KOMITE PIMPINAN PUSAT
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(KPP-PRD)

Siaran Pers

Catatan Politik Awal Tahun 1997

"Tugas Mendesak Oposisi Demokratik Kerakyatan : Merespon Kondisi Objektif "

Upah 7000,
Turunkan Harga,
Partai Baru,
Presiden Baru,
Referendum Untuk Maubere !!!!

Ada sejumlah catatan penting bagi kita untuk melihat situasi politik memasuki tahun 1997 terutama pasca Peristiwa 27 Juli (27J). Tentu saja bacaan politik ini diletakkan pada sebuah bab dari kondisi-kondisi baru yang muncul sebagai hasil dialektika kontradiksi antara Rejim Orde Baru versus Rakyat. Kondisi baru itu menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesadaran politik massa rakyat, dari sikap kritis menuju ke arah keberanian untuk melawan. Ini adalah fakta yang penting (termasuk bagi Rejim) dalam melihat situasi politik saat ini.

Fakta itu pula yang menuntut kita untuk melihat kondisi politik yang ada saat ini, dalam kualitas-kualitas baru yang dilahirkannya. Terutama adalah membaca kembali peta kekuatan politik, hubungan-hubungan yang terjadi, serta cara yang ditempuh oleh Rejim dalam menghadapi krisis politik yang diidapnya itu. Sebelumnya, kita mencatat hal yang dominan dari hasil Peristiwa 27J yaitu berupa fakta yang dihidangkan oleh kondisi obyektif: krisis politik Rejim Orde Baru telah berada pada derajat kematangannya.

  • Pertama, akumulasi pertentangan (titik kulminasinya ditunjukkan secara jelas oleh rakyat yang murka dan melawan pada (27J) itu telah membuat Rejim semakin tidak populer di mata rakyat. Ketidakpopuleran ini diakibatkan oleh tujuan Rejim yang masih sangat bernafsu untuk mengawetkan oligarki kekuasaannya. Tujuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membangkitkan histeria "antikomunis" melalui manuver-manuver fasistik dengan penampakan yang sangat kasar dan brutal. Tindakan tersebut justru mengentalkan antipati rakyat terhadap rejim ini.

  • Kedua, ofensi Rejim Orde Baru terhadap wadah koalisi yang terbangun antara kelompok oposisi demokratik parlementer dengan non parlementer dalam kasus PDI ternyata tidak membawa hasil seperti yang diharapkannya. Memang, pada tahap ini rejim berhasil membuyarkan koalisi oposisi demokratik tersebut (dengan menyeret PRD sebagai kambing hitam) dan melakukan tindakan ofensif untuk melegitimasi format pemerintahan Orde Baru dengan membangun histeria "antikomunis". Artinya, hanya "sementara waktu" rejim telah mampu menahan momen politik PDI, dan wadah koalisi demokratik itu untuk tidak berkembang mengancam kekuasaannya secara langsung lewat perlawanan terorganisir dan terpimpin.

    Namun, upaya konsolidasi di tubuh rejim yang ingin mengulang sejarah 1965 itu kelihatannya gagal. Hal ini disebabkan oleh keretakan aliansi di tubuh Orde Baru sendiri (pada tingkat elit), dan kemuakan rakyat atas praktik rejim saat ini (pada tingkat massa). Akibatnya, usaha konsolidasi yang dilakukan menemukan jalan buntu.

    Awalnya rejim memang mampu melakukan propaganda ofensif lewat jalur-jalur media massa yang dikuasainya secara total. Dampak propaganda ofensif itu berhasil untuk sementara menciptakan opini tentang adanya "gerakan antipancasila", "makar", "komunis" dan sebagainya. Namun demikian, dalam kondisi krisis popularitas politik, rejim tak berhasil melakukan mobilisasi yang massif, dengan menggerakkan dan menghimpun kekuatan konservatif dan reaksioner sampai di level terbawah seperti apa yang berhasil mereka bangkitkan pada 1965.

    Propaganda hitam atas PRD dan juga kelompok oposisi demokratik lainnya itu dilakukan pada saat kontradiksi antara rakyat versus rejim Orde Baru yang meninggi dan menajam secara historis. Akibatnya, yang terjadi justru ketidakpercayaan rakyat atas dakwaan-dakwaan yang ditiupkan rejim. Mobilisasi kekuatan massa saat ini adalah mobilisasi semu. Satu-satunya kekuatan inti ofensif tersebut adalah penguasaan rejim terhadap kekuatan bersenjata yang saat ini dipegang oleh jenderal-jenderal loyal kepada Istana. Ini adalah organ politik yang paling dapat diandalkan untuk menopang kediktatoran Rejim Orde Baru.

    Pada tahap awal, ofensif kekuatan bersenjata itu mampu memaksa oposan elit di tubuh Orde Baru untuk bersikap. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan politik para jenderal yang saat ini dikenal berseberangan, dan tersisih, dari lingkaran politik Jenderal Soeharto. Namun karena kekuatannya yang kecil, maka kecenderungan untuk diam dan bahkan opurtunis adalah gejala dominan dari posisi politik mereka yang tidak menguntungkan itu. Namun demikian, sejumlah mantan jenderal yang berada di luar kekuasaan (yang dulu sangat dekat dengan kekuasaan Soeharto), justru mengambil sikap kritis terhadap peristiwa 27 Juli. Terutama kritik mereka terhadap cara yang ditempuh dengan menuduh PRD sebagai komunis, dan penggunaan UU Subversif. Rudini, Soemitro, Soebijakto dapatlah dikatakan berada dalam kelompok ini.

    Pertentangan di lingkaran elit pendukung Soeharto sendiri dapatlah diperkirakan semakin menajam. Ini terjadi karena momen Pemilu 1997 yang semakin dekat. Artinya, skenario suksesi nasional pasti akan memunculkan pengelompokan politik baru di tingkat elit. Namun demikian, pertarungan antar mereka itu hanyalah fenomena sesaat, karena Soeharto dapat dipastikan akan tetap menginginkan jabatan presiden untuk masa 1998-2002.

    Dengan demikian, pergulatan politik menjelang pemilu 1997 telah menghadirkan beberapa faktor baru yang harus dihitung dalam kerangka perjuangan perubahan politik.

  • Pertama , konfigurasi kekuatan Rejim Soeharto saat ini juga mengalami kristalisasi. Hal yang menampak setelah peristiwa 27J adalah Soeharto semakin selektif dengan lingkaran elitnya, dimana faktor loyalitas menjadi semakin penting bagi siapapun yang ingin mendekat pada pusat kekuasaan yang dipimpinnya. Konfigurasi ini akan diuji lebih jauh menjelang suksesi nasional, dimana Soeharto akan menentukan siapa yang akan dijadikan sekutunya dalam koalisi politik baru pasca 1997. Dapat dipastikan, koalisi itu akan mempertimbangkan tiga kekuatan penopang kekuasannya saat ini; ABRI, Golkar, dan kekuatan politik Islam yang dimanipulasi melalui ICMI.

    Seperti diketahui, ICMI sebagai legitimasi politik Soeharto dengan memanipulasi kekuatan politik Islam ternyata bukanlah kekuatan yang sangat menentukan dan dapat diharapkan secara politik. Islam sebagai elemen politik yang dimanipulasi (via ICMI), justru saat ini mengambil dan memanfaatkan ruang politik dan propaganda yang diberikan kepadanya. Tuntutan agar Komnas HAM menyelidiki peristiwa 27J, diperluas lebih jauh oleh kekuatan politik Islam untuk juga membuka kembali persoalan Tanjung Priok. Bagi rejim, tentu saja tuntutan ini cukup dilematis, karena ia juga akan berbuntut panjang dengan tuntutan membongkar semua kebusukan praktik politik Orde Baru seperti Aceh, Lampung, Timor- timur, bahkan sangat mungkin termasuk pembantaian jutaan orang pasca 1965.

    Namun demikian, ICMI kelihatannya akan tetap menjaga aksesnya terhadap pusat kekuasaan. Sejumlah intelektualnya bahkan memandang radikalisme tidak diperlukan. Bahkan menuding unsur- unsur radikal dalam oposisi demokratik telah memancing penguasa mengambil tindakan keras yang mengakibatkan kemunduran proses demokratisasi. Sebuah pernyataan khas kaum demokrat palsu yang mengkhianati kondisi obyektif yang berkembang. Di luar ICMI, ada dua kelompok politik Islam yang cukup diperhitungkan karena memiliki ikatan tradisional yang kuat dengan massa yaitu NU dan Muhammadiyah. Upaya histeria antikomunis yang dibangkitkan oleh rejim ternyata itu tidak mampu menggerakkan mereka. NU melalui Gus Dur secara tegas melarang anggotanya untuk ikut-ikutan mengutuk. Muhammadiyah mengambil sikap berjarak, yaitu akan mendukung Orde Baru jika persoalan kesenjangan sosial, kolusi dan korupsi menjadi agenda utama. Dua ormas Islam terbesar ini adalah kantong politik Islam yang tidak terseret oleh mainstream politik manipulatif dari rejim Orde Baru.

    Terakhir terlihat ada upaya untuk melakukan pendekatan, dan mendefinisikan kembali hubungan politik Rejim Orde Baru dengan kedua kelompok ini, terutama NU via Dus Dur yang terkenal kritis. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Soeharto dalam musyawarah pesantren-pesantren NU di Probolinggo. Di sana Soeharto berjabat tangan dengan Gus Dur. Di sisi lain, rejim Orde Baru Soeharto kelihatannya akan tetap mengawetkan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang selama ini diterapkan untuk menopang kediktatoran politik Orde Baru. Terlebih lagi mencermati mutasi yang dilakukan belakangan setelah peristiwa 27J menunjukkan bahwa Soeharto mencoba menyusun kembali formasi perwira loyal sebagai satu-satunya jalan memuluskan skenario suksesi nasional. Mutasi itu tentu saja berakibat pada bergesernya posisi orang-orang tentara di lingkaran politik Soeharto. Dalam hal ini, mereka harus benar-benar menjadi mesin politiknya. Soeharto sendiri tak segan-segan membuang perwira yang tak mendukung langkah-langkah politiknya.

  • Kedua , perkembangan politik parlementer minus PDI Megawati sudah dapat dipastikan akan sangat konservatif. Tak ada tanda- tanda bahwa sebuah perubahan politik--bahkan yang paling reformis-- akan terjadi. Tuntutan-tuntutan akan perubahan tetap tinggal di pinggiran dan berada di luar parlemen. Pemilu 1997 mendatang dengan sendirinya adalah sebuah sandiwara yang tidak punya banyak arti bagi perkembangan politik ke arah demokratisasi. Rejim Orde Baru akan semakin konservatif. Dengan begitu, ia justru menyiapkan dirinya ke tiang gantungan. Karena kondisi obyektif yang berkembang menuntut penyelesaian segera atas problem-problem riil masyarakat. Bahkan untuk ini Soeharto sendiri pernah berucap, "bahwa kesenjangan sosial sekarang jika tidak diantisipasi akan dapat berubah menjadi revolusi". Tidak jelas arah ucapan itu ditujukan kepada siapa. Paling tidak hal itu mengindikasikan dua hal; a) sebagai "psywar" terhadap para konglomerat yang mencoba menjauh dari dirinya--kita membacanya sebagai pertarungan antar fraksi kapitalis dalam negara Orde Baru. b) kemungkinan Soeharto telah memahami bahaya tersebut dan itu menjadi peringatan bagi sekutu-sekutunya.

  • Ketiga , tindakan brutal rejim dalam menggulingkan Megawati dan menumpas gerakan prodemokrasi telah membangkitkan protes internasional yang meluas. Histeria antikomunis yang dibangun ternyata sangat tidak populer di mata internasional. Bahkan Amerika Serikat, negara kampiun antikomunis, melalui senatnya menyampaikan protes terhadap peristiwa 27J itu. Wakil menlu AS untuk wilayah Asia Pasifik bahkan secara khusus datang menjenguk Mochtar Pakpahan dan Budiman Sudjatmiko, yang dituduh makar dan komunis itu. Sejumlah negara, melalui serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi sosial menggalang solidaritas internasional secara serempak pada 28 Oktober lalu, dan menjadikan tanggal tersebut sebagai hari solidaritas internasional untuk perjuangan HAM dan Demokrasi di Indonesia.

    Pukulan internasional lainnya adalah pemberian hadiah Nobel Perdamaian bagi pejuang Tim-tim Ramos Horta dan Uskup Belo. Terakhir, Uskup Belo memberikan pernyataan yang cukup radikal di Majalah Der Spiegel Jerman, bahwa ABRI telah memperlakukan rakyat Maubere seperti anjing buduk dan budak belian. Hal ini tentu semakin memperburuk citra kediktatoran rejim Orde Baru di mata internasional.

    Lantas apakah maknanya kondisi-kondisi di atas bagi kerangka perjuangan demokratisasi? Memang, kondisi subyektif gerakan pro demokrasi harus diperhitungkan kembali. Pertama, peristiwa 27J mengajarkan kepada kita bahwa kondisi obyektif berkembang lebih cepat dari kemampuan subyektif barisan prodemokrasi. Momen dan wadah yang diorganisir pada saat pembelaan terhadap PDI Megawati belum tergarap secara profesional dan berdisiplin. Akibatnya, ketika kondisi kemarahan rakyat memuncak, barisan oposisi demokratik yang baru mulai mengorganisir dirinya dalam sebuah koalisi tidak siap secara subyektif memimpin perlawanan tersebut. Akibatnya, manakala provokasi rejim dilancarkan, massa bertindak spontan dan destruktif. Barisan oposisi demokratik memang punya saham dalam mempercepat, tapi jauh ketinggalan ketika kesadaran massa berubah cepat menjadi sebuah aksi.

    Pelajaran itu haruslah dapat menjadi pertimbangan ke depan.

  • Pertama, haruslah diperhitungkan catatan kondisi obyektif yang disebut di muka. Keberanian rakyat untuk melawan menuntut perubahan cara memimpin dan mengorganisir mereka. Rakyat akan terus mencari jalan-jalan pembebasan terhadap kondisi penindasan yang dialaminya. Ada atau tidaknya barisan oposisi demokratik, dalam situasi seperti saat ini, bentuk-bentuk perlawanan rakyat akan terus mengalir dalam kualitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, oposisi demokratik Indonesia harus bangkit kembali dengan kualitas yang baru. Pembangunan koalisi demokratik haruslah disusun melalui organisasi-organisasi yang berbasis massa luas.

  • Kedua, harus ditemukan juga platform baru untuk membangun koalisi oposisi demokratik yang lebih profesional, dengan program politik yang lebih terarah, tegas dan berdisiplin. Peristiwa 27J adalah pelajaran mahal bagi masa depan gerakan prodemokrasi. Ia juga telah menciptakan kristalisasi di tubuh barisan gerakan prodemokrasi dan semakin mempertegas spektrum politik, antara yang konservatif, moderat dan radikal.

    Menjelang pemilu 1997 ini, ofensi Rejim Orde Baru terlihat akan terus dipaksakan, walaupun barsifat semu. Minggu kedua November lalu, Mendagri mengumumkan ormas-ormas dan LSM bermasalah, baik karena tidak menggunakan asas tunggal Pancasila, juga karena aktivitas politik oposisi yang mereka lakukan. Skenario menjerat Mochtar Pakpahan dan Budiman Sudjatmiko serta aktivis PRD lainnya dengan UU Subversif -- dan akan diikuti dengan pengadilan Aberson dan Romo Sandyawan -- adalah jelas bertujuan membungkam habis seluruh elemen-elemen yang berpotensi muncul sebagai kekuatan oposisi demokratik yang besar.

    Namun begitu kita tetap menyaksikan rakyat yang terus menunjukkan perlawanan, spontan maupun terorganisir. Kerusuhan- kerusuhan sosial tampil semakin menggila karena rakyat tak punya wadah untuk membebebaskan penindasan politik yang dialaminya. Menjelang detik-detik Pemilu situasi demikian akan lebih sensitif untuk meledak menjadi krisis politik. Apalagi, dengan buntut peristiwa 27J, dan tergulingnya Megawati dari ketua umum PDI.

    Setelah 27 Juli, tampak konsistensi perlawanan muncul dari massa rakyat pendukung Megawati. Di saat kekuatan oposisi demokratik diterpa badai represi dengan cara - cara fasis, justru Massa rakyat pendukung Megawati tetap melawan. Massa rakyat pendukung Megawati tidak dapat dipukul mundur, meski lebih dari seratus aktifisnya dibunuh, ditangkap, dan diadili oleh rejim Orde Baru. Pengadilan, baik di Jakarta maupun di Daerah-daerah selalu sesak dengan lautan massa pendukung Mega. Sementara upaya konsolidasi Soerjadi selalu menemui jalan buntu, karena massa pendukung Mega tumpah ruah menolak pemimpin Boneka hasil kongres paksaan Medan. Bahkan, tuntutan seragam kini muncul, Soerjadi harus diseret ke pengadilan. Aksi menuntut Soerjadi diadili tidak sekedar di pengadilan-pengadilan, tetapi juga dilakukan di DPR, dan sampai akhirnya tak terhindarkan massa rakyat menyegel kediaman Soerjadi yang saat ini dipakai untuk sekretariat DPP Boneka.

    Perlawanan dari massa rakyat pendukung Megawati tampaknya memiliki posisi tawar politik yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat Rejim Orde baru berada dalam pilihan yang sulit, apakah harus mengakomodir respon massa PDI perjuangan ataukah sebaliknya konsisten dengan keputusan rekayasa kongres Medan. Kecenderungan Massa rakyat pendukung Megawati untuk berkompromi dengan rejim sampai saat ini belum terlihat, bahkan diberbagai kota terlihat tuntutan politiknya tidak lagi sekedar "menggulingkan Soerjadi" semata, tetapi tuntutan demokratisasi lewat pencabutan 5 paket UU politik, Penolakan intervensi militer --yang dilegitimasi dwi fungsi ABRI-- serta pencalonan Megawati sebagai Presiden terus bergemuruh dalam slogan-slogan tuntutan.

    Inilah fakta politik yang sedang terjadi. Potensi mengikutsertakan buruh, petani sebagai kekuatan prioritas, masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum matangnya kesadaran politik buruh, dimana mereka lebih berat pada perjuangan-perjuangan spontan dan ekonomis.

    Secara umum, ini merupakan tugas mendesak oposisi dan kekuatan progresif dan radikal yang berada dalam jalur gerakan demokratik kerakyatan secara umum untuk merespon situasi objektif yang terus bergerak.

    Satu Perlawanan, Satu Perubahan!!!

    Atas Nama
    Komite Pimpinan Pusat
    Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

    Mirah Mahardhika

    Kirimkanlah E-mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia