KOMITE PIMPINAN PUSAT

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)


SIARAN PERS
ATAS PENGADILAN 14 AKTIFIS PRD

Upah 7000, Turunkan Harga, Partai Baru, Presiden Baru, Referendum Untuk Maubere!!

"pemburuan aktifis PRD, penangkapan Pengurus Pusat PRD,
dan Persidangan yang akan berlangsung
adalah sebuah "senam politik" yang akan menguji kita.
Bila senam politik bisa kita lalui,
maka PRD akan tampil lebih segar, lebih luwes dan lebih berotot,
dengan stamina yang lebih kokoh, dengan kuda-kuda yang tidak gampang goyah"

(Dikutip dari Surat Budiman Sudjatmiko, Ketua PRD, untuk para kader)

Hari ini, 12 Desember 1996, Rejim Orde Baru lewat pengadilan --sebagai alat politik dan pemukul kekuatan pro demokrasi-- mengggelar persidangan terhadap 14 aktifis Partai Rakyat Demokratik yaitu 11 orang di Jakarta dan 3 Orang di Surabaya. Empat belas aktifis yang akan diadili oleh Rejim Orde baru itu adalah :

1. 1. Budiman Sudjatmiko (Ketua Partai Rakyat Demokratik)
2. Petrus Haryanto (Sekjend Partai Rakyat Demokratik)
3. I.G. Anom Swastika (Ketua. Dept. Pendidikan dan Propaganda Partai Rakyat Demokratik)
4. Jakobus Kurniawan (Ketua Dept. Organisasi Partai Rakyat Demokratik)
5. Dita Indah Sari (Ketua Umum Pusat Perjuangan Buruh Indonesia)
6. Ignatius Pranowo (Sekjend. Pusat Perjuangan Buruh Indonesia)
7. Wilson (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Pusat Perjuangan Buruh Indonesia merangkap Ketua Dept. Hubungan Internasional dan Ketua Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia Untuk Maubere).
8. Garda Sembiring (Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
9. Suroso (Sekretaris Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
10. Ken Budha Kusumandharu (Ketua Dep. Pendidikan dan Propaganda Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
11. Viktor da Costa (anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Jabotabek)
12. Ignatius Putut Ariantoko (anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi cabang Purwokerto)
13. Muhammad Sholeh (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Cabang Surabaya)
14. Coen Husein Pontoh (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Serikat Tani Nasional)

Keeempat belas aktifis PRD beserta Ketua SBSI Mochtar Pakpahan oleh rejim Orde Baru akan dikenakan tuduhan subversi lewat UU Subversi No. 11/PNPS/1963. Mereka dituntut dengan dakwaan berlapis.

Di pengadilan nanti, lewat UU subversi itu, aktifis PRD diancam dengan Pidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun untuk dakwaan pertama sampai ketiga, serta ancaman maksimal 7 tahun untuk dakwaan keempat.

Rejim Orde Baru menggunakan pasal-pasal subversi untuk menghantam dan menghukum kekuatan pro demokrasi yang menuntutkan perubahan. Undang-Undang Subversi itu sendiri sesungguhnya adalah produk dari demokrasi terpimpin di bawah Nasakom sebagai legitimasi untuk membunuh lawan Politiknya. Rejim Orde Baru mengambil UU yang menguntungkan ---dari jaman yang selalu dipropaganda hitamkan-- yaitu demokrasi terpimpin. Seperti juga pasal-pasal karet Hatzai Artikelen peninggalan kolonial yang juga masih digunakan untuk memukul kekuatan oposisi demokratik.

DARI DALANG SAMPAI SUBVERSI

Pengadilan yang digelar di Jakarta merupakan serangkaian respon reaksioner penguasa Orde Baru terhadap meletusnya perlawanan rakyat pada tanggal 27 Juli 1996, saat dimana rakyat menumpahkan kemarahannya dengan turun ke jalan secara massif, rakyat secara spontan mengaduk-aduk Jakarta, melempari dan membakar gedung pemerintahan, membakar bus, dan berkonfrontasi terbuka dengan militer --tidak sedikitpun takut melawan militer, meskipun militer bersenjata lengkap--. Perlawanan itu bermula dari kudeta terhadap PDI Megawati lewat kongres Medan dan kemudian penyerbuan pagi buta oleh PDI faksi rejim pimpinan Soerjadi yang dibantu sepenuhnya oleh militer fasis Orde Baru.

Sementara pengadilan yang digelar di Surabaya terhadap 3 aktifis PRD yaitu Dita sari, Mohammad Soleh, dan Coen H. Pontoh berawal dari kepemimpinan mereka dalam perlawanan buruh Tandes Surabaya yang melibatkan 20.000 buruh yang melawan ketertindasan. Setelah meletus 27 Juli, ketiga aktifis pembela buruh itu digeser tuduhannya sama seperti 11 aktifis PRD lainnya di Jakarta.

Lewat corongnya Jendral "jago fitnah" Syarwan Hamid dan Menko Polkam Susilo Sudarman, Rejim Soeharto secara prematur --dua hari setelah 27 Juli-- mengkambinghitamkan Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang peristiwa itu sekaligus mempropagandakan kepada rakyat bahwa Partai Rakyat Demokratik merupakan partai yang berhaluan komunis. Berbagai upaya --dengan menghalalkan segala cara-- rejim memobilisasi rakyat untuk mengutuk PRD.

Pemimpin redaksi dikumpulkan untuk kemudian memaksa memvonis PRD, sejumlah intelektual dan ulama serta pemuda-pemuda karbitan dan preman dibayar dan diiming-imingi kekuasaan untuk kemudian digiring untuk mengutuk PRD. Upaya rejim untuk membangkitkan histeria massa tidak membuahkan hasil. Ummat Islam yang berupaya dijadikan sekutu untuk mengutuk PRD dan kekuatan pro demokrasi juga kandas. Hanya ormas-ormas Islam "berbaju kuning" yang aktif menjilat kekuasaan yang terus mengutuk. Sementara riil politik Islam yaitu NU dan Muhammadiyah gagal digiring oleh rejim. Bahkan sebaliknya, kedua ormas terbesar ini mengumandangkan sejumlah tuntutan dan "reserve" ekonomi politik dengan menunjukkan kebobrokan penguasa dan ketertindasan rakyat.

Mengapa massa rakyat tidak mudah tertipu atas dusta dan propaganda hitam Orde Baru yang menuduh PRD sebagai dalang 27 Juli ?
Secara kasat mata rakyat melihat ada fakta skenario rejim untuk menggulung Megawati sebagai simbol reformasi politik yang memberikan harapan perubahan nasib rakyat. Skenario itu berawal dari pembentukan PDI tandingan, kemudian memaksa kongres Medan dan mendudukkan antek-anteknya yaitu Soerjadi dan kawan-kawan untuk menggulingkan Megawati dari ketua yang syah. Adalah pilihan yang tepat dan rasional jika rakyat secara massal hampir di seluruh daerah bahu-membahu membela Megawati. Sejumlah mimbar-mimbar bebas dan aksi turun ke jalan muncul dimana-mana, mereka bersolidaritas kepada Megawati.

Solidaritas ini memuncak ketika rakyat menyaksikan secara barbar, ratusan preman bayaran yang mengaku anggota PDI pro kongres yang dibantu militer merebut kantor PDI Dipponegoro, kemudian memukul, melempar dan membunuh puluhan kader PDI. Amuk massa tidak lagi terhindarkan. Bagaimana mungkin rakyat percaya jika tiba-tiba PRD menjadi "sang dalang" sementara faktanya justru perlawanan 27 juli disulut oleh kebiadaban Soerjadi dan anteknya yang disupport penuh oleh militer. Hasil temuan Komnas HAM yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 1996 menujukkan bahwa tidak ada satu kata pun yang menunjuk PRD sebagai biang keladi 27 Juli:

"Bahwa peristiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPP-PDI di Jl. Dipponegoro no. 58 Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 1996 adalah tindakan yang disertai kekerasan oleh DPP PDI kongres Medan dan kelompok pendukungnya yang dilakukan bersama-sama aparat keamanan. Hal ini merupakan peristiwa lanjutan dari urut-urutan kejadian sebelumnya yang bertahan dengan penciptaan konflik terbuka dalam tubuh PDI di dalam mana pemerintahan/aparatur telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak serta di luar proporsinya sebagai pembina politik dan aparat keamanan. Bahwa peristiwa kerusuhan sosial yang kemudian pecah dan menjalar di sekitar jalan Diponegoro - Proklamasi - Salemba - Matraman - KramatRaya - Senen, terpengaruh oleh efek penggunaan kekerasan dari peristiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPP PDI." (dikutip dari pernyataan Komnas HAM mengenai peristiwa 27 Juli 1996, halaman 3, paragraf pertama dan kedua)

Dalam proses penangkapan, pemeriksaan dan interogasi baik di kejaksaan dan terutama di lembaga-lembaga ekstra yudisial seperti Bakorstanas, keempat belas aktifis PRD diintimidasi secara fisik --disiksa, dipukul, disetrum-- untuk mengakui tuduhan dalang 27 Juli. Kader-kader terbaik PRD secara tegar dan jujur tetap konsisten untuk mengatakan kebenaran-kebenaran faktual. Karena fakta-fakta tidak cukup, tidak ada bukti-bukti empirik, membuat kejaksaan panik, sementara mereka sudah dititipi penguasa Orde Baru dengan jalan apa pun untuk menghukum aktifis PRD -- agar rejim Orde Baru tidak kehilangan muka dihadapan rakyat --. Menurut Petrus Haryanto, Sekjend PRD, seorang jaksa penyidik pernah mengatakan :

"Saya kagum kepada kalian, kami kesulitan menemukan bukti bahwa kalian ada di belakang kerusuhan peristiwa 27 Juli. Tetapi kami tidak akan kehilangan akal untuk tetap menghukum kalian." (dikutip dari Surat Petrus Haryanto, Sekjend PRD, untuk para kader)

Tidak adanya bukti-bukti yang meyakinkan yang dapat ditemukan kejaksaan di satu sisi, dan disisi lain mereka harus menjegal aktifis PRD, maka bidikan kemudian diarahkan tuduhan-tuduhan subversif yang sebagian besar berkisar pada dokumen alternatif Indonesia masa depan yang lebih baik yang didokumentasikan dalam Manifesto Politik dan keputusan kongres PRD lainnya -- yang disebarluaskan saat deklarasi 22 Juli 1996--. Rejim Orde Baru akan mengadili pikiran dan cita-cita PRD menuju Indonesia yang lebih baik, dan bukan tuduhan awal sebagai dalang yang menjadi alasan pengkapan dan penahanan sebelumnya.

Setidaknya ada 3 hal dari manifesto yang akan menjadi senjata rejim Orde Baru untuk secara paksa menjebloskan aktifis PRD ke penjara Orde Baru dengan tuduhan subversi --melakukan perbuatan yang ingin memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara.

Pertama, berhubungan dengan azas organisasi PRD yaitu sosial demokrasi kerakyatan. Dengan azas sosial demokrasi kerakyatan rejim menganggap PRD akan menggulingkan ideologi negara dan menggantikannya dengan ideologi komunis. Tuduhan pertama ini sangat tidak masuk akal, dan dibuat-buat. Di dalam manifesto, AD/ART dan program ideologi, politik, dan organisasi PRD, tidak ada satu kata pun yang menyebut PRD adalah berhaluan komunis. Azas sosial demokrasi kerakyatan yang menjadi landasan gerak PRD bermakna bahwa sebuah kekuasaan (demokrasi) harus mampu memberikan kesejahteraan (sosial) dimana kedaulatan rakyat (kerakyatan) yang akan menjadi penentu utamanya. Program ideologi, politik dan organisasi PRD yang merupakan turunan dari azas sosial demokrasi menawarkan kehidupan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat yang menawarkan jalan bagi rakyat untuk keluar dari problem kongret yang saat ini menimpa rakyat baik di bidang politik maupun ekonomi.

PRD menolak negara satu partai, PRD menawarkan sistem multi Partai, dimana seluruh kekuatan politik lewat pengorganisiran di tingkat partai bebas dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. PRD juga menawarkan koalisi demokratik kerakyatan, agar pemerintahan tidak didominasi oleh kekuatan politik tunggal. PRD berulangkali menyatakan menentang pelarangan dan penindasan terhadap orang beragama, kebebasan beragama harus dihormati. Tetapi, PRD juga menolak jika agama dijadikan alat oleh kekuasaan untuk kepentingan politiknya. PRD tidak setuju jika semua industri secara total dinasionalisasikan. PRD menolak dengan tegas pengontrolan secara ketat terhadap pers. PRD menentang pelarangan atas kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan kebebasan organisasi. Jika kesemua itu dipayungi oleh azas sosial demokrasi dan dianggap oleh penguasa rejim Orde Baru sebagai komunis, maka Orde Baru melakukan penghianatan terbesar terhadap nilai-nilai dan hak dasar demokrasi yang universal dan diakui oleh dunia internasional.

Kedua, yang akan dijadikan dasar subversi adalah penolakan PRD terhadap paket 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Manifesto dan Program politik PRD memang menuntut pencabutan 5 paket UU POlitik dan Dwi Fungsi ABRI. Mengapa PRD menuntut dicabut? Karena keduanya adalah penopang kediktatoran rejim Orde Baru --yang mematikan gerak rakyat untuk aktif berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Setiap upaya rakyat memperjuangkan hak-hak politik dan hak-hak ekonomi dipukul oleh rejim dengan legitimasi yang dibangun melalui 5 Paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Dengan alasan 5 Paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI, kebebasan rakyat berbeda pendapat, kebebasan rakyat berorganisasi, harus dibayar mahal dengan teror, penangkapan bahkan pembunuhan. PRD menuntut pencabutan kedua pilar kediktatoran itu dalam upaya mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama hampir tigapuluh tahun ini dikekang oleh rejim Orde Baru. Sangat mengherankan dan tidak beralasan jika suatu keinginan untuk menegakkan dan mengembalikan kedaulatan rakyat --kepada pemiliknya yang syah-- secara sewenang-wenang dituduhkan subversi.

Ketiga, penggalangan PRD dengan mengorganisir rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap rejim Orde Baru melalui metode aksi massa, pembentukan ormas-ormas onderbouw (SMID, PPBI, STN, JAKER, SRDJ dan SRS), dan beraliansi dalam KIPP dan MARI, juga dianggap rejim sebagai tindakan subversi. Dalam manifesto dan program politik PRD memang mencantumkan pengorganisiran rakyat untuk melakukan perlawanan yang terpimpin dan terorganisir dalam perjuangan damai. Perlawanan Rakyat ditujukan untuk perubahan sistem politik yang lebih demokratis dan lebih menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Perlawanan rakyat harus terpimpin dan terorganisir dalam sebuah partai politik yang akan memperjuangkannya lewat jalan parlementer. Karena itu memang PRD menuntut terwujudnya sistem politik multi partai. Dengan sistem politik multi partai maka PRD dan seluruh kekuatan politik lainnya berhak dipilih rakyat lewat pemilu yang jujur untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

PRD sadar bahwa perubahan-perubahan yang mendasar pada akhirnya haruslah menyertakan rakyat yang luas. Karena itu PRD memilih secagai partai yang bercorak partai kader yang berbasis massa. PRD menciptakan struktur yang komprehensif untuk menjaring seluas-luasnya aspirasi rakyat dalam basis-basis pengorganisiran. Ormas-ormas onderbow PRD, yang terdiri dari ormas sektor buruh, mahasiswa, petani, miskin kota dan kebudayaan, adalah kantung-kantung yang akan menampung secara luas rakyat yang mendambakan perubahan. Ketika rakyat bergabung dalam ormas yang berafiliasi secara politik dan organisasi ke PRD, ketika itu pula terbuka peluang rakyat untuk terlibat dalam perubahan-perubahan mendasar di bidang ekonomi dan politik. Selama orde baru berkuasa, keterlibatan rakyat secara luas dipotong oleh depolitisasi deideologisasi dan floating mass. Akibatnya rakyat selalu terasing dari proses politik.

PRD tidak menolak tuduhan menggerakkan aksi-aksi massa baik di sektor buruh, mahasiswa, petani, miskin kota dan sebagainya. Berbagai aksi massa memang secara terbuka dipimpin oleh PRD, bersama buruh PRD aksi di pabrik, ke depnaker, dan beramai-ramai menduduki DPR. Begitu aksi PRD dengan sektor masyarakat lainnya. Metode perjuangan politik melalui aksi massa menjadi pilihan yang efektif bagi PRD untuk memperluas kesadaran politik rakyat. Apalagi di tengah kontrol penguasa Orde Baru terhadap pers begitu ketat, sehingga pers tidak dapat menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Bagaimana mungkin sebuah cita-cita luhur PRD untuk mengikutsertakan secara luas rakyat dalam proses politik dengan memperkuat basis-basis pengorganisiran di seluruh sektor masyarakat, melalui pilihan perjuangan massa -- yang efektif dan meluaskan kesadaran politik rakyat--- dituduh penguasa subversi. Ini menandakan penguasa Orde Baru tidak ingin memiliki kesadaran politik rakyat untuk terlibat aktif dalam menentukan perubahan-perubahan politik.

MENGAPA PRD MENJADI SASARAN TEMBAK

Ada tiga alasan mengapa PRD dijadikan sasaran tembak oleh Rejim Orde baru seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua Partai Budiman Sudjatmiki. Ketiga hal itu adalah :
Pertam, terbukti, sebagaimana yang tercantum dalam manifesto PRD, mampu merekam, merasakan dan memahami persoalan yang timbul di kalangan rakyat dalam hal sosial, ekonomi, politik dan budaya sekaligus merumuskan dalam strataegi taktik. Inilah "potensi" kekuatan yang dilihat sebagai "hantu" oleh penguasa.

Kedua, PRD secara tulus telah menyatakan diri dengan perlawanan rakyat dan mengemukakan tuntutan ekonomi politik secara lantang dan konsekwen karena memang menjalankan amanat konstitusi. Ini berarti "membongkar rahasia dapur" ORBA di hadapan rakyat sendiri.

Ketiga, PRD telah merumuskan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat dan menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat sudah semakin kritis, mereka telah mampu membandingkan antara realitas mereka kini, dan cita-cita PRD, yang sebetunya sudah dimungkinkan untuk kondisi sekarang.

Ketiganya adalah pembuka pintu bagi PRD kedalam arena sejarah masa depan.

PENJARA TIDAK MEMBUAT JERA

Meskipun konstitusi menyebut bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum, namun dalam sejarah orde baru, pengadilan politik selalu dibangun dengan logika politik dan bukan dengan logika hukum.

Kalaupun ada maka logika hukum akan dibimbing oleh kepentingan politik penguasa Orde Baru. Vonis bebas terhadap aktifis PRD adalah sesuatu yang mustahil, meski tidak ditemui bukti-bukti yang menunjuk pada dakwaan. Bahkan, sebelum pengadilan dimulai keputusan untuk menjebloskan empat belas aktifis PRD ke penjara sudah ada di balik jubah hakim. Intelektual "bayaran" --sebagai saksi ahli-- pasti sudah disiapkan rejim untuk menghantam dengan keterangan-keterangan palsu yang memberatkan. Sejumlah preman juga pasti sudah disiapkan untuk mengutuk PRD di pengadilan seperti yang sudah dilakukan ketika kasus Sri Bintang Pamungkas.

Pimpinan dan kader PRD baik yang akan diadili maupun yang kini basih terus diburu, tidak akan meratap memohon belas kasih kepada rejim. Penangkapan, pengadilan dan Penjara adalah sebuah kosekuensi perjuangan yang akan pasti dilalui dalam menghadapi rejim yang otoriter. Apa yang kini sedang menimpa PRD, belumlah sebanding dengan berbagai penderitaan yang dihadapi rakyat yang hidup dalam ketertindasan. Apa yang menimpa PRD masih lebih ringan dibanding teror dan pembunuhan yang dilakukan rejim di tahun 1965, yang dilakukan di Aceh, pembantaian di Timtim, Papua, Priok, Lampung dan yang terbunuh pada 27 Juli. Beban yang yang menimpa PRD masih lebih ringan di Banding Marsinah dan jutaan buruh yang dililit kemiskinan.

Seluruh pimpinan dan kader PRD yang akan dipenjarakan tidak akan mundur. Penjara tidak akan membuat mereka jera. Bahkan sebaliknya semakin meneguhkan bahwa rejim ini harus dilawan. Perjuangan harus terus berlanjut, dan demokrasi harus terus direbut. Cepat atau lambat, dengan kekuatan rakyat tujuan-tujuan politik PRD akan terwujud.

Dalam ruang penjara kami yang sempit dan terisolasi dari dunia luar, kami tetap yakin bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah sebuah takdir sejarah yang tidak terhindarkan, cepat atau lambat semua akan terwujud. Karena umat manusia menginginkannya, karena dunia menciptakannya, karena sejarah pasti akan membuktikannya (Wilson, Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda PPBI, dan Koordinator SPRIM)

Kami, kader-kader PRD yang saat ini berada di penjara besar Orde Baru --yang terus diburu, diteror dan diintimidasi--, akan meneruskan perlawanan. Tidak ada satu alasan pun bagi kami untuk mundur. Saat ini Ketua Partai telah memberikan mandat kepada Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) untuk melanjutkan perlawanan. Kami akan terus berjuang bersama rakyat di bawah azas sosial demokrasi kerakyatan sampai sistem demokrasi multi partai kerakyatan terwujud.

Satu Perlawanan, Satu Perubahan

Jakarta, 12 Desember 1996
Atas nama
Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik ( KPP - PRD )

MIRAH MAHARDHIKA.


Kirimkanlah E- mail ke alamat kami / Kembali ke Index bahasa Indonesia