ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

BAB I

ORGANISASI

PASAL 1

KONGRES

  1. Kongres adalah organ pengambil keputusan tertinggi
  2. Kongres dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali
  3. Peserta kongres adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada setiap tingkat struktur organisasi dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP- PRD), yang memiliki hak:
  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih
  1. Peserta peninjau terdiri dari wakil organisasi lain yang direkomendasi oleh Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang hanya memiliki hak bicara
  2. Tugas-tugasnya:
  1. Meminta pertanggungjawaban Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang dipilih pada periode sebelumnya
  2. Membahas, menganalisa dan menyimpulkan situasi politik nasional
  3. Menetapkan garis besar Program Politik
  4. Menetapkan strategi taktik
  5. Mengubah/menetapkan kembali Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
  6. Memilih dan mengangkat Kepemimpinan Pusat untuk periode yang akan datang
  7. Membuat resolusi-resolusi
  8. Membuat rekomendasi-rekomendasi
  1. Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

PASAL 2

DEWAN NASIONAL

  1. Dewan Nasional adalah pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres
  2. Dewan Nasional sebagai organ pengatur antara dua (2) kongres
  3. Dewan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu (1) tahun
  4. Peserta Dewan Nasional adalah:
  1. Seluruh jajaran pimpinan dalam Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  2. Ketua Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  3. Ketua Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  4. Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat - Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  1. Tugas-tugasnya:
  1. Melakukan penilaian terhadap perkembangan situasi politik nasional
  2. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aktifitas organisasi
  3. Merumuskan strategi dan taktik
  4. Membuat keputusan yang belum sempat ditetapkan dalam Kongres
  5. Membuat resolusi-resolusi
  6. Membuat rekomendasi
  1. Pada saat yang mendesak Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) memiliki wewenang mengundang anggota Dewan Nasional dengan pemberitahuan yang disampaikan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum Dewan Nasional dilaksanakan

.

PASAL 3

PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PP-PRD)

  1. Pimpinan Pusat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan dua (2) tahun
  2. Pimpinan Pusat PRD adalah struktur organisasi yang dibentuk dalam situasi khusus berdasarkan Kongres II PRD yang beranggotakan jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang berada di dalam penjara
  3. Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD), terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan anggota
  4. Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Kongres dan Dewan Nasional
  5. Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) bersama dengan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang tidak ditetapkan dalam Kongres dan Dewan Nasional

PASAL 4

KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

  1. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan dua (2) tahun sekali
  2. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) berkedudukan di pusat kegiatan organisasi/sekretariat pusat
  3. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Konggres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
  4. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) sebagai pembuat keputusan harian organisasi
  5. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) bertanggungjawab pada Konggres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
  6. Tugas dan tanggungjawabnya:
  1. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Dewan Nasional dan atau Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
  2. Mengambil keputusan dan memberikan arahan praktis pada seluruh jajaran komite pimpinan di bawahnya dan seluruh anggota Partai Rakyat demokratik (PRD)
  3. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
  4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya kepada Kongres
  1. Anggota Komite Pimpinan Pusat terdiri dari:
  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Ketua-ketua Departemen
  1. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 5

STRUKTUR

KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

KETUA

  1. Ketua dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua berkedudukan di sekretariat pusat
  3. Tugas dan tanggung jawabnya:
  1. Memimpin seluruh perjuangan politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)
  2. Bersama dengan Sekretaris mengkoordinasikan seluruh jajaran pimpinan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

SEKRETARIS

  1. Sekretaris dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Sekretaris berkedudukan di sekretariat pusat
  3. Tugas dan tanggung jawabnya:
  1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengontrol kerja-kerja organisasi dengan dibantu oleh Ketua-ketua Departemen
  2. Menyelenggarakan sistem pengarsipan seluruh dokumen
  3. Menyelenggarakan sistem berlapis untuk pendistribusian keputusan dan pengumpulan laporan-laporan dari struktur terendah sampai struktur tertinggi dan atau sebaliknya
  4. Menyiapkan seluruh bahan rapat secara sistematis untuk Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  5. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan organisasi kepada Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  6. Menyelenggarakan rapat reguler Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu (1) bulan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PROPAGANDA

  1. Departemen Pendidikan dan Propaganda dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan tanggung jawabnya:
  1. Menerbitkan organ propaganda Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan media internal secara reguler
  2. Menyusun panduan propaganda, kurikulum dan menyiapkan seluruh material pendidikan bagi calon anggota dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
  3. Melaksanakan pendidikan, kursus dan training secara reguler bagi calon anggota dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
  4. Menyelenggarakan diskusi-diskusi internal secara reguler
  5. Menyelenggarakan diskusi terbuka, seminar, workshop, sarasehan, dll.
  6. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  7. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda dibantu oleh staf

DEPARTEMEN ORGANISASI

  1. Departemen Organisasi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Organisasi berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan Tanggung jawabnya:
  1. Menyusun dan memimpin pelaksanaan program pengembangan organisasi
  2. Mempersiapkan proses untuk pembentukan organisasi di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
  3. Mengadakan perjalanan dan kunjungan rutin ke daerah-daerah yang menjadi sasaran program pengembangan organisasi
  4. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  5. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Organisasi dibantu oleh staf

DEPARTEMEN KERJASAMA

  1. Departemen Kerjasama dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Kerjasama berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan Tanggung Jawabnya:
  1. Bertindak sebagai penghubung antara Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  2. Mengadakan kegiatan-kegiatan secara bersama antara Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  3. Merumuskan dan melaksanakan propaganda kepada kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  4. Membangun front perjuangan bersama dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  5. Membuat laporan kerja rutin kepada sekretaris
  6. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Kerjasama dibantu oleh staf

DEPARTEMEN PERJUANGAN RAKYAT

  1. Departemen Perjuangan Rakyat dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Konggres
  2. Ketua Departemen Perjuangan Rakyat berkedudukan di sekretariat pusat, sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu sekretaris
  4. Tugas dan Tanggungjawabnya:
  1. Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin aksi-aksi massa secara nasional
  2. Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin kerjasama aksi massa dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  3. Membuat laporan rutin kepada sekretaris
  4. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Perjuangan Rakyat dibantu oleh staf

DEPARTEMEN DANA DAN USAHA

  1. Departemen Dana dan Usaha dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Dana dan Usaha berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan Tanggung-jawabnya:
  1. Mengkoordinasikan kerja-kerja penggalian dana
  2. Mengawasi dan mengatur alokasi dana
  3. Mengumpulkan iuran dan sumbangan anggota
  4. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  5. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Dana dan Usaha dibantu oleh staf

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

  1. Departemen Hubungan Internasional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Hubungan Internasional berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Kedudukan departemen ini merupakan sentral koordinasi dari seluruh kerja internasional dan hanya berada pada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  5. Tugas dan Tanggung-jawabnya:
  1. Bertindak sebagai penghubung Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan organisasi politik di berbagai negara yang berhaluan politik sama
  2. Memperluas dan memperkuat jaringan solidaritas internasional anti imperialisme
  3. Memperkuat kerja kampanye internasional untuk mendapat dukungan bagi perjuangan demokrasi di Indonesia
  4. Mewakili ketua dalam berbagai kesepakatan kerjasama internasional
  5. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  6. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Hubungan Internasional dibantu oleh staf

PASAL 5

KOMITE PIMPINAN WILAYAH – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPW-PRD)

  1. Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) dipilih dalam Konferensi Wilayah untuk masa jabatan dua (2) tahun
  2. Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) merupakan struktur tertinggi di Daerah Tingkat I
  3. Struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), kecuali Departemen Hubungan Internasional
  4. Tugas dan tanggungjawabnya:
  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
  1. Komite Pimpinan Wilayah tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 6

KOMITE PIMPINAN KOTA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPK-PRD)

  1. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) dipilih dalam Konferensi Kota untuk masa jabatan dua (2) tahun
  2. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) merupakan struktur tertinggi di Daerah Tingkat II
  3. Struktur Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Tugas dan tanggungjawabnya:
  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
  1. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

 

PASAL 7

KOMITE PIMPINAN KECAMATAN- PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPC-PRD)

  1. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dipilih dalam Konferensi Kecamatan untuk masa jabatan satu (1) tahun
  2. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) merupakan struktur pimpinan tertinggi di Tingkat Kecamatan
  3. Struktur Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Tugas dan tanggungjawabnya:
  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
  1. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

 

PASAL 8

KOMITE PIMPINAN DESA/KELURAHAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPD/L-PRD)

  1. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dipilih dalam Konferensi Desa untuk masa jabatan satu (1) tahun
  2. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan (KPD/L-PRD) merupakan struktur tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan
  3. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) beranggotakan koordinator-koordinator Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD).
  4. Struktur Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dibentuk sesuai dengan kebutuhan wilayah desa/kelurahan
  5. Tugas dan tanggungjawabnya:
  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

PASAL 9

UNIT KERJA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (UK-PRD)

  1. Unit Kerja - Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  2. Berkedudukan di satuan kerja yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi
  3. Anggota Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) adalah kader dari satuan kerja
  4. Tugas dan tanggung jawabnya:
  1. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh anggotanya tentang keputusan yang diterimanya dari organ di atasnya.
  2. Melaksanakan keputusan dan instruksi dari struktur organisasi di atasnya
  3. Merekrut dan mengusulkan nama-nama calon anggota kepada struktur organisasi yang ada di atasnya
  4. Menyelenggarakan pertemuan reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

BAB II

KONFERENSI-KONFERENSI

PASAL 10

Prinsip-prinsip untuk menyelenggarakan konferensi adalah:

  1. Konferensi diselenggarakan dari tingkat wilayah sampai pada tingkatan desa
  2. Konferensi diselenggarakan atas dasar perwakilan jumlah anggota

PASAL 11

KONFERENSI WILAYAH

  1. Konferensi Wilayah adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Daerah Tingkat I
  2. Konferensi Wilayah diselenggarakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun
  3. Peserta konferensi wilayah adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang memiliki hak:
  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih
  1. Konferensi Wilayah mempunyai wewenang:
  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres
  2. Memilih dan mencalonkan nama-nama yang akan menjadi Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  3. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Wilayah yang dipilih pada periode sebelumnya
  1. Konferensi Luar Biasa Wilayah dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu kota
  2. Konferensi wilayah adakah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang memiliki hak bicara
  3.  

PASAL 12

KONFERENSI KOTA

  1. Konferensi Kota adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Darah Tingkat II
  2. Konferensi Kota diselenggarakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun
  3. Peserta Konferensi Kota adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Daerah Tingkat II dan Tingkat Kecamatan yang memiliki hak:
  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih
  1. Konferensi Kota mempunyai wewenang:
  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres Partai
  2. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  3. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) yang dipilih pada periode sebelumnya
  1. Konferensi Luar Biasa Kota dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu kecamatan
  2. Konferensi kota adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD) yang memiliki hak bicara

PASAL 13

KONFERENSI KECAMATAN

  1. Konferensi Kecamatan adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat Kecamatan
  2. Konferensi Kecamatan diselenggarakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
  3. Peserta Konferensi Kecamatan adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki hak:
  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih
  1. Konferensi Kecamatan mempunyai wewenang:
  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres
  2. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  3. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Kecamatan yang dipilih pada periode sebelumnya
  1. Konferensi Luar Biasa Kecamatan dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu desa/kelurahan
  2. Konferensi Kecamatan adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpian Kota – Partai rakyat Demokratik (KPK-PRD) yang memiliki hak bicara

PASAL 14

KONFERENSI DESA/KELURAHAN

  1. Konferensi Desa adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan
  2. Konferensi Desa/Kelurahan diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun
  3. Peserta Konferensi Desa/Kelurahan adalah seluruh anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang bertugas di desa/kelurahan tersebut yang memiliki hak:
  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih
  1. Konferensi desa mempunyai wewenang:
  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres Partai
  2. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)
  3. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Desa/Kelurahan yang dipilih pada periode sebelumnya
  1. Konferensi Luar Biasa Desa dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu jumlah anggota partai di desa/kelurahan tersebut
  2. Konferensi Desa/Kelurahan adalah sah jika dihadiri utusan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) yang memiliki hak bicara

BAB III

KEANGGOTAAN

PASAL 15

HAK HAK ANGGOTA

  1. Setiap anggota memiliki hak:
  1. Memilih dan dipilih
  2. Mengajukan penilaian, evaluasi, usulan, kritik dan komentar
  3. Mendapat pendidikan rutin
  4. Mendapat media internal
  5. Mendapat informasi tentang perkembangan organisasi
  6. Mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan/rapat
  7. Mendapat tunjangan minimum apabila bekerja penuh bagi organisasi
  8. Mendapat perlindungan dari organisasi
  1. Setiap anggota dapat menggunakan hak-haknya secara penuh sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART

PASAL 16

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

  1. Setiap anggota memiliki tanggung jawab:
  1. Menjunjung tinggi AD/ART dan nama Partai rakyat Demokratik (PRD)
  2. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan
  3. Menjalankan tugas dan program yang telah diberikan
  4. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat/pertemuan yang diselenggarakan sesuai tingkat struktur organisasinya
  5. Memperdalam dan menambah pemahaman tentang teori-teori perjuangan demokratik- progresif-kerakyatan
  6. Membaca dan mendiskusikan media internal dengan sesama anggota, serta mendistribusikan organ propaganda Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke massa luas
  7. Membuat laporan kerja secara reguler
  8. Membayar iuran anggota
  1. Segala bentuk penyimpangan atas tanggungjawab setiap anggota akan mendapatkan sanksi organisasi

PASAL 17

SYARAT CALON ANGGOTA

  1. Syarat-syarat calon anggota:
  1. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip sosial demokrasi kerakyatan
  2. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi progresif
  3. Telah terlibat dalam aksi-aksi massa
  1. Bersedia mengikuti pendidikan bagi calon anggota dengan materi:
  1. Tentang Sosial Demokrasi Kerakyatan
  2. Problem Pokok Masyarakat Indonesia
  3. Tentang Organisasi Progresif
  4. Pengenalan dan pemahaman AD/ART Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 18

PELANTIKAN ANGGOTA

  1. Seorang calon anggota yang telah melalui masa pengujian dan telah dinyatakan berhasil berhak dilantik menjadi anggota
  2. Sebelum pelantikan dilaksanakan calon anggota wajib mengangkat sumpah
  3. Tata cara pengangkatan sumpah: posisi anggota berdiri tegak menghadap ke depan dengan tangan kiri mengepal dan diacungkan lurus ke atas sambil membacakan sumpah

BAB IV

JENIS-JENIS RAPAT DAN PERTEMUAN

PASAL 19

RAPAT KERJA NASIONAL

  1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD) dan anggota yang mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai rakyat demokratik (KPP-PRD)
  2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan Dewan Nasional
  3. Tugas dan Wewenang Rapat Kerja Nasional:
  1. Membahas program kerja organisasi dan merumuskan program kegiatan organisasi
  2. Melaksanakan rekomendasi dari Dewan Nasional

PASAL 20

RAPAT KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan yang dilaksanakan pada setiap minggu keempat
  2. Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dihadiri oleh yaitu Ketua, Sekretaris dan Koordinator Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan Wewenang Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat demokratik (KPP-PRD):
  1. Membahas laporan kerja dari setiap departemen dan Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 21

RAPAT KOMITE PIMPINAN WILAYAH – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPW-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima (5) hari sebelum rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat demokratik (KPW-PRD) dihadiri Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan Wewenang Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD):
  1. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 22

RAPAT KOMITE PIMPINAN KOTA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPK-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai rakyat Demokratik (KPK-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan, selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Kota adalah:
  1. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 23

RAPAT KOMITE PIMPINAN KECAMATAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPC-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Kecamatan adalah:
  1. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 24

RAPAT KOMITE PIMPINAN DESA/KELURAHAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPD/L-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan di Tingkat Desa/Kelurahan
  3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Desa adalah:
  1. Membahas laporan kerja setiap anggota pimpinan dan Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 25

PERTEMUAN UNIT KERJA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (UK-PRD)

  1. Pertemuan Unit Kerja - Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) dihadiri seluruh anggota yang bertugas di satuan kerja tersebut
  2. Tugas dan Wewenang:
  1. Membahas laporan kerja setiap anggota unit kerja
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi
  4. Mengusulkan calon-calon anggota partai

BAB V

TENTANG SANKSI ORGANISASI

PASAL 26

SANKSI ORGANISASI

  1. Segala bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang indisipliner harus diputuskan oleh jajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
  2. Apabila kesalahan yang sama dilakukan lagi kesempatan pembelaan diri tidak diberikan
  3. Sanksi harus disesuaikan dengan bobot kesalahan yang dilakukan
  4. Sanksi berupa teguran lisan diberikan maksimal tiga (3) kali dan harus dilanjutkan dengan sanksi yang lebih tinggi tanpa tenggang waktu dan kesempatan pembelaan diri
  5. Sanksi berupa teguran tertulis hanya diberikan maksimal satu (1) kali dengan Surat Keputusan dari ajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
  6. Sanksi berupa skorsing dapat diberikan maksimal tiga (3) kali dengan masa sanksi yang meningkat, minimal tiga (3) bulan dan maksimal satu (1) tahun dengan Surat Keputusan dari jajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
  7. Sanksi pemecatan hanya dapat diputuskan oleh Komite Pimpinan Pusa – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

BAB VI

STRUKTUR DAN ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 27

Struktur Organisasi (terlampir)

PASAL 28

BENDERA

  1. Warna dasar bendera adalah Merah
  2. Lambang bendera adalah bintang berwarna kuning yang disebelah kirinya dilingkari oleh setengah lingkaran roda gigi yang berwar na hitam dan berjumlah sembilan
  3. Warna Merah memaknakan perjuangan rakyat Indonesia
  4. Warna Kuning pada bintang memaknakan tujuan perjuangan rakyat Indonesia
  5. Warna Hitam pada roda gigi memaknakan bahwa perjuangan rakyat Indonesia digerakkan oleh rakyat pekerja
  6. Untuk kepentingan penggandaan, pengecilan dan pembesaran harus mengikuti bentuk, komposisi, warna dan perbandingan ukuran sebenarnya
  7. Untuk kepentingan seperti tersebut ayat (2) harus seijin organisasi

PASAL 29

LAGU

Mars PRD ( terlampir)

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 30

ATURAN TAMBAHAN

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ART ini akan ditentukan melalui Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  2. Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) seperti tersebut pada ayat (1) memiliki kekuatan setingkat di bawah Dewan Nasional

PASAL 31

ATURAN PERALIHAN

Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar