KOMITE PIMPINAN PUSAT

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)


SIARAN PERS MENYAMBUT HARI HAK AZAZI MANUSIA
10 December 1996


"Mencabut Paket 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI;

Menegakkan HAM dan Demokrasi Sejati"

Upah 7000, Turunkan Harga, Partai Baru, Presiden Baru, Referendum Untuk Maubere !!

Hari ini, 10 Desember 1996, seluruh dunia memperingati hari Hak Azasi Manusia. Peringatan hari Hak Azasi Manusia adalah momentum dimana masyarakat dunia memandang Hak Azasi Manusia merupakan hak yang paling mendasar untuk terbentuknya negara demokratis yang sejahtera, adil dan bermartabat. Selama HAM tidak mendapat tempat, maka tidak akan pernah terwujud sebuah negara yang demokratis, tidak akan pernah tercipta keadilan, tidak akan mungkin ada kesejahteraan.

Peringatan 10 Desember, adalah saat yang tepat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menilai, menyimpulkan pelaksanaan HAM dan demokrasi. Apakah penguasa Orde Baru reputasi kejahatan HAM dan demokrasi semakin berkurang, ataukah justru sebaliknya semakin menjadi bandit-bandit pelanggar penegakan HAM dan demokrasi.

Semenjak Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berkuasa, pengakuan terhadap HAM bagi rakyat Indonesia merupakan barang langka. Hak-hak mendasar baik hak-hak politik maupun hak-hak ekonomi rakyat mengalami pasungan dan penindasan. Tiga puluh tahun Rejim Orde Baru berkuasa, selama itu rakyat hidup diruang yang pengap. Udara HAM, kebebasan dan keadilan dikungkung dalam penjara rejim durjana. Akibatnya, rakyat hidup tanpa demokrasi dan terus terpuruk dalam labirin kemiskinan. Hak-hak yang paling mendasar yaitu keterlibatan rakyat untuk terlibat aktif dalam berpolitik telah dipagari oleh jeruji besi paket 5 UU politik yang menancap dan berdampingan mesra dengan dwi fungsi ABRI --inilah pilar yang menopang rejim Orde Baru menjadi rejim diktator dan penjagal rakyat.

Rakyat kini hidup di tengah situasi politik dimana penguasa menutup rapat-rapat ruang bagi rakyat untuk berbeda pendapat, penguasa alergi terhadap berbagai kritik dan sejumlah aspirasi . Hak rakyat untuk berorganisasi secara bebas dibabat habis. Jika rakyat melawan menuntut hak-haknya, maka penguasa membombardir dengan serangkaian teror, represi, intimidasi, pemenjaraan, bahkan melakukan pembantaian dan pembunuhan baik yang langsung dilakukan oleh militer maupun memakai pola barbarian melalui organisasi piaraan semacam Pemuda Pancasila.

Kaum buruh, petani, dan miskin kota ditindas secara ekonomis, diteror, bahkan dibunuh. Keringat buruh diperas dengan upah rendah, kaum tani kehilangan hak atas tanah, kaum miskin kota terus digusur dari satu tempat-ke tempat lain. Mahasiswa dan pelajar dijerat biaya pendidikan yang membumbung tinggi, sementara organisasi mahasiswa yang independen dirampas oleh rejim Orde Baru. Para intelektual kritis hidup dalam tradisi akademik yang terkungkung, sensor, pencekalan dan penjara selalu mengancam kebenaran akademik. Para Journalist yang menginginkan kebebasan mengelola dan memproduksi berita-berita tanpa pengawasan, diancam dan dijebloskan ke penjara serta dibunuh. Pemimpin Parpol yang menolak dikooptasi rejim dikudeta dengan cara-cara tidak manusiawi. Oposisi ekstra parlementer baik secara personal maupun organisasional ditangkapi, dipenjara dan dibunuh. Seluruh hak-hak politik yang mendasar dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945), hanya tinggal cerita di penataran-penataran P4, seminar, sarasehan dan lainnya, tempat dimana penguasa berdemagogi. Konstitusi menjadi teks bisu, yang berisi kalimat-kalimat indah.

Hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera secara ekonomi di bawah kapitalisme Orde Baru tidak terwujud, bahkan sebaliknya rakyat terpuruk dalam kemiskinan. Sesungguhnya Negeri Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi negeri yang kaya dengan rakyat yang sejahtera, karena negeri ini memiliki aset dan sumber daya alam yang melimpah. Namun dengan di bawah kapitalisme Orde Baru justru aset dan sumber kekayaan alam tersebut dipergunakan untuk memperkaya pengusaha monopolis, oligopolis, serta pengusaha yang memiliki konglomerasi bisnis yang menggurita.

Sementara para pejabat negara mengambil rente untuk memperkaya diri lewat kolusi, korupsi dan manipulasi bekerja sama dengan para pemilik modal. Sekitar 70% aset ekonomi dikuasai oleh beberapa orang terutama yang dekat dengan pusat kekuasaan, kerabat cendana di bawah pimpinan dinasti bisnis Soeharto. Rakyat yang tertindas dan terkurung dalam kemiskinan ada sekitar 120 juta orang (jika ukuran kemiskinan sekarang dinaikkan masing-masing 1000 rupiah untuk kota dan desa). Selain itu angka kesenjangan ekonomi antara segelintir yang kaya dengan mayoritas rakyat miskin semakin menggila. Secara makro pendapatan perkapita rakyat masih rendah, utang luar negeri terus membumbung tinggi sekitar US$104 juta, ditambah defisit transaksasi berjalan yang semakin membesar, angka cicilan hutang juga semakin membengkak. Sementara lewat berbagai perjanjian dagang internasional ataupun lewat lembaga-lembaga keuangan internasional, rejim orde Baru menjual negeri ini kepada kaum imperialis , upah buruh murah dijajakan, dan tetap saja keuntungan untuk segelintir pemilik modal.

Rakyat menjadi budak di negerinya sendiri. Program pengentasan kemiskinan lewat model caritatif seperti IDT lebih merupakan proyek politis untuk memberi kesan rejim orde Baru akan mensejahterakan rakyat. Terbukti IDT tidak mampu memberi solusi bagi rakyat untuk keluar dari kemiskinan. Tidak pernah ada upaya dari rejim untuk mengatasi problem riil masyarakatnya.

Penindasan terhadap Hak azasi manusia dan demokrasi yang terlihat dari hak-hak dasar di bidang ekonomi dan politik membuat rakyat semakin hari semakin muak. Tidak ada pilihan bagi rakyat selain melawan pemerkosaan hak azasi oleh penguasa Orde Baru. Rakyat sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak akan pernah penguasa akan memberikan secara cuma-cuma HAM dan demokrasi.

Kekuatan Rakyatlah yang harus merebut kembali hak-hak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan muncul dan bangkitnya perlawanan di seluruh sektor masyarakat baik buruh, petani, miskin kota, mahasiswa, intelektual kritis, journalis independen, pastor dan ulama progresiv, pelajar. Selain itu rakyat maubere, Aceh dan Papua Barat juga secara konsisten melawan rejim Orde Baru yang telah merampas hak penentuan nasib sendiri (self determination). Perlawanan di seluruh sektor masyarakat tersebut juga diimbangi dengan perlawanan politik yang manifes dan berwadah seperti yang ditunjukkan lewat OPSI, KIPP, dan MARI, di pihak lain kekuatan parlementer yang dalam kamus politik Orde Baru merupakan kuburan sunyi senyap, telah menampakkan perlawanannnya terutama di PDI di Bawah pimpinan Megawati.

Di tahun 1996 ini, akumulasi pertentangan yang menajam antara rakyat dan Rejim Orde Baru berkulminasi pada perisriwa 27 Juli 1996. Rakyat merespon secara spontan atas ketertindasannnya. Perebutan secara paksa oleh Soerjadi yang dibantu Militer Orde Baru, memaksa rakyat untuk memilih jalannya sendiri untuk melampiaskan kemarahannya. Rakyat mengaduk-aduk Jakarta, melempari dan membakar gedung-gedung, membakar bus-bus umum, dan tanpa rasa takut melakukan konfrontasi terbuka dengan militer.

Metode perlawanan semacam ini merupakan kelanjutan dari peningkatan metode perlawanan rakyat yang sebelum 27 Juli menunjukkan peningkatannya secara kualitatif seperti menduduki DPR, menyerbu kantor polisi dan markas militer dan konfrontasi langsung dengan tentara --terutama yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, petani dan miskin kota--. Dalam peristiwa 27 Juli, upaya oposisi demokratik mendorong munculnya gerakan perlawanan terpimpin dan terorganisir, kalah cepat dengan respon spontan massa. Karena itu, ketika militer melakukan aksi provokasi, maka massa rakyat dengan mudah melakukan tindakan destruktif.

Dalam merespon perlawanan rakyat 27 Juli, rejim Orde Baru telah melakukan pelanggaran dan kejahatan HAM. Puluhan rakyat pendukung Megawati dibunuh ketika penyerbuan 27 Juli pagi buta, ratusan luka-luka, 124 pendukung Megawati yang tidak bersalah ditangkap dan diadili. Oposisi demokratik diburu, diteror, diintimidasi, ditangkap dan diadili kemudian akan dipenjarakan. Penangkapan-penangkapan diluar prosedur negara hukum, azas praduga tak bersalah tidak lagi dihargai, lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti bakorstanas secara aktif menyiksa dan meneror aktifis pro demokrasi.

Dari seluruh kekuatan oposisi demokratik, aktifis Partai Rakyat demokratik (PRD) beserta onderbouwnya SMID, PPBI, STN, JAKER, dan SRDJ serta SRS dituduh menjadi dalang peritiwa tersebut. Bahkan kemudian Rejim Orde Baru membuat propaganda hitam, teror putih serta stigmatisasi dengan berbagai cara menyatakan bahwa PRD dan Onderbouwnya adalah organisasi yang berhaluan komunis. Berbagai cara dilakukan penguasa untuk mendukung tuduhan itu, pengerahan massa --yang datang dibayar-- untuk mengutuk PRD di seluruh daerah, pemanggilan pimpinan redaksi seluruh surat kabar dan lain sebagainya. Rejim memaksakan PRD yang berazas sosial demokrasi kerakyatan merupakan partai yang berhaluan komunis, histeria massa coba dibangkitkan untuk mengutuk PRD, 14 aktifis PRD akan dipenjarakan, setelah sebelumnya puluhan aktifis ditangkap, diinterogasi dan disiksa.

Kejahatan politik atas HAM dan demokrasi seperti yang ditunjukkan oleh rejim dalam merespon perlawanan rakyat 27 Juli dengan melakukan teror, intimidasi, stigma dan propaganda serta pemenjaraan, semakin mempertebal keyakinan massa rakyat akan watak asli rejim Orde Baru --rejim Orde Baru semakin tidak populer-- dimata rakyat. Kejahatan HAM dan demokrasi dengan berbagai cara itu tidak membuat rakyat gentar dan kemudian mundur teratur dari titik api perjuangan. Kaum Buruh, petani, mahasiswa, miskin kota, intelektual, jornalis, pastor dan ulama masih terus melawan. Terbukti, setelah peristiwa 27 Juli berbagai aksi dan penentangan lainnya masih marak. Rakyat dan kekuatan oposisi demokratik semakin yakin bahwa rejim ini dapat dilawan. Perlawanan itu akan menjadi kekuatan dahsyat dan bertenaga jika dilakukan secara terorganisir dan terpimpin.

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik, sebagai pemegang mandat untuk melanjutkan perjuangan Partai Rakyat Demokratik, akan selalu konsisten bersama rakyat memperjuangan dan merebut penegakan HAM dan demokrasi sejati. Berdasarkan Manifesto Politik dan Program Politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dikeluarkan saat deklarasi 22 Juli 1996 mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan HAM dan demokrasi dalam sistem ekonomi, politik dan budaya yang ada sekarang ini sedang mengalami kebangkrutan yang besar. Sistem ekonomi, politik dan budaya sekarang ini yang dijaga oleh garda militer orde baru, terbukti memang tidak mampu menyalurkan apalagi mencari jalan keluar bagi problem kongkrit yang dihadapi rakyatnya sendiri. Musuh utama rakyat untuk merebut penegakan HAM dan demokrasi dalam sistem ekonomi, politik dan budaya saat ini adalah dua senjata orde baru yang terus dipergunakan untuk mematri kediktatoran dan menindas hak rakyat yaitu paket 5 UU politik dan Dwi Fungsi ABRI. Hampir seluruh kejahatan HAM dan demokrasi baik yang ditunjukkan dalam peristiwa 27 juli ataupun perlawanan rakyat lainnya, 5 UU politik dan Dwi Fungsi ABRI selalu memberi legitimasi untuk memukul rakyat.

Tuntutan pelaksanaan HAM dan demokrasi yang sejati harus selalu diarahkan pada dua pilar kediktatoran tersebut. Gerbang tol HAM dan demokratisasi sejati akan dapat ditembus jika tuntutan dan energi berlawan rakyat difokuskan untuk mencabut 5 paket UU politik dan Dwi Fungsi ABRI. Inilah saatnya segala paket perundangan yang membatasi HAM dan demokrasi dituntut untuk dicabut. Demikian pula garda militer penindas rakyat yang berlindung di bawah Dwi Fungsi ABRI dihapus. Paket 5 UU Politik dan dwi fungsi ABRI adalah benteng pengabsahan Rejim Orde Baru untuk memasung dan membuntungi hak-hak politik rakyat untuk berpolitik --hak yang mendasar dari Hak azasi Manusia--.

Untuk itu Komite Pimpinan Pusat Rakyat Demokratik menyerukan dibangunnya front, yaitu persatuan dari bermacam-macam organisasi dan kelompok untuk melakukan agenda bersama, membuat platform, yaitu: mencabut 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Front tersebut harus secara konsisten melakukan kerja-kerja politik, melancarkan serangkaian agenda aksi dan bukan sekedar berhenti di tingkat kampanye semata. Kerja-kerja politik front dilakukan secara sungguh-sungguh agar mampu menyerap energi berlawan rakyat menuju perjuangan yang terorgansir, terpimpin dengan tuntutan dan flatform politik yang tepat. Kekuatan rakyat yang akan menghancurkan dua pilar beton kediktatoran Rejim Orde Baru, penjegal HAM dan demokrasi.

Satu Perlawanan, Satu Perubahan

Jakarta, 10 Desember 1996
Atas Nama
Komite Pimpinan Pusat
Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Mirah Mahardhika


Kirimkan E-mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia