SIARAN PERS

PELUNCURAN SERI PAMFLET POLITIK PRD (1) :
"MENGAPA 5 UNDANG UNDANG DI BIDANG POLITIK HARUS DICABUT"

Upah 7000,
Turunkan Harga,
Boikot Pemilu,
Partai Baru,
Presiden Baru,
Referendum Untuk Rakyat Maubere

Hari ini , Senin, 24 Maret 1997, pimpinan PRD, Budiman Sudjatmiko dan pengurus lainnya yang sedang berada dalam penjara Orde Baru telah meluncurkan pamflet politik PRD seri 1 dengan judul : "Mengapa 5 Undang Undang di bidang Politik Harus Dicabut." Peluncuran pamflet politik ini adalah salah satu usaha kami dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada rakyat tentang hak-hak mereka yang telah dirampas oleh rejim diktator Suharto.

Sejak awal berdirinya, Orde Baru tidak pernah menjanjikan demokrasi kepada seluruh rakyat negeri ini. Mereka mulai memangkas partisipasi politik masyarakat dengan paket UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR. Dilanjutkan dengan pengebirian kehidupan kepartaian sejak awal tahun 1970-an dengan pemaksaan fusi partai dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1975.

Mulailah masa kegelapan bagi Rakyat Indonesia dimana mereka sudah tidak bisa lagi berpolitik praktis dan berpartisipasi secara terbuka dalam kehidupan bernegara. Paket 5 Undang-Undang di bidang politik mencapai taraf kesempurnaan tahun 1985 dengan dikeluarkannya UU tentang Pemilu, Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR/DPR, Partai Politik, Referendum dan Ormas.

Pada saat itu hampir tidak ada perlawanan berarti dari Rakyat Indonesia untuk menentang paket undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sudah lama tidak teroganisasi lagi sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan bernegara; sebuah proses yang telah dirintis melalui undang-undang politik periode sebelumnya. Kondisi ini diperparah lagi setelah paket 5 Undang undang di bidang politik berlaku secara resmi, tidak ada ruang lagi bagi rakyat dalam kehidupan bernegara.

Episode-episode politik selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini tidak berarti banyak, kendati pemerintah sudah gembar-gembor dengan program keterbukaannya. Itu semua karena 5 Undang-Undang di bidang politik telah meninggalkan luka yang cukup dalam bagi kehidupan politik di Indonesia. Luka luka itu dapat dibahasakan sebagai :

1 . Rakyat tidak dapat menikmati hak dasar mereka seperti hak untuk beroganisasi, dan berpendapat sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara,

2 . Rakyat tidak dapat menikmati pemilihan umum yang bebas tanpa ada tekanan dan manipulasi dalam memberikan suaranya,

3 . Tidak adanya rekrutmen politik yang terbuka dan fair untuk jabatan penting dalam negara seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

4 . Tidak adanya rotasi kekuasaan sebagai produk pemilihan umum yang bebas. Jadi peluncuran pamflet ini merupakan bagian dari usaha kami untuk tidak henti-hentinya mengkampanyekan kepada massa rakyat bahwa ketika kita hendak mencita-citakan demokrasi di Indonesia, itu semua hanya omong kosong selama 5 Undang-Undang di bidang politik masih dibiarkan menjadi hantu gentayangan di negeri ini. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan seri pamflet politik lainnya seperti tentang Dwi Fungsi ABRI, Tentang Pemilu, Tentang Koalisi Demokratik Kerakyatan dan lain sebagainya.

Satu Perlawanan Satu Perubahan
Demokrasi atau Mati !!!

Mirah Mahardika

Komite Pimpinan Pusat -
Partai Rakyat Demokratik
(KPP-PRD)
=eof=

From:
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ( P R D )
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF INDONESIA
International Office
E-mail : prdint1@peg.apc.org


Kirimkanlah E-mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia