Pada tanggal 1 Mei Komite Aksi untuk Ham melakukan aksi ke komnas Ham untuk memprotes tindak kekerasan aparat dan penangkapan aktivis KAHAMD dalam aksi di pengadilan negeri Jakarta Pusat, saat para aktivis PRD di jatuhkan vonis. Berikut statemen KAHAMD

KOMITE AKSI UNTUK HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI
( K A H A M D)


KEADILAN UNTUK BUDIMAN , MEGAWATI DAN RAKYAT INDONESIA

Tidak ada keadilan di Indonesia. Cita cita negara hukum hanyalah fiksi belaka tidak beda dengan Hitler yang juga mengaku rezimnya merupakan rezim yang menjunjung tinggi Rechstaat, Rezim Orde Barupun selalu menggunakan retorika bahwa Indonesia negara hukum sesuai dengan UUD 45.

Sepanjang sejarah peradilan Orde Baru, tidak pernah ada peradilan yang independen dan mencerminkan keadilan. Mulai dari kasus Sum Kuning, Marsinah, Kedung Ombo, Tempo. Dan terakhir kita kembali mendengar bahwa semua gugatan PDI Megawati di tingkatan DPC digagalkan termasuk gugatan Mega di pengadilan Jakarta juga dikalahkan. Bahkan dengan sinyalemen adanya instruksi penggalan semua sidang itu secara langsung dari pusat kekuasaan.

Terllebih untuk kasus pengadilan politik yang paling menyita perhatian rakyat sepanjang tahun ini, kasus PRD; sejak semula sudah jelas bahwa pengadilan ini merupakan rekayasa. Bahwa tuduhan yang dialamatkan bergeser dari sebagai dalang kerusuhan menjadi perongrong ideologi negara. Selama persidangan terlihat bahwa majelis hakim dikejar target waktu sidang, terbukti bahwa sidang dikebut secara maraton. Kemudian banyak hak hak terdakwa yang diabaikan begitu saja, mulai dari proses perpanjangan penahanan, sampai pemeriksaan saksi ahli. Dan akhirnya kita sudah mendengar vonis yang cukup berat dialamatkan kepada para aktivis PRD tersebut.

Disisi lain, para pengunjung persidang yang melakukan mimbar bebas di depan pengadilan dibubarkan oleh aparat militer dengan pemukulan yang sadis dan biadab, ditemukan beberapa orang pingsan dan berdarah serta sebagaian besar menderita luka ringan. Padahal dalam dunia peradilan di Indonesia menjunjung tinggi pengawasan dari rakyat terhadap proses peradilan. Jadi ketika rakyat mencoba melakukan fungsi kontrolnya terhadap peradilan dengan melakukan mimbar bebas, justru mereka dipukul dengan sadis. Lima orang tertangkap dan sampai hari ini belum dibebaskan; mereka adalah :
1. Anom (aktivis PDI Jaksel)
2. Aris (aktivis FKMPD/ Forum komunikasi Mahasiswa Pro Demokrasi)
3. Agus (aktivis PDI 124)
4. Yono (aktivis PDI Tangerang')
5. Yusuf (aktivis PDI Jakarta Pusat)

Di atas semua ini yang ada bukanlah semata mata teknis peradilan ataupun seroang hakim yang tidak adil. Bahwa persoalan yang sebenarnya adalah tidak ada demokrasi di Indonesia. Lewat 5 Undang undang di Bidang politik dan Dwi Fungsi ABRI, rezim Orde Baru telah menggunakan semua supra struktur politik maupun infra struktur politik untuk kepentingan mereka sendiri.

Rakyat tidak bisa berpartisipasi politik secara aktif dalam kehidupan bernegara sehingga kedaultan rakyat hanyalah cita cita belaka. Dan ketika pemerintah dan militer ingin menjaga kepentingan sendiri, mereka tinggal mengatasnamakan demi kepentingan nasional dan merekayasa semuanya. Mereka bisa merekyasa pengadilan, menghancurkan sebuah partai politik dan memanipulasi hasil pemilu. Dan semua itu hanya bisa terjadi karena punya dua perangkat pembunuh demorkasi yaitu 5 Undang undang di bidang politik dan Dwi Fungsi ABRI.

Oleh karena itu, KAHAMD menuntut

1. PENCABUTAN PAKET 5 UNDANG UNDANG DI BIDANG POLITIK DAN DWI FUNGSI ABRI
2. PEMULIHAN KEMBALI MEGAWATI SEBAGAI KETUA UMUM PDI
3. PEMBEBASAN SELURUH AKTIVIS PRD
4. AGAR DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH AGUNG MENINJAU KEMBALI KASUS PERADILAN AKTIVIS PRD DAN MEMERIKSA PARA MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI AKTIVIS PRD
5. PEMBEBASAN AKTIVIS KAHAMD YANG DITANGKAP SEWAKTU AKSI MIMBAR BEBAS.

JAKARTA, 1 MEI 1997


Back to the main index