PASAL 1

NAMA

Nama Organisasi ini adalah Partai Rakyat Demokratik yang selanjutnya disingkat PRD

PASAL 2

WAKTU

PASAL 3

SIFAT DAN WATAK

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai kader yang berbasis massa dan bersifat terbuka

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai yang berwatak progresif dan revolusioner

PASAL 4

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan pusat dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) berada di Jakarta

PASAL 5

ASAS

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah organisasi yang berasas sosial demokrasi kerakyatan

PASAL 6

TUJUAN

Tujuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mewujudkan masyarakat demokratis multipartai kerakyatan

Tujuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mewujudkan sistem masyarakat yang demokratis di bidang sosial, ekonomi dan budaya

PASAL 7

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas lainnya

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus mendorong dan memajukan organisasi massa-organisasi massa progresif di setiap sektor

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus terlibat aktif dan memimpin gerakan massa pada tahap menuju masyarakat demokratis di Indonesia

PASAL 8

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) tersusun sebagai berikut::

Organ tertinggi pembuat keputusan partai adalah Kongres Partai Rakyat Demokratik

Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Dewan Nasional Partai Rakyat Demokratik

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional adalah Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Nasional adalah adalah Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Daerah Tingkat I Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Daerah Tingkat II adalah adalah Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat kecamatan adalah Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat desa/kelurahan adalah Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Organ terendah partai adalah Unit Kerja - Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

PASAL 9

PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI

Wilayah kerja organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang terbagi ke dalam 26 propinsi

PASAL 10

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Pendirian struktur partai pada setiap tingkat daerah didasarkan atas syarat-syarat:

Pendirian Unit Kerja - Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

PASAL 11

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

Prinsip–prinsip organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Organ yang lebih rendah dan tiap-tiap anggota harus mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan organ yang lebih tinggi

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari kondisi perjuangan dan laporan dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan

Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan dan atas hasil suara mayoritas

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

PASAL 12

Rapat-rapat dan pertemuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Pertemuan Unit Kerja – Partai Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

PASAL 13

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang didampingi seorang sekretaris

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus memiliki agenda rapat yang jelas dan didasarkan pada laporan kerja organ dibawahnya

PASAL 14

Rapat yang berwenang mengambil keputusan politik adalah Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

PASAL 15

SYARAT KEANGGOTAAN

Keanggotaan Partai Rakyat Demokratik (PRD) tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras (suku bangsa) dan agama

Persyaratan untuk menjadi Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Individu yang terlibat aktif dalam organisasi massa-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi

Telah menerima dan menyetujui ideologi, program politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 16

CALON ANGGOTA

Calon anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) direkrut dari organisasi massa-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi, serta elemen-elemen progresif dari semua sektor rakyat

Calon anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan calon anggota dan menjalankan penugasan kerja sebagai calon anggota, sebelum dilantik dan disumpah menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 17

HAK KEANGGOTAAN

Hak keanggotaan dapat dicabut atau hilang apabila:

Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Melanggar disiplin partai

Gila

Mati

PASAL 18

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama

PASAL 19

"Demi terwujudnya masyarakat demokratis di Indonesia, dengan bersungguh-sungguh aku bersumpah, selalu setia dan patuh pada keputusan, disiplin dan peraturan-peraturan Partai Rakyat Demokratik"

"Demi terwujudnya masyarakat demokratis di Indonesia, dengan bersunguh-sungguh aku bersumpah, akan berdisiplin dalam menjalankan program politik Partai Rakyat Demokratik berdasarkan garis politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan terus berjuang demi pembebasan dan kemenangan rakyat tertindas"

PASAL 20

Setiap anggota harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Setiap anggota dituntun oleh ketentuan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, garis politik dan program politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Setiap anggota akan menerima sanksi berdasarkan laporan struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) di tempatnya bertugas, sewaktu dan atau setelah pelaksanaan aktivitasnya apabila terjadi tindakan indisipliner oleh anggota yang bersangkutan

PASAL 21

SANKSI

Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota apabila terjadi tindakan indisipliner berupa:

Teguran lisan

Teguran tertulis

Skorsing

Dipecat

PASAL 22

PELAKSANAAN SANKSI

Pelaksanaan dan peninjauan sanksi dilakukan oleh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) sampai Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Bila pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), maka peninjauan sanksi dapat dilakukan didalam Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan atau Dewan Nasional dan atau Kongres

PASAL 23

Anggota yang menerima sanksi berhak melakukan pembelaan diri didepan komite pimpinan yang membawahi komite pimpinan yang telah menjatuhkan sanksi

Jika yang menerima sanksi adalah anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD), maka anggota yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan diri di depan Dewan Nasional dan atau Kongres

Jika pembelaan diri diterima maka rehabilitasi akan diberikan oleh komite pimpinan yang menjatuhkan sanksi

Jika pembelaan diri anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) diterima maka rehabilitasi akan diberikan oleh Dewan Nasional dan atau Kongres

PASAL 24

(tentang bendera)

PASAL 25

PASAL 26

Sumber keuangan Partai Rakyat Demokratik (PRD) didapatkan dari:

Uang Iuran Anggota

Sumbangan dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip perjuangan

Usaha mandiri yang sesuai dengan prinsip perjuangan

 

PASAL 27

Organisasi massa-organisasi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah organisasi sektoral rakyat tingkat nasional, yaitu:

Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)

Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)

Serikat Tani Nasional (STN)

Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER)

Bentuk hubungan antara organisasi massa-organisasi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah afiliasi politik dan organisasi

Partai Rakyat Demokratik (PRD) membuka kemungkinan bergabungnya organisasi massa lain untuk berafiliasi politik dan atau organisasi

PASAL 28

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan

PASAL 29

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan didalam Kongres setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah peserta yang hadir

Usulan perubahan disampaikan secara tertulis dan dilampirkan penjelasan rinci serta diserahkan kepada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) selambat-lambatnya limabelas (15) hari sebelum pelaksanaan kongres