dari aspirasi rakyat secara politis. Sistem kekuasaan politik rakyat sehari-hari yang diwakili liurai dan gereja dieliminir oleh penguasa dan tidak didengar. Padahal kedua sistem politik ini sangat mengakar secara historis dan kultural di tengah rakyat Timor Timur. Dengan dilarangnya partai-partai politik yang menjadi aspirasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, maka rakyat menjadikan gereja sebagai lembaga untuk aspirasi politik mereka. Uskup Belo melihat kebuntuan aspirasi rakyat selama ini karena rakyat Timor Timur tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan caranya sendiri, semua mengabdi pada Jakarta, mengabdi pada stabilitas:

"Masyarakat Timor Timur mengatakan bahwa mereka adalah pemilik Timor Timur ini. Karena itu, berikanlah kesempatan pada kami untuk melakukan semuanya dengan pola kami sendiri. Sebab, bisa atau tidak bisa, itu akan sangat tergantung pada masyarakat di sini. Kami jangan hanya diinjeksi, didorong, dipaksa dengan pola-pola dari atas." (Sinar, 19/11/1994)

Mario Carascalao pernah mengatakan bahwa kehendak rakyat Timor Timur lebih dapat disalurkan melalui para pimpinan tradisional. Para pimpinan tradisional ini membentuk semacam "komite konsultasi rakyat" dengan 400 sampai 500 anggota. (Topik, Juni 1996) Guilherme Goncalves, mantan pimpinan Apodeti dan ketua DPRD pertama di Timor Timur mengatakan bahwa partai politik di Timor Timur adalah fenomena baru yang muncul setelah revolusi di Portugal. Tapi, pada saat itu aspirasi rakyat dapat disalurkan melalui liruai (raja) dan struktur yang ada di bawahnya. Rakyat biasa lebih menghargai para pimpinan tradisional karena sangat akrab dengan kehidupan mereka. Dan para liurai tidak dapat mengambil keputusan seenaknya sendiri. Pertama ia harus mendapat persetujuan dari kepala suku di bawahnya. Seorang liurai dapat dicopot dari jabatannya bila posisinya ditentang oleh para kepala suku.

Pada saat yang sama para kepala suku yang dipilih oleh klan atau kuna, harus mendapat pembenaran dari klan dalam suku mereka. Dan terus ke bawah hingga kepada kepala keluarga. Pada masa Portugis meskipun ada birokrasi kolonial yang mewakili tingkatan lokal yang dikepalai oleh administrator atau chef de posto, kelancaran kebijakan yang diperintahkan oleh gubernur di Dili sangat tergantung dari dukungan para pimpinan tradisional. Sekarang ini para liurai tunduk pada hirarki militer seperti Koramil, Kodim, dan Korem serta hirarki birokrasi dari kelurahan hingga propinsi. Posisi mereka sama sekali tidak dipertimbangkan oleh kekuasan di Jakarta. Malahan yang paling ekstrim para suku-suku yang tinggal secara tradisional di gunung-gunung dipaksa untuk turun dan di-getho-kan oleh militer karena dikuatirkan akan berhubungan dengan para pejuang Falintil. Aspirasi rakyat dari bawah ke atas melalui lembaga liurai sudah punah digantikan oleh instruksi dari atas ke bawah melalui alat-alat politik rejim Indonesia. Tepatlah ungkapan Uskup Belo bahwa, "Kami orang Timor Timur ini, seperti robot. Disuruh ke sana, disuruh ke sini. Tapi siapa yang suruh itu tak kelihatan. Mereka bermain di belakang panggung." (Matra, Agustus 1992)

Ketika parlemen yang tidak didukung rakyat terus dipaksakan, aspirasi dan kritik dicap "GPK" maka satu-satunya lembaga yang tersisa adalah gereja. Menurut Uskup Belo, gereja harus selalu berpihak pada manusia, nilai-nilai kebebasan, demokrasi, keadilan sosial, martabat manusia. Dalam idealnya gereja memang bersifat netral dalam politik namun sebagai pribadi Uskup Belo lebih memilih sebagai seorang yang adil dan demokrat. "Bagi seorang demokrat, dari ekstrim kanan sampai ekstrim kiri semua mendapat tempat di hati saya -- walaupun belum tentu saya setuju dengan pandangan mereka." (Matra, 8/1992) Dengan pribadi sebagai seorang demokrat, di tengah situasi penindasan rakyat Timor Timur maka tidak bisa tidak gereja akan mempunyai pengaruh politik di kalangan rakyat dan penguasa. Pengaruh ini jelas tampak dari keterlibatan Belo dalam perundingan tripartiat di Austria, pertemuan dengan Sekjen PBB hingga proposalnya tentang referendum pada PBB. Untuk semua yang dilakukan oleh Uskup ini dikatakan:

"Gereja mengambil posisi netral, dan kenetralan harus dipertahankan berdasarkan Magisterium Gereja. Hanya, dalam realita -- kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional -- Gereja akan memihak pada person karena kadang-kadang pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional. Nah, di Timor Timur ini, kami mencoba dan bertekad untuk tetap netral. Tapi, kalau menyangkut hal-hal yang sudah mengorbankan pribadi manusia, nilai-nilai moral, hak asasi manusia, kami akan ikut bicara. Bukan untuk melawan negara tapi karena itu menyangkut martabat manusia." (Matra, Januari 1996)

Dalam pidatonya pada penyerahan Hadiah Nobel di Oslo, Norwegia, 10 Desember 1996 Uskup Belo secara tegas menyatakan, "Kita tak bisa mentolerir perpanjangan jangka waktu penderitaan rakyat Timor Timur." Bila kalimat ini yang dinyatakan Belo, maka kesalahannya adalah di tangan para penguasa di Jakarta. Semakin para penguasa tidak mempunyai inisiatif untuk memperbaiki keadaan dengan mengadakan dialog yang mewakili seluruh kepentingan rakyat Timor Timur, sebetulnya mereka sedang mendorong Uskup Belo untuk berdiri berseberangan dengan para penguasa. Dan itulah yang nampaknya sedang terjadi.

Romo Mangunwijaya mempertanyakan serangan dari orang-orang pemerintah yang seolah menganggap Uskup Belo telah keluar dari tugas sucinya sebagai seorang rohaniawan. Menurut Romo Mangun, "Wilayah politik pun termasuk dalam aktivitas manusia normal manusiawi, dan bahwa Kerajaan Tuhan melawan kerajaan kegelapan dipergulatkan dalam medan politik juga." Untuk itu Uskup Belo tidak menggunakan pedang tapi lewat kebenaran, iman, saran, cinta-kasih. "Justru di sinilah perjuangan Uskup Belo: membela hak-hak asasi manusia, keadilan, kemanusiaan, moralitas seumumnya, dsb. Termasuk juga yang menyangkut tingkah laku aparat bersenjata RI sepanjang mengenai penduduk Timor Timur." (Rohaniawan Tak Boleh Berpolitik? Apakabar, 20 November 1996)

Golkar, PPP, PDI, DPRD, Gubernur adalah lembaga politik yang mandul dan hanya berisi bualan kosong belaka. Secara nyata gereja lah lembaga politik yang menyalurkan semua persoalan rakyat dan mencari solusi-solusinya. Dan pada kenyataannya, rakyat memang tunduk pada gereja, tapi tidak pada para penguasa. Sikap pemeritah yang kurang menyukai Belo, justru sama saja mendorong rakyat untuk semakin mengambil inisiatif di luar kerangka kekuasaan, bahkan langkah yang paling ekstrim sekalipun. Sambutan fanatik rakyat Timor Timur menyambut kedatangan Uskup Belo dari Oslo menunjukkan bahwa secara riil politik Belo mempunyai massa pendukung yang lebih besar ketimbang agen-agen dan alat politik yang diimpor dari Indonesia. Tepatlah kata Prof. Muladi, "Di masyarakat Timor Timur itu, suara gereja lebih kuat dari suara negara." (Sinar, 4 Maret 1995)

Orde Baru di bawah rekayasa strategi komunis fobia perang dingin yang diciptakan oleh AS, sudah terbukti gagal untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Timor Timur. Pemaksaan alat-alat politik dari Indonesia kepada rakyat tidak akan menyelesaikan masalah Timor Timur. Semuanya "seperti api dalam sekam". Timor Timur yang demokratis hanya dapat dibangun bila referendum telah dilaksanakan. Bila proses itu ditunda dengan polesan gincu diplomatis Ali Alatas, dengan mengirim para aktivis anti-integrasi ke penjara, maka tidak dapat diragukan lagi, penguasa Indonesia sedang berlaku bagaikan tuan kolonial zaman Hindia Belanda dahulu kala. Memaksakan sistem politik yang ditolak oleh rakyat jajahan dengan segala legitimasi legal-formalnya. Terbukti tuan Belanda tidak sanggup menahan daya tahan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Perlakuan yang buruk dan semakin keji atas rakyat jajahan telah menjadi bahan bakar untuk meneruskan perlawanannya dengan tanpa rasa takut, dengan perjuangan yang panjang sekalipun.

XIII. TIMOR TIMUR DAN PEMILIHAN UMUM

Pada bulan April yang lalu, Hercules, "anak" kesayangan Mayjen Prabowo, di sebuah hotel, membuat pernyataan sikap untuk mendukung dan menyukseskan Pemilu 1997. Di tengah ketidak-percayaan rakyat Indonesia yang semakin meluas atas pemilu yang akan berlangsug adalah suatu yang aneh, bila "sekelompok" pemuda Timor Timur yang negerinya diporak-porandakan oleh penguasa yang ada sekarang lantas malahan meligitimasi kekuasaan tersebut. Kita patut curiga bahwa ini adalah rekayasa dari rejim untuk memanipulasi rakyat Indonesia, tapi bukan rakyat Timor Timur. Para pahlawan kesiangan ini pura-pura menutup mata-telinga atas pernyataan Uskup Belo yang secara tegas tidak akan memberikan suara pada pemily nanti. Uskup Belo jelas lebih kredibel untuk dipercaya sebagai keinginan suara Timor Timur yang sebenarnya ketimbang sekumpulan provokator yang telah kehilangan harga diri akan rakyat dan bangsanya.

Sejarawan dari Australia MC Riclefs menulis, bahwa Pemilu Orde Baru bukanlah sarana untuk memobilisasi partisipasi politik rakyat, tapi menjadi alat kontrol penguasa atas rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai syarat utama untuk dilaksanakannya pemilu tidak terdapat di Indonesia di bawah rejim Soeharto. Sebab-sebabnya adalah tetap dipertahankannya Dwi Fungsi ABRI dan pemberlakuan Paket 5 UU politik 1985. Kebutuhan mendesak rakyat Indonesia saat ini bukanlah pemilu, tapi demokrasi. Dan demokrasi baru bisa diterapkan bila pilar kekuasaan otoriter diruntuhkan, yaitu Dwi Fungsi ABRI dan 5 UU Politik 1985. Bagi rakyat Timor Timur sendiri pemilu yang sudah empat kali dilangsungkan tak lebih dari menjalankan kehendak pemerintahan pendudukan, bukanlah kehendak mereka. Rakyat Timor Timur hanya pernah mengalami pemilu yang demokratis bagi bangsa yang merdeka pada tahun 1975. Suatu pemilu multi-partai kerakyatan yang memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakilnya di Dewan dan membentuk pemerintahan. Hasil pemilu itu sendiri sudah diakui oleh internasional dan dimenangkan oleh Fretilin.

Namun pemerintahan yang dibentuk melalui pemilu tersebut kemudian ditaklukkan melalui operasi militer ABRI pada 7 Desember 1975 dengan apa yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Kejadiannya mirip dengan usaha Belanda dalam Perang Agresi I (tahun 1947) dan Perang Agresi II (1949) untuk tidak mengakui keabsahan pemerintahan yang dibentuk oleh Soekarno-Hatta. Belanda saat itu justru menjalankan operasi militer untuk memaksakan naluri kolonial mereka tanpa menyadari bahwa rakyat dan pemerintah Indonesia yang baru dibentuk ini sudah berdaulat dan tidak ingin dijajah kembali. Untuk itu kaum pejuang revolusi Indonesia meneriakkan slogan: hidup atau mati! Slogan yang juga diteriakkan oleh para pejuang Timor Timur dengan teriakan Patria ou Morte! (Merdeka atau Mati!) sejak tanggal 7 Desember 1975 hingga sekarang.

Pada bulan Februari 1996 para mahasiswa Timor Timur di kota Malang menolak didaftar untuk mengikuti pemilu di Indonesia. Bagi mereka pemilu yang akan dilangsungkan adalah hak bagi rakyat Indonesia, bukan hak rakyat Timor Timur. Yang menjadi hak bagi rakyat Timor Timur adalah untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa. Apa yang menjadi argumentasi para mahasiswa tersebut adalah sangat tepat. Pemilu bagi masyarakat Timor Timur bukan saja berarti mengakui kekuasaan politik Jakarta, tapi juga bukan merupakan sesuatu yang urgent sekarang ini. Yang paling penting sekarang ini bagi rakyat Timor Timur dan paling mendesak adalah menyelenggarakan suatu referendum di bawah pengawasan PBB untuk menentukan nasib rakyat Timor Timur. Sikap mereka mengingatkan saya pada sikap kaum pergerakan di Indonesia ketika diberikan boneka parlemen yang disebut Volkstraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918 oleh penguasa kolonial. Kaum pergerakan sejati sepakat bahwa suatu dewan yang dibentuk oleh penguasa kolonial dengan tanpa melibatkan seluruh rakyat jajahan sebagai rakyat yang berdaulat hanya komedi omong belaka. Jelas, penguasa kolonial tidak akan memberikan sebuah dewan di bawah kondisi rakyat yang berdaulat, karena rakyat yang berdaulat berarti meniadakan kekuasaan kolonial itu sendiri. Atau, dalam bahasa yang luas sebuah parlemen yang demokratis dan mewujudkan kepentingan rakyat hanya bisa dicapai dalam sebuah masyarakat yang merdeka. Selama kemerdekaan belum didapatkan selama itu pula dewan yang dibentuk tidak mempunyai arti apa-apa bagi perbaikan kehidupan rakyat.

Dalam koran The Jakarta Post (7 Mei 1997) dimuat sebuah berita tentang keputusan Uskup Belo untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan umum yang diadakan tanggal 29 Mei 1997. Uskup Belo mungkin menggunakan pertimbangan moral atas perkembangan politik yang dilakukan penguasa untuk pemilu yang hanya berguna untuk kekuasaan itu sendiri. Suatu pertimbangan yang membuat dirinya sebagai seorang uskup harus mengambil keputusan penting, yaitu berpartisipasi dengan memberikan suara dan ini berarti melegitimasi sikap tak bermoral penguasa selama proses berlangsungnya pemilu, atau tidak memberikan suaranya. Dan pilihan yang terakhir berarti ia mengambil posisi seorang Kristiani, yang tidak menghendaki kekuasaan dijalankan atas nama kekuasaan, tapi haruslah suatu kekuasaan yang bermoral dan bertika. Pilihan moral Uskup Belo pastilah akan sangat mempengaruhi umatnya. Sebagai penyuara rakyat Timor Timur yang tidak bisa bersuara, pilihan Uskup Belo tersebut paling tidak menggambarkan isi hati rakyat Timor Timur yang sebenarnya. Ini berbeda dengan slogan para pejabat setempat yang sibuk menyambut pesta milik penguasa Jakarta, meskipun harus mengorbankan hati nurani. Menyukseskan pemilu bagi mereka adalah menyukseskan posisi jabatan mereka sendiri.

Bukan rahasia lagi bahwa rakyat Timor Timur berpartisipasi dalam pemilu rejim Soeharto karena faktor tekanan dan pemaksaan. Memberikan suara dalam pemilu nanti adalah suatu bentuk pengorbanan politik yang tidak bisa mereka hindari dalam situasi sekarang ini. Sementara bagi agen-agen politik di Jakarta, kaki-tangan penguasa, pemilu adalah jembatan emas untuk menjilati kekuasan untuk menapaki karier dan posisi jabatan mereka. Semuanya bermotif oportunisme ekonomi berupa gaji besar, tunjangan, kredit mobil serta melakukan bisnis yang menguntungkan dengan para pemodal dari Jakarta.

Dengan pernyataan Uskup tadi, sudah terang bahwa rakyat Timor Timur tidak perlu takut dan ragu-ragu lagi untuk tidak berpartisipasi dalam penusukan nanti. Uskup Belo kembali memberikan jalan terang pada rakyat di tengah situasi politik yang semakin korup dan menghalalkan segala cara. Daripada menghabiskan dana untuk menyelenggarakan pemilu yang tak didukung rakyat alangkah baiknya dana tersebut digunakan untuk persiapan suatu proses referendum di bawah pengawasan PBB. Mengapa rejim takut dengan hak pilih rakyat Timor Timur dalam referendum yang demokratis? Mungkin jawaban Uskup Belo bisa menjadi referensi:

"Pengakuan itu harus diperjuangkan. Itu maksud saya dulu mengirim surat kepada Sekjen PBB meminta diadakannya referendum. Usaha ini ternyata dianggap salah ... Pemerintah punya sikap bahwa integrasi sudah selesai secara de jure dan de facto. Ini pendirian pemerintah. Tapi harus diingat, bahwa kita juga berhadapan dengan dunia dan punya kebutuhan memposisikan secara internasional ... Yang ingin saya tekankan adalah bila sudah terjadi proses memilih dan itu ditempuh secara sadar, maka yang memilih bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih. Karena kami yang memilih, maka kalau ada kesengsaraan akibat pilihan itu, kami sanggup untuk memikulnya." (Matra, Agustus 1992)

Dari pernyataan Uskup Belo ini jelas sekali bahwa satu-satunya hak pilih yang dimiliki oleh rakyat Timor Timur pada saat sekarang ini harus digunakan pertama kali dalam suatu referendum untuk menentukan status dan nasib bangsa Timor Timur itu sendiri, bukannya memberikan suara dalam pemilu rejim Soeharto. Suara yang diberikan oleh rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri adalah hal mendesak yang harus diupayakan oleh berbagai pihak yang menghendaki terciptanya perdamaian di Timor Timur. Suara yang akan diberikan oleh rakyat Timor Timur bila diadakan sebuah referendum adalah suara yang keluar dari hati-nurani mereka sendiri, bukan pesanan dari Golkar, pesanan dari Fretilin, bukan pesanan dari gereja, bukan pula pesanan dari PBB, tapi betul-betul apa yang akan mereka kehendaki. Beranikah rejim Soeharto membalas kekeliruannya selama 20 tahun atas Timor Timur dengan memberikan hak pilih pada rakyat Timor Timur dalam suatu referendum sebagai amanat Pembukaan UUD 1945?

Bila rejim Soeharto tidak pernah mengalami kemajuan dalam solusi Timor Timur, maka PDI Palsu pimpinan Soerjadi yang tidak didukung oleh rakyat mengajukan proposal yang membuat penguasa marah. Soerjadi tampaknya tahu isi hati rakyat Timor Timur yang tidak rela diperlakukan sebagai propinsi ke-27 di Indonesia. Ia mengajukan proposal bahwa PDI akan memperjuangkan Timor Timur sebagai daerah istimewa. Proposal Soerjadi ini tidak menarik perhatian rakyat Timor Timur, karena mereka sadar ini adalah janji kosong para juru kampanye. Lagi pula ini hanya taktik PDI Soerjadi yang tidak mendapat dukungan massa untuk menjebak rakyat Timor Timur. Yang bereaksi dengan arogan justru Harmoko, Ketua Umum Golkar. Di TV ia mengatakan bahwa integrasi Timor Timur sudah final dan tidak perlu diutak-atik lagi. "Yang masih mempersoalkannya berarti akan berhadapan dengan Golkar," demikian katanya. Bila demikian halnya berati si Harmoko harus berhadapan dengan seluruh rakyat Timor Timur. Karena bila ia mengetahui isi hati rakyat di sana ia akan tercengang-cengang bahwa rakyat Timor Timur sebetulnya lebih suka menentukan nasibnya sendiri. Bila demikian pernyataan Ketua Umum Golkar maka ia juga harus berhadapan dengan masyarakat internasional yang menganjurkan referendum untuk Timor Timur. Bila demikian halnya Bung Harmoko dan Golkarnya harus berhadapan dengan PBB yang dalam resolusi-resolusinya membenarkan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.

Jelas sudah, bahwa pemilu yang diselenggarakan nanti untuk kelima kalinya di Timor Timur tidak akan mengubah apa-apa. Untuk itu rakyat Timor Timur harus mengikuti jejak Uskup Belo yang tidak akan memberikan suaranya dalam pemilu nanti. Bagi rakyat Indonesia sendiri sudah jelas, bahwa tanpa partisipasi DPP PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri dalam pemilu 1997, maka harus dilakukan BOIKOT PEMILU di seluruh Indonesia. Tanpa Megawati, BOIKOT PEMILU! Bagi rakyat Timor Timur sendiri tidak memberikan suara pada pemilu nanti berarti menolak kekuasaan pendudukan. Untuk itu rakyat Timor Timur bisa meneriakkan slogan "TANPA REFERENDUM TOLAK PEMILU!"

Bila nanti referendum sudah dilaksanakan di bawah pengawasa PBB apa pun hasilnya nanti, maka baru boleh dikatakan bahwa pemilu yang akan dilangsungkan betul-betul menunjukkan kehendak dan partisipasi rakyat Timor Timur. Selama penguasa Jakarta memaksakan pemilu tapi menolak referendum, selama itu pula pemilu di Timor Timur tidak mempunyai makna sama sekali bagi rakyat Maubere. Menurut Uskup Belo dalam wawancaranya dengan koran Der Spiegel dari Jerman, "Rakyat Timor Timur ini ingin merdeka dan hidup mandiri di negerinya sendiri, tidak peduli nantinya hidup miskin." (terjemahan dari Forum Keadilan, Desember 1996)

Timor Timur dan Megawati Soekarnoputri

Dalam kunjungannya ke Timor Timur, sebelum tragedi 27 Juli 1996 rekayasa ABRI meletus, Megawati Soekarnoputri sempat mengadakan temu kader yang dihadiri ribuan orang. Tentu saja kedatangan rakyat Timor Timur tersebut dapat diartikan dalam dua hal. Pertama, mereka hadir mendukung Megawati, sebagai upaya untuk menunjukkan ketidak-sukaan mereka pada partai penguasa, yaitu Golkar. Golkar dianggap sebagai simbil birokrasi pemerintahan pendudukan yang hanya tunduk pada penguasa di Jakarta. Golkar tak lebih dari perpanjangan tangan administrasi penguasa dari Jakarta. Kedua, rakyat Timor Timur tahu bahwa ayah Megawati, yaitu Bung Karno, proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia terkenal sebagai penentang yang konsisten atas segala bentuk kolonialisme.

Rakyat Timor Timur juga paham Piagam Dasa Sila Bandung yang mengilhami lahirnya Gerakan Non-Blok, yang pada substansinya menentang segala jenis kolonialisme dan imperialisme. Dengan mendukung Megawati seolah mereka ingin mengatakan isi hati mereka pada putri Bung Karno ini, "Coba tengoklah kenyataan di Timor Timur dengan hati nuranimu, wahai putri Bung Karno. Tidakkah ayahmu akan berduka dengan praktek Orde Baru atas bangsa Timor Timur?" Saya tidak tahu apakah putri Bung Karno yang menjadi panutan rakyat ini pernah mendengar pidato ayahnya pada Peringatan Proklamasi 17 Agustus 1965? Bila belum, mungkin ia harus diingatkan kembali pada hari itu, sebulan sebelum kekuasaannya direnggut oleh rejim Soeharto ia pernah mengatakan dalam pidatonya, "... perjuangan kemerdekaan di Timor Portugis adalah salah bentuk perjuangan kemerdekaan yang bagi Indonesia harus terus-menerus secara aktif didukung." (Arnold Brackman, Indonesian Second Front, London, 1966, h. 128)

Pengalaman saya dengan rakyat Timor Timur dalam hubungannya dengan Megawati adalah partisipasi pemuda dari Timor Timur dalam "mimbar demokrasi" yang digelar para pendukung setia Megawati di kantor DPP PDI, Jln. Diponegoro. Dalam sebuah mimbar demokrasi, seorang pemuda dari Timor Timur naik ke podium dan mengenalkan dirinya dengan nama Lopez. Dengan lantang ia meneriakkan yel-yel: "Hidup Megawati. Hidup Xanana Gusmao!". Lalu ia mengatakan, bahwa penguasa yang memukuli para pendukung Megawati di Gambir, penguasa yang menggulingkan Megawati melalui kudeta Kongres Medan adalah penguasa yang sama, yang telah merampas hak bangsa Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Lalu ia menyimpulkan, "Karena perlakuan ABRI pada Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya, rakyat Timor Timur menyatakan solidaritasnya dan siap untuk menghadapai musuh bersama dalam satu barisan!" Keruan saja ribuan massa yang menghadiri "mimbar demokrasi" berteriak-teriak "Hidup Timor Timur! Hidup Megawati!" Sebelum turun dari mimbar ia kembali meneriakkan slogan: "Hidup Megawati! Hidup PDI! Hidup Timor Leste!"

Pengalaman lain adalah dalam aksi Megawati di Gambir, 18 Juni 1996 yang berakhir dengan bentrokan berdarah. Pada aksi yang diikuti sekitar 20.000 orang itu, puluhan pemuda Timor Timur ikut bergabung dalam barisan, dan tampaknya mereka lebih suka di barisan depan, posisi yang harus siap clash dengan aparat keamanan. PRD sendiri, di bawah pimpinan langsung ketua partai kami, Budiman Sudjatmiko berbaris pada barisan paling depan bersama para pengurus DPP PDI seperti Sophan Sophian, Mangara Siahaan dan Ketua PUDI, Sri Bintang Pamungkas. Ketika terjadi provokasi dari aparat militer atas peserta rally damai tersebut, para pemuda Timor Timur ini dengan militansi yang luar biasa tidak takut menembus barikade aparat militer. Mereka tampak dengan energi yang luar bisa meneriakkan yel-yel "ABRI pembunuh rakyat!" sambil menerjang maju dengan batu atau tongkat di tangan. Sebuah keberanian yang secara suka rela mereka sumbangkan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dengan terlibat aktif, merasakan pukulan militer, serta satu barisan dengan ribuan pendukung Megawati Soekarnoputri.

Kesaksian terakhir saya atas para pemuda Timor Timur saya saksikan dalam tragedi berdarah penyerbuan kantor DPP PDI Megawati pada tanggal 27 Juli 1996. Di Matraman, Salemba, dan Cikini saya melihat beberapa pemuda Timor Timur bergabung dengan ribuan massa pendukung Megawati yang berteriak-teriak, "Mega pasti menang! Pasti menang! Pasti menang!" Ekspresi muka mereka sama persis dengan ribuan massa yang hadir di jalanan, marah atas kebrutalan aparat militer yang menggunakan kekerasan dan senjata untuk menghalau mereka. Setelah aksi ini, saya tidak pernah lagi mendengar sepak terjang mereka, karena saya harus bersembunyi dari buruan dan akhirnya tertangkap di Ungaran, Jawa Tengah, pada tanggal 10 September 1996.

Sekarang Megawati Soekarnoputri dengan PDI Perjuangannya telah dianiayai secara brutal oleh ABRI. Rejim terus melanjutkan pemilu tanpa peduli pada jutaan rakyat yang berdiri di belakang Megawati. Pada masa pemilu nanti massa Megawati sudah tidak percaya lagi dengan kekuasaan yang ada. Sikap mereka semakin radikal dan politis. Kontradiksi yang terjadi adalah antara negara otoriter versus rakyat yang ingin perubahan dan pembaharuan. Dalam pemilu nanti sudah dipastikan mereka akan melakukan boikot atas pemilu, sekaligus menunjukkan kebencian mereka pada alat-alat politik penguasa seperti ABRI dan Golkar yang tidak kenal malu telah menghalalkan segala cara yang kasar dan jorok hanya untuk terus berkuasa. Untuk itu massa Megawati sudah meneriakkan slogan dan menulis di poster dan spanduk-spanduk: "TANPA MEGAWATI BOIKOT PEMILU".

Bagi saya pribadi, keterlibatan para pemuda dan mahasiswa Timor Timur dalam mendukung Megawati merupakan suatu pendidikan politik yang bagus untuk rakyat Indonesia. Dengan berjuang satu barisan untuk membela Megawati bersama massa Megawati maka telah dibangun suatu kerjasama untuk menghadapi musuh bersama di lapangan aksi. Pidato-pidato pemuda Timor Timur dalam Mimbar Demokrasi yang disambut applaus pengikut Megawati menunjukkan bahwa pada tingkatan massa tidak ada persoalan mendasar soal penempatan pemuda-pemuda tersebut yang bersolidaritas atas "para pejuang demokrasi yang ditindas oleh musuh yang sama dengan rakyat Timor Timur".

Semua dukungan tersebut adalah suatu tabungan politik yang berguna suatu saat nanti bagi politik Megawati yang menyangkut status Timor Timur. Megawati hanya perlu mengetahui bahwa rakyat dari negeri Timor Timur telah secara suka rela, dan militan mendukungnya di berbagai front perjuangan. Sedangkan pada sisi lain, Megawati juga harus menjalankan amanat-amanat pemikiran politik Bung Karno yang abadi seperti pesannya yang selalu menentang kolonialisme hingga akhir hayatnya.

Sekarang ini Megawati merupakan satu-satunya figur yang didukung rakyat yang memimpin perubahan menuju Indonesia yang demokratis. Kemampuan Megawati untuk melewati masa-masa sulit, berbagai teror, intimidasi, pembunuhan, pengadilan dan penganiayaan atas partainya akan menjadikan dirinya semakin dipercaya rakyat dan tahan banting. PRD sudah sejak dari awal yakin dan percaya bahwa Indonesia masa depan haruslah dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Untuk itu PRD sudah memutuskan untuk mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto yang sudah kelewat lama berkuasa dan korup. Xanana Gusmao, panglima Falintil, yang kini di penjara di LP Cipinang, Jakarta mengatakan soal Megawati dengan rasa hormat:

"Saya angkat topi kepada Megawati. Dia adalah seorang perempuan Indonesia yang sekarang menjadi korban dari rejim ini. Semua permainan lelucon peradilan terhadap Mega dan pendukung-pendukungnya menunjukkan bahwa tidak adanya nilai moral yang dimiliki oleh rejim ini. Kami percaya bahwa Megawati akan bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada." (Apakabar, 15 Januari 1997)

Xanana Gusmao dan Megawati adalah para pemimpin perjuangan yang paling saya hormati dan kagumi. Keduanya sanggup bertahan di bawah kekuasaan yang tidak kenal belas kasihan dan tidak bermoral. Keduanya didukung oleh rakyat dan kaum muda secara fanatik di negerinya masing-masing. Para pendukung kedua pimpinan ini rela mengorbankan apa saja yang dimiliki, nyawa sekalipun untuk cita-citanya. Kemerdekaan bagi pendukung Xanana, demokrasi bagi Megawati. Indonesia masa depan akan mempertemukan keduanya sebagai dua pimpinan bangsa yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Hukum sejarah ini adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dibendung oleh kekuasaan rejim sekarang ini.


Ke Index Bahasa Indonesia