KOMITE PIMPINAN PUSAT -
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
( K P P - P R D )

K P P - P R D :
AJAKAN BOIKOT PEMILU, MEMBENTUK KOALISI DEMOKRATIK KERAKYATAN, DAN MENGANGKAT PRESIDEN BARU

No. : 15/STA/KPP/A/III/997
Hal : Ajakan Memboikot Pemilu 1997, Membentuk Koalisi Demokratik Kerakyatan, dan Mengangkat Presiden Baru

Kepada YTH :
1 . Megawati Soekarnoputri / PDI Perjuangan
2 . K.H. Abdurrahman Wahid / NU
3 . Goenawan Muhammad - Mulyana W Kusumah / KIPP
4 . Dr. Amien Rais / Muhammadiyah
5 . Dr. Sri Bintang Pamungkas / PUDI
6 . Dr. Muchtar Pakpahan / SBSI
7 . Sukmawati Soekarnoputri / GRM
8 . Kay Rala Xanana Gusmao / CNRM
9 . Ali Sadikin / Petisi 50
10. Subadio Sastrosatomo / DKRI
11. Romo Sandyawan / SJ/ISJ
12. Bambang Widjoyanto / YLBHI

Upah 7000,
Turunkan Harga,
Boikot Pemilu,
Partai Baru,
Presiden Baru;
Referendum untuk rakyat Maubere!

Salam demokrasi,

Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal satu setengah bulan lagi. Seperti yang kita ketahui bersama, Pemilihan Umum telah direkayasa sedemikian rupa hingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Lebih-lebih dengan adanya kasus Partai Demokrasi Indonesia yang menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari panggung Pemilu, mustahil akan terlaksana Pemilu yang benar-benar merupakan "pesta demokrasi" sebagaimana yang menjadi slogan Orde Baru.

Kita semua juga sudah mengetahui akar persoalannya. Adanya 5 UU di bidang politik tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI inilah yang membuat Pemilu demikian memprihatinkan. Peraturan legal-formal tersebut telah membuka lebar-lebar pintu bagi kejahatan-kejahatan politik para pemegang kekuasaan namun sekaligus menutup rapat-rapat pintu demokrasi.

Tidak ada sedikitpun harapan bagi perbaikan kehidupan rakyat dan kemajuan demokratisasi yang kita dapat dari Pemilu 1997. Pemilu 1997 benar-benar menjadi alat para pemegang kekuasaan dalam memantapkan posisinya. Mereka seakan-akan tidak mendengar, seakan-akan tidak melihat, seakan-akan tidak tahu, bahwa masyarakat kian berubah dan tuntutan demokratisasi semakin gegap-gempita. Pernyataan Diktator Soeharto di depan Munas MUI yang menyatakan bahwa Pemilu bukanlah sebagai alat untuk mempertahankan status quo hanya merupakan basa-basi politik yang sudah usang.

Kami, para kader Partai Rakyat Demokratik, memandang bahwa sudah saatnya kaum pro-demokrasi menyatukan langkah untuk bersama-sama menguatkan perjuangan mewujudkan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya. Tuntutan kaum pro-demokrasi semakin marak, semakin ramai, semakin gegap-gempita, menggelembung, meninggi dan menajam seiring dengan jatuhnya kredibilitas kediktatoran politik Orde Baru di mata rakyat dan dunia internasional. Namun kita masih dihadapkan pada satu problem yang besar, yaitu belum terjalinnya persatuan diantara kaum pro-demokrasi. Kami khawatir, tanpa menyatukan langkah, kaum pro-demokrasi akan kesulitan merespon perkembangan situasi bangsa dan negara serta akan gagap dalam menghadapi perubahan yang datangnya seringkali tak bisa kita tebak. Adalah sebuah dosa politik yang akan dicatat sejarah jika kita tidak segera merespon dan menangkap keinginan perubahan yang menggebu dari rakyat, terlebih jika arus perubahan yang muncul dari rakyat akan bermuncualan dalam banjir kerusuhan dan destruksi.

Melalui surat ini kami menghimbau dan mengajak untuk bersama-sama bersikap untuk Memboikot Pemilu 1997. Pemboikotan Pemilu ini, selain akan mendelegitimasi Pemilu yang memang tidak demokratis juga akan menjadi platform yang dapat menyatukan kaum pro-demokrasi. Kita semua sudah tahu, bahwa Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) yang diketuai oleh Saudara Dr. Sri Bintang Pamungkas mempunyai program Memboikot Pemilu. Gerakan Rakyat Marhaen (GRM) yang kini diketuai oleh Saudari Sukmawati Soekarnoputri juga mempunyai sikap yang sama terhadap Pemilu. Begitu pula Partai Rakyat Demokratik (PRD), kami telah menetapkan akan Memboikot Pemilu 1997 nanti.

Aksi Memboikot Pemilu ini adalah merupakan salah satu taktik dalam melawan kediktatoran rejim Orde Baru. Tuntutan yang kami ajukan adalah Pencabutan 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Karena, dalam keyakinan kami, tidak akan pernah ada Pemilu yang demokratis dan bermanfaat bagi rakyat selama Pemilu tersebut masih dipasung dengan 5 UU Politik tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI.

Rejim Orde Baru pasti tidak akan memenuhi tuntutan tersebut. Karena keduanya merupakan harta politik Orde Baru yang paling mahal. Kalau keduanya dicabut berarti kediktatoran militer-kapitalis Orde Baru akan gampang ditumbangkan oleh kaum pro-demokrasi. Tapi itu tidak penting. Yang penting kita dapat menyadarkan rakyat bahwa dua penghambat utama demokratisasi adalah 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI tersebut. Sehingga, akhirnya rakyat sendrilah nantinya yang akan bersama-sama kita mencabut dua pilar kediktatoran Orde Baru tersebut.

Di samping itu, sejak saat ini kita harus menyiapkan tatanan politik yang demokratis. Tatatan politik yang demokratis inilah yang akan mencabut 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Tatanan politik yang kami cita-citakan adalah demokrasi-multipartai kerakyatan, sedangkan pemerintahan yang kami inginkan untuk mengganti Orde Baru adalah Pemerintah Koalisi Demokratik. Demokrasi multipartai-kerakyatan adalah demokrasi yang mengembalikan kebebasan rakyat dalam partisipasi politik, terutama kebebasan dalam berpartai. Siapapun tidak boleh dirampas haknya dalam partisipasi politik, apapun ideologinya, apapun garis politiknya, apapun cita-cita politiknya juga apapun program politiknya. Ini, pada prinsipnya adalah demokrasi liberal yang sepenuh-penuhnya tetapi dengan nuansa kerakyatan yang kental. Sedangkan Pemerintahan Koalisi Demokratik merupakan gabungan dari berbagai kelas sosial, berbagai sektor, berbagai kekuatan politik dan sebagainya, yang masing-masing merupakan representasi rakyat dari tingkat desa sampai nasional. Inilah cikal bakal pemerintahan yang demokratik.

Kami juga memandang bahwa Diktator Jenderal Purnawirawan Suharto sudah harus diganti. Beliau sudah terlalu lama berkuasa di Indonesia dan sudah terlalu banyak merampas hak-hak rakyat. Selama lebih dari 31 tahun kekuasaannya, terjadi kemunduran-kemunduran yang fatal, terutama dalam bidang demokrasi. Komitmen Jenderal Suharto terhadap rakyat tidak bisa dibuktikan. Bahkan kita semua tahu, selama kekuasaannya beliau hanya membesarkan dinasti bisnis keluarga dan komplotannya di saat puluhan juta rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kemelaratan

Pemilu 1997 juga telah menutup pintu bagi presiden baru, lebih-lebih presiden dari kalangan kaum pro-demokrasi. Tidak mungkin kita memenangkan presiden dari kalangan pro-demokrasi dengan sistim politik seperti ini. Hanya sistim politik yang demokratislah, sistem yang multipartai, yang memberi peluang bagi kemenangan presiden dari kalangan pro-demokrasi. Maka, sesungguhnya, aksi Boikot Pemilu ini juga merupakan strategi dalam mendukung presiden baru.

Diktator Suharto dan faksi bersenjatanya sudah mengancam akan menggebuk kelompok inkonstitusional dan yang akan mengacaukan Pemilu. Bahkan kini Saudara Dr. Sri Bintang Pamungkas, Julius Usman Sholeh Abdullah (ketiganya dari PUDI), Petrus Bimo Anugerah, Ilham Syah dan Herni Sualang (ketiganya dari PRD) telah ditahan karena berupaya memboikot Pemilu. Sekretaris Subadio Sastrosatomo, Sudara Buyung RD Nasution juga ditahan karena terlibat dalam pembuatan buku "Era Baru, Pemimpin Baru, Badio Menolak Rekayasa Rezim Orde Baru." Catatan ini adalah kelanjutan represi yang sudah dilakukan oleh diktator Soeharto terhadap rakyat maupun kekuatan demokrasi lainnya seperti yang ditunjukkan di Timor Timur, Papua Barat, Aceh, Lampung , Tanjung Priok, Nipah, Haur Koneng, korban 27 Juli (PDI dan PRD), serta pemenjaraan aktifis pro-demokrasi lainnya, seperti dari 3 di Yogya, aktifis 5 Agustus ITB, aktifis PIJAR, AJI, FKMG, dan lain sebagainya.

Kita juga tidak perlu takut dengan ancaman diktator Soeharto dan para pengikutnya. Yang harus kita lihat adalah bahwa kondisi obyektif perpolitikan menuntut perubahan.Maraknya kerusuhan akhir-akhir ini bukan merupakan hal yang spontan, tetapi lebih merupakan hal yang struktural. Kesenjangan sosial yang begitu besar, lembaga aspirasi yang dibuat mandul dan sikap ABRI yang represif terhadap rakyat merupakan akar persoalannya. Jatuhnya citra Orde Baru, ABRI dan keluarga presiden juga harus kita pertimbangkan bersama-sama. Dalam kondisi seperti ini gerakan oposisi akan mudah mendapat dukungan rakyat. Seandainya para penguasa bersikap represif terhadap kita, hal ini justru akan memblejeti diri mereka di hadapan rakyat. Rakyat akan semakin tahu bahwa penguasa Orde Baru adalah penguasa yang kejam, diktator dan anti-demokrasi.

Dengan ini, secara resmi Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)-- pemegang mandat pelaksana sehari-hari dari pimpinan partai kami Budiman Sudjatmiko dan pengurus lainnya yang saat ini sedang diadili oleh rejim diktator Orde Baru -- mengajak kawan-kawan senasib seperjuangan untuk melakukan aksi bersama, yaitu aksi Memboikot Pemilu 1997. Hanya dengan menggerakkan massa untuk aksi secara terorganisirlah kita dapat memberikan pukulan kongkret terhadap kediktatoran yang sudah 31 tahun lebih merampas hak-hak rakyat ini.

Atas nama anggota, kader, dan para pengurus PRD, kami ucapkan terimakasih atas perhatian kawan-kawan senasib dan seperjuangan. Sampai jumpa lagi di medan aksi Boikot Pemilu nanti. Sampai menang.

Satu Perlawanan, Satu Perubahan:
Demokrasi atau Mati !!!

Jakarta, 25 Maret 1997
atas nama
Komite Pimpinan Pusat -
Partai Rakyat Demokratik
( K P P - P R D )

Mirah Mahardhika

Sumber:
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ( P R D )
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF INDONESIA
International Office
E-mail : prdint1@peg.apc.org


Kirimkanlah E-mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia