Soeharto telah menjilat ludahnya sendiri yang belum sempat kering. Baru saja dia mengatakan bahwa akan bersedia mengundurkan diri, beberapa jam kemudian Menteri Penerangan (Menpen), Alwi Dahlan, pernyataan itu diralat. Padahal kesediaan dia mengundurkan diri dengan segera disambut positif oleh berbagai kalangan.
Jenderal (Purn.) Soeharto sudah mengingkari ucapannya sendir, namun hal itu tidak membuat desakan agar dia mengundurkan diri menjadi lemah. Desakan justru semakin gencar, bahkan datang dari para pendukungnya sendiri, seperti dari Kosgoro, belasan jenderal angkatan '45, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU), dan tokoh-tokoh serta organisasi yang lain. Sementara, di kalangan rakyat, ucapan tidak konsisten itu kembali membuat rakyat resah. Beberapa pengamat politik memperkirakan ucapan itu akan memicu kerusuhan semakin besar.
Berikut wawancara Info Pembebasan dengan Mirah Mahardhika dari Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) mengenai penggantian presiden.
Info Pembebasan (IP) : Penarikan pernyataan Soeharto bahwa dia akan mengundurkan diri mendapat reaksi sangat luas. Soeharto pun sudah menginstruksikan para jajarannya untuk bertindak tegas. Lalu bagaimana prospek penggantian Soeharto ?
Mirah Mahardika (MM) : Rela atau tidak rela, Soeharto sudah kehilangan kontrol. Walaupun dia mengaku tidak akan menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan jabatannya, dia pasti, akhirnya, akan menggunakan kekuatan senjata. Soalnya, kekuasaan Soeharto, kediktatoran militeris-kapitalis, hidup dan mati bergantung pada kekuatan senjata. Sekarang apa yang dia andalkan ? Ekonomi ? Pembangunan ? Dukungan rakyat ? Kharisma ? Dia sudah tidak punya semua itu. Yang tersisa kini hanyalah militer atau ABRI, yang itupun sebagian sudah tidak mendukung dia. Tapi perwira yang mendesak agar dia mundur adalah mereka yang sudah pensiun, yang sudah tidak memiliki power. Namun demikian, mungkin saja nanti ada militer aktif yang mencabut loyalitasnya pada dia; bisa karena dirasa tidak ada untungnya --bahkan sebaliknya merasa bahaya-- jika mendukung Soeharto atau karena terdesak oleh massa.
IP : Mengapa tokoh-tokoh dan organisai mainstream, seperti Kosgoro dan Nahdatul Ulama (NU) tiba-tiba berani mendesak agar Soeharto mundur ?
MM : Karena situasi. Mereka terdesak oleh keadaan. Kalau tidak ada penumpahan massa dimana-mana, mereka tidak akan pernah berani mendesak Soeharto. Semua akan memusuhi Soeharto setelah Soeharto semakin lemah. Siapa yang ingin "mati" bersama Soeharto ?
IP : Dalam waktu mendatang, apakah akan semakin banyak yang mendesak agar Soeharto mundur ?
MM : Saya pikir tergantung situasi. Nampaknya Soeharto akan semakin represif. Tapi kita bisa menciptakan situasi agar semakin banyak orang dan kelompok yang mendesak agar Soeharto mundur. Caranya, ya dengan mendesak orang-orang dan organisasi-organisasi agar mendesak Soeharto mundur dengan aksi-aksi massa. Kita harus mengajak rakyat untuk bersama-sama mendatangi Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan organisasi massa lainnya agar mendesak Soeharto mundur. Massa juga harus kita ajak mendatangi rumah para menteri, pejabat, maupun perwira militer agar mengundurkan diri. Kalau jajaran Soeharto sudah mengundurkan diri, mau apa dia ?
IP : Apakah tidak lebih efektif dengan Sidang Istimewa ? Nampaknya Sidang Istimewa mendapat dukungan yang sangat luas.
MM : Secara konstitusional memang harus lewat Sidang Istimewa. Tapi siapa yang akan bersidang, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hampir semua kerabat dan sejawat Soeharto sendiri ? Tidak mungkin MPR yang tidak demokratis akan membuat keputusan yang demokratis. Maka dari itu, kita harus membentuk lembaga perwakilan dari bawah. Sudah saatnya membentuk Dewan-Dewan Rakyat di berbagai tingkat terendah sampai nasional. Semua itu akan menjadi lembaga aspirasi. Dewan Rakyat nantilah yang akan memecat presiden, memilih yang baru dan secepatnya mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan demokratis, dengan terlebih dahulu mencabut 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Selama belum diadakan pemilu, pemerintahan dipegang oleh Pemerintahan Koalisi Demokratik. Pemerintahan Koalisi Demokratik ini --sesuai namanya-- harus benar-benar demokratis dan harus mewakili semua unsur bangsa. Berarti semua organisasi, suku, agama, serta lainnya pun harus dilibatkan. Tidak boleh ada diskriminasi, baik organisasi yang sekarang resmi maupun dilarang sekarang harus dilibatkan. Organisasi seperti Masyumi, NII, Masyumi, PNI, PKI, Murba, Darul Islam (DI), dan yang lainnya boleh hidup secara legal.
Dan yang harus diingat bahwa ABRI tidak boleh berpolitik. Kalau ada anggota ABRI yang hendak berpolitik, dia harus melepas baju ABRI-nya. Tidak boleh memakai baju ABRI. Jadi dia berpolitik sebagai warga negara biasa, tidak sebagai anggota ABRI. Anggota ABRI diberi kebebasan memilih dalam pemilu, dan suaranya tidak boleh dimonopoli oleh satu partai saja.
IP : Apakah ini tidak menimbulkan pertikaian politik ?
MM : Tidak mungkin ! Justru kebijakan seperti yang dibuat Orde Baru itulah sumber pertikaian, sumber kerusuhan. Dahulu semua organisasi maupun semua ideologi boleh hidup dan anggota ABRI bebas memilih secara demokratis. Relatif tidak ada kerusuhan. Kalau kritik-kritik tajam secara terbuka memang biasa, tapi tidak ada kerusuhan. Justru setelah diterapkan kebijakan Orde Baru lah mulai ada pembantaian jutaan rakyat, dan terus-menerus secara berkala Indonesia dilanda kerusuhan dan kekerasan politik.
IP : Bagaimana pertanggungjawaban Soeharto terhadap kesalahannya selama ini ?
MM : PRD akan mempelopori penegakan hukum, rule of law. Jadi, Soeharto harus dibawa ke pengadilan yang bebas dan demokratis serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak terdakwa. Dia diberi kebebasan memilih pembelanya. Pengadilan harus terbuka terhadap siapa saja, baik terhadap wartawan maupun terhadap komisi-komisi HAM dari dalam maupun luar negeri. Keselamatan dia harus dilindungi. Dia harus diselamatkan dari usaha-usaha balas dendam dari mereka yang selama ini dirugikan. Akan lebih baik lagi jika kita sebelumnya meratifikasi konvensi yang menghapus hukuman mati. Sedapat mungkin kita menghindari pembunuhan.
IP : Bagaimana dengan kekayaan dan bisnis kroninya ?
MM : Aset-aset perusahan kroni, karena itu diperoleh melalui fasilitas negara, harus dinasionalisasi demi digunakan untuk membangun kembali negara yang sudah porak-poranda ini. Begitu pula kekayaan hasil korupsi --yang jumlahnya sekitar 30 % dari APBN itu-- juga harus disita untuk membangun negara ini. Kekayaan yang terbukti didapat secara sah, tidak boleh disita dan harus dihormati hak miliknya.
IP : Bagimana konsep reformasi PRD untuk memulihkan ekonomi kita ?
MM : Konsep itu telah kita publikasikan sejak Juli 1996, yaitu ketika kita mendeklarasikan diri secara terbukan sebagai Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam memperbaiki ekonomi, kita akan memprioritaskan masalah produksi. Perekonomian yang kita bangun adalah ekonomi kerakyatan. Dalam menghadapi ekspansi neo-liberalisme yang sekarang dipaksakan antara lain melalui IMF ini, hanya pemerintah yang berbasis kerakyatanlah yang bisa bertahan. Negara kita sangat kaya. Kita adalah pengekspor terbesar dalam hal timah, nikel, karet, rotan, baja, dan alumunium. Kita juga punya persediaan energi yang sangat besar seperti minyak bumi dan batu bara. Kita memiliki tanah yang luas dan subur. Kita memiliki kekayaan alam yang begitu besar. Kita memiliki wilayah geografis yang strategis. Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia.
Semuanya ini menyediakan basis untuk membangun perekonomian yang berbasis pada rakyat. Oleh karena itu kita akan menolak penerapan kebijakan ekonomi yang membuat rakyat menderita. Kebijakan IMF, seperti pemotongan subsidi terhadap minyak dan beberapa produk, adalah menyengsarakan rakyat. Oleh karenanya, atas dukungan rakyat, harus kita tolak.
IP : Yang terakhir, Bung. Bagaimana dengan penyelesaian konflik di Timor Leste, Papua Barat, dan Aceh ?
MM : Dalam kongres terakhir PRD, kita tidak pernah mengakui Timor Leste sebagai wilayah sa Indonesia. Jadi baik masalah Timor Leste, Papua Barat, maupun Aceh, kita harus menghormati hak menentukan nasib sendiri dari rakyat di kawasan tersebut. Rakyat wilayah itu sendiri yang akan menentukan, dan itu adalah hak mereka sepenuhnya. Adalah omong osong jika kita menggulingkan diktator Soeharto, dan mendirikan pemerintahan yang demokratis, namun, ternyata, kita sendiri menindas bangsa lain. Oleh karena itu, saya menyerukan, siapapun yang akan memimpin pemerintahan pasca Orde Baru nanti, mereka harus menghormati right of self-determination. Kalau tidak, kami akan beroposisi terhadap pemerintah baru itu ! Kami akan terus melawan.
Sumber:
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ( P R D )
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY, INDONESIA
Europe Office
E-mail : prdeuro@xs4all.nl
Date: Sun, 17 May 1998 13:33:33 +0200
| Kembali PRD |