PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
( P R D )


SIARAN PERS

MOGOK MAKAN BERANTAI UNTUK DEMOKRASI
DARI PENJARA ORDE BARU

Upah 7000,
Turunkan Harga,
Boikot Pemilu,
Partai Baru,
Presiden Baru,
Referendum Untuk Maubere !!!

Hari ini Minggu, 2 Maret 1997, mogok makan untuk demokrasi telah memasuki hari ke-5. Mogok makan ini telah dilakukan di LP Cipinang (26-27 Feb 97) dan di Rutan Salemba (28 Feb-1 Maret 97). Dalam waktu yang singkat ini kami tetap melihat rezim ini tanpa rasa malu tidak mengindahkan keberatan keberatan kami atas rekayasa sidang politik PRD yang dilakukan di PN Surabaya, Jakpus dan Jaksel.

Rezim ini tetap tidak mau mempedulikan desakan desakan demokratisasi yang telah muncul dari berbagai pihak. Rezim ini tetap berkeras membersihkan siapa saja yang berani berbeda pendapat dengan mereka. Ditendangnya Amien Rais dari ICMI telah membuktikan bahwa rezim ini tega menghantam teman sendiri. Padahal Amien Rais hanyalah mencoba menegakkan konstitusi kita, terutama menyangkut pasal 33 UUD 45. Ini membuktikan pernyatan kami bahwa rezim ini telah berbuat penyelewengan atas UUD 45. Untuk menutupi perubuatannya ini, Rezim Orde Baru telah menerapkan suatu kultur politik yang tidak demokratis dan berprinsip negar kekuasaan.

Dengan ini PRD menyatakan mendukung sepenunhnya prinsip prinsip Amien Rais yang telah dengan terang terangan suatu kolusi raksasa dari Freeport di Irian dan Kalimantan. Bersama Mogok makan di hari ke-5 ini kami menyampaikan solidaritas kami untuk Amien Rais agar tetap tegar membela dan melindungi kedaulatan ekonomi rakyat.

PRD juga menyatakan mendukung sepenuhnya perjuangan DPP Megawati untuk melawan kediktatoran Rejim Orde Baru yang telah secara sewenang-wenang mendepak Megawati dari kepemimpinannya yang syah. Dari dalam penjara ini kami menyerukan kepada oposisi demokratik dan massa rakyat keseluruhan agar berdiri di belakang Megawati untuk bersama-sama melakukan pemboikotan Pemilu 1997 ini.

Rezim ini sudah semakin terdesak. Keputusan untuk menembak di tempat semua pelaku "kerusuhan" yang diumumkan KAPUSPEN ABRI Brigjen TNI Robik Mukav tanggal 25 Feb 1997 dengan gamblang menggambarkan hal ini. Keputusan ini jelas merupakan pengingkaran terhadap gembar gembor Orde Baru tentang hukum dan konstitusi. Keputusan seperti ini hanya mungkin diambil dalam keadaan daruruat perang dimana hukum rimba adalah satu satunya hukum: membunuh atau dibunu. Tidak ada diakui asas praduga tak bersalah maupun hak asasi manusia. Aparat hukum sipil tidak lagi berfungsi, aparat militerlah pengambil keputusan mutlak tanpa pengimbang sama sekali.

PRD melihat bahwa Rezim Orde Baru telah mengerti bahwa rakyat tidak dapat lagi menerima sebuah pemerintahan yang tidak demokratis. Rezim Orde baru telah paham bahwa mereka tidak sanggup menyelesaikan persoalan persoalan mendasar : ketimpangan sosial ekonomi dan mampetnya saluran politik rakyat. Pada dasarnya jahat, rezim inipun lalu membenarkan kejahatan untuk menyelesaikan persoalan persoalan itu. Mogok makan ini juga dipersembahkan untuk memprotes keras keputusan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun tersebut.

Kami menempuh mogok makan ini karena inilah salah satu senjata kaum tertindas untuk menyuarakan keprihatinan dan protesnya terhadap kesewenang- wenangan kaum penindas. Kami akan terus melakukan pemogokan ini sampai waktu yang tidak terbatas. Hari ini (2 Feb 97) Wilson yang akan melanjutkan mogok makan; esok hari (3/3/97) giliran Petrus yang akan melakukan mogok makan. Ini merupakan pernyataan sikap dari para tapol PRD bahwa terali penjara tidak akan sanggup membungkan suara rakyat.

Satu Perlawanan, Satu Perubahan
Demokrasi atau Mati


Jakarta, 2 Maret 1997

Petrus H. Haryanto
Sekretaris Jendral


Kirimkanlah E-mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia