PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Sekali lagi, Menuju Demokrasi Multi Partai Kerakyatan!

Perjuangan yang sesungguhnya dewasa ini adalah melawan praktek kekuasaan kapitalistik, yang tidak berperikemanusiaan dan kejam...
Perjuangan dewasa ini, dimana kita terlibat,
adalah demi keadilan sosial dan industrialisasi

(Louis D. Brandies)

Kepada Rakyat Indonesia ...

Untuk kesekian kalinya dalam sejarah, penguasa Orde Baru mengadili anak-anak rakyat karena pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Dan untuk pikiran-pikirannya ini, mereka telah didakwa melakukan tindak pidana subversi. Jika saja pengusaha tidak cukup korup, sehingga ada cukup uang untuk membiaya penambahan personil intelejen, dan kepada mereka ditugaskan untuk mengawasi apa yang dipikirkan oleh 200 juta rakyat yang majemuk ini, maka bisa dipastikan : mayoritas rakyat Indonesia akan "terbukti" subversif! Artinya, jika penguasa diktator cukup berdisiplin mengolah dana (dan tidak bocor sebesar 30%), maka seluruh jajaran intelejen akan dengan senang hati merekomendasikan agar seluruh rakyat ini dipenjarakan! Dan Indonesia pun akan menjadi republik yang memenjarakan rakyatnya.

Dan karena kondisi-kondisi di atas tak terpenuhi, oleh perjalanan waktu dan peristiwa, hari ini ada sejumlah pemuda terpilih dari sekian puluh juta orang yang "subversif" (karena pikiran-pikirannya), untuk berbicara tentang yang sesungguhnya mereka pikirkan. Secara terbuka dan bermartabat. Adalah kehormatan yang langka di negeri ini, jika saja seseorang dapat berbicara apa yang menurutnya benar. Ironisnya, untuk memperoleh hal tersebut di negeri ini, seseorang harus terlebih dahulu dirampas kebebasannya sejak tanggal 11 Agusutus 1996 di kantor BIA (Badan Intelejen ABRI) buat satu minggu lamanya! Lebih-lebih ironis, orang-orang ini harus terlebih dahulu memperoleh stigma sebagai penanggung jawab satu peristiwa berdarah. Satu peristiwa yang bahkan tidak tertindas dalam benaknya yang lurus. Selurus kata-kata yang mereka lancarkan sekarang tentang demokrasi -- keadilan dan kebenaran, tentang kebebasan, kreatifitas dan kemandirian, tentang integritas, kualitas dan kejujuran keluhuran budi, cinta kasih dan solidaritas, martabat manusia dan hak-haknya. Yang kesemuanya, telah disadarinya, akan menabrak ulu hati kebohongan penguasa.

Untuk itu, orang-orang yang sekarang berdiri di ruang ini, telah diinterogasi selama 24 jam pada hari pertama penangkapan. Orang-orang ini diinterogasi selama itu, setelah perburuan dan pengejaran yang hingar-bingar, layaknya kompetisi antar berbagai satuan intelejen ABRI, BAKIN, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.

Begitu hingar-bingarnya pengejaran itu, dan begitu berdarahnya peristiwa yang telah dibebankan pada pundak mereka, membuat banyak orang mengira pasti para buronan "penanggung jawab peristiwa berdarah" tersebut tak lain adalah orang-orang maniak. Orang-orang maniak yang dalam dirinya hanya ada kebencian dan hasrat yang tinggi untuk merusak. Tak perlu disangkal lagi bahwa orang-orang ini -- yaitu kami para kader Partai Rakyat Demokratik -- memang memiliki ketidaksepakatan dengan situasi yang ada. Tetapi ketidaksepakatan mereka ini, bukanlah kebencian yang merusak, yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan. Justru pidato politik kami di ruangan ini merupakan pertanggungjawaban kami atas segala sesuatu yang telah kami lakukan. Namun, jangan sekali-kali berharap kami akan mempertanggungjawabkan apa yang tidak kami lakukan!

Meski demikian, kami tak hendak membantah bahwa segala sikap dan pikiran serta tindakan Partai Rakyat Demokratik -- seperti yang terpancang jelas dalam Manifesto Politik PRD -- memang mempunyai rencana-rencana yang secara sistematis dan garis adalah untuk memecahkan kebekuan dan kebuntuan gerakan oposisi demokratik ekstra-parlementer. Akan tetapi, dalam kesempatan ini pula, kami hendak menegaskan apa yang telah menjadi sikap dan pikiran serta tindakan politik PRD. Artinya sebagai satu pertanggungjawaban yang bukan kami tujukan kepada pengadilan ini, tetapi terhadap rakyat. Terlebih-lebih lagi, dengan pertanggungjawaban kami kepada rakyat, kami sebenarnya hendak menunjukkan kepada seluruh garda aparatus Orde Baru bahwa apa yang sesungguhnya sekarang ini ditimpakan kepada kami, justru lebih tepat di timpakan kepada rezim diktator Soeharto.

Baiklah. Agar duduk perkaranya menjadi jelas, kami berkehendak baik untuk memberikan jalan terangnya. Namun, dalam hal ini bukan berarti kami berkehendak ataupun sekedar menggoreskan kata-kata indah yang sensasional dari darah dan keringat kami.

Kepada kami, kader Partai Rakyat Demokratik, telah dihembus-hembuskan fitnah sebagai penanggung jawab kejadian berdarah 27 Juli 1996. Mengapa kami menyebutnya sebagai fitnah? Ini bukanlah apologi. Karena kenyataan yang kami hadapi, sejak kami ditangkap pada tanggal 11 Agustus 1996, jaksa yang memeriksa kami tidak pernah sama sekali memberitahukan perbuatan yang disangkakan kepada kami. Satu hak yang harus kami peroleh sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 huruf (a) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan penjelasannya.

Dari hari ke hari, kejadian tersebut telah menggoda pikiran kami. Pikiran kami bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya ada di benak jaksa ketika mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan kami. Sampai akhirnya kami sadar, bahwa yang kami hadapi bukanlah lagi sebuah proses hukum yang seharusnya. Sampai kemudian kasus ini pun dibawa ke ruangan ini, kami tetap tidak mengubah pandangan kami. Dan kami yakin, kami tidak pernah berharap ada satu pengadilan atas diri kami yang menyediakan syarat-syarat sebuah pengadilan yang konvensional. Apa lagi jika pengadilan ini dilakukan oleh sebuah rezim, seperti Rezim Orde Baru. Karenanya, kami tidak pernah bermimpi akan ada sebuah pengadilan yang benar-benar menegakkan "rule of law."

Kepada Rakyat Indonesia yang kami cinta,
Kepada kami, para kader Partai Rakyat Demokratik, telah dituduhkan kegiatan subversi. Dari sini saja kami mengetahui -- dan Rakyatpun mengetahuinya -- bahwa kasus ini dan konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya pastilah bermuatan politik. Celakanya, pengertian politik ini memiliki makna tersendiri, ketika ia digelar rezim yang bersikukuh mencampuradukkan kekuasaan politik dan ekonomi yang berkonsentrasi, dengan hukum yang sudah tidak berdaya lagi di hadapannya.

Dengan realita seperti ini, kami tidak hendak larut diperdaya dengan ikut mempercayakan penyelesaian kasus kami di ruangan ini. Pergulatan sesungguhnya dari kasus kami ini terletak di luar ruangan ini. Tidak berlebihan kiranya, jika kami nyatakan bahwa ini bukanlah proses hukum melainkan proses politik. Demikianlah awalnya, demikian perjalanannya dan akan demikian pula akhirnya.

Dan proses politik ini -- sekali lagi dalam pengertian rezim Orde Baru dan praktek politiknya -- tidaklah ada sangkut pautnya dengan kekuasaan yang membagi dirinya secara adil, dalam makna trias politika yang demokratis. Tetapi ia bermakna kekuasaan oleh satu orang, sekali lagi : satu orang -- dan bukan suatu kebetulan belaka jika orang ini adalah Jenderal (Purn) Soeharto -- yang ditopang oleh kekuatan politik bersenjata (ABRI), sebagai mesin penjaganya dan 5 paket Undang-Undang Politik tahun 1985 sebagai aturan mainnya. Sungguh, di mata kami, pengertian Orde Baru secara politik adalah susunan kekuasaan yang demikian. Yaitu, perpaduan tritunggal yang berkuasa dengan meredam aspirasi dan potensi Rakyat. Ketimbang rumusan yang selama ini di-amini oleh banyak orang sebagai "tatanan yang hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen."

Kepada Rakyat Indonesia yang kami cintai,
Dan para partisan demokrasi yang lahir dari rahimnya,
Indonesia adalah negeri yang selama ini telah memberi kami hidup dari tanah, udara dan airnya. Tak bisa lain, kami sangat mencintainya dan merasa memilikinya bersama-sama kurang lebih 200 juta Rakyatnya. Bersama-sama mereka, kami tiada pernah bosan-bosannya menyahut panggilan Ibu Pertiwi, Indonesia. Agar dengan demikian kami bisa melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Satu panggilan yang berpuluh bahkan seratus tahun yang lalu telah disambut oleh Rakyat dengan darah, keringat dan air mata mereka. Tak lain agar ia bisa dibebaskan dan merdeka. Tak lain agar Indonesia kelak mereka miliki dan Rakyat berdaulat atasnya. Keyakinan inilah, yakni keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi milik Rakyat, yang telah membawa Indonesia yang merdeka ini mengambil bentuk pemerintahan republik. Satu istilah yang berasal dari kata RES PUBLICA atau UNTUK RAKYAT!!! Untuk kaum buruhnya, untuk kaum taninya, untuk wartawannya, untuk senimannya, untuk pengusaha kecilnya, untuk pengusaha menengahnya, dan sekali-sekali bukan untuk para Jenderal, konglomerat, atau hanya untuk satu keluarga saja!!!

Untuk Rakyatlah setiap kekuasaan harus diabdikan, dan dari Rakyatlah kekuasaan itu berasal. Untuk itulah kita memilih demokrasi. Untuk itulah kita berparlemen, dan untuk itulah partai-partai politik didirikan. Oleh karena itu, tidak lama setelah Indonesia merdeka, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat X tanggal 3 Nopember 1945. Maklumat tersebut memberikan keleluasaan Rakyat Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik. Dengan satu kesadaran : hanya melalui partai politiklah, setiap proses politik yang melahirkan kekuasaan itu bisa dijamin berasal dari Rakyat. Dan seseorang tidak harus dituduh melakukan kegiatan subversi atau anti Pancasila hanya karena memahami kebenaran yang sungguh sederhana ini. Begitu sederhanya kebenarannya ini, sehingga daya pikatnya menggelegakkan darah kami para pemuda, pada tatapan pertama. Justru kita layak curiga terhadap orang-orang yang selalu menutupi kebenaran sejarah ini. Terlebih-lebih Rakyat harus mencurigainya ketika satu kekuatan yang berkuasa membungkamnya. Apalagi jika kekuasaan itu dipertahankan dengan menginjak-injak dan menghina kedaulatan Rakyat dengan cara yang telanjang sekali!!! Telanjang di mata Rakyatnya, dan telanjang di mata dunia. Dan ketika kedaulatan Rakyat telah diperlakukan sewenang-wenang, apalagi yang tersisa dari penguasa?

Kecuali senjata, organisasi kekuasaan dan konspirasi-konspirasi bisnisnya. Yang angkuh berdiri di hadapan mereka yang terluka, hilang dan mati pada tanggal 27 Juli 1996. Yang jejaknya bisa kita lacak jauh ke belakang, dalam sistem kekuasaan yang keras kepala di hadapan gelombang perubahan. Dan siapapun yang terluka, hilang dan mati pada pagi itu, mereka telah menjadi terang api yang tak kunjung padam, di tengah-tengah Rakyat yang tak pernah surut berlawan.

Kepada Kaum Buruh, Petani, Pemuda, Mahasiswa,
Dan seluruh Rakyat Indonesia yang kami cintai,
Apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 27 Juli 1996? Dan bagaimana ia harus diletakkan di atas panggung politik Indonesia? Seperti kita ketahui bersama, kejadian di pagi buta tersebut, adalah konsekuensi dari rangkaian kejadian sebelumnya. Secara khusus ia dipicu oleh adanya proses pemecahbelahan terhadap tubuh PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dan yang lebih khusus lagi, peristiwa berdarah tersebut dipicu oleh serangan pagi berdarah terhadap Kantor DPP PDI oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai "massa" Pendukung Kongres.

Penyerbuan tersebut telah menjadi tembakan salvo bagi suatu pergolakan di dalam kota Jakarta, dan yang disusul dengan seruan-seruan dari para petinggi militer bagi suatu pembersihan terhadap gerakan demokrasi. Pagi hari itu, kami para kader Partai Rakyat Demokratik, menerima pemberitahuan melalui telepon tentang penyerbuan Kantor DPP PDI. Kami memperoleh telepon tersebut dari kawan kami Garda Sembiring, salah seorang pemuda yang berdedikasi, yang juga telah diseret penguasa ke salah satu ruangan ini. Dia adalah Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Cabang Jabotabek. Penyampaian informasi tersebut dilakukannya setelah dia bertemu dengan salah satu anggota Satgas PDI yang telah berhasil lolos dari ladang pembantaian di Kantor DPP PDI tersebut, di Sekretariat KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu).

Harap diketahui, bahwa kejadian tersebut tidak kami duga sebelumnya. Pada saat itu, kami para kader Partai Rakyat Demokratik, berpikir bahwa terlalu mahal biaya politik bagi pemerintah/ABRI jika mereka nekad mendorong tindak kekerasan dalam pengambilalihan Kantor DPP PDI. Nyatanya, apa yang luput dari perkiraan kami adalah bahwa pemerintah/ABRI telah "siap" dengan segala skenario politiknya. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan akhirnya kamipun menyadari, bahwa penguasa bukan sekedar siap dengan konsekuensinya, melainkan lebih dari itu, mereka juga telah siap dengan korban `kambing hitam'. Mereka telah menyiapkan pihak yang akan dijadikan tumpuan seluruh kesalahan dan bertanggungjawab atas segala akibat politik dari penyerbuan berdarah ini. Untuk seterusnya, perintah tembak di tempat dan histeria kampanye anti-komunis, guna menggulingkan lawan-lawan politiknya.

Hal ini mengingatkan kami pada skenario "pembakaran Reichstag" di Jerman menjelang naiknya Hitler ke panggung kekuasaan. Keberadaan kami di sini, sama seperti orang Belanda yang gila, yang dituduh oleh Hitler sebagai komunis dan penanggungjawab pembakaran yang sebenarnya diperintahkan oleh Hitler sendiri. Sehingga Hitler kemudian punya legitimasi untuk memberangus lawan-lawan politiknya!!! Dan ini semua juga memberikan pembenaran bagi Hitler untuk menggunakan senjata dan organisasinya, menggertak siapa saja yang menghalangi naiknya dia ke atas tampuk kekuasaan.

Dan seperti telah kita saksikan bersama, peristiwa 27 Juli 1996 pada pagi hari tersebut telah berhasil memprovokasi kemarahan rakyat pada mulai siang hingga malam hari. Kemarahan dari mereka yang selama ini telah dihimpit oleh persoalan-persoalan ketidakadilan. Ketidakadilan yang menyumbat nafas dan memeras keringat hidup rakyat Indonesia.

Persoalannya adalah : Mengapa Rakyat sedemikian marah dan kemarahannya membakar Jakarta? Jika satu peristiwa terjadi, siapakah yang dirugikannya? Dan apakah hanya ada pelaku tunggal yang memperoleh keuntungan dan faktor tunggal yang menjadi pemicunya? Justru soal-soal inilah, seluruh permufakatan politik yang keji, yang harus dijelaskan kepada Rakyat. Namun sayang sekali, mulai dari persidangan 124 kader PDI Pro-Megawati hingga persidangan kami pun, persoalan ini tidak menjadi jelas. Justru sebaliknya, satu kebohongan besar dijelaskan oleh kebohongan lain. Hingga ia menjadi gumpalan hitam yang diterorkan ke atas wajah hukum dan kehidupan politik kita. Semoga Tuhan membakar tangan para pembunuh dan lidah para pembual!!!

Kepada Rakyat Indonesia yang kami cintai,
Yang kehormatan dan kedaulatannya terenggut dalam selama 30 tahun lebih,
Ada satu kata-kata mutiara yang kami sukai dari seorang sastrawan Jerman, Bertholt Brecht. Dia berkata, "Dalam kegelapan masih adakah orang yang akan bernyanyi? Ya, masih ada. Mereka bernyanyi tentang kegelapan!" Ya, tetapi, bagaimana jika yang paling dikorbankan dalam kegelapan politik -- yaitu Rakyat -- pada saat bersamaan dibuat bisu, sehingga tak bisa berkata apa-apa tentang kegelapannya? Bisa kita bayangkan, apa jadinya jika sejumlah fakta yang sangat penting, yang melatarbelakangi satu peristiwa dibiarkan terpendam. Sementara di lain pihak, penguasa dengan leluasa melancarkan propaganda sepihak atas peristiwa yang terjadi. Inilah kenyataan yang terjadi sehubungan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Rezim ini dengan kekuasaannya menekan/meredam pemberitaan-pemberitaan yang berimbang. Sementara pada saat bersamaan mereka melancarkan tuduhan-tuduhan kepada organisasi kami sebagai pihak penanggungjawab atas peristiwa tersebut. Semuanya dirancang nyaris tanpa cacat. Dan kami pun dicitrakan sebagai `monster' yang berbahaya dengan sukses.

Informasi direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah peristiwa 27 Juli 1996 adalah akibat dari satu persekongkolan makar, di mana PRD yang kami hidupi, menjadi aktor sekaligus faktor utamanya. Telah disebarkan opini di kalangan Rakyat bahwa kejadian tersebut merupakan hasil pemanasan situasi dalam bentuk "Mimbar Bebas' yang didalangi oleh PRD dengan memanfaatkan konflik di dalam PDI. Padahal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terhormat tidak menyebutkan satu baris sekalipun tentang keterlibatan kami. Tidak secuilpun! Justru pihak pemerintah dan aparat militerlah -- yaitu mereka yang paling getol memutarbalikkan fakta dan merekayasa tuduhan terhadap PRD -- yang secara jelas-jelas disebut melatarbelakangi terjadinya kerusuhan berdarah tersebut. Hal ini bukan saja ditunjukkan dengan pernyataan Komnas HAM bahwa pada tanggal 27 Juli 1996 telah terjadi "tindakan yang disertai kekerasan oleh DPP PDI Kongres Medan dan kelompok pendukungnya, yang dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan." Bahkan disebutkan pula bahwa "hal ini merupakan lanjutan dari urutan kejadian-kejadian sebelumnya yang bertalian erat dengan penciptaan konflik terbuka dalam tubuh PDI di dalam mana pemerintah/aparatur negara telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak serta di luar fungsinya sebagai pembina politik dan aparat keamanan."

Jaksa Penuntut Umum, simaklah kata-kata tadi dan kunyahlah kebenarannya yang pahit untuk diri anda sendiri!!! Ini adalah satu pernyataan cerdas. Ia dilahirkan langsung dari sisa kebenaran di tengah tumpukan kepalsuan yang ditimbun setelah tanggal 27 Juli! Satu pernyataan yang bukan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan secara pragmatis, dengan mencari-cari kambing hitam. Setiap pecinta keadilan pasti akan tergerak untuk mencari akar persoalan sebenarnya. Karena hanya dengan demikian kita bisa menarik banyak pelajaran. Setidaknya ada 6 hal yang harus kita pelajari, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pernyataan Komnas HAM, yaitu :

= Pelanggaran azas kebebasan berkumpul dan berserikat (freedom of assembly and association)
= Pelanggaran azas kebebasan dari rasa takut (freedom from fear)
= Pelanggaran azas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi (freedom from cruel and inhuman treatment)
= Pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia (right to life)
= Pelanggaran azas perlindungan atas keamanan pribadi (right to security of person)
= Pelanggaran azas perlindungan atas harta benda (right to property).

Kemauan kita untuk menarik pelajaran ini akan bisa mencegah jatuhnya korban-korban yang lain. Dan keberhasilan kita untuk melacak akar persoalannya, akan bisa mencegah peristiwa serupa terulang lagi. "NUNCA MAS!" atau "Jangan terulang lagi!" demikian kata rakyat Argentina dalam dokumennya untuk mengenang pelanggaran-pelanggaran hak asasi selama rezim militer berkuasa. Demikian juga, kami nyatakan di sini : "Jangan terulang lagi," agar kedaulatan rakyat bisa kita selamatkan dari tirani. Oleh karena itu, perlu di sini ditegaskan bahwa kasus kami ini dipicu oleh peristwa 27 Juli yang berkait erat dengan kasus PDI. Ada baiknya, kita soroti duduk perkaranya.

Kepada Rakyat Indonesia yang kami cintai,
Yang kehormatan dan kedaulatannya terenggut selama 30 tahun lebih,
Tak bisa dipungkiri, peristiwa 27 Juli dan latar belakang yang menjadi pemicunya adalah satu rangkaian peristiwa politik. Yakni peristiwa tarik-menarik yang penuh ketegangan. Yang pertaruhannya adalah kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik kita. Dan peristiwa tersebut menyangkut salah satu inti dalam kehidupan politik, yakni partai politik. Dalam hal ini ia menyangkut Partai Demokrasi Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah : Apa saja yang dipertaruhkan dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat? Bagaimana ia harus dilakukan untuk menegakkan arah perjalanan republik?

Daniel Lev, seorang pengamat politik, menyatakan setidaknya ada 6 hal yang harus diperhatikan untuk membangun republik ini. Yaitu :
= Bahwa demokrasi harus menjadi standar dari sistem politiknya,
= Harus disadari bahwa republik itu merupakan suatu lembaga yang terdiri dari lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga negara yang dimaksudkan antara lain : birokrasi, militer dan badan-badan legislatif (parlemen/DPR) serta pengadilan. Sedangkan lembaga-lembaga masyarakat antara lain: Partai Politik, LSM, Pesantren dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut sangat penting, karena dengan merekalah rakyat selalu berurusan dalam kehidupan sehari-hari,
= Perlu ada mekanisme yang demokratis dalam mengatus segara urusan di dalam lembaga-lembaga masyarakat, seperti partai maupun LSM. Karena melalui lembaga-lembaga masyarakat tersebutlah, rakyat akan mengontrol lembaga-lembaga negara,
= Haruslah disadari bahwa dalam setiap lembaga, baik itu lembaga negera maupun maupun masyarakat, selalu ada elite. Elite inilah yang cenderung mempertahankan kemapanan atau bahkan selalu memperkuat posisinya sendiri,
= Oleh karena itu, dalam suatu republik, elite ini harus bisa dikontrol oleh lembaga-lembaga yang demokratis,
= Dalam membangun perekonomiannya, harus ada kontrol terhadap MODAL oleh rakyat melalui lembaga-lembaga masyarakat.
(Wawancara dengan Daniel Lev, Membangun Republik, 2 Agustus 1995)

Lalu, apakah syarat-syarat di atas bisa kita temukan dalam sistem politik dan ekonomi kita? Kami kuatir jawabannya adalah : TIDAK! Justru peristiwa-peristiwa terakhir ini menunjukkan sebaliknya. Rekayasa kongres di Medan justru telah menunjukkan dengan gamblang betapa mekanisme demokrasi internal lembaga masyarakat (dalam hal ini partai politik) bukannya mengontrol lembaga negara. Sebaliknya, lembaga negaralah (dalam hal ini biroraksi dan militer) telah melakukan campur tangan sedemikian rupa. Mengkoyak-koyak mekanisme demokratis dalam tubuh partai politik!

Partai, di mana rakyat mengekspresikan aspirasi politiknya, tidak lagi mengontrol pemerintah dan militer. Justru, ketergantungan partai terhadap pemerintahlah yang terjadi. Hal ini telah memerosotkan partai politik dari fungsinya yang wajar sebagai organisasi rakyat. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada, yang disahkan melalui UU No. 3 tahun 1985, partai politik telah merosot menjadi sekedar "electoral machine" (mesin pemungut suara rakyat) yang palsu. Persis seperti pemungut cukai yang korup, yang melekat pada sistem dan praktek kekuasaan yang korup pula! Satu sistem dan praktek yang selama 30 tahun ini ditandai dengan dominasi penguasa dan peran sosial politik ABRI di satu pihak, serta dilumpuhkannya partisipasi politik rakyat di pihak lain.

Dan PDI -- sebagai hasil fusi lima partai politik pada tahun 1973 -- adalah anak kandung dari sistem dan praktek politik tadi. Yaitu sistem yang kekuatannya justru terletak pada kemampuannya melumpuhkan partai politik. Sementara itu, kekuatan prakteknya terletak pada kemampuan para pejabat sipil maupun militer untuk menggertak lawan-lawan politiknya. Termasuk dengan cara masuk dalam urusan internal partai politik. Sistem dan praktek politik inilah yang mampu memangkas basis massa partai di tingkat bawah, yakni dengan "depolitisasi massa," dan yang mengesankan peran ganjil "pembina politik" di tingkat atas oleh para penguasa.

Di pihak lain, sistem ini begitu mengobral berbagai predikat dan peran politik bagi satu organisasi militer, seperti "Dwi Fungsi ABRI," "Peran sospol ABRI," "Fraksi ABRI di DPR," "Keluarga besar ABRI di Golkar" dan peran gagah-gagahan lainnya. Secara sadar, kekuatan sistem ini terletak pada peran, predikat dan fungsi yang secara nyata-nyata tidak ada dalam UUD 1945!!! Secara sadar pula, kekuatan dari praktek politiknya terletak pada kemampuan membungkam secara efektif gugatan-gugatan terhadap hal ini. Terkecuali jika kita menggugatnya dengan terlebih dahulu meneken BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk didakwa dengan pasal-pasal subversi dengan ancaman hukuman mati, seperti yang kami hadapi sekarang ini. Sekali lagi, pembungkaman secara sadar sungguh-sungguh efektif bagi penguasa yang tidak punya keabsahan moral, keabsahan konstitusi dan keabsahan sejarah!! Dengan segala konsekuensinya kita rasakan bersama hingga hari ini.

Kasus rekayasa kongres PDI, peristiwa 27 Juli 1996, penangkapan pimpinan dan anggota PRD serta aktivitas-aktivitas pro-demokrasi lainnya dan pengumuman "daftar LSM bermasalah" adalah bukti kepresidenan yang kuat, birokrasi dan militer di mana-mana, yang selama 30 tahun menolak berbagi tempat dengan lembaga-lembaga masyarakat, seperti partai, organisasi masyarakat, serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya. Dan, pada tanggal 27 Juli, penolakan tersebut ditunjukkan dengan cara-cara kekerasan yang memakan korban jiwa!!!

Lalu, kami hendak pula menjelaskan kepada rakyat :

Begitu peristiwa 27 Juli 1996 berakhir, bukan hanya rakyat Jakarta saja yang mengalami masa-masa hidup yang sangat mencekam. Kami, para anak muda yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik pun mengalami masa-masa hidup yang sulit dan mencekam, karena harus menghadapi kepungan tuduhan penjelmaan PKI dari diktator Jenderal Soeharto dan ancaman moncong-moncong senjatanya. Seluruh perangkat dari presiden hingga pengurus RT, dan dari Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung sampai anggota Babinsa di desa-desa dikerahkan untuk menutupi segala kebobrokan dan menjauhkan PRD dari rakyat, dengan tujuan agar PRD tidak dijadikan alat perjuangan politik oleh rakyat. Bahkan media massa pun dikonsolidasi secara paksa untuk memberitakan dalih-dalih palsu itu -- yang digunakan untuk menyerang kami.

PRD adalah suatu partai politik yang lahir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mengalami kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kini sedang menghadapi diktator Jenderal (Purn) Soeharto yang anti demokrasi dan anti rakyat. Seperti kita tahu kondisi perpolitikan di Indonesia di bawah kekuasaan diktator Jenderal (Purn) Soeharto sangat jauh dari impian rakyat, dan partai-partai yang selama ini ada belum mampu tampil mandiri dan berakar di kalangan masyarakat. Di sinilah PRD lahir!

Di lain pihak kita melihat sendiri kebodohan kediktatoran Soeharto yang menuduh PRD adalah jelmaan PKI dengan alasan bahwa PRD secara struktur mirip dengan PKI yang mempunyai ormas underbouw. Betapa tidak? Bukankah struktur PRD yang mempunyai serikat buruh (PPBI); serikat tani (STN); serikat mahasiswa (SMID) dan organisasi kebudayaan (JAKKER), adalah hal yang biasa digunakan dalam partai politik manapun. Dulu pun, seperti PSI, NU, PNI, MURBA mempunyai struktur organisasi massa seperti itu. Bukankah GOLKAR pun mempunyai organisasi massa juga? Bisa kami jelaskan bahwa dalam praktek politik, partai politik mempunyai organisasi massa sektoral yang berafiliasi kepadanya untuk melakukan pemberdayaan politik. Dan itu adalah hal yang biasa. Justru jika partai politik melakukan pemberdayaan politik ke massa rakyat tanpa didukung oleh organisasi massa sektoral, maka ia akan jauh dari persoalan dan aspirasi berbagai sektor masyarakat. Sebaliknya, jika partai politik mempunyai organisasi massa sektoral, maka ia menjadi tahu dan paham apa persisnya kebutuhan rakyat.

Meski demikian halnya, kami terpaksa untuk mengatakan dengan tegas bahwa PRD berbeda dengan GOLKAR, walaupun sama-sama mempunyai organisasi massa yang berafiliasi dengannya. GOLKAR membentuk organisasi massa dari atas justru untuk memperkuat pengabdiannya kepada kekuasaan. Karena itu jangan heran bila isinya dipenuhi oleh birokrat atau tentara, yang lebih peka pada kebutuhan politik kekuasaan ketimbang kebutuhan sektor organisasi massa yang didudukinya. Mereka tidak peduli dengan upah buruh murah yang dijajakan kepada modal, baik dalam negeri maupun asing, petani yang digusur oleh 200 konglomerat, atau dikorbankan atas nama pembangunan kekuasaan diktator Jenderal (Purn) Soeharto. Sedangkan PRD justru menampung aspirasi rakyat yang tertindas dan siap dengan rakyat membebaskan diri dari penindasan diktator Jenderal (Purn) Soeharto. Dan PRD didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan rezim ini, tetapi dari segi politik menginginkan Indonesia yang demokratis, dan dari segi ekonomi menginginkan Indonesia yang lebih adil dengan cara menolak monopoli oleh pihak swasta serta mendukung terwujudnya sistem koperasi. Di atas semua itu, yang harus diperhatikan, bahwa jika ada partai politik mempunyai struktur seperti halnya PRD, yang memiliki ormas sektoral maka itu tidak berarti harus disebut PKI.

Kepada kaum Buruh, Petani, Pemuda, Mahasiswa
Dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai.

Sekarang ini kami disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hadapan umum, kami didera oleh dakwaan Jaksa wakil dari penguasa yang sama. Penguasa ini juga yang telah menolak 124 pendukung Megawati Soekarnoputri ketika duduk di ruangan ini beberapa bulan lalu. Memang kami tak mengenal mereka secara pribadi, tapi, yakinlah bahwa kami mengenal dan memahami mimpi-mimpi mereka. Kami mengenal baik kehormatan dan martabat yang mereka peroleh, ketika dipukul, dilukai, diusir, ditangkap dan menyaksikan kawan-kawan mereka mati kemudian didudukkan di kursi terdakwa dan dihadapkan dengan saksi-saksi pembual yang dihadirkan oleh para jaksa.

Dan sekarang pula, pada kursi-kursi ini telah didudukkan kader-kader PRD, Budiman Sudjatmiko, Yakobus Eko Kurniawan, Iganatius Damianus Pranowo, Garda Sembiring dan Suroso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penguasa telah menyeret Petrus Hari Hariyanto, Wilson, I Gusti Agung Anom Astika, Ken Budha Kusumandaru, Ignatius Putut Ariantoko dan Victor da Costa.

Tindakan politik kediktatoran Jenderal (Purn) Soeharto yang sedemikian rupa ini, tak lain adalah untuk menutupi kesalahannya sekaligus membuat legitimasi baginya untuk membuang tanggung jawab perbuatannya terhadap PDI.

Rakyat Indonesia yang kami cintai,

Tapi apakah perjuangan demokrasi akan surut karenanya? Sebagaimana kasus rekayasa tersebut merupakan bagian dari alotnya penguasa dalam mempertahankan kemampuannya, maka perjuangan Megawati dalam menegakkan kemandirian partai pun tidak terpisah dari arus perubahan. Kenyataan ini tidak perlu ditutup-tutupi kejelasannya. Kita tahu betul apa arti `kemandirian partai" di mata rezim ini.

Apa yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak bisa diterima dan yang dianggap potensi ancaman adalah ketika PDI akan menjadi partai alternatif. Yakni, ketika partai politik kembali menemukan kambali basis massanya. Upaya-upaya penjegalan terus dilakukan. Sedapat mungkin PDI dicegah agar tidak bisa melakukan konsolidasi.

Lagi-lagi, upaya penjegalan itu ditandai dengan turut campurnya birokrasi dalam persoalan mekanisme internal organisasi. Di samping itu, kepentingan elemen-elemen ini ada karena memang mereka ditanam oleh penguasa sebagai agen-agennya. Elemen-elemen ini sebagian besar terdiri dari birokrat partai yang mapan. Mereka ini disemaikan dan dilahirkan sejak Orde Baru dengan OPSUS (Operasi Khusus)-nya Ali Moertopo melakukan pembersihan partai-partai politik. Mereka tetap menginginkan partai-partai politik, dalam hal ini PDI, sebagai sub-sistem dari sistem kekuasaan yang ada. Manusia-manusia jenis ini, yang lama bercokol dalam partai, tidak bisa menerima gaya kepemimpinan politik yang baru. Karena mereka menyadari betul bahwa kemandirian partai politik akan cenderung menghadapkan partai dengan kepentingan penguasa. Padahal selama ini birokrat-birokrat tua dalam partai banyak menggantungkan legitimasinya pada ketiak penguasa. Mereka adalah untaian bom waktu yang dikalungkan di lehermu, yang siap meledak kapan saja jika kerongkonganmu berteriak "terlalu keras" menuntut perubahan !!!

Pengertian "pembina politik" oleh pemerintah, pada tingkatan praktis sungguh-sungguh ganjil dalam hubungan birokrasi (sebagai lembaga negara) dengan partai (sebagai lembaga masyarakat). Restu dan "pembinaan politik" oleh penguasa dalam menentukan kebijakan partai, pada prakteknya, dianggap sama atau bahkan lebih diperhitungkan dibandingkan kedaulatan anggota. Pengalaman-pengalaman kongres PDI, muktamar PPP atau Musyawarah Nasional Golkar sekalipun, merupakan arena di mana penguasa banyak menentukan. Hal tersebut sangat kentara pada setiap momentum konferensi partai pada tingkat daerah maupun cabang. Tradisi ini telah melekat sejak rezim Orde Baru menggariskan kebijakannya dalam berurusan dengan partai-partai politik maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Konggres IV PDI di Medan pada 21-25 Juli 1993 yang dikacaubalaukan aparat adalah satu contoh. Ia menjadi contoh bagaimana Soeryadi, yang pada waktu itu "masih" tidak disukai pemerintah, dijegal agar tidak terpilih sebagai ketua umum partai. Berbagai pernyataan para pejabat sipil dan militer, dan tindak aparat keamanan membiarkan kacaunya kongres adalah bukti nyata. Pada waktu itu, skenario menyingkirkan Soeryadi berjalan mulus.

Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya, pada Desember 1993, merupakan contoh lain. Kekuatan "arus bawah" yang direpresentasikan oleh utusan-utusan daerah dan cabang mampu menolak dan melawan intervensi ini. Sebagian besar dari mereka mencalonkan dan memilih Megawati, walaupun dengan susah payah. Karena sejak awal, upaya campur tangan pemerintah sudah dilakukan dengan cara mengintimidasi para utusan ke kongres agar tidak sampai. Saat kongres pun panitia lebih banyak menggantungkan keputusan kepada penguasa, bukan berdasarkan pendapat sebagian besar peserta kongres. Tanpa tahu malu, panitia kongres menunda-nunda jalannya sidang menunggu kata putus dari para birokrat Departemen Dalam Dalam Negeri. Birokrat-birokrat pemerintah, yang menamakan dirinya "pembina politik," turut hadir secara mencolok pula di Surabaya. Walaupun dengan cara berliku-liku, akhirnya Megawati berhasil terpilih berdasarkan suara sebagian besar peserta kongres pada Munas PDI pada 22 Desember 1993 di Jakarta. Cara terpilihnya Megawati ini merupakan terobosan keluar dari tradisi yang selama ini ada. Begitu juga dengan gaya kepemimpinan yang dijalankannya. Ini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
= Kemunculan Megawati sebagai ketua partai melalui KLB dan Munas, benar-benar menunjukkan daya dobrak politik "arus bawah." Politik inilah yang sanggup menantang skenario rekayasa oleh penguasa, khususnya dalam pemilihan ketua partai yang selama ini telah menjadi jatah ritual penguasa. Dan dalam momentum tersebut, "arus bawah" ini memperoleh kemenangan gemilang.
= Kepemimpinan Megawati mengubah PDI dari sekedar "electoral machine" menjadi partai politik yang tanggap terhadap persoalan-persoalan rakyat. Megawati setidaknya telah menampilkan diri sebagai seorang pimpinan politik yang memiliki visi pembaruan. Dan selama kepemimpinannya, tema "kemandirian partai," "menegakkan kedaulatan rakyat," dan semacamnya selalu muncul dalam pidatonya. Bukan sesuatu yang luar biasa jika tema-tema tersebut dibicarakan dalam seminar- seminar atau ditulis dalam jurnal-jurnal akademis. Tetapi sungguh berbeda maknanya ketika disampaikan berulang-ulang di hadapan massa rakyat.
= Kemunculan gaya kepemimpinan ini berasal dari maraknya isu-isu hak asasi manusia dan demokratisasi. Adalah berbahaya di mata penguasa jika isu-isu yang selama ini disuarakan oleh gerakan prodemokrasi ekstra-parlementer, kemudian dilancarkan juga oleh kekuatan politik yang memiliki fraksi di DPR. Pertemuan dua arus politik inilah yang ditakutkan penguasa Orde Baru, terutama dalam menghadapi Pemilu 1997 dan Sidang Umum (SU) MPR 1998. Kedua arus ini (politik intra dan ekstra parlementer) semakin saling mengkait dengan membawa potensinya masing-masing. Di bawah kepemimpinan Megawati, PDI sedang berproses menyatukan diri dengan gerakan-gerakan sosial. Sungguh keliru kalau rezim Soeharto mencoba mengerti semua ini dengan mantra-mantra `konspirasi' (persekongkolan) atau `penunggangan.' Ia merupakan hasil dari hukum gerak perkembangan masyarakat.

Ketiga hal yang kami sebutkan di atas telah memberi sumbangan bagi kehidupan politik di Indonesia. Ia telah membuka satu tahap di tengah upaya panjang menegakkan kedaulatan rakyat. Ia telah menyumbangkan kosa kata "arus bawah" yang gemilang itu. Dan khususnya, ia telah memberi makna baru dalam kehidupan partai politik. Penguasa harus mengakui bahwa benih tantangan terhadap sistem dan praktek politiknya, juga telah menyebar dalam salah satu bagian sistem yang dibangunnya sendiri. Ini adalah keniscayaan.

Kecenderungan inilah yang dilihat penguasa sebagai potensi ancaman bagi kemapanan dan kekuasaan yang mereka kira takdir tak tergugat. Walau demikian kami ingin menegaskan sekarang juga : Bahwa pada akhirnya sistem politik, ekonomi dan budaya harus tunduk di hadapan hukum besi perubahan! Ketika seruan akan perubahan semakin menghebat, maka yang kita butuhkan adalah sistem baru, yang lebih mengakomodasi munculnya kekuatan-kekuatan baru dan lebih memahami perbedaan-perbedaan. Sebab, jika tidak, jika penguasa ini bersikukuh mengawetkan sistem yang lama, hanya ada ada dua pilihan di tengah arus perubahan : represi di satu pihak dan anarki di pihak lain!

Di persidangan ini pula, kami hendak berkata kepada penguasa untuk tidak mengambil salah satu dari dua pilihan itu, karena keduanya merupakan pilihan yang jelek. Di sini kami ingin berbagi keyakinan dengan seluruh pejuang demokrasi akan kebenaran kata-kata Reinhold Niebuhr : "Kemampuan manusia untuk berpikir dan bertindak adil, membuat demokrasi menjadi mungkin; tapi kecenderungan manusia untuk berpikir bertindak tidak adil, membuat demokrasi menjadi keharusan"

Rakyat Indonesia yang kami cintai,
kepada siapa perjuangan ini kami persembahkan,

Di ruangan ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, kami hendak menghancur-leburkan sebuah kebohongan dan kepalsuan yang dikemas dalam selubung hukum dan undang-undang, yang dilahirkan dari konspirasi jahat pemerintah dan ABRI. Kebohongan dan kepalsuan ini, yang selama ini telah penindas dan mematikan ruang gerak kehidupan politik rakyat, bernama Lima Undang-Undang Politik Tahun 1985. Lima Undang-Undang Politik Tahun 1985 ini telah menjadi benteng pertahanan utama demi melindungi dan melestarikan kekuasaan diktator rezim Orde Baru buat kurang lebih 30 tahun lamanya, kini mulai keropos diterpa gelombang demokrasi. Semua ini sekaligus untuk membuktikan betapa Lima Undang-Undang di Bidang Politik telah mengingkari hakekat kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945. Marilah kita bersama-sama mengurai satu per satu kejahatan dan kebohongan yang terkandung dalam Lima Undang-Undang di Bidang Politik tersebut.

I . Demokrasi Di Tepi Jurang Kehancuran :
Ditindasnya hak rakyat untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul, yang berujung pada matinya partisipasi rakyat secara luas dan mandiri.

Partisipasi politik rakyat tidak akan pernah memiliki makna yang berarti dan akhirnya mati, ketika rakyat hidup di bawah negara yang tidak memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada mereka, yaitu kebebasan mendirikan partai politik sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya.

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 thn 1985 ditentukan bahwa yang dimaksudkan dengan partai politik dan golongan karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan hasil pembangunan dan penyederhaan kehidupan politik di Indonesia yaitu : Dua partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan PPP dan satu golongan karya. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) sudah mencoba menentukan definisi partai politik sebagai "organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI atas dasar persamaan kehendak, mempunyai kedudukan dan fungsi serta hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sesuai dengan undang-undang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota." Melalui undang-undang No. 3 tahun 1985 dengan segala perubahannya dapat diketahui secara pasti bahwa Undang-undang Kepartaian di Indonesia tidak pernah mengatur syarat-syarat ataupun cara-cara pendirian Partai Politik baru, karena menurut undang-undang tersebut yang ada hanyalah PDI, PPP, dan Golkar.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Undang-undang Kepartaian nyata-nyata telah membunuh partisipasi politik rakyat dalam arti pembentukan cabang partai. Marilah kita lihat pembuktiannya. Pasal 10 ayat 1 mengatakan Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di tingkat :
a. Ibu Kota Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat.
b. Ibu Kota Propinsi untuk Daerah Tingkat I
c. Ibu Kota Kabupaten untuk Daerah Tingkat II.

Di tiap ibukota kecamatan dan desa ada/dapat ditetapkan seorang komisaris sebagai pelaksana pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.

Dengan demikian, tak dapat dipungkiri lagi bahwa ketentuan tersebut membenamkan makna dan fungsi Partai Politik ke lubang kehancuran yang paling dalam. Sebagai alat politik Rakyat, Partai Politik harus mampu menjamah, merasakan, menyentuh tangis batin suara hati rakyat, sampai ke pelosok yang terpencil sekalipun. Bagaimana mungkin Partai Politik mampu sungguh-sungguh menterjemahkan keluh kesah, persoalan pokok rakyat ke dalam program partai yang sistematis dan berorientasi kepada rakyat, jika untuk berhubungan dengan anggotanya saja harus berhadapan dengan undang-undang yang melarangnya beroperasi hingga ke pedesaan? Apakah dengan kenyataan seperti ini masih bisa kita tolerir pembelaan atau apologi yang mengatakan bahwa undang-undang kepartaian ini merupakan aspirasi rakyat, hanya karena dalam proses kelahirannya, dia disetujui oleh para "wakil rakyat" di DPR? Ini adalah salah satu kebohongan dan kepalsuan produk hukum yang tak termaafkan, yang sejak kelahirannya "cacat politik."

Pun ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, telah menjadi legitimasi formal buat melaksanakan politik massa mengambang. Politik massa mengambang ini tidak hanya mengisolasi Parpol dari Rakyat yang menjadi daya hidup dan inspirasinya, tapi juga menyudutkan rakyat pada posisi a-politis, asing dan jauh dari aktivitas politik praktis. Padahal, justru karena aktivitas politik itulah rakyat Indonesia mampu merebut kedaulatan dari tangan penjajah. Di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, rakyat hanya diberikan "panggung" untuk berpolitik sekali dalam lima tahun, yaitu saat pemilu.

Politik akal bulus dan licik ini, tiada lain hanya untuk membangun kesadaran yang menyesatkan bahwa di atas segala-galanya, rakyat hanya butuh sandang dan pangan yang cukup. Sementara soal nasib dan masa depannya termasuk hak politiknya disubkontrakkan pada penguasa, yang sepanjang hidupnya sama sekali tak pernah memiliki rasa hormat sedikitpun kepada rakyat yang menjadi sumber kekuasaannya. Mereka, penguasa dengan kepala batunya, menganggap rakyat semata-mata sebagai "anak bawang" yang tak berhak untuk ikut menentukan jalannya "pertandingan." Penguasa dengan tak tahu malu, tak pernah menyadari bahwa rakyat merupakan sumber mata air bagi kekuasaannya yang kini "digenggamnya" erat-erat. Bagai anak kecil yang takut dan cemas kehilangan mainannya. Jika politik massa mengambang ini dibiarkan terus hidup, maka tak ayal lagi yang akan dimangsanya adalah kedaulatan rakyat!!! Rakyat hidup di tengah-tengah keburaman dan kebekuan politik dan roh hidupnya yang paling utama, yaitu kodrat sosial politiknya, akan mati terpencil.

Bukan suatu kebohongan, bahwa kerusuhan-kerusuhan massa yang mewarnai kehidupan politik akhir-akhir ini -- dimulai peristiwa berdarah 27 Juli 1996 hingga peristiwa Pekalongan -- tiada lain karena rakyat sudah tidak memiliki lagi alat atau sarana politik yang tepat untuk mengekspresikan sekaligus menyelesaikan problem-problem pokoknya. Dan jangan terperangah, apabila janin anarkisme ini suatu saat akan berkembang menjadi raksasa kemarahan rakyat yang meluluh-lantakkan mesin kekuasaan yang korup dan tidak demokratis. Cita-cita akan terlaksananya partisipasi politik rakyat yang luas dan mandiri hanya akan menjadi harapan kosong belaka, jika rakyat terus hidup di tengah-tengah gurun depolitisasi, di mana tidak akan pernah ditemukan oase untuk mengobati rasa rindunya akan peran serta dalam proses politik demi menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.

Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Keormasan juga merupakan salah satu produk undang-undang yang berdampak langsung pada matinya kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena undang-undang tersebut telah dengan semena-mena menentukan bahwa organisasi kemasyarakatan masuk ke dalam teritori pembinaan pemerintah. Dan celakanya lagi, pemerintah memiliki wewenang membekukan dan membubarkan kepengurusan ormas, jika ormas tersebut telah "disinyalir" melakukan aktivitas politik yang dilarang dalam undang-undang keormasan. Dan betapa memuakkan bahwa tindakan pembubaran ini dilakukan tanpa prosedur pengawasan melalui jalur hukum. (Lihat pasal 12-13 UU No 8 tahun 1985).

Apabila kita bongkar lebih dalam lagi undang-undang keormasan ini, maka kita akan segera menemukan satu lagi "pengingkaran" lain terhadap makna organisasi dalam kehidupan demokrasi. Ada satu ketentuan yang melarang ormas untuk berafiliasi ke sebuah partai politik (Lihat Pasal 8). Di sini harus kami tegaskan bahwa kehidupan ormas sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari partai politik. Karena bagaimanapun juga, sekecil apapun ormas tersebut, dia memiliki makna tersendiri dalam kehidupan politik dan demokrasi.

Sekali lagi harus kami tegaskan, bahwa tugas pokok dari sebuah partai politik tidak lain sebagai alat/sarana untuk memperjuangkan dan membela kepentingan massa pendukungnya dan untuk memaksimalkan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu partai poltik mau tidak mau membutuhkan ormas sebagai adik seperjuangannya melebarkan sayap organisasi, demi menangkap aspirasi dan kepentingan di tiap-tiap sektor. Apabila kita secara sadar memahami dan memaklumi pengertian ini, maka tidak bisa dibantah lagi bahwa partai politik hanya bisa -- sekali lagi kami tegaskan, hanya bisa melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal -- jika memiliki "adik seperjuangan," yaitu ormas yang bisa diandalkan. Di bawah kekuasaan sebuah negara yang demokratis, partai politik memiliki keleluasaan untuk senantiasa menawarkan program melalui ormas pendukungnya.

Namun, tidak berlebihan setelah menilik materi dan substansi undang-undang keormasan tersebut, jika kita sampai pada kesimpulan bahwa untuk kesekian kalinya partisipasi politik rakyat melalui aktivitas organisasi, telah dibuntungi. Di bawah undang-undang keormasan yang sangat tidak demokratis ini, ormas dipaksa berada di bawah ketiak penguasa. Akibatnya kebebasan untuk hidup, sebagaimana mestinya sebuah organisasi yang didirikan untuk membela kepentingan anggotannya, ikut dirampas.

Satu bukti lain dominasi negara/penguasa dalam konsep undang-undang ini bisa kita lihat pada penjelasan pasal 8 UU No.8/1985 : "... yang dimaksud dengan satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk organisasi kemasyarakatan pemuda dalam satu wadah yang disebut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk organisasi kemasyarakatan tani dalam satu wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)."

Jelas sudah kini, bahwa ketentuan ini memang strategi korporatisasi rezim Orde Baru, yang secara jumawa hendak menguasai dan menundukkan semua kekuatan sosial politik rakyat ke dalam sebuah wadah tunggal. Kehidupan politik secara umum mengandaikan adanya kompetisi atau persaingan yang terbuka. Bisa kita bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang bersifat plural dalam hal budaya dan kepentingannya dipaksakan hidup di bawah satu wadah organisasi yang diberi izin hidup. Yang terjadi hanya kelesuan dan kebekuan politik, tanpa dinamika pendorong atau inspirasi bagi kemajuan kehidupan demokrasi. Dengan demikian tak ada satupun jaminan bahwa wadah tunggal tersebut mampu beroperasi secara maksimal dan efektif, karena yang tergabung di dalamnya adalah pihak-pihak yang orientasi politik dan kepentingannya berlainan. Tentu kami bisa memastikan bahwa undang-undang keormasan ini dibentuk tak lain hanya demi merusak dan mengucilkan gerak ormas dari kehidupan politik praktis.

Kemudian tentang UU No.5/1985 mengenai Referendum. Sejak kelahirannya, undang-undang ini memang diarahkan untuk memperkuat sistem politik yang melindungi kepentingan penguasa, yaitu sebagai konsesi terhadap tuntutan meninjau kembali pengangkatan ABRI secara sewenang-wenang di dalam DPR. Pada saat itu, Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden mengatakan bahwa jika sistem tersebut -- pengangkatan ABRI secara sewenang-wenang di DPR -- diubah, maka akan membahayakan keselamatan nasional. Alasannya selama ini kekuatan yang konsisten melindungi dan menjaga konstitusi UUD 1945 adalah ABRI. Karena itulah penguasa menyusun undang-undang referendum untuk menjegal setiap usaha yang akan menggantikan UUD 1945.

Secara teoretis, referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang hal-hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri. Contohnya, kasus referendum di Quebec Canada, yang dipakai ketika muncul keinginan penduduk Quebec untuk memisahkan diri dari Canada, atau referendum di Chili tahun 1988 ketika rakyat diminta pendapatnya apakah Jenderal Pinochet masih dikehendaki untuk memimpin atau harus turun. Sedang untuk kasus yang terjadi di Indonesia hal-hal seperti tersebut di atas masih belum tersedia alat-alatnya atau masih belum diatur. Sehingga terang di mata kami, persoalan referendum di Indonesia justru dimanipulasi untuk mempertahankan kepentingan Penguasa.

II . Selama lima kali pemilu di Indonesia tak satupun yang demokratis. Inilah salah satu dosa lima paket UU Politik rezim Orde Baru.
Pemilu sejauh yang kami pahami adalah metode yang demokratik untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan atau parlemen, dan merupakan salah satu pranata konstitusional bagi perubahan hubungan-hubungan kekuasaan. Namun apakah memang demikian adanya drama pemilu selama rezim Orde Baru berkuasa? Kami, dan tentunya seluruh rakyat Indonesia serta pengunjung di ruang sidang, tidak punya pilihan lain kecuali mengatakan bahwa pemilu di bawah rezim Orde Baru telah menjadi mainan yang boros, sia-sia dan memalukan.

Boros, karena "Pesta Demokrasi" tersebut selalu menyedot dana yang besar. Sia-sia, karena selama lima kali pemilu yang dilakukan rezim Orde Baru tak pernah sekalipun pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat sejati dan berkali-kali pula hasilnya selalu mengecewakan dan menyakiti hati rakyat. Memalukan! Apakah tidak memalukan apabila pemilu yang seharusnya milik rakyat, telah dirampok oleh penguasa dan dijadikan alat legitimasi kekuasaannya lima tahun sekali.

Sekarang, untuk kesekian kalinya kami ingin mengajak rakyat dan para pengunjung di ruangan ini, membuktikan bahwa undang-undang pemilu yang berlaku sekarang sungguh tidak demokratis. Sehingga, kita bisa dengan yakin berkata "Bagaimana sebuah pemilu bisa berjalan secara demokratis, jika undang-undang yang mengaturnya tidak demokratis?"

Di dalam sebuah negara yang menjadikan demokrasi sebagai imannya, seluruh warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dan sederajat untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di Parlemen. Namun yang terjadi di Indonesia tidaklah demikian adanya. Setiap calon legislatif, yang diajukan oleh masing-masing partai politik, harus terlebih dahulu melewati "saringan" yang kriterianya pun sangat tidak jelas. Taktik culas ini tiada lain merupakan usaha rezim Orde Baru, untuk menyeleksi wakil rakyat yang bisa memenuhi selera penguasa, yaitu wakil rakyat yang oportunis, yang ideologinya adalah uang dan jabatan, yang mau dipaksa untuk tunduk kepada penguasa. Dengan komposisi wakil rakyat yang memiliki watak "njilat ke atas, nginjek ke bawah" seperti ini, maka penguasa bisa tidur nyenyak, tanpa rasa gelisah akan adanya kritik dan kontrol dari parlemen.

Dalam undang-undang itu, sebenarnya tidak satupun ketentuan yang mengatur tentang litsus atau screening dalam pencalonan wakil rakyat. Pasal 19 menentukan bahwa seorang calon dapat ditolak oleh panitia pemilihan kalau ia tidak memenuhi syarat pasal 16. Pasal 16 hanya menentukan syarat-syarat material seorang calon tanpa mencantumkan ketentuan litsus. Tetapi pasal 19 ayat (5) menentukan bahwa tata cara pelaksanaan pencalonan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Di sinilah undang-undang pemilu memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk intervensi secara sewenang-wenang demi kepentingan dan kelanggengan kekuasaan mereka. Akibatnya, keluarlah peraturan tentang litsus yaitu dalam PP No. 10/1995. Dalam pasal 76 ayat 2 dikatakan bahwa "Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mengadakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon anggota DPR/DPRD I, DPRD II dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua PPI/PPD I/PPD II."

Fakta ini merupakan bukti betapa UU pemilu yang berlaku sekarang ini sangat anti demokrasi dan pilih kasih. UU Pemilu hanya mengatur hal yang umum saja, sehingga dengan demikian penguasa dengan seenak udelnya memberikan interpretasi sepihak dan tak mendasar.

Kaum buruh, kaum tani, pemuda, mahasisiwa, wartawan yang kami cintai,
kepada siapa perjuangan ini kami persembahkan,

Kebobrokan selanjutnya dari undang-undang pemilu adalah pada penyelenggaraan pemilu. Dengan mata telanjang bisa kita lihat bahwa pejabat pemerintah/penguasa sangat dominan dalam stuktur penyelenggaraan pemilu. Di dalam Undang-Undang Pemilu No 15 atau 1996 hingga Undang-Undang Pemilu No. 1 1985, ada satu pernyataan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden (ayat 1). Untuk melaksanakan pemilu maka dibentuklah Lembaga Pemilihan Umum diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (ayat 3). Di dalam Lembaga Pemilihan Umum dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota wilayah administratif yang ditetapkan setingkat dengan daerah tingkat I, serta Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap-tiap desa atau daerah setingkat desa.

Bukan secara kebetulan, apabila dari sini kami menyimpulkan bahwa undang-undang pemilu yang sekarang ini dibentuk melulu hanya untuk memenangkan partai penguasa yaitu Golkar. Bagaimana tidak? Hampir seluruh struktur panitia dan penyelenggara pemilihan umum dikuasai oleh birokrasi, yang notabene adalah wakil penguasa dan tentu saja orang-orang Golkar. Wakil penguasa mulai dari Mendagri hingga lurah dijadikan Ketua Panitia Pemilihan di wilayahnya masing-masing. Kecurangan yang sangat menyolok adalah birokrasi penguasa dijadikan mesin pemilu secara langsung. Bagaimana bisa dijamin panitia penyelenggara pemilu akan fair dan bersih dari kecurangan, jika strukturnya didominasi oleh wakil-wakil dari Golkar. Tentunya di bawah sumpah jabatan mereka mau tidak mau harus memenangkan Golkar sebagai partainya penguasa.

Dalam undang-undang pemilu ini, partai politik selain Golkar berada dalam posisi tertindas dan menjadi "pelengkap derita" belaka. Meskipun dalam kenyataannya mereka dilibatkan dalam pemilu, namun keterlibatan itu sangat kecil dan tidak bisa memaksimalkan peran mereka sebagai alat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, kami yakin Rakyat dan pengunjung di ruangan ini akan sependapat dengan kami, bila kami mengatakan : "Dalam pemilu... di bawah syarat-syarat undang-undang yang seperti sekarang ini, penguasa bertindak sebagai konseptor, pembuat, pelaksana dan sekaligus sebagai pemenang tiada tandingan!" Jangan pernah bermimpi dan berharap akan terjadi pemilu yang bebas, jujur, dan adil jika undang-undang yang mengaturnya masih belum diubah. Tuntutan dan teriakan terhadap pemilu yang bebas dan jurdil hanya akan menjadi barang rongsokan yang memenuhi tong-tong sampah dan musnah ditelan angin. Undang-undang pemilu ini dengan segenap embel-embelnya, sejak awal hingga sekarang telah menjadi mesin pembunuh elemen yang paling dasar dari demokrasi, yaitu kedaulatan Rakyat!

III . Di bawah paket 5 Undang-Undang Politik tahun 1985, Rekruitmen Politik untuk mengisi posisi penting dalam pemerintah dilakukan dengan cara konspirasi dan tertutup.

Rakyat Indonesia yang kami cintai,
dari siapa kami memperoleh inspirasi untuk berjuang,

Dalam sebuah kehidupan bernegara yang demokratis tentunya hampir selalu terjadi rekrutmen politik yang terbuka dan reguler untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Artinya proses pemilihan dan pengangkatan orang-orang inipun harus melalui mekanisme rekrutmen yang transparan dan sudah tentu demokratis.

Namun selama masih ada paket 5 Undang-undang Politik tahun 1985, proses rekrutmen dalam pemerintahan, termasuk di dalamnya di Dewan Perwakilan Rakyat, tak pelak lagi dilakukan dengan cara yang tertutup dan konspiratif. Semuanya hanya menguntungkan penguasa belaka. Kami akan menggambarkannya secara sederhana.

Parlemen atau lembaga legislatif memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Idealnya, parlemen atau DPR yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dalam pekerjaannya harus berani melancarkan kritik dan mengontrol secara penuh pemerintah yang dipimpin presiden. Namun apa lacur, para wakil rakyat yang duduk di parlemen tak lain merupakan orang-orang "pilihan penguasa." Mereka duduk di dalam parlemen karena memiliki kepentingan politik yang sama dengan penguasa atau dengan kerabat dekat penguasa. Celaka dua belaslah, apabila mekanisme kehidupan bernegara dan berbangsa dijalankan hanya oleh kepentingan keluarga atau hubungan darah. Inilah borok nepotisme yang selama ini diderita oleh politik parlemen Indonesia.

Sekarang kami hendak menguak kabut gelap yang selama hampir tiga puluh tahun lebih menguasai kehidupan parlemen di Indonesia, yaitu adanya fraksi ABRI. Pengangkatan anggota DPR menurut Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dilakukan untuk jumlah tertentu yaitu 75 orang (menurut UU No. 5 tahun 1995). Karena ada "jatah" tetap itu ABRI memiliki kuasa tanpa perlu dipilih dan memilih.

Di negara manapun di muka bumi ini, yang namanya parlemen merupakan perwakilan partai-partai politik yang mengikuti pemilu. Dus, anggota parlemen merupakan wakil aspirasi Rakyat yang disalurkan melalui partai politik masing-masing. Jadi, jika ABRI hendak mempertahankan posisinya di dalam parlemen mereka harus memiliki partai politik sendiri yang akan memperjuangkan perolehan jumlah kursi ABRI di parlemen. Inilah cara yang benar, bukan dengan mengingkari hakekat Kedaulatan Rakyat kemudian berdemagogi bahwa ABRI memiliki peran sosial politik.

Sudah terbukti berkali-kali para wakil rakyat dari partai politik selain Golkar (PDI dan PPP) menjerit dan mengeluh bahwa yang selalu menjadi "penjegal demokrasi" di dalam parlemen tak lain dan tak bukan "aliansi jahat" ABRI dan Golkar. Inilah akibatnya jika segerombolan orang bersenjata ikut cawe-cawe dalam politik. Tak akan pernah ada dialog politik yang rasional dan terbuka, yang tersisa adalah main todong dan main kokang senjata. Demokrasi tidak akan pernah keluar dari moncong senjata. Dan moncong senjata hanya berharga dan bermakna ketika berhadapan dengan monster atau binatang buas. Dia tidak akan pernah berharga dan hina bila dibawa ke dalam parlemen!!! Takut akan kehilangan muka konstitusionalnya kemudian dibentuklah legitimasi ABRI untuk berpolitik dan menguasai parlemen, yaitu Dwi Fungsi ABRI. Seperti yang tertulis dalam penjelasan umum butir 8 Undang-Undang Pemilu :

"mengingat Dwi Fungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus bersatu dan merupakan satu kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan UUD 1945 yang kuat dan sentosa, maka ABRI diadakan sendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas akan tercapai jika anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu, semua anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih tetapi mempunyai wakil-wakil dalam lembaga perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan".

Cara pengangkatan wakil rakyat ini merupakan bagian yang paling konservatif, otoriter, dan tentu anti demokrasi dari peraturan atau undang-undang yang ada. Mereka yang diangkat dengan semena-mena, adalah orang-orang yang sesuai dengan selera penguasa dan memiliki kepentingan politik yang sama dengan penguasa. Dengan demikian, apakah orang-orang yang diangkat di dalam parlemen ini sungguh-sungguh bisa dikatakan mewakili kepentingan rakyat? Kami katakan tidak! Sama sekali tidak! Ini adalah penghinaan dan pengingkaran terhadap makna kedaulatan rakyat!

Satu hal lagi yang semakin membuktikan bahwa Undang-Undang di Bidang Politik ini sangat anti demokrasi dan sudah tak laik pakai lagi, adalah soal recall atau "pengusiran secara paksa" anggota DPR dari kedudukannya. Ini adalah usaha rezim Orde Baru untuk mengkerdilkan parlemen. Anggota parlemen merupakan wakil rakyat dan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu mereka harus mempunyai militansi dan keberanian untuk membela hak dan kepentingan Rakyat di dalam parlemen. Namun apa yang terjadi jika untuk mulai sedikit kritis saja, anggota parlemen harus berhadapan dengan ancaman "pengusiran secara paksa." Jika demikian adanya, maka genaplah sudah ketidakpercayaan rakyat kepada parlemen (DPR), kepada "rumah" yang seharusnya mampu mengayomi mereka.

IV . Presiden seumur hidup! Memerintah seumur hidup! Paket 5 Undang-undang di bidang politik adalah jalan pintas mempertahankan kekuasaan.

Sampai detik ini, saat kami sedang membacakan dokumen pertanggungjawaban partai kami di hadapan seluruh Rakyat Indonesia, rezim Suharto telah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih. Salah satu benteng atau pilar utama yang membuat rezim Suharto masih terus bisa bertahan memeluk kekuasaannya hingga kini adalah pemberlakuan Lima Undang-Undang Politik tahun 1985.

Dengan demikian, tidak berlebihan bila kami mengatakan : "Tidak akan mungkin ada rotasi pergantian kekuasaan, bahkan melalui pemilu sekalipun." Karena sudah terang di hati kita, sudah jelas di benak kita, belajar dari pengalaman, bahwa paket 5 Undang-Undang Politik tahun 1985 telah dan selalu akan menciptakan sistem politik yang hanya mengabdikan diri kepada kemenangan "kontitusional" rezim Suharto dan punggawanya.

Melalui segenap peraturan pemilu yang berlaku sekarang ini, penguasa akan terus, sesuai dengan kodratnya, memanipulasi hasil-hasil pemilu demi menjamin keabadian kekuasaannya. Pemilu dalam pengertian mereka, tiada lain sebuah "prosesi" pengesahan kekuasaan secara konstitusional. Tiada mereka berpikir bahwa pemilu merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang paling dalam. Sekali menang, berkuasa, dan untuk selamanya.

Sementara itu, Rakyat, mata air kekuasaan di negeri ini, kian hari, kian terpuruk dalam kegelepan dan kebekuan politik. Kekuasaan rezim Soeharto selama tiga puluh tahun ini ibarat bencana kemarau panjang yang semakin menyengsarakan kehidupan Rakyat. Penindasan demi penindasan, penghisapan demi penghisapan, penghinaan demi penghinaan, pemiskinan demi pemiskinan, pembodohan demi pembodohan, intimidasi demi intimidasi, pelecehan demi pelecehan, penganiayaan demi penganiayaan, pengorbanan demi pengorbanan terus menerus dialami oleh rakyat menjadi "tumbal" yang paling utama.

Partai politik, pemilu, dan parlemen, yang dahulu menjadi : kawan-setia" bagi rakyat untuk menyelesaikan problem-problem pokoknya, kini hilang musnah. Direnggut oleh mesin politik penguasa yang berjuluk Paket 5 Undang-undang Politik tahun 1985.

Kodrat dasar Rakyat untuk berpolitik otomatis lenyap akibat adanya pengebirian oleh Undang-undang Kepartaian. Lebih jauh lagi, pemilu kini sudah menjadi monopoli penguasa. Drama pemilu selama ini praktis hanya diikuti oleh Golkar dan partai-partai boneka penguasa, yang hulunya berasal dari adanya Undang-Undang Pemilu.

Susunan MPR/DPR, dengan terpaksa kami katakan, telah mencerminkan kejahatan politik dalam mempertahankan kekuasaan tirani oknum-oknum klik penguasa dan ABRI memperoleh hak-hak khusus yang diangkat oleh presiden tanpa melalui pemilu. Sungguh sebuah penyimpangan yang fatal, jika MPR sebagai cermin kedaulatan rakyat dalam komposisinya hanya sebagian kecil (40%) saja yang dipilih melalui mekanisme seleksi dalam pemilu. Oleh karena itu, tidak salah bila kami mengatakan bahwa MPR melulu hanya terdiri oknum-oknum pendukung loyal rezim Soeharto. Jika demikian, jangan pernah menyesal jika mulai saat ini, Rakyat sudah tidak mengakui lagi MPR sebagai "saudara kembarnya" yang harus dihormatinya. Ternyata, sederhana sekali, mengapa sidang istimewa tiada pernah terbersit di kepala para anggota MPR ini. Karena bagaimana mungkin seorang bujang berani melawan tuannya sendiri?

Dus, dengan komposisi MPR seperti ini, jangan pernah sekalipun bermimpi dan berharap akan terjadi sebuah rotasi atau pergantian kekuasaan yang lahir dari proses pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil.

Kaum buruh, tani, pemuda dan segenap rakyat Indonesia ...

"Setelah abad yang lampau, kekuasaan lebih dahulu lahir dari keadilan, kini, lebih buruk lagi: kekuasaan adalah keadilan. Yang satu menguasai yang lain," demikian ujar Romain Rolland. Ya, 52 tahun yang lalu, kekuasaan rakyat yang terjajah telah diwujudkan dalam proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Dalam teks proklamasi yang singkat itu, hanya diungkapkan tentang pergantian kekuasaan politik. Cita-cita dan arah mana yang hendak dicapai setelah merdeka, seakan tenggelam dalam pesta kebebasan anak-anak jajahan. Bagi putra-putri yang lahir dari rahim kolonialisme, kata keadilan hanya bermakna satu : MERDEKA!

Di tengah "pesta rakyat merdeka" tersebut, para pendiri bangsa yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan rapat di Pegangsaan Timur 56 guna menyiapkan satu konstitusi dasar bagi bangsa yang baru merdeka. Konstitusi itu akan menjadi "kompas" sementara bagi republik yang baru berdiri, sebelum parlemen sesungguhnya berfungsi. Memang dalam suasana revolusi, segalanya serba darurat dan cepat, kadang sulit terduga. Dalam dalam konstitusi itu, secara jelas dipancangkan pada pembukaannya bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pada saat itu sudah disadari bahwa kemerdekaan hanyalah satu-satunya sekali lagi : satu-satunya cara memulai pembangunan kesejahteraan rakyat, yang lebih dari 300 tahun dieksploitasi oleh kolonialisme.

Apakah landasan yang paling mungkin, secara historis, untuk cita-cita mensejahterakan rakyat? Tak lain adalah pengalaman ditindas oleh kolonialisme. Para pendiri bangsa ini mengalami dan mengetahui lebih dari siapapun juga yang sekarang ini secara jumawa mengklaim dirinya sebagai eksponen-eksponen Orde Baru, bahwa sebab-sebab dari ketertindasan dan penjajahan itu didorong oleh motif ekonomi kapitalisme. Kapitalisme yang telah menggunakan kekuasaan negara untuk memenuhi relasi pasar bebasnya yang menghisap itu. Oleh karena itu, Sutan Syahrir menulis dalam brosur politiknya Nasionalisme dan Internasionalisme, "Bahwa ada tendensi yang menunjukkan bahwa perjuangan anti-kolonialisme adalah anti-kapitalisme dan mengarah pada sosialisme." Secara terang dan jelas di mata kita bahwa ideal-ideal humanisme dan kesejahteraan rakyat sangatlah mempengaruhi para partisan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengalaman bahwa negara Eropa yang demokratis tapi menjadi alat dari kapitalisme sekaligus mempengaruhi perumusan negara dan cita-cita keadilan ekonomi. Telah jauh-jauh hari, Bung Karno telah mengingatkan kita, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI bahwa "kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial."

Sekarang mari kita lihat, sejauh mana rezim Orde Baru membawa republik ini menjauh dari akar sejarah dan cita-cita keadilan. Yakni melihat bagaimana demokrasi ekonomi dan demokrasi politik telah digiring menjadi oligarki ekonomi dan otokrasi politik. Tepat di depan mata kita yang telanjang! Satu iringan yang memadukan parade bedil-bedil dengan pameran gaya hidup dari para birokrat sipil/militer dengan korporasi-korporasi yang dimiliki para kerabatnya. Dan, moga-moga lidah kami yang getir masih mampu mengurainya.

Kami hendak mensitir satu ucapan dari Eisenhower. Dia berkata, "..ada bahaya yang muncul dari perserikatan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan militer." Bila pada satu kesempatan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Hartono, menyatakan bahwa ABRI adalah kader Golkar kami di sini hendak angkat topi atas kebenaran fakta yang dinyatakannya. Bukan hanya kebenaran dari fakta politik belaka namun juga dari fakta kekuasaan atas aset-aset perekonomian. Seorang purnawirawan ABRI, Kolonel Roch Basoeki Mangoenprodjo pernah menyatakan satu peringatan tentang keterlibatan ABRI dalam konspirasi-konspirasi bisnis. Bila mereka menjadi satu kekuasaan ekonomi yang perkasa, dikuatirkan mereka akan menggunakan cara-cara yang tidak fair (saking kuatnya power) dan akan menghabiskan kekuatan ekonomi lainnya. Lalu sesuai naluri ekonominya, kepentingan itu tentu membesar untuk mempertahankan dan mengembangkan apa yang sudah dicapainya; maka segala cara akan dihalalkan untuk itu (ISAI, "Abrinomics," 1996).

Menhankam Jenderal (Purn) Edi Sudradjat juga pernah memperingatkan adanya kecenderungan ABRI memihak orang-orang kaya di negeri ini. Di samping itu, dia juga mengakui adanya anggota-anggota ABRI yang menjadi beking pengusaha dan sering merugikan kepentingan orang banyak. Dalam banyak kasus pengusaha yang mendapat beking tersebut adalah kerabat-kerabat dari para pejabat itu sendiri. Dalam prakteknya, operasi-operasi ekonomi tersebut memadukan kepentingan bisnis ABRI dengan kepentingan kampiun-kampiun bisnis seperti Soedono Salim/Liem Sioe Liong, Sofyan Wanandi, Bob Hasan, William Soeryadjaya, Tommy Soeharto, Soedarpo Sastrosatomo (Editor, 19 September 1992).

Begitu juga dengan perkara kerjasama bisnis dengan para pengusaha asing, ABRI telah memerankan dirinya bukan sekedar sebagai penjaga stabilitas kapital, melainkan juga memungut kepentingan ekonomi dari masuknya modal asing tersebut. Sebuah laporan ilmiah AMPO (Japan-Asia Quarterly Review) mengatakan bahwa dalam penanaman modal Jepang, maka harus dijalin mitra bisnis dengan : (1) pihak militer, (2) pengusaha Tionghoa, dan (3) pengusaha pribumi yang dekat dengan lingkaran keluarga presiden. Tulisan itu menyimpulkan bahwa kapital Jepang hanya melakukan perampokan dan menyuburkan korupsi di Indonesia, dan mendorong pembentukan komprador borjuasi, yakni kolusi antara pejabat tinggi pemerintah, tentara, dan pengusaha keturunan (AMPO, Vol. 12, No. 4, 1980, hal. 40-49).

Inspirasi militer untuk terjun ke bisnis selama masa Orde Baru, pada awalnya dibangun melalui Economic Section, yang ditugaskan mengumpulkan dana bagi ABRI. Pioner-pionernya yang masyhur adalah Soedjono Hoemardani, Ahmad Tirtosudiro, Suhardiman dan Alamsjah Ratuprawiranegara. Bisnis dari Orde penyandang senjata ini justru berkembang dengan membanjirnya penanaman modal asing, hutang luar negeri dan konglomerasi. Di bawah kami sampaikan data-data dari sejumlah kegiatan bisnis ABRI, yang diterbitkan oleh The Jakarta Post tanggal 1 Oktober 1995.

ABRI, sebagai inti dari kekuasaan politik yang diberlakukan di negeri ini, telah memadukan diri dengan lingkaran oligarki ekonomi para konglomerat. Bila begini, maka setiap komitmen politik juga menjadi komitmen ekonomi. Penumpukan modal, pemusatan aset-aset ekonomi yang dikawinkan dengan kekuasaan politik -- terlebih jika dikawal oleh senjata -- tak ubahnya seperti meminum air laut dengan alat penyedot raksasa, tak pernah menghilangkan dahaga. Jadi jangan heran jika skenario suksesi selalu dikaitkan dengan korporasi-korporasi bisnisnya. Tampaknya para pejabat kita sadar bahwa jika pun ada pergantian kekuasaan -- yang sedapat mungkin berjalan sesuai skenario mereka -- maka yang harus dipertahankan adalah kepentingan bisnis mereka. Perlu diketahui, bahwa mimpi-mimpi buruk penguasa akhir-akhir ini adalah tentang Chun Do Hwan dan Roh Tae Wo, Ferdinand Marcos dan semacamnya, sebagaimana digambarkan oleh Prof. Dr. Juwono Sudarsono tentang suksesi pasca Soeharto, "kalau mundur, ia menginginkan adanya jaminan kuat bahwa penggantinya tidak akan memperlakukannya seperti yang sekarang terjadi di Korea Selatan, di mana dua orang bekas presiden dituntut oleh masyarakat umum dan presiden penggantinya".

BISNIS ABRI DI TIAP ANGKATAN

Angkatan Darat
Yayasan Kartika Eka Paksi
Angkatan Udara
1 . PT. Aerokarto Indonesia 1 . PT. Chandra Dirgantara
2 . PT. Asuransi Ligna Indonesia 2 . PT. Upaya Guna Dirgantara
3 . PT. Cilegons Pabricators
3 . PT. Kresna Puri Dirgantara
4 . PT. Kayan River Indah Timber Plywood 4 . PT. Dirgantara Husada
5 . PT. Kultujaya Tri Usaha 5 . PT. Padang Golf Halim
6 . PT. Lukita Wahana Sakti 6 . Persada Purnawira
7 . PT. Meranti Sakti Indah Plywood 7 . PT. Surya Dirgantara
8 . PT. Meranti Sakti Indonesia 8 . PT. Purnawira Sarana
9 . PT. Mina Mulia Djaya Sakti 9 . PT. Angkasa Puri
10.PT. Panca Usaha Palopo Plywood 10.PT. Angkasa Wana
11.PT. Pondok Indah Padang Golf 11.PT. Green Delta
12.PT. Privace Development Finance Co. 12.PT. Bank Angkasa
13.PT. Sinhora Indonesia Lesiari 13.PT. Aerokarto Indonesia
14.PT. Sumber Mas Indonesia 14.PT.Konstruksi Dirgantara
15.PT. Truba Anugrah Elektronik 15.PT. Dirgantara Air Service
16.PT. Sumber Mas Timber 16.PT. Jasa Angkasa Semesta
17.PT. Truba Graha Perkasa 17.PT. Media Rona Dirgantara
18.PT. Truba Jurong Engineering Pce. Ltd. 18.PT. Cargo Dirgantara
19.PT. Truba Sadaya Industri
20.PT. Faksi Sakti
21.PT. Kayan Piner Timber Product
22.Sempati Air
23.PT. International Timber Corporation Indonesia
24.PT. Bank Artha Graha
25.PT. Dayasa Arthatama
Angkatan Laut
Yayasan Bhumyamca
Kepolisian
Yayasan Brata Bhakti
1 . PT. Bhumyamca Sekawan 1 . PT. Tamsa Trisna
2 . PT. Admira Sekawan 2 . PT. Bhara Indah
3 . PT. Yasa Trada 3 . PT. Braga Tama
4 . PT. Yasa Ladang Kurma 4 . PT. Braga Tara
5 . PT. KGA 5 . PT. Bhara Union
6 . PT. Bank Bahari 6 . PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara
7 . PT. Dok Koja Bahari 7 . PT. Sapta Pirsa Mandiri
8 . PT. ATMI
9 . PT. Halmahera Kayu
10.PT. Bhumyamca Film
11.PT. Yasa Persada Angkasa
12.PT. Samudra Guna Maritim Utama
13.PT. Yasa Gada
14.PT. Sri Sila Laut
15.PT. Yala Gita Tama

Tepat sekali jika yang diminta dan dimaksud Soeharto dan koleganya adalah jaminan demikian, yakni jaminan kekebalan hukum atas segala penyelewengan kekuasaan politik dan ekonomi, maka Partai Rakyat Demokratik berkata : "tak ada jaminan dari orang yang masih mau berpikir waras dan mau menyembuhkan luka rakyat, untuk semua yang telah kalian perbuat. Satu-satunya jaminan adalah kepastian hukum. Kehormatan yang akan kami berikan kepada kalian adalah mengadili di bawah syarat-syarat penegakan hukum, yang selama ini telah kalian robohkan!"

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Forum Keadilan (November 1996), Tommy Soeharto (seorang pangeran Cendana dan Bos Humpuss Group) berbicara tentang suksesi :
Forum :
Jika terjadi "sesuatu" apakah anda yakin bisnis anda tetap aman?
Tomi :
Kenapa mesti ngga aman?
Forum :
Kan ada contoh di negara-negara lain?
Tomi :
Saya sih, tidak melihat begitu di Indonesia.
Forum :
Tidak berpikir sampai ke situ, ya?
Tomi :
Ya, nggak perlu kuatir. Bagi saya siapapun yang jadi presiden di negeri ini sama saja. Toh, itupun kader-kader Golkar juga, sebab Golkar masih menguasai mayoritas dalam Pemilu.

Jelas Tomi tak perlu kuatir, karena Ketua Dewan Pembina Golkar-lah yang menentukan siapa yang dipilih nanti. Itu berarti Soeharto yang akan menentukan.

Dalam Asiaweek, 13 Oktober 1996, dianalisa bahwa Soeharto hampir pasti akan mencalonkan dirinya kembali pada pemilihan presiden periode mendatang. Karena itu ia menginginkan jajaran militer yang bisa dipercayainya. Sehingga pada saatnya ia akan mundur, dia akan mempercayakan pada orang itu. Orang itu harus mampu melindungi kepentingan keluarga presiden serta bisnis mereka. Kalau begitu telah terjadi oligarki ekonomi politik yang menggunakan dominasi militer untuk mengelolanya. Tepatlah kalau begitu ucapan Gus Dur :

"orang selalu menyalahkan ABRI sebagai identitas independen. Padahal kita tahu ABRI kan hanya centeng saja. Keputusan diambil di tempat lain. Jadi ABRI selama ini hanya dijadikan tukang pukul untuk mengamankan apa saja yang disebut pembangunan. Atau dijadikan tukang sapu kalau ada yang kotor."
(Editor 14 Oktober 1993)

Sementara, Jendral Soemitro mengatakan adanya pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Orde Baru. Salah satunya adalah "penyalahgunaan" kekuasaan di dalam politik, tetapi lupa menyebutkan juga penyalahgunaan di bidang ekonomi." (Ramdahan KH., Soemitro : Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib, Jakarta, Sinar Harapan, 1994. Hal.343)

Di sinilah duduk perkaranya. Bukankah tadi kami tegaskan bahwa, secara politik ABRI adalah kader Golkar. Secara ekonomi ia menjaga dan terlibat dalam oligarki ekonomi. Kekuasaan politik membentuk basis ekonomi melalui jabatannya. Basis ekonomi berkait dengan kekuasaan oligarki konglomerat yang monopolis dan oligopolis. Akibatnya, sebagaimana dikatakan Gus Dur, "ini justru membuat citra ABRI menjadi `tukang sapu stabilitas.' Yakni stabilitas atas nama pembangunan. Suatu pembangunan yang arusnya mengarah ke atas, yang semakin mempertebal saku 200 konglomerat, ketimbang menetes ke bawah untuk kepentingan rakyat. Ini telah dibuktikan oleh Ketua Bappenas, Ginandjar Kartasasmita. Menurutnya, 61,1% dari produksi nasional dibentuk oleh 0,2% dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Jumlah 0,2% ini sama dengan 66.428 perusahaan. Sisa dari produksi nasional yang merupakan 38,9% dibentuk oleh 99,8% dari perusahaan yang ada, yang jumlahnya 33,4 juta (Kompas, 2 Desember 1996).

Sebagaimana hal tersebut di atas, lalu apa yang terjadi atau didapat oleh rakyat? Pasti jawabnya hanya satu, yakni "stabilitas." Stabilitas tidak dapat digunakan untuk beli barang bagi rakyat. Stabilitas bagi buruh, berarti tidak bisa melawan bila upahnya tidak cukup. Tidak usah protes bila upah tunjangannya diakali oleh perusahaan. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi riil dari rakyat yang hidup di bawah hegemoni oligarki ekonomi-politik.

Kepada kaum buruh, petani, pemuda, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai,

Dalam tahap lepas landas, masyarakat Indonesia sedang bertransisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Proses transisi ini menunjukkan bahwa kaum buruh akan memerankan peranan vital dan strategis bagi perekonomian kita. Sehingga seharusnya dalam kondisi sekarang bukan lagi kaum buruh yang perlu distabilkan, tapi pasar bebas dan kesejahteraan kaum buruhlah yang perlu distabilkan.

Karenanya, keresahan buruh harus dipahami bukan karena adanya SBSI, PPBI/PRD, seperti pemahaman yang picik dari rezim diktator Soeharto. Akan tetapi keresahan buruh lahir dari rahim sosial ekonomi, yakni upah yang didapat sudah tak dapat lagi memenuhi standar hidup selayaknya manusia modern. Biarpun pimpinan PRD atau SBSI dipenjara, buruh tetap mogok di mana-mana. Tentu saja pemogokan-pemogokan buruh itu mengemuka karena buruh resah. Namun keresahan ini oleh rezim diktator Soeharto bukannya diselesaikan sebab-sebabnya, tapi cap PKI dan menggebuk serta menggiring buruh ke Kodim adalah cara pandang diktator ini dalam menyelesaikan keresahan buruh.

Sedangkan di pihak pengusaha, pengusaha selalu berkilah, "kita belum cukup laba untuk meningkatkan kesejahteraan buruh (meskipun sebenarnya cukup)." Meski berkilah demikian, mereka lebih suka menyerahkan uang sokongan kepada birokrat sipil dan militer, ketimbang memberikannya kepada buruh. Tentu saja persekongkolan antara pengusaha dengan birokrat sipil dan militer ini tak lain agar modalnya, sekaligus laba modalnya, tetap terjaga. Coba bayangkan, kurang lebih 20 sampai 30% biaya produksi menguap untuk membayar sogokan. Sementara untuk buruh hanya 5-10% dari biaya produksi. Bukankah lebih baik uang sogok 0% dan upah buruh 30% dari biaya produksi?

Sebabnya adalah asal muasal dari kaum borjuasi Indonesia itu sendiri. Mereka semakin membengkak dan kuat karena patronase dengan kekuasaan. Kekuasaan artinya stabilitas. Stabilitas artinya penghisapan bagi buruh. Baiklah, kami akan tunjukkan operasi "laba dan stablitas" dalam dunia perburuhan. Supaya kita jelas, bahwa bukan hanya sosial ekonomi buruh yang terbelakang. Mental mereka pun diisi dengan kerakusan akan politik "stabilitas."

Di Indonesia secara nyata, kegiatan ekonominya dijalankan berdasarkan hubungan yang kapitalistis. Dalam sistem ini, buruh menjual tenaga kerja kepada modal. Sementara itu, negara sebagai lembaga kekuasaan, bertugas dan bekerja guna menyediakan kondisi dan pra kondisi umum yang diperlukan bagi penumpukan modal baik domestik maupun asing. Stabilitas saja belum cukup untung besar. Untuk itu dijamin lagi dengan strategi keunggulan komparatif upah murah. Dalam kondisi ini, buruh dihisap dan ditindas secara ekonomis melalui cara-cara politis. Pengusaha mendapat kebebasan, artinya bebas mencari laba dan menindas. Meskipun punya kekayaan yang menggunung, pengusaha tidak mau merebut posisi politik dari militer dan birokrat. Bagi pengusaha : bayar saja mereka supaya produksi jalan dan untung/laba berlipat. Sedikit diberikan ke buruh, agak lumayan ke tentara dan birokrat sebagai jasa stabilitas, sedangkan yang banyak jelas bagi pemilik modal yang menumpuk untuk dirinya sendiri.

Jadi jangan heran bila Kwik Kian Gie bengong melihat kekayaan perusahaan di negara kita yang dibangun hanya satu generasi dengan jumlah yang milyaran dollar. Tentu saja ia bengong, karena di luar negeri memang ada milyuner tapi kok tidak dibangun dalam beberapa tahun, apalagi dengan kekayaan yang luar biasa. Masih tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, semua dibangun di atas pondasi "stabilitas penghisapan". Sedangkan metode yang dipakainya dengan cara tidak memerlukan undang-undang monopoli/oligopoli, tidak perlu pajak progresif kekayaan, tidak perlu dengan cara normal. Ini jaman edan. Bagi pemilik modal dan penguasa, semua boleh. Bayangkan, kurang lebih 200 oligarki ekonomi hidup dengan kekayaannya yang nyaman dan "diamankan" dengan menikmati 70% aset nasional.

Lalu, akibatnya konsep "trickle down effect" pun buyar berantakan. Ekonomi kemudian mengucur secara horisontal pada sekutu yang menjaga stabilitas dan operasi penghisapan, yaitu birokrasi dan militer. Hasilnya atau uang ini menciptakan hubungan secara simbiosis sama-sama untung. Menurut penelitian SBSI, hanya 8% upah buruh yang menjadi beban biaya produksi, sementara "biaya siluman" berkisar 25-30%. Pada sektor konstruksi, dana "keamanan" mencapai 30-40%, di sektor industri 10-20%, sedangkan di sektor jasa dan eksport-import kurang lebih 20-30%. Ini belum termasuk saham diam yang harus diberikan kepada pejabat atau keluarganya, pada sektor konstruksi mencapai 10-50%, industri kurang lebih 10-30%, jasa dan eksport-import 0-20%. Uang keamanan dan pelicin diberikan kepada struktur adminstrasi sipil dan militer seperti : Lurah, Camat, Bupati, Walikota, atau Gubernur; Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, Polsek, Polres; Instansi terkait seperti Depnaker, SPSI; Sumbangan non reguler seperti dana PON dan MTQ, dana kunjungan pejabat, HUT Proklamasi atau hari-hari besar nasional. Ini semua diluar biaya resmi seperti cukai, pajak eksport-import, PPH dan lain-lain (pledoi Mochtar Pakpahan di depan Pengadilan Negeri Medan: Rakyat Menggugat, 2 November 1994).

Sebagai ilustrasi perbandingan adalah di Malaysia atau Thailand, di mana upah buruh telah mencapai 30% dari biaya produksi. Di negeri-negeri demokratis di Eropa Barat atau Australia kaum buruh melalui serikat buruhnya dapat meminta laporan keuntungan perusahaan pada dewan direksi. Dari laporan ini, serikat buruh dapat membuat Collective Bargaining (di Indonesia disebut kesepakatan kerja bersama, namun bedanya di sini hal ini tidak dilakukan oleh serikat buruh independen), dengan perusahaan tentang upah dan tunjangan-tunjangan. Jadi, yang harus dipahami, yang namanya liberal itu bukan cuma individualisme, tapi banyak juga yang berperikemanusiaan dan beradab. Malah lebih baik dari kita yang mengaku "Pancasilais."

Di Indonesia, secara politik posisi buruh sangatlah lemah dalam perusahaan. Rezim diktator Soeharto seringkali melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik perburuhan antara lain dengan mengeluarkan kebijakan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang terdiri atas beberapa komponen yang secara garis besar merupakan instrumen represif untuk menyedot laba/nilai surplus. Komponen yang ada di dalamnya seperti, SPSI dan Depnaker tidak mampu melayani kepentingan buruh. Buktinya, SPSI yang berfungsi melakukan negosiasi, secara struktural sudah terkooptasi oleh diktator dan mengabdi kepada kepentingan modal : memeras tenaga buruh untuk terus menerus menambah keuntungan. Sementara itu, HIP sangat besar memberikan kebebasan bagi militer untuk ikut campur tangan dalam persoalan buruh. Kekerasan dan kekejian adalah cara-cara pendekatan yang digunakannya.

Kepada rakyat Indonesia yang tercinta,

Bila 0,2 % pengusaha menguasai 61,1% dari produksi nasional, dan 200 konglomerat menguasai hampir 70% aset nasional, kita harus tahu berapa juta orang yang tidak dapat menikmatinya, khususnya di sektor perburuhan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa pada sekarang ini dan pada tahun 2000 mendatang diperkirakan mencapai 210,3 juta jiwa -- 27 jiwa di antaranya masih hidup di garis kemiskinan absolut, yang mayoritas berada di pedesaan. Dengan kondisi semacam ini pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) untuk mengurangi angka kemiskinan absolut, yang seolah-olah memperhatikan rakyat. Tapi kebutuhan rakyat bukanlah harus ditanggulangi dengan IDT. Pemerintah beranggapan bahwa mengurangi kemiskinan adalah dengan cara memberi uang sembari berusaha mengaburkan bahwa kemiskinan rakyat adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi politik yang justru memberikan keuntungan kepada kelompok minoritas pemilik modal baik domestik maupun asing. Kalau memang hendak mengurangi kemiskinan, caranya adalah menciptakan suatu sistem ekonomi politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat menentukan kebijakan pembangunan kerakyatan. Lucunya, program pemerintah ini melupakan mayoritas kemiskinan di perkotaan, yaitu sekitar 20 juta buruh industri, yang hidup di perkampungan melarat, yang selama delapan jam tenaganya diperas oleh pemilik modal di pabrik sehari dengan upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Betul upah buruh meningkat setiap bulan April, tetapi harus diingat, peningkatannya diikuti dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Kondisi ini, bagi buruh adalah tutup lubang gali lubang.

Celakanya, standar pengupahan didasarkan pada kebutuhan fisik buruh, bukan didasarkan bahwa buruh adalah makhluk "budaya" yang memerlukan pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Terlebih lagi, buruh juga tidak dibolehkan untuk ikut menentukan kebijakan pembangunan. Jadi buruh hanya obyek penghisapan untuk penumpukan modal, dan dari hasil kerjanya yang bisa memberikan sumbangan besar bagi negara hanya dipenuhi kebutuhan "fisiknya" saja. Sementara itu semua kebutuhan manusia modern hanya bisa dinikmati oleh para pemilik modal dan "orang-orang" yang justru tidak keluar keringat setetespun dalam produksi barang. 20 juta buruh Indonesia dijadikan sapi perahan oleh diktator Soeharto, suatu peradaban yang disandang oleh kaum buruh menjelang abad 21 ini.

Kawan-kawan seperjuangan --
kepada siapa kami berhutang atas dukungan dan simpatinya,

Di mana-mana, penguasa mengobral retorika globalisasi dengan penuh bunga-bunga. Seperti anak kecil yang dapat mainan baru, dan menolak untuk mendengarkan betapa beresikonya permainan ini. Tapi seperti kata Arief Budiman, "... tanpa kita tahu dan tanpa bunyi, binatang yang bernama neo imperialisme sedang merayap masuk ke kamar tidur kita, pada saat kita sendiri sedang tidur nyenyak, dibuai mimpi ketidakpedulian." Lalu, mengapa para penguasa Orde Baru begitu bersemangatnya menyambut liga global pasar bebas, yang kita tahu adalah arena Mega-Transnasional untuk menghisap bangsa-bangsa dunia ketiga?

Jawabannya, bisa saja. Dan oleh Braudel dilukiskan, "... bahwa kapitalisme menunjang kelas-kelas dominan dalam masyarakat karena dengan membela kapitalisme mereka membela diri sendiri pula." Negara, modal, dan kapitalis internasional adalah pasangan intim dalam sejarah Orde Baru. Ketiganya menjadi cangkul penggali liang-kubur bagi demokrasi ekonomi yang pancasilais. Ini jelas-jelas bernuansa ironi. Perhatikanlah! Bung Karno, pada tahun 1955, sudah memberi peringatan kepada bangsa dunia ketiga dan tentunya kepada bangsanya sendiri, bahwa kolonialisme mengambil bantuk baru dalam wujud dominasi ekonomi. Soekarno benar, dengan proklamasi kemerdekaan jangan dipikir kapitalisme, sebagai motif dasar dari penghisapan manusia, juga hengkang. Kapitalisme tidak sedang melayu, kapitalisme hanya mengubah arah mereorganisasi bentuk-bentuk dominasinya. Kapitalisme hidup berkat perubahan, selalu menyesuaikan di berbagai kurun, dengan batas-batas yang menentukan kegunaan dan kemampuan ekonomi manusia. Setiap kali menghadapi zaman baru, kapitalisme selalu mempunyai kemampuan untuk mengubah arah.

Kemudian mengapa kadangkala, salah satu struktur penyangga kapitalisme yaitu negara, khususnya para oligarki kekuasan politik justru menahan perubahan. Robert Heilbroner memberikan jawabannya, yaitu "sumber-sumber itu dapat ditemukan dalam struktur privilese yang terdapat dalam semua masyarakat, di mana tekanan akan perubahan mengarahkan ancamannya." Apa motif dari suatu tatanan sosial untuk takut pada perubahan? Sebabnya adalah privilese itu hidup dan menari di atas kelas-kelas atau kelompok sosial mayoritas yang di dalam kondisi obyektif dibiarkan hidup dalam diskriminasi alokasi kekayaan dan kekuasaan, meskipun kelompok privilese ini minoritas. Oligarki status-quo ini tidak mau perubahan, sejauh perubahan itu bukan dikehendaki oleh mereka. Nah, celakanya yang justru menggeliat ingin dinamika perubahan terkadang dengan cara yang reaksioner, adalah kelompok mayoritas yang tidak mendapat alokasi kekayaan dan kekuasaan secara adil.

Dalam negara-negara kapitalis baru yang masih `norak' seperti Indonesia, biasanya motivasi elite yang mendapat privilese adalah menikmati privilese selama mungkin dan jangan mengambil risiko dengan reformasi yang nantinya akan mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh kekayaan sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Karena itu tak usah heran bila bermunculan milyuner yang gaya hidup dan kekayaannya "gila-gilaan," dan dapat diraih dalam waktu singkat. Dalam 30 tahun misalnya, ada orang yang dari kakek hingga cucu-cucunya punya kekayaan milyaran dan trilyunan rupiah. Semua hanya dicapai oleh satu generasi. Di negara kapitalis maju, orang butuh sejarak 1-2 generasi untuk mencapainya. Para oligarki ekonomi-politik ini memang berhasil pula membangun kelompok sosial kaum menengah untuk mendukung jalannya operasi ekonomi mereka. Lapisan menengah ini lalu muncul sebagai pengais ekonomis yang lapar tapi jinak atas kekuasaaan yang memberi remah-remah roti. Para oligarki politik di Indonesia, yang berkembang menjadi oligarki ekonomi, sebenarnya tahu dan sadar bahwa perubahan dalam distribusi dan ekonomi dapat mereka berikan, jika mereka menghendakinya. Cuma masalahnya mereka tidak menghendaki perubahan pada saat sekarang, ketika air pasang oportunisme ekonomi politik ada di genggaman mereka. Memang ada perubahan di dalam kebijakan ekonomi seperti deregulasi, privatisasi atau strategi ekonomi makro, namun perubahan ini adalah suatu hasil konspirasi di antara sesama mereka dengan tujuan perubahan ini akan menguntungkan "kita." Kita di sini adalah para konglomerat, kapitalis crony dan kapitalis internasional. Sedangkan, makna perubahannya adalah pada mekanisme mengoptimalkan kekayaan yang sudah ada, agar ia bisa menjadi lebih kaya, dan yang sudah lebih kaya ingin lebih kaya sekali.

Dinamika perubahan dimasukkan ke dalam "kandang" kepentingan kelompok oligarki mereka. Lalu apakah oligarki ini berarti satu bulatan, tanpa ada rivalitas atau tanpa adanya suatu kompetisi di antara mereka? Yang jelas di sini, di dalam oligarki Orde Baru berlaku budaya hidup gotong royong, tolong menolong dan saling toleransi dan bekerjasama. Lihat saja sekarang ini kelompok konglomerat besar, Salim group melakukan kerjasama dengan konglomerat lain dengan Krakatau Steel misalnya mendirikan Indo Steel Group, dengan kelompok Atang Latief mendirikan Indo Mobil Group. Konglomerat terbesar kedua Asia bekerjasama dengan konglomerat lain, yakni Pakarti Yoga dan PT Federal Motor dalam bisnis otomotif. Lihat Astra Group, karena sedang kesusahan dibantu oleh Bob Hasan, Tommy Suharto, Anthony Salim dan Putra Sampoerna agar tidak sakit-sakitan lagi, mereka memberikan input saham segar. Inilah yang dinamakan tepo sliro a la konglomerat untuk sesama konglomerat.

Lalu, apakah berarti dalam suatu kekuasaan oligarki ekonomi-politik yang anti perubahan, tidak ada kebebasan? Tentu saja jawabnya, ada kebebasan. Lihatlah, bukankah hutan di Kalimantan, Sumatera, Irian dengan bebas ditebangi oleh para pemegang HPH. Lihatlah, bukakah kaum buruh bebas untuk dijajakan sebagai buruh murah. Lihatlah, bukankah lahan persawahan dengan bebas digusur. Lihatlah, bukankah korupsi dengan bebas dilakukan. Lihatlah, bukankah modal asing bebas masuk seratus persen. Lihatlah, bukankah penguasa dengan bebas melakukan apa saja, dengan bebas menghalalkan segala cara?

Banyak sekali kebebasan yang diberikan di negeri kita ini. Cuma persoalannya kemudian, kebebasan itu menguntungkan siapa? Jelas, kebebasan di sini diartikan bebas untuk terus menindas. Inilah kebebasan yang sekarang dengan telanjang yang dipraktekkan oleh oligarki ekonomi-politik terhadap rakyat di negeri kita ini. Bisa dinyatakan, kebebasannya kemudian sungguh menguntungkan para oligarki ini. Bahkan di negeri-negeri liberal yang katanya individualis tidak "bebas" seperti di Indonesia. Hukum dan negara di sana sangat ketat. Lalu apakah berarti dalam suatu oligarki ekonomi-politik yang anti perubahan mereka tidak "memikirkan" orang-orang miskin atau kesenjangan sosial? Jika saja "memikirkan" dalam makna memberi kemudahan secara ekonomi dan politik, tentu tak bisa disangkal lagi bahwa jawabannya adalah tidak mungkin. Sebab suatu oligarki ekonomi-politik yang anti perubahan tak akan membiarkan kekuasaan ekonomi politik jatuh di tangan trakyat. Tapi mereka hanya iba dan kasihan pada rakyat yang paria, jorok dan hidup Senin-Kemis. Lalu dikumpulkankah mereka oleh ketua oligarki kekuasaan? Dari keuntungan seratus persen yang diperoleh/didapat dari bangsa Indonesia dengan cara monopoli, oligopoli, jual beli lisensi, kolusi dan lain-lain, lalu disepakati akan diberi satu persen untuk rakyat miskin jumlahnya yang absolut lebih dari 27 juta jiwa, yang bukan absolut jelas juga tidak kalah bengkakknya, mungkin ada 30 sampai 60 juta jiwa. Lalu jika kita bicara tentang keadilan sosial, adilkah kurang lebih 200 konglomerat mendapat 99%, sedangkan untuk rakyat miskin yang jumlahnya 27 juta jiwa hanya 1%. Dan inilah yang namanya gotong royong atau tepo sliro ala konglomerat dengan rakyat. Inilah bentuk adil dan baik hatinya para konglomerat Indonesia. Padahal di barat, yang katanya individualis, orang makin kaya makin besar pajaknya, malahan bisa mencapai 40% dari kekayaannya. Nah, yang 40% ini diambil oleh negara untuk menjamin public welfare, rumah sakit, panti jompo, angkutan umum, tunjangan pengangguran, veteran, orang cacat, anak-anak, dll, yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Ini di negara liberal yang konon tidak pancasilais, tapi memberikan 40% dari kekayaan dalam bentuk pajak pada negara untuk kesejahteraan rakyat. Dengan 1% untuk 27 juta jiwa orang miskin, mana sebenarnya lebih pancasilais di dalam praktek?

Lalu apakah para oligarki ekonomi-politik ini karena terinteraksi dengan masyarakat global tidak nasionalis lagi? Oh, jangan kuatir mereka adalah aset nasional, pastilah akan membela panji-panji bangsa. Meskipun sehari-hari ke kantor naik BMW, memakai telephon genggam Ericsson, bersepatu Bally, tas kulit Gucci, rokok Marlboro, belanja di Singapura dan makan Pizza atau Hamburger, jangan diragukan rasa cinta tanah air mereka. Juara bulu tangkis, bukankah ia diberi hadiah ratusan juta. Tapi seorang hakim jujur atau guru di pedalaman, mahasiswa yang kritis, anggota DPR yang vokal, buruh yang bekerja keras, petani yang cinta tanahnya, saking cintanya pada bangsa ini ia ingin mengoreksi ketimpangan antara ucapan dengan perbuatan dari penguasa, langsung saja dicap OTB, PKI atau tidak cinta tanah air.

Sementara itu, penguasa yang katanya cinta tanah air malah menjajakan rakyatnya sendiri kurang lebih 20 juta buruh manufaktur dengan upah murah sebagai keunggulan komparatif. Sebelum tahun 1994, penanaman modal luar negeri dianggap tidak nasionalis oleh pejabat RI. Karena negeri kita kekurangan modal investasi dan devisa untuk melanjutkan pembangunan. Tapi kemudian setelah kapitalis crony dan konglomerat melakukan capital flight ke Vietnam, Cina, Taiwan, Hongkong, Burma dan Malaysia dalam jumlah milyaran dollar, sekarang dikatakan "kita harus bangga para konglomerat dapat menyumbangkan investasinya ke luar negeri." Lihatlah nasionalisme menjadi kultur ketika iming-iming profit dalam investasi kapital mengalir deras. Nasionalisme Indonesia yang progresif, anti penindasan dan kolonialisme malah mempraktekkan neo-kolonialisme. Inikah yang harus kita banggakan?

Kepada Angkatan Muda Indonesia,

Orang menjadi kaya bukankah hak azasi dari setiap orang? Betul, tapi yang terpenting adalah cara-cara untuk menjadi kaya, apakah harta itu didapat dalam waktu singkat melalui cara yang adil? Kita lihat ternyata tidak. Mereka menggunakan oligarki kekuasan yang berpusat di sekitar keluarga Soeharto untuk mendapatkan lisensi, tender, kredit dari bank, monopoli, oligopoli dan stabilitas. Seperti yang dikatakan Soemitro, menurutnya, "pengusaha-pengusaha itu kalau tidak bisa langsung berhubungan dengan yang paling berkuasa mereka mencari jalan melalui keluarganya -- Pak Harto pada dasarnya bukan orang korup. Tapi setelah menjadi Presiden -- maka hilanglah kontrolnya atas keluarganya." Dalam kisah ala telenovela yang lain, para investor yang diundang juga harus memberikan komisi tertentu pada oligarki kekuasaan dan keluarganya, seperti kesaksian Soemitro, yakni :
Soemitro :
"Pak, ada seseorang yang menamakan diri adik Pak Harto, datang ke ITT minta komisi 5%".
Soeharto :
"Namanya siapa?"
Soemitro :
"Namanya X"
Soeharto :
"Itu bukan adik saya. Itu adik mBakyunya."
Soemitro :
"Apa sepengetahuan bapak?"
Soeharto :
"Tidak! Tidak sepengetahuan saya, saya tidak tahu apa-apa."
Soemitro :
"Apakah saya diijinkan menertibkan, Pak?"
Soeharto :
"Tidak usah, nanti saya tangani sendiri."

Cara menumpuk akumulasi kekayaan dilakukan dengan menghalalkan cara. Seperti ditulis Kwik Kian Gie "yang banyak dilakukan adalah menggunakan kekuatan uangnya yang ditumpuk dari laba untuk menyuap, mempengaruhi mereka yang memegang kekuasaan, agar pemegang kuasa menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan para pengusaha yang kuat ini. Caranya dari menyuap sampai mengajak kongsi atau persekongkolan. Dengan cara ini demokrasi ekonomi dipasung oleh monopoli, oligopoli, kartel. Tampuk produksi jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya" (hal. 306, 307 dalam Bisnis dan Konstitusi). Lalu darimana modal sogokan dan dana awal para konglomerat ini? Gampang, buat kolusi untuk mendapat utangan dari bank. Perusahaan dibuat sebanyak mungkin supaya dapat kredit. Kasus Eddy Tanzil, contohnya. Dana 1,3 trilyun turun setelah terjadi kolusi antara pejabat negara, para direksi bank dan pengusaha. Semua modal dengkul. Dana dari masyarakat atau utang luar negeri. Siapa yang untung dan siapa yang buntung?

Lalu apakah ada alat kontrol perundangan atau hukum untuk mencegah kekuasaan dari pemilik modal. Tidak ada. Semua dibebaskan sebebas-bebasnya. Tidak ada batas pajak progresif kekayaan, tidak ada undang-undang yang melarang monopoli dan oligopoli. Yang ada adalah himbauan-himbauan dan seruan-seruan longgar dan tidak mengikat. Jadi konglomerat betul-betul tidak tersentuh oleh hukum, karena hukum telah menjadi alat kekuasaan, sementara kekuasaan adalah teman persekongkolan para konglomerat. Pengalaman Soemitro -- yang dituliskan dalam Ramadhan KH, Soemitro, Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib, SH, Jakarta 1994 -- dapat dijadikan contoh betapa kuatnya pengaruh mereka pada kekuasaan :
Soemitro :
"Kalau mereka melanggar peraturan, Pak, apakah mereka boleh ditindak?"
Soeharto :
"Jangan kesusu, diperiksa dalam-dalam, diperingatkan dulu."

Hakim-hakim di Korea Selatan yang mengadili 2 presiden Korea Selatan, yaitu Chun Do Hwan, dan Roh Tae Wo, tentulah akan bingung dengan sistem kapitalisme di Indonesia yang tidak tersentuh hukum. Padahal dalam vonis atas kedua mantan Presiden Korsel ia berkata, seperti yang diberitakan Media Indonesia tanggal 27 Agustus 1996, "walau saat berkuasa Chun berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan meninggalkan preseden pergantian kekuasaan secara damai, tetapi semua itu tidak dapat menghapus kejahatan yang telah dilakukannya." Tunduknya hukum pada kekuasaan, berkongsinya kekuasaan dengan para konglomerat, kami kuatir semuanya akan menciptakan kerakusan yang meningkat, harapan yang mati dan kemuakan yang tidak terkendali. Rakyat kini paham bahwa keselamatan politik dan ekonomi, tidak berasal dari atas, dari seorang penguasa atau partai yang selalu mayoritas tunggal atau sekutu asing. Dalam kesimpulan akhirnya dipahami bahwa keselamatannya hanya berasal dari bawah, dari rakyat sendiri yang bersatu teguh memperjuangkan hak-haknya di pabrik-pabrik, di kampung-kampung, di desa-desa, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di gereja-gereja, di rumah atau di tempat para tahanan. Benarlah kata Weber, bahwa kepentingan administratif dari penguasa selalu merupakan pengaruh besar terhadap pembentukan hukum untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Inilah republik kita, semakin terang peradaban, semakin paria dalam berdemokrasi.

Kepada rakyat Indonesia yang tercinta,

Seorang sejarawan Perancis, F. Braudel menyatakan, "kapitalisme tidak sedang melayu, kapitalisme sedang mengubah arah, mereorganisasi bentuk-bentuk dominasinya." Bagi negara-negara dunia ketiga, kapitalisme pernah memperlakukan bangsa mereka secara tidak beradab di bawah sistem kolonialisme. Pengalaman ini, yang memberikan watak anti kapitalisme pada awal-awal kemerdekaan, sekarang menjelang akhir abad XX, boleh dikatakan kapitalisme menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis di dalamnya sepanjang abad XX. Menurut Herbert Marcuse, "krisis amat penting artinya bagi perkembangan kapitalisme; inflasi dan pengangguran menguntungkan bagi sentralisasi dan konsentrasi kapitalisme." Dan ini memberikan tempat bagi kapitalisme dalam sejarahnya, berkembang menjadi atau sebagai polisi dunia.

Dengan berakhirnya perang dingin dan saling teror ideologi selama puluhan tahun, sekarang pokok persoalan berpindah pada "perang ekonomi" antara bangsa-bangsa Utara dan Selatan. Konfrontasi nyata abad ini adalah antara Utara - Selatan yakni suatu kelompok kecil negara-negara maju, menjadi semakin kaya, karena mereka menindas hampir seluruh umat manusia secara tidak adil, dan menindas orang-orang yang telah tertindas yang jumlahnya lebih 2/3 dari jumlah penduduk dunia. Negara-negara dunia ketiga telah dengan secara dipaksa terperosok sebagai paria ekonomi global. Jumlah jutawan di dunia sekitar 2 juta orang, jumlah milyuner tak lebih dari 160 orang, sementara jumlah tuna wisma di seluruh penjuru dunia lebih dari 100 juta orang. Seperlima umat manusia yang tinggal di negara-negara Utara mempunyai pendapatan rata-rata 15 kali lebih tinggi dari 4/5 negara dunia ketiga. Dibandingkan dengan negara miskin seperlima manusia negara Utara berpenghasilan 30 - 40 kali. Hampir 66% kemiskinan absolut di dunia diderita oleh anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Sepertiga dari anak-anak ini meninggal sebelum ulang tahun yang ke 5 karena kekurangan gizi dan air bersih. Pada tanggal 8 Oktober 1990, majalah Newsweek melaporkan bahwa di negara berkembang setiap harinya 40 ribu anak-anak di bawah umur 5 tahun meninggal. Sekitar 150 juta anak-anak di bawah negara-negara berkembang setiap harinya tidur kelaparan. Sekitar 100 juta anak-anak usia sekolah di dunia (60% wanita) tidak pernah bersekolah. Beberapa milyar manusia makan, minum dan mandi melalui sumber-sumber air yang sudah tercemar. Sekitar 450 juta di seluruh dunia menderita kekurangan gizi yang sangat parah, sehingga badan dan pikiran mereka tidak berfungsi secara normal. Bank Dunia dan organisasi pangan dan pertanian PBB memperkirakan bahwa jumlah orang hidup dalam kemiskinan yang hina dan absolut pada tahun 1980 berjumlah antara 700 juta hingga 1 milyar orang. Menjelang tahun 1990 kemiskinan telah meningkat dengan dramatis di Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin dan Asia (terutama Asia Selatan). Pendapatan per kapita dari tahun 1950 sampai 1985, negara-negara kaya meningkat 3 kali lipat, negara-negara dunia ketiga naik 2 kali lipat, negara-negara miskin hanya "sedikit' peningkatan.

Angka rata-rata bukanlah mencerminkan kondisi sesungguhnya kemiskinan di dunia ketiga, hampir 60 sampai 70% rakyat dunia ketiga menerima penghasilan di bawah rata-rata GNP. Orang-orang miskin hanya menerima 10% dari pendapatan nasional. Delapan puluh persen kemiskinan absolut tinggal di pedesaan. Kecuali di Amerika Latin yang komposisinya 50% kota - 50% desa. Kebanyakan kaum miskin ini buta huruf dan kebanyakan adalah wanita. Sekarang ini perubahan mendasar dalam ekonomi pasar bebas di Eropa Timur, juga menimbulkan masalah kemiskinan dan kelaparan. Perang di Balkan juga melahirkan jutaan kaum miskin di seluruh dunia, hidup dengan pendapatan kurang dari 370 $ US (suatu laporan yang diterbitkan The Sun Chronical, September 1990).

Begitulah nasib dunia ketiga, ketika ia dicengkeram oleh modal negara-negara maju, seperti yang sudah dilukiskan oleh F. Braudel. Kapitalisme mempertahankan diri justru melalui perubahan diri. Kapitalisme hidup berkat perubahan, dan selalu menyesuaikan diri pada berbagai kurun. Dahulu melalui kolonialisme atau perang, tanpa ada saingan dari sistem sosialisme, mereka menciptakan suatu sistem dunia yang dapat mengenyangkan rasa lapar mereka dan selama 200 tahun perkembangannya tidak pernah merasa puas. Sekarang, sistem dunia yang mereka ciptakan adalah sistem kapitalisme global. Dalam sistem ini negara maju dan negara dunia ketiga harus diperlakukan sama, tanpa proteksi dan dispensasi. Si kuat dan si lemah adu panco ekonomi dengan wasit WTO yang pro negara maju. Sistem liga kapitalisme global ini jelas menguntungkan negara-negara industri yang sekarang pun sudah sangat kuat dalam modal, monopoli pasar/distribusi serta teknologi.

Dan menurut Dom Helder Camara, dalam Dialog Utara - Selatan, "selatan selalu diwakili oleh kaum elite kaya dari negara-negara miskin." Justru para oligarki politik dan ekonomi dunia ketiga sendirilah yang secara suka rela menjajakan dirinya dan menjajakan negerinya. Tampak sekali bahwa kapitalisme menunjang kelas-kelas dominan dalam masyarakat, karena dengan membela kapitalisme mereka membela diri sendiri pula.

Proses kesenjangan Utara - Selatan tercipta dan tidak bisa terdamaikan, karena syarat-syarat untuk itu tidaklah mungkin dalam liga ekonomi global pasar bebas yang kompetitif di mana yang lemah harus siap bertanding dengan si kuat, tanpa proteksi dan dispensasi. Bila saja dunia ketiga cukup sanggup dan cukup berani membebaskan diri dari kesenangan-kesenangan hidup yang palsu yang mereka datangkan dari luar negeri, maka dunia ketiga dapat mencapai kemajuannya menurut caranya sendiri, secara perlahan, tapi di bawah syarat-syarat keadilan dan kemanusiaan. Menurut pandangan kami yang telah termaktub dalam manifesto politik kami (PRD), adalah :

"Kekayaan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia yang ada di bumi sebetulnya cukup untuk menghidupi seluruh umat manusia. Tapi di bawah hubungan masyarakat kapitalisme semua syarat-syarat kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat manusia di bumi dirampas oleh sekelompok golongan yang minoritas."

Dalam mengoptimalkan konsolidasi di antara negara-negara dibuat berbagai blok ekonomi untuk menjalankan dan mengoperasionalkan penghisapan. Dalam situasi seperti ini bukanlah negara lagi yang menguasai liga ekonomi global, tapi megatrans nasional corps. Harus diingat globalisasi ini disetir oleh skenario global kekuasaan megatrans nasional yang hampir-hampir menguasai akses kepada modal, teknologi canggih, keahlian manajerial, dan ketrampilan tinggi, dominasi pasaran dan monopoli informasi. Inilah yang PRD pandang sebagai suatu bentuk :

"Konspirasi-konspirasi antar imperialis seperti APEC, NAFTA, AFTA, EU (European Union), diciptakan untuk semakin merangsang penghisapan dan mengoptimalkan perbudakan sebuah masyarakat di suatu bangsa untuk kepentingan perusahaan multi nasional." (Manifesto, Hal .12)

Dengan lembaga-lembaga di atas, negara-negara Utara kemudian berhasil mendorong berdirinya lembaga-lembaga kongsi dagang dunia yang disebut WTO di Maroko 1995. WTO adalah alat untuk terus-menerus memperluas kekuasaan mereka sehingga menjadi "polisi ekonomi dunia." Dengan begitu, mereka akan mampu mendesakkan berbagai peraturan baru, guna memaksimalkan kebebasan bergerak bagi kegiatan perusahaan transnasional. Dan terbukti "desakan-desakan imperialisme tidak kuasa ditahan oleh bangsa-bangsa dunia ketiga dimanapun" seperti yang kami nyatakan dalam Manifesto Politik kami (PRD). Kami membuktikan pula betapa parahnya pemerintahan dunia ketiga, termasuk Indonesia yang sudah sejak awal tergantung dan terintegrasi dalam liga global ekonomi pasar bebas. Yang akibatnya, seperti yang kami tulis dalam manifesto kami, yakni "kebijakan perdagangan pemerintah dimanapun, termasuk Indonesia, lalu disesuaikan dengan berbagai paket deregulasi ekonomi dan perundangan merupakan mega proyek dari Bank Dunia dan untuk mengintegrasikan dunia dalam hegemoni neo-liberalisme."

Presiden Mitterand, saat masih menjadi presiden Perancis mengakui adanya penghisapan tersebut dengan prihatin. Seperti yang dimuat dalam harian nasional Kompas (26 Mei 1989), ia berkata : "terlalu banyak dana yang mengalir dari Selatan ke Utara dibanding dari Utara ke Selatan. Ini merupakan suatu yang vital menuju adanya bentuk baru dari kolonialisme dalam perdagangan dan mengalirnya uang." Bila begitu "bagaimana orang dapat mengatakan kolonialisme telah mati...., kata Soekarno dalam pendirian GNB di tahun 1955.

Rakyat Indonesia yang menderita dan terus berjuang,

Mengapa kami lahir dan mengapa penguasa begitu bernafsu menumpas kami? Justru karena ungkapan-ungkapan fakta yang telah kami urai sebelumnya. Kami lahir dari labirin politik yang sekat-sekatnya telah dibangun dan dijaga oleh ABRI. Dari kondisi yang tak menguntungkan itulah boleh jadi kamipun mengidap sejumlah kelemahan dan kekurangan. Kami lahir dari kondisi mampatnya saluran-saluran politik parlementer. Bukan karena parlemen ini tidak ada, tetapi ia telah begitu dikotori. Lagi pula usia-usia dari kami, yang rata-rata masih muda tak berminat dengan segala jual beli kursi, yang selama ini dianggap sebagai aktivitas politik. Sekali-kali : Tidak!

Banyak di antara kami adalah aktivis-aktivis di kampus atau para organisator buruh pada akhir dekade 1980-an maupun awal dekade 1990-an. Pertemuan-pertemuan kami dengan realitas masyarakat bawah inilah -- yakni alas tempat puncak oligarki ini berpijak -- yang membantu kami tetap setia hingga akhir. Realita dan akar sosial seperti inilah yang celakanya tak pernah disentuh politisi-politisi "profesional" kita.

Pada awalnya, yang kami namakan sebagai "tahun-tahun pembentukan/formative years," kami hanya bergerak berdasar naluri-naluri lapangan hingga pada akhirnya telah sampailah kami kepada kesimpulan tentang keseluruhan akar penderitaan rakyat. Hingga akhirnya, kami menelorkan dokumen-dokumen Organisasi Partai Rakyat Demokratik, yaitu yang kemudian kami jadikan panduan/suluh bagi langkah perjuangan pro-demokrasi. Karena tak mungkinlah satu gerakan politik bergerak tanpa dokumen-dokumen tertulis. Bukannya kami tidak sadar, bahwa dokumen tersebut yang kami namakan "PRD : Menuju Demokrasi Multi Partai Kerakyatan" akan memancing reaksi dari penguasa. Tetapi, ketimbang berpikir tentang reaksi yang paling mungkin kami dapat dari penguasa, yang lebih penting adalah bagaimana rakyat bisa menemukan rumusan bagi tindakan-tindakan politiknya.

Berbicara tentang tindakan politik rakyat, apa yang bisa kita catat di sini adalah rekaman tentang sejumlah perlawanan rakyat yang tak terpimpin. Bukannya karena dalam masyarakat kita, tak pernah lahir orang-orang yang cukup cerdas untuk sekadar menulis tentang persoalan-persoalan sosial kita. Ada satu hubungan yang unik antara kecerdasan dan keberanian dalam panggung politik yang dibangun oleh rezim Orde Baru, rezim yang selalu menodongkan senjata ini. Dengan lidah getir kami nyatakan bahwa kecerdasan politisi pada zaman Orde Baru disamakan dengan ketrampilan dan kemampuan untuk menjilat penguasa di satu pihak dan kepandaian mengobral janji kepada rakyat di pihak lain - lima tahun sekali!

Ketika kekuasaan menjadi hukum dan kebenaran, sementara para cendekiawan mengamininya, maka perlawanan orang-orang berbaju kumal pun akan terjadi. Dengan cara yang mereka pilih sendiri. Dengan kehormatan yang mereka miliki, dari sisa-sisa penghinaan yang mereka terima, dari hari ke hari.

Di samping adanya hubungan yang unik antara kecerdasan dan keberanian tadi, ada juga hubungan yang unik antara kondisi material dan kesadaran di negeri ini. Rakyat bawah tengah bergerak karena hidung mereka peka terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi universitas-universitas tetap saja jadi menara gading. Tetapi, setiap ruang ada ventilasi dan jendelanya sendiri. Sejumlah kader PRD yang berasal dari dunia kemahasiswaan telah memutuskan untuk meloncat melalui jendela itu, meninggalkan ruang-ruang kelas mereka dan menyatu dengan rakyat. Kader-kader muda ini seolah-olah menangkap kebenaran dari kata-kata seorang penyair Rakyat Philipina, Emanual Lacaba -- seorang martir muda juga yang berjuang bersama rakyat dan ditembak mati oleh tentara diktator Marcos. Dia berkata, "Di sini, di antara buruh dan tani, kami angkatan yang kalah menemukan kebenaran dan kekuatannya kembali. Inilah satu-satunya rumah kami!"

Pertemuan semacam inilah, antara tenaga-tenaga muda yang berdedikasi dengan rakyat yang tertindas, yang paling ditakuti oleh penguasa-penguasa politik konservatif. Tetapi sejak awal kami memang tidak mau peduli dengan suasana hati atau segala kerisauan penguasa yang kolot lagi keras kepala, seperti pejabat-pejabat rezim Soeharto ini.

Segera setelah pertemuan-pertemuan itu terjadi kami melibatkan diri secara aktif dalam sejumlah demonstrasi buruh dan mahasiswa, atau gabungan dari keduanya. Orang-orang ini -- kami sendiri -- bukanlah penjahat subversif, seperti yang dituduhkan rezim dikatator ini. Kami adalah anak-anak rakyat, yang terdiri dari daging dan darah serta berhati nurani. Cukup berhati dan bernurani untuk mendengar panggilan sejarah rakyat negerinya. Persentuhan dengan kaum buruh dan tani membuat emosi kami lebih terasah. Kami memuliakan dan memanusiawikan diri dengan perjuangan dan kerja.

Ada satu episode -- dari sejumlah penggalan lainnya -- di tengah-tengah perjuangan masa yang kami lakukan. Kami cantumkan di sini satu surat dari salah seorang kader perempuan PRD kepada Suroso -- yang sekarang juga menjadi terdakwa. Kami hendak tunjukkan betapa berjuang bersama massa rakyat, tidak hanya membuat kami bertambah kuat, namun juga membuat kami menjadi lembut dalam memandang hubungan antar sesama manusia :

"Roso, ada satu pengalaman kita bersama yang paling berkesan buat Gue. Ngga tahu kalau bagi Elu, yaitu saat kita di DPR dengan 4.000 buruh Indoshoes. Kita tinggal di sana sampai malam, dan waktu itu Elu kan jadi Kolap (Komandan Lapangan) Gue jadi oratornya. Roso, ingat-ingat deh jam demi jam yang kita lalui hingga pukul 11 malam di sana. Betul-betul menegangkan, menguras energi dan akal sehat. Jam demi jam, menit demi menit, kita harus bertahan dari bentuk provokasi dan represi. Yang harus kita kuatkan bukan hanya para buruh, namun juga diri sendiri, dan kawan-kawan lain. Saat itu, Gue sangat kuatir akan diri Elu, tanggungjawab Elu betul-betul besar, dan saat itu orang yang betul-betul Gue percaya adalah Elu saja. Ingat nggak ketika pukul 11 malam, kita dibangunkan dan disuruh naik ketingkat atas? Di sana ada Kapolres, Danramil, dan Dan dan lainnya. Mereka secara persuasif dan akhirnya provokatif mencoba maksa kita angkat kaki dari situ. Saat itu Gue lihat Elu sudah lelah sekali, dan Gue betul-betul cemas karena Elu adalah komandannya. Bertahan adalah kata- kata yang menancap di kepala Gue, dan saat itu Gue sudah bertekad lebih baik mati daripada angkat kaki secara sukarela. Hanya Elulah yang Gue khawatirkan bolak-balik, karena Elu telah lelah secara mental dan fisik. Gue sendiri setengah mati kecapekan, apalagi saat itu sedang mendapat menstruasi, jadi seluruh tubuh lemes bukan main. Tapi kepala Gue jernih dan pasti. Saat represi betul-betul terjadi, Gue ingat Elu ada di sisi kanan Wignyo, dan dengar mereka teriak-teriak dalam kegelapan mencari Elu dan Gue. Gue merasakan sepatu-sepatu lars menendang pinggang dan kaki Gue, tangan-tangan mereka mencengkam bahu. Sakit betul. Dan Gue melakukan hal tolol yang selalu dilakukan kebanyakan perempuan : Nangis. Menangis, bukan karena sakit atau takut, tapi karena marah, amat sangat marah. Gue pernah mengalami represi yang amat menyakitkan secara fisik, namun saat itu, Gue menangis karena yang terasa sakit bukanlah di permukaan kulit, tapi di dalam hati. Waktu kita dilempar ke dalam truk, Gue tiba-tiba teringat pada Elu, Gue betul-betul lega melihat Elu selamat. Besoknya, setelah istirahat satu malam, Elu kelihatan lebih sehat dan kuat untuk berdiri di atas gerbang DPR, di tengah-tengah terik matahari pukul 10 pagi. Setelah peristiwa itu Gue merasa lebih dekat Elu daripada sebelumnya. Sesungguhnya Gue selalu merasa dekat dengan anak-anak SMID Jabotabek, karena kalianlah orang-orang yang Gue percaya untuk mendorong, membimbing, dan mendidik buruh-buruh dalam aksi-aksi massa buruh di Jakarta, Bogor. Sekarang, sering Gue ingat-ingat hal itu, masa-masa indah kita sebagai aktivis politik dan kader partai. Begitu banyak pelajaran yang kita dapat dalam satu malam di DPR. Saat itu Gue tiba-tiba jadi memahami kawan-kawan lain, seperti Kelik, Garda, dan tentu Elu sendiri. Bagi Gue, aktivitas kita itu betul-betul membuat kita terikat satu sama lain, secara politik dan emosional. Gue enggak tahu apa Elu sempat pikir seperti itu, tapi itulah yang Gue rasakan."

Kepada Rakyat yang Terkasih,

Kader-kader pejuang rakyat selalu dituntun oleh program, taktik dan perhitungan-perhitungan politik yang jelas. Hal ini sangat penting dalam tahun-tahun awal peletakan pondasi organisasi PRD. Terutama, amatlah penting untuk memulai satu kerja politik besar bagi demokratisasi di tengah-tengah kecenderungan intrik, desas-desus, rutinitas, kabar angin dan ketiadaan agenda yang jelas/terukur dalam kehidupan politik kita. Karena satu-satunya yang jelas dan terukur -- dan juga yang menjadi cacat politik kita -- adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap organisasi angkatan bersenjata. Tak ada preseden politisi sipil yang tak mengidap ketergantungan ini.

Tetapi di sini kami hendak mengangkat harga diri dan kehormatan, tenaga dan peluang, yang layak diterima oleh politisi-politisi yang lahir dari kandungan kaum muda dan rakyat kita. Terlepas dari adanya sejumlah politisi "kita" di parlemen sana, yang pada asalnya adalah dari rakyat juga, namun yang sekarang terlibat dalam persekongkolan Pemilu palsu. Tetapi saatnya belum terlambat bagi mereka -- kepada siapa sebagian rakyat kita menaruh kepercayaannya -- untuk sekarang juga membersihkan diri mereka dari intrik-intrik sesaat yang berputar-putar di kalangan istana. Peringatan kami adalah "jangan lagi memberi legitimasi bagi penguasa, dengan mengikuti proses pemilu, yang nyata-nyata tak memberi pengaruh bagi perubahan kekuasaan dan nasib rakyat!!" Jika para politisi kita berketetapan memberi jubah "konstitusi" -- dengan ikut Pemilu -- bagi kekuasaan diktator, maka `partai-partai' kalian -- pada saat krisis -- terancam likuidasi dari dua arah, yaitu dari kekuatan aparat represif : Posko Kewaspadaan Nasional atau Bakorstanas, dan dari komite-komite pemboikotan Pemilu!!

Tak ada harapan bagi perbaikan politik di negeri ini, kecuali ada pencabutan paket 5 Undang-Undang Politik, penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan penerapan kebijakan pemerataan ekonomi! Tanpa itu, Pemilu pada tanggal 29 Mei tak akan menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, tak akan menghasilkan apa-apa! Rezim ini hanya akan menjadikan rakyat tukang tepuk tangan bagi pidato-pidato para penguasanya, yang akan dipungut cukainya dan untuk ditakut-takuti dengan kata : gebuk!! Sekali-kali rezim ini tidaklah bermaksud mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai cermin dari kedaulatannya. Penguasa hanya mau mencurinya dari kalian, persis pada saat kalian sedang dibuai dengan janji-jani saat kampanye atau -- jika tidak -- merampoknya secara paksa dari kalian melalui mobilisasi-mobilisasi penduduk ke TPS-TPS dan kecurangan penghasilan suara di sana.

Jalan parlementer bagi perubahan politik telah ditutup rapat, tepat di depan pintu gerbangnya, yakni pada saat pada 27 Juli 1996, orang-orang dipukuli, diusir dan dibunuh di Jalan Diponegoro 58, pada saat orang-orang dikejar, diburu, dijebak dan ditangkapi untuk kemudian diseret ke pengadilan palsu ini untuk mendengarkan ocehan jaksa penuntut umum. Ocehan yang dengan jumawa ditingkahi dengan kata "untuk keadilan," keadilan menurut selera, motif, prasangka dan reka-reka para jaksa, tentunya!

Komite-komite pemboikotan Pemilu tentu saja belum diproklamasikan. Dengan atau tanpa label/nama komite, perlawanan itu sudah hadir. Dengan dituntut oleh naluri kemarahannya yang meradang, sekarang rakyat bergerak mengalir mencari momentum untuk menabrak apa saja. Rakyat seperti dilemparkan ke belakang oleh tiap-tiap ketidakadilan, dan punggung-punggung mereka yang legam membentur latar belakang kepahitan hidupnya, himpitan sosial ekonomi mereka, dan secara beramai-ramai -- sekali lagi -- terlontar ke depan menabrak apa saja yang ada di hadapan mereka. Anarkisme, kerusuhan bukanlah dosa rakyat. Ia adalah dosa dari para pimpinannya yang sementara sudah mengantungi kepercayaan dari rakyat, namun tak kunjung memberikan penegasan ke arah mana perjuangan ini hendak digariskan dan disasarkan.

Kerusuhan-kerusuhan : 27 Juli, Tasikmalaya, Situbondo, Tanah Abang, Pekalongan, Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung -- pada derajat tertentu -- pada hakekatnya adalah bentuk-bentuk pemberontakan lokal. Di sana ada kemarahan yang meluap dan tak terhindarkan juga jatuhnya korban-korban. Darah yang sudah tertumpah harusnya membuat kita belajar untuk menarik maknanya, yakni dengan memberikan rakyat kepemimpinan politik, melakukan perubahan, memperjuangkan kebebasan dan keadilan sosial. Jangan menjadikannya sia-sia, karena bukankah Thomas Jefferson -- deklarator kemerdekaan Amerika Serikat -- telah menyatakan bahwa "pohon kebebasan mestilah disirami dan disegarkan terus menerus, dengan darah para patriot dan para tiran. Ini adalah alami?"

Kepada rakyat Indonesia yang kini tengah mencari kebebasannya,

Bagaimana kita harus keluar dari labirin 30 tahun yang panjang dan berliku ini? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab secara sistematis dan programatis oleh setiap kelompok/kekuatan oposisi demokratik di Indonesia. Tanpa itu oposisi pro-demokrasi di Indonesia hanya tinggal aktor-aktor perubahan yang asing di mata rakyat yang tengah bangkit.

Kekuatan pro-demokrasi, haruslah segera mengeluarkan dokumen politiknya. Itu sangat penting agar menjadi bacaan dan panduan bagi rakyat yang merindukan perubahan. Hanya dengan demikianlah, kalangan pergerakan bisa mempu membersihkan kehidupan politik kita yang akhir-akhir ini ditingkahi oleh banyaknya manuver-manuver yang membingungkan rakyat. Karena hanya dengan cara demikian kita bisa mengukur, sampai sejauh mana dan dengan cara apa, perubahan ini hendak dicapai.

Dokumen politik yang dimaksud, setidaknya harus memuat program perjuangan dan taktik perjuangan. Ketiadaan dokumen semacam itu -- yang nantinya akan disebar secara terbuka kehadapan rakyat -- akan membawa gerakan pro-demokrasi pada bencana kelumpuhan sebesar bencana yang ditimbulkan oleh seruan-seruan pembersihan pasca 27 Juli. Nyaris, kebangkitan rakyat yang timbul pasca 27 Juli, melulu dituntun oleh naluri lapangan dari rakyat yang marah. Kemarahan rakyat hanya menggelandang di lorong-lorong jalanan kota yang mereka bakar seperti rumah-rumah kertas, tanpa pernah mengetahui apa maknanya. Sementara, kejadian-kejadian tersebut bukannya direspon untuk menyusun agenda bersama pro-demokrasi dan konsolidasi di tingkat basis, namun justru berulang-ulang dipakai sebagai pembenar bagi diperkuatnya dan ditambahkannya alat-alat represi, seperti yang telah ditunjukkan dengan dibentuknya apa yang dinamakan Posko Kewaspadaan Nasional.

Dokumen "Program Perjuangan," tepat sebagaimana yang kami cantumkan dalam Bab VII buku "PRD : Menuju Demokrasi Multi Partai Kerakyatan," merupakan rumusan sasaran yang harus dicapai. Untuk selanjutnya "ia lahir didasarkan atas basis kebutuhan-kebutuhan realitas obyektif untuk memecahkan -- dalam perjalanan sejarah perjuangan rakyat -- kontradiksi-kontradiksi dalam struktur masyarakat. Karenanya, penyusunan program perjuangan merupakan perumusan -- kontradiksi yang mendesak harus diselesaikan, yang jika tidak berhasil dipecahkan, tidak akan melahirkan perubahan syarat-syarat material perjuangan rakyat."

Secara gamblang : untuk apa kita berjuang? Dalam tindakan praktis, apa sasaran praktis yang hendak kita raih? Apa yang mau kita ubah bersama rakyat, untuk rakyat? Pernyataan-pernyataan umum tidaklah cukup, ketika justru penindasan semakin kongkret, sementara rakyat telah kongkret mengungkapkan perlawanannya!

Pada akhirnya, muara dari program perjuangan suatu gerakan politik haruslah mewujud dalam pemerintahan dan masyarakat, apa yang hendak dibangunnya. Ia harus memberikan kepastian sasaran dan kepastian langkah kearahnya. Bagi PRD, sistem politik yang harus dibangun untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi dalam struktur masyarakat kita tak lain adalah sistem demokrasi multi partai kerakyatan. Ia adalah kesimpulan, totalitas dan kata putus dari sistem yang paling mungkin didirikan di republik ini. Ia adalah war cry (teriakan peperangan) kita yang terakhir terhadap segala pembodohan, pemiskinan dan segala pelanggaran hak-hak dasar Rakyat Indonesia. Ini adalah kemauan sistematis kami, dari segala upaya menuntaskan keluh-kesah yang lahir dari tetesan keringat kerja rakyat, yang tak dihargai oleh kekuasaan despotik rezim Orde Baru.

Kesemuanya itu hanya bisa tercapai, jika rakyat bisa dibangkitkan dari daya geraknya, yakni dengan membangun organisasi-organisasi rakyat. Untuk itu, dalam alinea terakhir Manifesto Partai Rakyat Demokratik, yang kami bacakan dalam deklarasi PRD pada tanggal 22 Juli 1996, disebutkan, "dan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan salah satu manifestasi dan jawaban untuk menjawab kebekuan dan kebuntuan dari alat-alat politik ekstra parlementer, serta meningkatkan kualitatif gerakan rakyat menuju suatu rakyat demokratik multi partai kerakyatan yang damai tanpa kekerasan."

Kami sadar, upaya ini hanya terwujud jika ia disikapi secara positif oleh rakyat, yang berhimpun dalam berbagai organisasi. Oleh karenanya koalisi antara berbagai organisasi rakyat pro-demokrasi merupakan keniscayaan. Terlebih jika yang kita hadapi adalah kekuasaan yang kerap kali menggunakan kekerasan dan pengadilan palsu untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Koalisi gerakan pro-demokrasi dan pembentukan pemerintahan koalisi demokratik adalah keniscayaan kita. Karena ia terlahir dari kenyataan majemuk masyarakat Indonesia, yang multi ras, multi sektor, multi agama, beragamnya aliran politik dalam sejarah masyarakatnya yang selama ini dicoba untuk dilindas oleh mesin politik Orde Baru.

Hari depan negeri kita haruslah dibicarakan bersama-sama di tengah-tengah rakyat. Bukannya oleh segala permufakatan bisnis dan politik di sekitar istana dan Cilangkap belaka! Juga tidak oleh -- terlebih lagi -- dalam satu sidang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang pada kenyataannya 60% dari komposisinya bukanlah -- sekali lagi : bukanlah -- pilihan rakyat melalui Pemilu! Tapi yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Soeharto. Masa depan negeri ini tidak bisa dibicarakan oleh orang-orang yang membodohi atau bersedia dibodohi tentang "kedaulatan rakyat yang dipraktekkan Orde Baru."

Terkecuali, jika sistem Pemilu dan perundangan yang mengatur komposisi dan kedudukan MPR, bisa dirombak, sehingga Pemilu sungguh-sungguh melukiskan kedaulatan rakyat, dibebaskannya partai-partai baru untuk turut serta sebagai peserta Pemilu, dan dibersihkannya MPR dari orang-orang yang nyata-nyata tidak pernah dipilih rakyat. Oleh karenanya, hari depan negeri ini hanya akan sungguh-sungguh ditentukan oleh rakyatnya, jika kita semua menolak dan Memboikot Pemilu 1997, yang dilaksanakan di bawah Undang-Undang No.1/1995 tentang Pemilu.

Semua orang dan organisasi yang berkehendak baik bagi perbaikan negeri ini seharusnya menangkap konsekuensinya. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengajukan tuntutan dilaksanakannya Pemilu dengan undang-undang yang baru, dimana kepanitiaan dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh satu panitia pemilihan independen, dimana komposisinya terdiri dari seluruh partai peserta Pemilu secara bebas, sebagaimana Pemilu 1955 dimana ia akan memilih wakil rakyat di parlemen, baik pada tingkat nasional maupun lokal; yang merupakan perwakilan yang dipercayai dan dikenal oleh rakyat pemilihnya; yang akan mengangkat dan membela kepentingan-kepentingan rakyat dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran tanpa menyisakan satu kursipun bagi seorang yang tak dipilih oleh rakyat.

Hanya parlemen yang demikianlah yang memungkinkan untuk memilih seorang presiden, yang nantinya akan menyusun kabinetnya. Jika perlu diapun menyusunnya dengan mempertimbangkan konfigurasi sejumlah partai politik sebagai satu pemerintahan koalisi demokratik, sebagaimana ditunjukkan dalam buku PRD : Menuju Demokrasi Multi Partai Kerakyatan (hal.37) : "... merupakan sebuah koalisi kelas, sektor, dan kelompok progresif di Indonesia, yang secara konsisten berjuang untuk demokrasi dan keadilan sosial yang akan tunduk pada prinsip-prinsip pluralisme demokratik, dengan tetap mempertahankan komitmen sepenuhnya untuk membela hak-hak dasar rakyat."

Satu pemerintahan koalisi demokratik, haruslah satu pemerintahan yang berbesar hati karena asal-usul kelahirannya, komposisinya dan ideal-ideal yang dibutuhkan kondisi obyektif masyarakatnya untuk memberi hak beroposisi bagi partai-partai politik yang tidak diikutsertakan dalam pemerintahan tersebut. Oleh karenanya pemerintahan koalisi demokratik ini adalah alternatif yang secara berhadap-hadapan, berbeda dengan susunan pemerintahan Orde Baru. Ia adalah pemerintahan yang lahir dari satu perjuangan rakyat yang menang. Namun, yang tidak menolak untuk diuji legitimasinya melalui satu pemilihan yang bebas, terbuka dan siap dikritik oleh oposisi yang terlembaga.

Namun tentu saja satu pemerintahan -- di atas segala-galanya -- berkewajiban untuk memakmurkan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Tanpa hal itu, tentu saja sang presiden dan para pembantunya harus segera berbenah dan angkat koper dari istana dan kantor-kantor kementriannya, itu bisa mereka lakukan tanpa meminta-minta jaminan bahwa mereka jangan sampai dikenakan sangsi hukum apabila ada skandal yang mereka lakukan. Untuk itu mereka harus siap diperiksa oleh pejabat dari kantor pemeriksa keuangan. Kantor pemeriksa keuangan ini akan melakukan pemeriksaan tentang kekayaan pejabat yang bersangkutan, mulai dari sebelum menjadi pejabat dan membandingkan dengan kekayaannya sekarang. Patokan yang dipakai adalah standar gaji yang diterimanya selama menjabat.

Namun sebelum aib ini terjadi, ada baiknya diperhatikan bahwa proses rekruitmen untuk mengisi posisi jabatan dalam pemerintahan koalisi demokratik haruslah terbuka. Ini untuk menghindari dipilihnya pejabat-pejabat yang tak berdedikasi, hanya karena dia adalah kerabat sang presiden, misalnya. Pejabat-pejabat yang berdedikasi dan terbuka dalam pemilihan/pengangkatannya, tentunya akan menghargai kepercayaan ini dan mereka harus siap untuk menjalankan program-program pemerintahan koalisi demokratik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam.

Program ekonomi yang harus dijalankannya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam buku "PRD : Menuju Demokrasi Multi-Partai Kerakyatan," hal. 38-43 sebagai berikut :

Kepentingan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat :
1 . Pembangunan industri dan pertanian yang akan mengarah pada pencapaian alih teknologi sebesar-besarnya dan produktivitas secara maksimal,
2 . Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diarahkan pada memperbaiki kapasitas seluruh produksi guna menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyat,
3 . Pemilikan sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang jasa, pelayanan yang vital dan mendasar bagi rakyat, serta pemilikan sosial terhadap jalur industri yang sangat penting bagi perekonomian rakyat,
4 . Mendorong mekanisme kolektif di kalangan rakyat untuk meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat,
5 . Mendukung sektor swasta yang memberikan sumbangan positif bagi pengembangan kapasitas produksi dan sumberdaya,
6 . Mendorong reformasi agraria untuk menciptakan sistem pertanahan dan pertanian kooperatif-modern di pedesaan.

Peranan Rakyat Pekerja dan Tenaga produktif Masyarakat :
1 . Penyediaan kesempatan kerja bagi seluruh rakyat, yakni dalam pekerjaan yang bermartabat, memenuhi kebutuhan bagi kesejahteraan rakyat pekerja dan masyarakat,
2 . Perlakuan secara adil bagi rakyat pekerja dan perlindungan dari penghisapan/penindasan kerja,
3 . Hak rakyat pekerja untuk untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut rakyat pekerja dan masyarakat melalui wadah-wadah politik rakyat dari nasional sampai unit kerja,
4 . Pemilikan tanah bagi penggarap dan membantu peningkatan produktivitasnya melalui peningkatan keahlian dan teknologi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Pemerataan ekonomi dan kelestarian Alam :
1 . Memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat pekerja dan masyarakat pekerja secara adil sesuai dengan hak-hak dasar ekonominya, serta setara dengan kemampuan kerjanya,
2 . Warga masyarakat yang tidak mampu/ tidak layak bekerja, sedang menjalani studi bagi kepentingan masyarakat, dan anak- anak, berhak memperoleh hak-hak dasar ekonominya dengan selayaknya,
3 . Tersedianya jasa pelayanan sosial bagi yang memadai dan terdistribusi secara efektif kepada seluruh rakyat masyarakat,
4 . Penggunaan sumberdaya alam secara bertanggung jawab dan dilindungi dari pengrusakan.

Dengan program-program diatas, maka sebuah pemerintahan koalisi demokratik akan mampu memenuhi hak-hak rakyat di bawah ini :

Hak Rakyat dalam bidang politik :
1 . Seluruh warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, mengorganisir diri, melakukan rapat-rapat umum dan pemogokan,
2 . Seluruh warga negara memiliki persamaan di depan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial/ekonomi, suku, agama, dan keyakinan politiknya,
3 . Seluruh warga negara berhak mengorganisir diri untuk melawan setiap struktur dan sistem yang menghisap/menindas,
4 . Kebebasan akademis dari seluruh anggota komunitas akademis harus selalu dilindungi oleh negara. Negara harus mendukung iklim yang memungkinkan terjaminnya kebebasan akademis,
5 . Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Mau-bere melalui referendum di bawah pengawasan PBB,
6 . Membuka dialog dengan perwakilan yang dipilih rakyat Aceh dan Papua guna melindungi hak-haknya.

Hak rakyat dalam bidang ekonomi :
1 . Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerja yang bermartabat. Tidak boleh seorangpun diingkari hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang bermartabat tanpa diskriminasi jenis kelamin, status sosial/ekonomi, suku bangsa, agama, keyakinan politik dan bentuk-bentuk diskriminasi sosial lainnya. Adalah kewajiban negara untuk menyediakan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara dan menjamin kondisi-kondisi kerja yang manusiawi,
2 . Setiap rakyat bekerja memiliki hak yang dijamin negara untuk beristirahat dan memperoleh waktu senggang setelah bekerja melalui pembatasan jam kerja. Liburan berkala dengan tetap memperoleh bayaran, dan pembayaran berlipat untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari libur umum,
3 . Negara dan para pengusaha harus menjamin hak-hak rakyat pekerja untuk memperoleh jaminan sosial yang akan melindungi kehidupan ekonomi warga negara yang berusia lanjut, cacat, para pengangguran struktural serta menyediakan pelayanan kesehatan rakyat. Negara harus menjamin agar para pengusaha bertanggung jawab terhadap cedera dan kematian yang disebabkan oleh kerja serta memberikan ganti rugi yang adil,
4 . Negara harus mengakui dan melindungi hak mereka yang menggarap tanah untuk memilikinya dan memperoleh hasil serta manfaat dari kerja yang mereka lakukan. Negara harus menjamin distribusi tanah kepada penggarap, alat-alat kerja modern yang mendukung produktivitas dan untuk membentuk pertanian kolektif/koperasi,
5 . Negara harus mengakui dan melindungi hak-hak yang diberikan secara prioritas kepada nelayan-nelayan rakyat terhadap wilayah mata pencariannya. Negara harus menyediakan kepada nelayan-nelayan rakyat agar bisa meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keahlian dan teknologi modern dan tetap menjaga pemanfaatan sumberdaya laut dan air tawar yang secara ekologis bertanggung jawab,
6 . Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan pelayanan sosial dan kebutuhan dasar dari negara,
7 . Kaum ibu memperoleh jaminan/perlindungan khusus dari negara selama masa kehamilan dan perawatan anak, termasuk jaminan pembayaran selama cuti hamil, saat sebelum dan sesudah kelahiran, perawatan, pengobatan dan wisma ibu/anak,
8 . Anak-anak harus mendapatkan perawatan yang memadai, serta dilindungi dari perlakuan kejam dan eksploitasi ekonomi. Dijaminnya sistem perawatan umum bagi anak-anak. Harus dikeluarkan perundangan maupun peraturan oleh negara untuk mencegah penggunaan buruh anak-anak. Negara harus menjamin adanya program yang memadai bagi panti-panti asuhan dan perawatan anak-anak tuna wisma. Harus juga disediakan program gizi dan kesehatan negara bagi anak-anak,
9 . Orang-orang cacat memperoleh jaminan yang memungkinkan mereka terlibat dalam aktivitas produktif dan terbebas dari ketergantungan ekonomi,
10.Negara harus menyediakan alat-alat transportasi modern an murah dan negara juga membatasi jam (waktu) penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi.

Hak Rakyat Dalam Bidang Sosial-Budaya :
1 . Setiap warga negara berhak menganut agama dan keyakinannya masing-masing, sehingga memperoleh perlindungan oleh negara dari diskriminasi. Harus ada pemisahan antara agama dan negara,
2 . Negara harus menyediakan anggaran untuk sarana-sarana ibadah yang bisa mendorong proses toleransi antar agama.
3 . Kaum perempuan harus dilindungi dari segala diskriminasi, pemerkosaan hak-hak dan pelecehan seksual. Negara harus bekerja untuk menghapuskan diskriminasi dan pemerosotan hak- hak kaum perempuan,
4 . Setiap warga negara berhak berekspresi secara artistik. Negara harus melindungi dan mengangkat kebudayaan rakyat yang ilmiah dan demokratik, serta mendorong kaum seniman untuk mengembangkan karya-karya mereka dan membebaskannya dari eksploitasi ekonomi,
5 . Setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang bersih, sehat dan aman. Setiap warga negara mempunyai hak- hak untuk menikmati keindahan alam,
6 . Negara harus menjamin perlindungan alam dari pengrusakan dan penghancuran yang ceroboh. Negara menjamin tersedianya taman-taman yang disediakan untuk umum dan cagar alam yang nyaman untuk menjaga keseimbangan ekologis,
7 . Negara harus menjamin kondisi-kondisi kebudayaan dan sosial yang baik bagi anak-anak. Terjaminnya media massa dan program-program pendidikan yang akan mengangkat nilai-nilai kritis-ilmiah, demokratis, murah dan pro-rakyat serta berguna bagi kondisi-kondisi di atas,
8 . Tersedianya taman-taman bermain umum bagi anak-anak, sistem perawatan anak dan kelengkapan lainnya. Bagi aktivitas sosial dan kebudayaan anak-anak,
9 . Mereka yang dinyatakan bersalah haruslah menjalani proses yang menjamin hak-hak para tertuduh, seperti asas praduga tak bersalah dan pengadilan yang jujur serta dapat menemukan akar penyebab suatu kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan harus diarahkan guna membawa pembaruan dan integrasi kembali ke masyarakat. Seluruh hukuman yang tidak manusiawi dan bersifat kejam harus dilarang dan dihapuskan,
10.Seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dirinya maupun tempat tinggalnya. Mereka harus diselamatkan dari penangkapan yang sewenang-wenang, eksekusi-eksekusi yang tidak berdasar hukum, penyiksaan, pengerahan sebagai tenaga kerja secara sewenang-wenang dan tindak kekejaman lainnyam,
11.Setiap orang memperoleh pendidikan ilmiah, demokratis dan pro-rakyat. Yang harus dijamin oleh negara sejak tingkat dasar hingga tingkat tinggi,
12.Rakyat-rakyat minoritas suku anak dalam harus dilindungi haknya untuk mengembangkan kebudayaan rakyat ilmiah dan demokratis tanpa dihambat pengembangan bahasa dan bentuk- bentuk penulisannya, namun tanpa berada dalam sekolah yang terpisah,
13.Negara harus menjamin sarana rehabilitasi dan pekerjaan bagi pecandu narkotik dan WTS,
14.Negara harus menghormati dan mengakui hak-hak azasi kaum homoseksual dan transeksual.

Kawan-kawan seperjuangan dan angkatan muda Indonesia....

Hanya setelah kalian memahami, merasakan dan mencita-citakan kondisi yang sama, maka pastilah kalian juga akan lebih mengerti, mengapa kami -- para pimpinan dan kader PRD -- yang telah dituntut para jaksa buat 3 thn, 5 thn, 6 thn, 8 thn, 9 thn, 10 thn, 12 thn, 13 thn, dan 15 thn penjara -- tetap masih bisa tersenyum..., dan akan senantiasa demikian. Apalagi di antara kita masih tetap bertegur sapa, dan kalian diluar sana bisa berjuang dengan cara yang lebih baik, lebih kuat, lebih rapi dan lebih peka menangkap denyut nadi dan tangis batin rakyat kita. Tangis para buruh rendah upahnya, petani yang masih digusur tanahnya serta suara seluruh lapisan rakyat yang dimanipulasi suaranya oleh lurah hingan presiden mereka dengan cara yang paling tidak tahu malu.

Kepada pejuang-pejuang rakyat,

Apa artinya berjuang dengan cara yang lebih baik, lebih kuat dan lebih rapi, di bawah syarat-syarat yang lebih represif sekarang ini? Di sini kita berbicara tentang Taktik Perjuangan. Yaitu bagian lain, yang minimal harus dicantumkan dalam setiap dokumen politik gerakan pro-demokrasi. Tentunya, di sini adalah langkah-langkah yang mungkin diambil oleh rakyat bagi demokratisasi, di bawah syarat-syarat politik sekarang.

Kalian harus yakin, bahwa di negeri ini sekarang ada berpuluh juta rakyat yang memiliki kegalauan yang sama. Ada sekian puluh juta orang -- yang demi melihat kondisi kehidupan di tanah air kita akhir-akhir ini -- siap berkelahi untuk cita-cita perubahan dan perbaikan nasib rakyat. Beragam tuntutan dan keluh kesah rakyat. Mulai dari soal perbaikan nasib rakyat. Beragam tuntutan dan keluh kesah rakyat. Mulai dari soal pengupahan, harga ganti rugi, kebebasan berorganisasi, hak untuk tidak memilih dalam pemilihan umum dan sebagainya. Kesemuanya -- tak lain dan tak bukan -- adalah penampakan-penampakan dari akar persoalan masyarakat, yang telah kami uraikan diatas. Dan Partai Rakyat Demokratik masih tetap setia dengan apa yang telah kami putuskan dalam kongres luar biasa, bahwa perjuangan kita masih harus dikonsentrasikan pada sektor buruh dan mahasiswa. Namun sekarang kondisi politik sudah sedemikian parahnya, hingga bahkan sekarang krisis kepercayaan rakyat telah menjalar ke sektor-sektor dan wilayah-wilayah geografis di luar kawasan-kawasan industri dan pemusatan mahasiswa. Semua gejala ini, sekali-kali tidaklah meniadakan analisa politik PRD. Justru ia semakin menegaskan tentang semakin terkucilnya rezim ini secara politis dan psikologis. Belum pernah dalam sejarah Orde Baru dapat kita temukan begitu beruntunnya peristiwa-peristiwa perlawanan rakyat. Dan satu pemerintahan yang secara beruntun dihadapkan pada perlawanan semacam itu -- setidaknya sudah sepuluh bulan ini sejak peristiwa 27 Juli hingga bentrokan antara massa PPP dan Golkar di Temanggung, telah terjadi kurang lebih sepuluh kerusuhan massal. Dan sekarang ini, bahkan penguasa sedemikian paniknya, hingga mereka merasa perlu untuk menambahkan lagi satu institusi represif ekstra-konstitusional(!), yang -- jangan tertawa! -- didirikan oleh penguasa yang justru mengancam hendak menggebuk mereka yang inkonstitusional. Institusi ini dinamakan Pos Komando Kewaspadaan Nasional. Seolah-olah selera militeristik mereka tak terpuaskan dengan lembaga inkonstitusional yang lebih dulu mereka buat, "hanya" karena lembaga itu tidak memancangkan nama komando, tetapi "hanya" Badan Koordinasi Strategis Nasional!!. Apapun namanya itu, rezim ini tetap masih bisa membuat 10, 11, 27, atau 31 lembaga inkonstitusional lagi, dengan nama yang berbeda-beda tetapi dengan watak yang sama-sama represifnya. Tanpa ada yang bisa menghentikannya!!

Namun, di sini pun kami hendak menyatakan langsung kepada diktator Soeharto, bahwa aparatus-aparatus pun tidak bisa menghentikan daya nalar dan nurani rakyat yang telah kalian hinakan dengan berbagai kebijakan kalian yang tak masuk akal. Salah satu dari itu adalah persoalan Pemilu. Persoalan konsekuensinya, kalian pun tak bisa menghentikan, menghalangi, menelikung, dan memasang barikade di depan rakyat, yang mungkin akan mengambil 10, 11, 27 atau 31 langkah lagi dalam menghadapi Pemilu kalian itu.

Berbicara tentang apa yang paling mungkin dilakukan rakyat dalam soal ini adalah bicara tentang satu kesucian. Lebih tepatnya, bicara tentang melindungi apa yang putih dari dunia politik kita yang begitu kumuh. Kita tak akan pernah tahu persis apa yang dilakukan oleh rakyat, ketika mereka dipojokkan dalam situasi terjepit. Tentu akan ada banyak kreasi, tindakan dan manuver, dengan seribu satu kemungkinan. Karena penderitaan sehari-hari mereka adalah sumber inspirasi yang tak habis-habisnya. Sementara itu para politisi "profesional" kita lebih sering pura-pura menderita dan pura-pura senasib sepenanggungan dengan rakyat. Namun sekarang hidung rakyat telah lebih peka karena merekapun tahu bahwa apa yang sebenarnya kaum politisi parlementer inginkan dari seluruh acting itu adalah : suara rakyat. Di atas segala-galanya : legitimasi rakyat untuk penindasan dan kebohongan, buat 5 tahun lagi!

Untuk semua itu, penguasa telah menyusun suatu rencana agar segala kebohongan ini bisa berjalan tanpa gangguan. Oleh karenanya mereka merasa perlu untuk memenjarakan kami. Mereka merasa perlu untuk menggertak siapa saja yang mau menyuarakan kebenaran dan menyingkap segala kepalsuan di sekitar hari Pemilu 29 Mei!! Penguasa mau menggertak dan menakut-nakuti rakyat dan anak-anaknya yang memberontak. Tapi pemenjaraan berapapun lamanya tak akan pernah bisa menjepitkan kami. Justru, ia telah menjadikan otot dan otak kami lebih kuat, dan wajah-wajah kami akan kemerah-merahan karenanya. Demi mengetahui semua ini kami tanggung karena keyakinan yang kami anut. Untuk itu kami tak merelakan keyakinan kami ini diadili oleh satu pengadilan, yang pada hakekatnya tak pernah bisa meyakinkan kami akan kemandiriannya. Oleh karenanya kami nyatakan bahwa yang kami bacakan ini bukanlah suatu pledoi (nota pembelaan) untuk dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan vonis. Sekali-kali : Tidak!

Tapi ini lebih merupakan pertanggungjawab politik Partai Rakyat Demokratik kepada Rakyat Indonesia. Pertanggungjawaban sekaligus permintaan maaf kepada rakyat, karena PRD terpaksa harus berjuang dengan syarat-syarat yang tidak maksimal. Tapi dari balik terali besi, para militan PRD akan terus menyerukan perjuangan. Seruan pertama kali yang kami lancarkan segera setelah pembacaan pertanggungjawaban politik ini adalah : Boikot Pemilu 1997! Kami belajar untuk tetap setia pada cita-cita kami, yaitu untuk mewujudkan sistem demokrasi multi partai kerakyatan di Indonesia. Karena masing-masing dari kami menyadari kebenaran kata-kata : "Aku menjadi saksi atas penderitaan rakyatku yang tengah berjuang; dan akan kubawa kesaksian itu hingga pembebasan mereka."

Jakarta, April 1997

Budiman Sudjatmiko
Ketua Umum

Petrus H. Haryanto
Sekretaris Jenderal
=eof=

Sumber:
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ( P R D )
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF INDONESIA
International Office
E-mail : prdint1@peg.apc.org


Back to the main index