Hari ini, kami sebagai warga negara Indonesia yang mencita-citakan keadilan dan kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mendatangi kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Kunjungan kami hari ini adalah sebagai perwujudan rasa keprihatinan kami terhadap keberadaan dan kehidupan demokrasi di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin tidak jelas juntrungannya.

Paling nampak jelas di depan mata kita adalah konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia dimana pemerintah sama sekali tidak menghargai kedaulatan partai ini dan telah terlibat terlalu jauh (lihat pernyataan Komnas HAM 12 Oktober 1996). Konflik didalam tubuh partai berlambang banteng ini semakin berkembang dengan diselenggarakannya "kongres" Medan yang telah menggolkan target utama: Mendudukkan Soerjadi di kursi ketua; dan menggulingkan ketua umum yang sah dan didukung arus bawah: Megawati Soekarnoputri. Setelah "kongres" ini seperti yang sama-sama kita ketahui akhirnya menyulut kemarahan dan perlawanan rakyat menentang PDI boneka pimpinan Soerjadi. Hingga akhirnya pihak Soerjadi dengan bantuan aparat menyerbu kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro dengan kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban nyawa dan luka-luka dan berbuntut penangkapan, penyidangan dan penghukuman para pendukung Megawati dan para aktivis demokrasi.

Dukungan warga PDI dan masyarakat luas kepada PDI hasil Munas 1993 pasca penyerbuan 27 Juli ternyata justru semakin membesar. Demonstrasi-demonstrasi menentang Soerjadi terjadi di mana-mana. Begitu pula tuntutan-tuntutan kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan PDI hasil Munas 1993 tidak pernah berhenti hingga sekarang. Semua ini membuktikan bahwa PDI hasil Munas 1993-lah yang merupakan PDI yang sah dan didukung oleh arus bawah. Buntutnya, kasus ini merembet kemana-mana yang jelas sangat merugikan rakyat. Dan semua ini terjadi ditengah tahap-tahap Pemilihan Umum yang saat ini telah menyelesaikan tahapan daftar calon sementara anggota dewan legislatif.

Melihat semua ini dan menyadari akan arti pentingnya stabilitas nasional, demi berlangsungnya persatuan dan kesatuan bangsa maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuatnya (baca: mengintervensi PDI dan menaikkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI kongres Medan). Demi keutuhan bangsa ini tidak ada kata malu untuk menarik kembali kebijakan yang ternyata salah dan melakukan kebijakan yang baru yaitu: Menyatakan PDI Soerjadi tidak sah dan Mengembalikan PDI kepada PDI pemiliknya yang sah yaitu PDI hasil Munas 1993 pimpinan Megawati Soekarnoputri. Sekaligus pula pemerintah hanya mengakui daftar calon sementara yang diajukan oleh DPP Megawati yang baru saja diserahkan pada tanggal 7 Januari 1997 kemarin. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak siap untuk mengikuti Pemilu, karena segala persyaratan telah terpenuhi sesuai prosedur yang berlaku.

Hanya dengan cara inilah kita dapat yakin bahwa Pemilu yang sudah ada didepan mata kita akan dapat kita lalui dengan tenang, lancar dan tidak akan ada gejolak-gejolak sosial yang dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan.

Selain dari persoalan diatas kami juga juga menuntut agar ditegakkannya keadilan dinegeri ini (lagi-lagi kasus PDI merupakan contoh yang paling baik). Para pendukung Megawati, aktivis PRD dan Muhtar Pakpahan yang telah dan sedang diadili telah menjadi korban tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Mereka semuanya tidak bersalah, namun mendapat dan diancam hukuman. Bahkan, berkas gugatan pihak Megawati terhadap pihak-pihak yang telah merugikannya tidak digubris oleh pengadilan. Justru seharusnya Soerjadi dan konco-konconya yang telah bertindak melawan hukum tidak diadili dan dipenjara. Serta kami menuntut lembaga peradilan dibersihkan dari segala campur tangan pihak luar. Inilah yang menjadi salah satu sebab munculnya ketidakpercayaan atas hukum yang berkembang didalam masyarakat dan memicu terjadinya berbagai gejolak sosial akhir-akhir ini.

Sekali lagi kami ingin katakan bahwa tidak ada kata malu untuk mengakui dan menarik kembali kebijakan yang salah dalam kasus PDI (baca: mengintervensi dan mendudukkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI) dan menggantinya dengan kebijakan yang baru: Menyatakan PDI Soerjadi tidak sah dan Mengembalikan PDI kepada PDI pemiliknya yang sah yaitu PDI hasil Munas 1993 pimpinan Megawati Soekarnoputri demi terjaganya stabilitas, demi tetap utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa serta demi tetap berlangsungnya pembangunan.

Jakarta, 9 Januari 1997

Komite Aksi untuk HAM dan Demokrasi,

Forum Pemuda Mahasiswa Pro Demokrasi (FPMPD)

Tim Pendukung Megawati (TPM)

Aksi Solidaritas Anti Soerjadi (ASAS)

Forum Komunikasi Mahasiswa Pro-Demokrasi (FKMPD)

Kronologi Aksi

Pada hari ini sekitar 120 orang dari Komite Aksi untuk HAM dan Demokrasi mengadakan aksi dengan mendatangi kantor Menko Polkam menuntut dikembalikannya PDI ke PDI hasil Munas 1993 pimpinan Megawati Soekarnoputri

Pukul 08.30:
Sebagian massa dari PDI Jakarta Barat sudah berdatangan dan kumpul di lapangan seberang kantor Menko Polkam walaupun rencana aksi akan dilakukan pada pukul 10.00 wib

Pukul 09.30:
Massa dari Tim Pendukung Megawati (TPM), Aksi Solidaritas Anti Soerjadi (ASAS), Forum Pemuda Mahasiswa Pro Demokrasi (FPMPD) sudah ada di pos-pos mereka di sekitar lapangan di seberang Menko Polkam. Suasana di sekitar Menko Polkam tidak seperti biasanya, aparat (terutama) dari kepolisian sangat banyak.

Pukul 10.00:
Hampir seluruh peserta aksi sudah datang. Kumpulan-kumpulan massa tersebar di seputar taman depan kantor Menkm Polkan dan sebagian lagi berkumpul di halte depan kantor Menkopolkam. Sementara aparat militer dan polisi yang berjumlah sekitar seratus personil sudah berjaga-jaga di sepanjang ruas Jl. Merdeka Barat. Melihat ini, massa yang mulai berkumpul diinstruksikan untuk berpencaran. Sedang wartawan yang berjumlah sekitar 15 orang sudah siap liput. Aksi yang direncanakan dimulai pukul 10.00 wib terpaksa diundur menjadi 10.30.

Pukul 10.30:
Aksi dimulai dari seberang jalan Menko polkam, spanduk yang bertuliskan "Kembalikan PDI kepada Megawati Soekarnoputri" dibentangkan. Massa yang berjumlah sekitar 80-an orang, dipimpin oleh kolap (Iing) dari FPMPD, langsung memasuki halaman kantor sasaran. Massa Bogor dari Forum Komunikasi Mahasiswa Pro Demokrasi yang menunggu di halte bergabung. Begitu massa aksi sampai di halaman kantor Menko Polkam, langsung dihadang oleh puluhan aparat dari satuan Brimob--lengkap dengan pentungan rotannya. Massa langsung diperintahkan dan didesak keluar.

Pukul 11.10:
Massa terpaksa bergerak menuruti perintah aparat untuk keluar dari halaman kantor Menkopolkam.

Pukul 11. 15 :
Massa aksi menggelar mimbar bebas di pinggir jalan tepat didepan kantor Menko Polkam. Poster-poster dibentangkan. Mimbar bebas diisi dengan orasi-orasi politik dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Sementara delegasi yang diwakili oleh Nurdin dari FPMPD, Neneng dan Lina dari TPM, Yani dari ASAS, Aziz dari FKMPD serta Erwin mewakili PDI Jakarta Timur diterima untuk bertemu dengan Supardi mewakili Menko Polkam (yang saat ini juga menjadi saksi atas perkara para aktivis PRD) Beberapa pedangan asongan memberikan permen (kopiko, relaxa, dan chiclet) kepada massa aksi.

Pukul 11.20 :
Dengan alasan akan ada tamu negara (yaitu Perdana Menteri Jepang Hashimoto) yang akan lewat massa aksi di minta untuk menyeberang kearah taman monas. Sementara itu di pos polisi sektor Merdeka barat tidak tanggung-tanggung sekitar 60 petugas polisi anti huru-hara lengkap dengan tameng dan pentungan rotannya sedang dipersiapkan. Pengamanan yang terlihat sangat ketat ini terjadi karena aksi yang dilangsungsungkan bertepatan dengan waktu lewatnya PM Jepang -Hasimoto-.

Pukul 11. 30 :
Setelah terjadi negosiasi sengit dengan aparat keamanan maka massa aksi dengan dipimpin kolap terpaksa mengikuti kehendak aparat. Sambil menyeberang jalan peserta aksi menyanyikan lagu perjuangan. Aksi dilanjutkan diseberang jalan dengan meggelar kembali mimbar bebas yang diisi oleh orasi politik, pembacaan puisi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Pihak kepolisian sibuk menyuruh kendaraan-kendaraan yang lewat di sepanjang Merdeka Barat utuk terus melaju. Karena sebagian besar memeperlambat laju kendaraan untuk melihat aksi.

Pukul 11.40 :
Sementara pihak aparat keamanan kembali mendesak massa aksi untuk mundur kedalam taman Monas karena sebentar lagi rombongan aksi PM Jepang Hashimoto akan lewat di jalan Merdeka Barat. Massa aksi menolak untuk mundur dan terus bertahan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Terlihat aparat dari militer yang tidak sabar untuk membubarkan secara paksa massa aksi, tetapi dari pihak kepolisian kembali mendesak massa untuk mundur. Akhirnya disepakati mundur tiga langkah. Kembali aksi dilanjutkan.

Pukul 11.45:
Rombongan massa dari warga PDI Salemba berdatangan (lengkap dengan pakaian merah-merahnya) dan langsung bergabung dengan massa aksi. Tidak beberapa lama rombongan dari jakarta Timur juga datang dan bergabung. Sebagian diantara mereka termasuk dari 124 orang yang didakwa pada peristiwa 27 Juli. Rombongan PM Jepang Hashimoto lewat. Sebagian rombongan yang ada di dalam bis terlihat berdiri menengok keluar ke massa aksi. Massa aksi mengibar-ngibarkan spanduk dan poster-poster.

Pukul 12.00 :
Delegasi keluar dari kantor Menkopolkam lansung disambut dengan lagu-lagu perjuangan. Wakil delegasi memberitahu kepada massa hasil perundingan. seperti biasanya pejabat-pejabat pemerintah hanya mengatakan "pak menteri (baca: Soesilo Seodarman) sedang tidak ada ditempat sehingga kami hanya bisa menampung dan akan diteruskan ke atasan" begitu kata delegasi menirukan Pak Supardi. Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap Komite Aksi untuk HAM dan Demokrasi yang dilanjutkan dengan doa.

Pukul 12. 05 :
Aksi selesai.